Indonesia Negara Gagal, Tak Mungkin Bangun Papua

Indonesia Negara Gagal, Tak Mungkin Bangun Papua

Oleh: Naftali Edoway*)

Membaca beberapa laporan media yang mengangkat tema Indonesia negara gagal, sangat mengganggu pikiran saya. Bisakah negara yang gagal ini membangun Papua, terutama dengan beberapa kebijakannya belakangan ini? tapi ini juga melegitimasi pikiran rakyat Papua yang selalu menyatakan Indonesia gagal bangun Papua atau yang belakangan Otsus dikembalikan karena dinilai gagal dalam penerapannya.

Media okezone online pada Rabu 20 Juni 2012, melaporkan bahwa dari 178 negara di dunia Indonesia menempati urutan ke 63 negara gagal di dunia (baca.  Hal yang sama diberitakan juga oleh media Kompas online pada Kamis 21 Juni 2012. Penilaian ini dilakukan oleh The Fund of Peace (FFP). Menurut mereka, pemerintahan SBY-Budiyono gagal memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya. Misalnya, lemahnya pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM dan menjamurnya korupsi.

Adalah hal yang tidak logis, jika Jakarta yang dinilai gagal ingin membangun Papua. Lihat saja, Jakarta yang seharusnya menjadi barometer kesejahteraan justru menyimpan seribu satu macam masalah kemiskinan dan penderitaan. Banyak anak-anak jalanan, pengemis, dan preman yang menghiasi kota itu. Progam sentralisasi pembangunan dimasa orde baru yang seharusnya mensejahterakan rakyat yang hidup di ibu kota, justru diabaikan negara, apalagi dengan mereka yang hidup jauh dari ibu kota negara itu.

Sistem sentralisasi telah benar-benar menguras sumber-sumber hidup rakyat di daerah. Jutaan rakyat menderita dalam kemiskinan. Belum lagi tekanan negara melalui militer yang benar-benar mematikan. Sumber-sumber hidup rakyat dirampas dengan kekuatan militer. Yang melawan jadi tumbal. Akhirnya terjadi jutaan kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan oleh negara hingga hari ini. Korupsi pun tumbuh dengan suburnya bak jamur dimusim hujan. Mungkin benar lelucon ini “mana mungkin maling berteriak maling”. Atau, kalau negara adalah pelakunya mana mungkin ia mengadili dirinya sendiri, malu dong! Kalau pun ada proses hukum, itu hanya rekayasa untuk menutup sedikit rasa malunya.

Papua yang dianeksasi melalui kebijakan Trikora sejak 1962, telah mengalami penderitaan yang cukup panjang. Penderitaannya barangkali lebih berat dari daerah lain di Indonesia. Banyak pelanggaran HAM yang dilakukan negara di Papua. Para pelakunya dibiarkan bebas oleh negara, karena katanya dilakukan atas nama negara. Banyak kekayaan alam telah dieksploitasi dari daerah ini, namun para pemilik ulayatnya dibiarkan hidup menderita. Tak secuil pun manfaat yang dirasakan oleh orang asli Papua. Mungkin karena perbedaan ras dan agama? atau karena niatan ingin menguras semua kekayaan alam demi kesejahteraan kaum borjuis, imperialis dan neo-kolonialis atas nama negara.

Memoria passionis telah meninggalkan rasa tidak percaya orang asli Papua terhadap Jakarta. Semua bentuk kebijakan negara pada arasnya tak membangun. Kebijakannya seperti menabur benih diatas batu, tak ada hasilnya. Itulah sebabnya Papua menilai Jakarta gagal membangun Papua. Jakarta gagal mengindonesiakan Papua. Padahal katanya Papua dimasukkan ke dalam NKRI dengan tujuan membangun kesejahteraan seperti yang tertuang dalam isi UUD 1945.

Setelah Reformasi, pemerintah Jakarta memaksa menerapkan Otsus di Papua. Otsus dihadirkan untuk mematahkan semangat ingin merdeka (pisah dari NKRI) dari Orang asli Papua. Tapi disisi lain Otsus mungkin niat Jakarta untuk membayar lunas dosa-dosanya. Tapi sayang! Ia tidak menjadi obat yang mujarab untuk Papua. Ia justru menjadi semacam racun yang mematikan secara perlahan-lahan. Lihat saja! Pelanggaran HAM masih terus terjadi, Theys Hiyo Eluay adalah salah satu korban dari kebijakan ini. Disisi lain rakyat dikondisikan untuk saling membenci dan membunuh. Perhatikan  kasus di Kwamki Narama Timika yang belum berakhir hingga hari ini sampai kepada konflik Pilkada yang menelan korban jiwa di Ilaga Puncak Papua.

Kebijakan UP4B yang belakangan dihadirkan di Papua pasca pengembalian Otus oleh OAP pun tak bisa membangun Papua. Katanya, itu adalah unit yang mempercepat pembangunan di Papua. Tapi pada kenyataannya ia menjadi jerat yang membungkam suara-suara nurani rakyat kecil yang merasa diperlakukan tidak adil. Yang merasa mereka dijajah. Akhirnya Musa Mako Tabuni menjadi korban kebijakan ini. Kematiannya dipercepat oleh kebijakan UP4B oleh negara. Negara mencabut nyawanya untuk mematikan bangkitnya semangat protes kaum kecil, kaum yang terjajah yang selalu dilihat sebagai musuh oleh negara. Bahkan dianggap teroris oleh negara belakangan ini. Hal ini diperkuat lagi dengan digantinya Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian yang nota bene mantan Kadensus 88.

Anehnya, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono justru mengeluarkan pernyataan bahwa Jakarta tak berencana merubah kebijakan keamanan di Papua. Katanya, “Sejak tujuh tahun yang lalu, segera setelah saya mengemban amanah menjadi Presiden di negeri ini, saya telah melakukan pendekatan untuk penyelesaian masalah Papua. Yang dulu pendekatannya mungkin bersifat kepada keamanan, setelah kita evaluasi nampaknya kita pandang kurang tepat. Oleh karena itulah, kita ubah menjadi pendekatan kesejahteraan demi keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat.” Saya menilai bahwa sikap pemerintah seperti ini justru melegitimasi kelakuan aparat keamanan di Papua yang selama ini bersikap sadis dan geram.

Dua kebijakan negara diatas (Otsus dan UP4B) tak mampu mengangkat rakyat Papua dari kemiskinan yang melilit hidup mereka. Dalam diskusi yang bertemakan Save Papua Save Indonesia di Campus Center Institut Teknologi Bandung (ITB) Jalan Ganeca, pada Jumat 31 Agustus 2012 lalu, terungkap bahwa 83,3% rumah tangga di Papua masih hidup miskin. Mereka bahkan termiskin di Indonesia. Data yang lain menyebutkan bahwa 966, 76 ribu orang Papua masih hidup dalam kemiskinan. Pertanyaannya, inikah wujud kampaye NKRI di dunia internasional bahwa Papua sedang di bangun? Memalukan.  Jika dalam skala negara ia dinilai gagal, bagaimana mungkin ia bisa membangun Papua. Apalagi proses Pepera saja masih menjadi polemik antara Papua dan Jakarta hingga kini.

Lalu apa solusinya? Pertanyaan ini penting dan harus dipikirkan secara matang oleh kita semua. Bagi saya sebagai bagian dari kaum kecil yang menderita, jawabannya sangat sederhana, Merdeka (lepas dari NKRI). Alasannya juga sederhana, Indonesia gagal bangun Papua dan akan terus gagal. Tapi saya sadar, untuk mencapai impian itu butuh proses yang panjang. Tidak sesederhana jawaban saya diatas. Sekali lagi, butuh proses, tapi apa prosesnya? Referendum atau dialog. Entalah! Tapi butuh kematangan berpikir kita semua, untuk mengeluarkan rakyat bahkan diri kita dari rasa tertindas yang membelenggu.

*) Pemerhati masalah sospol di tanah Papua Barat

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Ketua Lembaga Pendidikan Papua: Papua Kekurangan 5000 Guru, TNI Terus Didroping

Papua Kekurangan 5000 Guru, TNI Terus Didroping

Oleh: Longginus Pekey*)

TNI Angkatan Darat Turun Amankan Jayapura Papua 

Di Papua terdapat 2.400 sekolah swasta dan 1.700 sekolah negeri (SD, SLTP dan SLTA). Papua kekurangan sekitar 5000 guru negeri maupun swasta. Papua membutuhkan 3000 guru SD, 1000 guru SLTP dan 1000 guru SLTA, (baca: Kompas, 18 Januari 2006). Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Muladi meminta pemerintah tidak ragu-ragu menambah jumlah pasukan TNI ke wilayah Papua (baca: Kompas, Kamis, 20 April 2006). Pada hal, “SIANG itu, Kamis 24 November 2005 lalu,  rakyat yang berada di APO dan pusat kota Jayapura tercengang, “Booo…, ada apa lagi,” ucapkan warga Papua menyaksikan dua kapal TNI bernomor lambung 503 dan 514 yang berlabuh di pelabuhan TNI AL medrop 2.000-an TNI non organik. Sepanjang 200 meter di Jalan Raya Ahmad Yani, mulai dari depan Pelabuhan TNI AL hingga ke Kan­tor Pos Jayapura, berjejer 20 truk yang siap mengangkut,”(baca: Tabloid Suara Perempuan Papua, Edisi, 29-11-2005 menulis demikian).

Tanggal 21 November 2005, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Masya­­rakat Adat, dalam laporannya, seperti yang dilangsir Tabloid Suara Perempuan Papua, disebutkan, di Distrik Namblong, 27 Oktober lalu (2005), Danramil menjelaskan kepada masya­rakat tentang rencana kehadiran ang­gota TNI yang akan ditempatkan di distrik itu untuk membantu masyarakat. Pada tanggal yang sama juga, Danramil Depapre menjelaskan hal itu kepada masyarakat Kampung Wambena. Bah­kan di Kampung ini, Danramil sudah menyebutkan, bahwa ada 15 anggota yang akan ditempatkan di Kampung Wambena. Jumlah pasukan yang akan ditem­patkan ditiap kampung juga diungkap­kan Danramil Demta, Letnan Dua (Letda) Triyono. Dia mengatakan, di kampung Demta Kota, Ambora, Yaugapsa akan ditempatkan pasukan TNI. Katanya, pasukan itu akan tinggal di rumah-rumah penduduk.

Suara Perempuan Papua melalui www/http:parasindonesia.com menulis, sosialisasi kehadiran pasukan TNI itu berlangsung di Distrik Nimbokrang, Depapre, Kaure dan di seluruh distrik di Papua, termasuk di 195 desa atau kam­pung yang ada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sarmi, Jayapura, dan Kabu­paten Keerom. 

“Katakan saja, kalau pernyataan para Danramil, bahwa setiap kampung ada 15 anggota, maka diperkirakan jumlah pasukan yang didrop di Kabupaten Sarmi, Jayapura dan Keerom sekitar antara 2.925 hingga 3.500 orang,” tulis Suara Perempuan Papua. Nah, kira-kira berapa jumlah keseluruhan tentara/pasukan non organik di Papua? Tiga kabupaten di Jayapura sudah mencapai 3.500-an. Sementara, dengan adanya pemekaran wilayah, kini Papua memiliki lebih dari 17 kabupaten. Andai tiap kabupaten nasifnya sama, berapa keseluruhan pasukan non organik yang dikirim ke Papua ya. Entalah.

Pendroping pasukan non organik di tanah Papua jelas untuk membantu rakyat. Sementara rakyat mempunyai pengalaman masa lalu yang pahit. Pengalaman itu hingga saat ini masih mereka alami. “…..kehadiran pasukan itu ditolak lantaran banyaknya tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI pada masa lalu,” baca Suara perempuan Papua. Kini Papua kekurangan sekitar 5000 guru baik negeri maupun swasta, (baca: Kompas, 18 Januari 2006). “Walau begitu,  TNI AD akan membentuk satu divisi Kostrad di Papua,” tulis Suara Perempuan Papua.

***

Seorang guru, pak Ponidi namanya saat ini tinggal di Sleman, Yogyakarta. Dia pernah tugas bersama kakaknya di Papua sebagai guru. Dia menceritakan banyak hal. Dari pembicaraan mengenai pengalaman itu ada tiga hal yang saya petik. Pertama, kondisi pendidikan, katanya, memprihatinkan. Kedua, mengenai guru dalam kacamata orang Papua Barat. Ketiga, rasa keprihatinan terhadap masyarakat yang mengalami kekerasan oleh militer saat itu. Pak guru Poni sempat mempertanyakan mengapa inovasi meiliter lebih didepankan untuk menjadi pengemban hegemoni kekuasaan Indonesia di Papua Barat. Bukankah pendidikan dan guru bisa menjawab, bila punya kepentingan politik mempertahankan integritas bangsa.

Di Papua sosok guru sangat dikagumi terutama. Menyangkut kehidupannya, seperti tata krama yang patut di ancungi jempol dan menjadi panutan. Guru dianggap sebagai payung “tut wuri handayani”. Guru sebagai orang yang berpengetahuan luas dan punya wawasan akan perubahan. Nilai positif itu, punya tawaran tinggi untuk mejadi guru. Orang tua (keluarga) turut senang bila anaknya mejadi guru, bahkan akan menjadi bua bibir di masyarakat. Secara langsung atau tidak mengangkat nama baik keluarga.

Dalam konteks itu, ada rasa kebanggaan terhadap kehadiran gereja, karena memberi intensi bagi pembangunan manusia, atau meminjan istilah Driyarkara, SJ sebagai proses pemanusiaan manusia muda. Hal itu telah dilakukan dengan pendirian sekolah katolik dan protestan pada tahun 1855 di Manukuari. Bertolak dari kebutuhan masyarakat, sekolah-sekolah itu mengajarkan tetang menulis, membaca, berhitung, ditambah dengan keterampilan seperti, belajar menjahit, beternak , bertani juga mengurusi rumah tangga. Harus diakui ada makna politis yaitu kristenisasi di Papua Barat (Eropanisasi). Namun, ada makna di balik itu, telah menjadi catatan sejarah bahwa sumbangan besar telah turut dalam peradaban Papua Barat. 

Berganti zaman, kekuasaan beganti, kebijakan pun berganti. pada tahun 1966 Soeharta tampil sebagai the man of the power hingga 1998. Kekuasaan otoritariannya menghendaki lain tetang pendidikan di Papua Barat. Pada tahun 1980-an mengintrusikan pendirian sekolah Inpres. Sebenarnya inpres itu sangat bertetangan dengan kebutuhan masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan lebih diporsir, sesuai kebutuhan politik sebagai pengembang hegemoni kekuasana Jakarta. Aspek kultur sangt berbeda. Pembelajaran yang menghafal Pancasila, UUD 1945, bendera merah putih, gambar presiden Indonesia dan sejarah Indonesia (Jawa sentris). 

Mata pelajaran utama di Papua sampai saat dalam kerangka nasionalisme. Seperti yang tersurat dalam buku pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. Sampai saat ini, anak-anak di Papua masih menyodorkan bacaan yang asing dari kehidupannya, misalnya pantai kute, candi Borobudur, Prambanan, ini Budi, ini Rini, Iwan dan sebagainya. Selain muatan lokal, seperti tarian tradisional, bahasa daerah, permainan tradisional tidak medapat perhatian penuh apalagi tetang sejarah daerahnya. Bahkan pada tahun 1961 sampai tahun 1980-an pemerintah melarang publikasi tetang unsur-usur kebudayaan yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme etnis Papua Barat. Ketika kelompok musik mambesak dari mahasiswa Universitas Cendrawasi (Uncen) Jurusan Antropologi mengoleksi dan merekam berbagai lagu daerah dan tarian dari berbagai suku di Papua Barat, mereka harus dikejar-kejar dengan tuduham maker. Pemimpinya Arnol AP dibunuh aparat, kemudian mayatnya dibuang ke laut. Dengan melihat kondisi masa lalu ini, mungkin tidak salah bila mengatakan, ini satu bukti sejarah adanya usaha pelenyapan identitas lokal.

Papua Barat memberikan devisa terbesar bagi negeri ini, tetapi sangat ironis, jika Papua yang kaya dengan sumber daya alam itu, rakyatnya tidak cerdas mengelola kekayaan alam demi kelangsungan hidup. Kalau demikian, bisakah kita menerimanya bila mengatakan sebagai wujud dari kegagalan pendidikan Indonesia? Seperti, dikemukakan anggota Komisi X DPR bidang pendidikan, Cyprianus Aoer, menanggapi kondisi darurat pendidikan, khususnya masalah guru di Papua Barat. “Kondisi pendidikan di Papua memasuki tahap darurat. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan hal tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah membangun dunia pendidikan dan mencerdaskan rakyat Indonesia, khususnya di Papua Barat. Dalam hal ini, pemerintah gagal bangun dunia pendidikan di Papua Barat. Pemerintah juga tidak memiliki terobosan baru yang bisa membawa perubahan, khususnya di bidang pendidikan di Papua yang selama ini tertinggal,“ (baca: Suara Pembaruan. 22/3/06)). 

Krisi Guru

Sekolah Guru Bawahan (SGB), Sekolah Guru Olahraga (SGO) dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) sudah ditutup sejak tahun 1980-an. Sejak itupula Papua Bara mengalami kekuranga guru. Saat ini guru tamatan sekolah tersebut sudah berkurang, karena mereka tua dan tidak bisa mengajar. Sedangkan, generasi muda Papua kurang berminat menjadi guru. Ada FKIP dan PGSD di Universitas Cenderawasi (Uncen), lagi pula letaknya di Jayapura (ibukota provinsi) yang jauh dari kabupaten lain. Itupun tidak didukung dengan fasilitas dan dosen yang memadai (baca: Papua).

Sosok guru yang dulu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, kini suram, guru dipandang sebelah mata dan terjadi degradasi. Apati muncul, karena ada kacamata negatif tetang guru. Bisa jadi benar, karena upah gajinya tidak cukup untuk menjamin hari tua. Menjadi guru sebagai “pilihan” terakhir daripada mengangur. Bisa dibilang ini permasalahan mendasar yang sedang dihadapi negara ini. Terkait dengan itu, guru di kota besar pun saat ini memiliki masalah yang kompleks, bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga masalah profesionalitas yang kurang terperhatikan pemerintah maupun pengelola universitas dan sekolah. 

Krisis guru berdampak pada kualitas pendidikan di negeri ini. Hal ini terjadi karena wajah sekolah yang lebih berpatokan pada ilmu pengetahuna, kurang menggali afeksi dan psikomotori, artinya kurang terciptanya pembelajaran yang holistik. 

Mengapa Harus Militer?

Bukankah pendidikan adalah solusi? Mengapa bukan guru yang dikirim banyak-banyak ke Papua Barat? Pertanyaan ini tentu bermakna emisional. Tetapi, barangkali perlu dipahami tetang kultur Papua Barat yang dalam merespon sesuatu cenderung berbicara lansung menunjuk sasaran. Alias tidak nego-nego. Jujur saja, pertanyaan itu tidak mengandung benci dan marah (emosi). Sama dengan manusai lainnya orang Papua Barat punya jiwa baik dan halus. Sangat keliru bila dinilai dari seramnya raut muka. Perlu ada pemahaman bahwa gambaran perjuangan melawan rimba raya, kencangnya arus sungai dan medan yang berat di Papua Barat itu tampak pada raut muka manusia Papua Barat.

Bangsa beradap seperti Indonesia tentu memahami, bahwa proses memanusiakan manusia, satu-satunya adalah pendidikan. Peran penting itu diembangi guru. dan itu sudah terbukti dalam sejarah umat manusia, bahwa pendidikan punya peran besar dalam membangun suatu perdaban. Alasan itu melatarbelangi pelaksanana pendidikan di Papua Barat. Tetapi, menjadi pertanyaan mengapa harus militer yang dikirim banyak-banyak. Kata mau melayani rakyat. Tetapi, kalau kita bertanya apa yang dilakukan militer di Papua kepada seorang anak kecil di pedalaman Papua, kita akan mendapatkan jawabanya sangat kontra. Dengan polos anak itu bisa mengatakan, “Aparat militer itukan untuk membunuh orang Papua to.” Jawaban itu muncul karena memiliki akar histories yang menyimpan beban psikologis dan traumatis dalam diri generasi anak itu. Memang ini gambaran umum hati kecil orang Papua tentang aparat militer. 

Pemahaman umum itu terkait dengan stigma separatis dan maker (GPK) yang telah dibangun oleh pemerintah Indonesia yang akhirnya ribuan masyarakat Papua Barat menjadi korban. Banyak anak, termasuk saya kehilangan orang tua, paman. Karena orang tua dan saudara dibunuh dengan sadis oleh aparat militer waktu Papua Barat menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) sekitar tahun 1963 sampai 80-an, masa rezim militeristik Soeharto. Telah terjadi pemaksaan dan kekerasan lainnya kepada masyarakat yang tidak memahami dan tidak menghafalkan symbol-simbol kenegaraan. (bendera, lambang negra, lagu nasional, Undang-undang termasuk bahasa). Upaya peningkatan SDM tidak mendapat porsi. Itulah sebabnya masyarakat Papua terus terpojok. Bagi masyarakat Papua militer hadir bukan sebagai sosok guru yang diharapkan membawa perubahan hidup. 

Waktu terus berlalu, globalisasi membonceng hadirnya teknologi informasi. Kemajuan itu diikuti dengan kesadaran masyarakat. Papua Barat mulai berubah wajah menjadi sedikit maju, masyarakat seperti terbangaun dari tidur. Sudah mulai ada kesadaran kalau ada pembodohan, ada kekerasan, ada penindasan secara ekonomi (kekayana alam dibawa ke Jakarta), cultural (jawanisasi) dan politik (tuduhan separatis) dan terutama perlakuan hukum yang memihak. Misalkan pada bebarapa kasus HAM berat, seperti peristiwa Abepura I, Pembunuhan terhadap pemimpin besar orang Papua, Theys Hiyo Eluay dan bebarapa yang lainnya tidak ada penyelesaian yang jelas. 

Orang Kamoro, Amugme (suku di Timika), dan suku lain di pedalaman mulai menyadari. Kehadiran PT Freepot Indonesia (FI) tahun 1969 misalnya, telah merusak lingkungan, melakukan tindakan kejahatan terhadap lingkungan, roh leluhur di gunung Gresberg telah dirusaki. Selain itu FI memiliki akar historis bahwa penyebab konflik antara masyarakat dan militer adalah perpanjangan tangan negara. 

Namun, entah mengapa tidak ada sulusi yang ditawarkan pemerintah untuk menyelesaikan problem-problem di Papua Barat. Semakin nampak demokrasi itu mahal bagi orang Papua Barat. Harapan akan terbukanya pintu demokrasi belum juga kunjung terbuka. Mungkin demokrasi di negeri ini harus diperjuangkan lagi, karena sampai era reformasi ini ruang dialog masih tertutup untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua Barat secara bijak. Bagaiman tidak bijak, bila militer terus dijadikan pahlawan untuk menjawab permintaan rakyat akan keadilan, kesejateraan dan kedamaian. Mengapa harus militer, masyarkat tidak punya senjata api. Sudah bisa memahami arti organisasi untuk mengorganisir diri. Dalam hal ini, masyarakat Papua mengaharapkan dialog nasional untuk penyelesaian berbagai persoalan. 

Untuk menyikapi itu semua ada baiknya kita pikirkan bersama, mencari solusi bersama untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kita harus lebih banyak belajar untuk menerima dan mendengarkan suara dan aspirasi orang lain dalam kerangka kemanusiaan yaitu saling menghormati dan menghargai sebagai ciptahan Tuhan. Pintu demokasi itu harus dibuka lebar-lebar, artinya bangsa ini harus membuka diri dan belajar mendengar serta memahami apa yang menjadi aspirasi mereka (masyarakat Papua Barat). Kalau mengakui sebagai bagian darinya, tanpa harus mengedepankan militer. Kita berharap tidak terjadi lagi peristiwa Abepura berdarah yang ketiga kalinya dengan jumlah korban lebih besar, karena akan semakin memperburuk citra bangsa ini di mata masyarakat maupun di dunia internasional yang dapat mengancam keutuhan negara ini.

*) Ketua Lembaga Pendidikan Papua

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Papua 30 Persen, Pendatang 70 Persen: Mari Refleksi?

Papua 30 Persen, Pendatang 70 Persen: Mari Refleksi?

Oleh Naftali Edoway *)
 

Sejumlah peneliti dari Universitas Yale Amerika Serikat dan para peneliti di Australia pada tahun 2006 lalu telah menyimpulkan bahwa di tanah Papua sedang terjadi GENOSIDA (pembantaian etnis Papua).  Aktornya adalah TNI dan POLRI. Yang dapat menjadi bukti adalah pada tahun 1969 penduduk asli Papua berjumlah  ± 8.000 jiwa dan PNG ± 6000 jiwa. Setelah rakyat Papua bersama NKRI (45 tahun) penduduk asli Papua  ± 1,5 juta jiwa sementara penduduk asli PNG berjumlah ± 7,5 juta jiwa. Para peneliti juga mengungkapkan bahwa antara tahun 1961-1969 Indonesia membantai orang asli Papua Barat ±10.000 jiwa.

Pada tahun 2010 BPS Provinsi Papua Barat melaporkan bahwa jumlah orang Asli Papua di propinsi itu sebanyak 51,67% dari total 760.000 jumlah keseluruhan penduduk Papua Barat, (Baca: Kompas.com, selasa 11 Januari 2011).  Artinya jumlah penduduk Papua Barat antara Papua asli dan pendatang adalah fifty-fifty.

Tahun 2010,  Jim Elmslie seorang akademisi dari Australia dalam laporannya yang berjudul “West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” or not?” yang diterbitkan oleh University of Sydney, Centre for Peace and Conflict Studies menyebutkan bahwa jumlah orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga tahun 2010 mencapai 3,612,85641. Dalam buku itu dilaporkan bahwa jumlah Orang Asli Papua pada tahun 1971 sebanyak 887,000 dan tahun 2000 meningkat menjadi 1.505.405. Artinya pertumbuhan penduduk pertahunnya 1,84%. Sementara itu, jumlah penduduk non Papua tahun 1971 sebanyak 36.000 dan tahun 2000 meningkat menjadi 708,425.  Jadi, presentase pertumbuhan penduduk non Papua pertahunnya 10.82%.

Hingga pertengahan tahun 2010 jumlah Orang Asli Papua mencapai 1,730.336 atau 47.89% . Sementara non Papua mencapai 1,882,517 atau 52,10%.  Diakhir tahun 2010,  orang asli Papua mencapai 1,760,557 atau 48.73%.  Populasi non Papua mencapai 1,852,297 atau 51.27%.  Jadi,  jumlah keseluruhan penduduk Papua hingga tahun 2010 sebanyak 3,612,854  atau 100%.

Jim Elmslie memperkirakan, tahun 2020 jumlah penduduk Papua secara keseluruhan akan mencapai 7,287, 463 atau 100%.  dengan pembagian: jumlah orang Asli Papua 2, 112,681 atau 28.99% dan jumlah non Papua 5,174,782 atau 71.01%. Itu mengindikasikan,  pertumbuhan jumlah orang asli Papua lambat dibandingkan non Papua. Apa  penyebabnya? Jim sendiri mengatakan bahwa selain masalah sosial dan pelanggaran HAM penyebab utamanya adalah migrasi penduduk dari luar Papua yang terlalu besar (baca: http://sydney.edu.au/arts/peace conflict/docs/working papers/West Papua Demographics in 2010 Census.pdf).

Tingginya migrasi di Papua diakui Mantan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH di hadapan masa rakyat tahun 2010 lalu saat masa rakyat Papua demonstrasi mendukung SK 14 MRP. “ Kita akui bahwa jumlah migrasi di Papua cukup tinggi bahkan lebih tinggi di dunia karena mencapai 5% pertahunnya. Padahal normalnya 1%”, koarnya.

Tahun 2011, tepatnya pada 8 Januari 2011, Barnabas Suebu, SH Gubernur Propinsi Papua dalam sambutannya saat melantik Bupati Merauke kembali mengatakan bahwa orang asli Papua akan terus menurun jumlahnya sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, khususnya lewat migrasi masuk (baca: Papua Pos, 11 Januari 2011).

Terakhir, Kepala Bapeda Propinsi Papua, Alex Rumaseb dalam bedah buku, karya Anthonius Ayorbaba dengan judul “The Papua Way: Dinamika Konflik Laten dan Refleksi 10 Tahun Otsus Papua” mengatakan, angka  migrasi ke Papua pertahun sebesar 6,39 persen. Sehingga dari data sensus penduduk sebenarnya orang Papua ada 30 persen dan pendatang ada 70 persen (baca: Tabloidjubi.com, 12 Januari 2012 ).

***

Ketika membaca laporan-laporan di atas, kira-kira apa yang terlintas di hati dan pikiran kita? Sebagai orang asli Papua dan yang peduli dengan situasi orang Papua pasti kita tidak menerima keadaan ini.  Luka dalam batin pasti akan semakin tergores. Makian, benci dan marah pasti terlontar dari diri kita. Tapi, apakah kita mau terus berada dalam situasi ini? Apakah kita mau melihat diri kita terus berkurang dan habis di tanah leluhur kita? Apakah kita mau biarkan kisah orang Aborigin di Australia dan kisah orang Indian di Amerika pada masa lampau terulang kembali di tanah Papua?

Sepertinya, misi kebijakan Otsus untuk menjadikan orang Papua menjadi tuan di atas negerinya terbalik. Bukannya menjadi tuan di negerinya tetapi menjadi hamba, miskin dan musnah. Bukannya mengatur dan memerintah tetapi diatur dan diperintah. Bukannya menjadi produsen, distributor dan konsumen sekaligus tetapi kenyataannya hanya konsumen setia.

Kemudian, tanah yang diyakini sebagai mama pun beralih tangan dan kita menjadi anak durhaka. Mimpi Papua Baru yang kita inginkan terlihat semakin kabur. Apalagi saat ini pemerintah Pusat menghadirkan UP4B dengan maksud mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Ditambah lagi permintaan pemekaran kabupaten kota dan provinsi yang semakin ramai. Lalu,  pertanyaan saya adalah mengapa ini terjadi dan siapa yang menciptakan situasi ini?

Dari berbagai laporan di atas faktor utama terjadinya penurunan jumlah orang asli Papua adalah migrasi. Namun, dalam refleksi, kita menemukan dua faktor utama yang membuat keadaan ini semakin parah.

Pertama, faktor luar, yakni (a) sejarah integrasi yang direkayasa pemerintah NKRI yang disusul dengan berbagai pelanggaran HAM; (b) kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dalam segala bidang yang membingungkan, yang tidak berpihak kepada Papua; (c) sikap apatis negara terhadap semua situasi di Papua, dan lain-lain.

Kedua, faktor dari dalam, yakni (a) sikap orang Papua terutama para pemimpin yang selalu mau didikte dan menerima dengan mentah-mentah semua keinginan pusat; (b) pemerintah daerah yang kurang bertaring dalam membuat kebijakan memproteksi orang asli Papua; (c) orang Papua yang selalu berpikir utopis (suka mimpi dan berkhayal); (d) orang Papua yang selalu merasa puas dengan apa yang ada sekarang, mengejar kepuasaan hari ini tanpa berpikir ke depan, dan lain-lain.

Itu artinya,  terjadinya penurunan jumlah orang asli Papua  hingga 30%  pada tahun 2012 ini, penyebabnya bukan hanya pemerintah pusat tapi juga oleh orang Papua sendiri.  Di dalam kasus penderitaan kita di Papua, kedua faktor itu saling bekerja sama. Bahkan faktor dari dalam, Papua sendiri menjadi “jembatan emas” bagi pihak luar untuk melemparkan Papua ke dalam jurang permasalahan. Dengan perkataan lain, orang Papua sendiri, menjadi (faktor dari dalam) menjadi Tim Sukses untuk menghancurkan dirinya sendiri dan masa depannya. 

Kalau begitu, bagaimana kita keluar dari penderitaan ini?  Papua merdeka? Barangkali itu terlalu jauh tetapi harus terus diperjuangkan. Marilah kita melihat berita terakhir di atas sebagai kairos Tuhan atau jalan dari Tuhan untuk mengubah situasi kita. Mungkin kita harus mulai dengan merefleksi diri kita dan organisasi kita. Sejauh mana saya telah berfungsi baik bagi rakyat saya dan atau sejauh mana organisasi yang saya pimpin atau di dalamnya saya menjadi anggota telah paling sedikit membawa kesembuhan bagi luka batin rakyat selama ini? Lalu,  kita mulai berdialog, berdialog dengan diri kita, dengan organisasi yang lain yang setujuan, dengan prinsip “one people one soul”. Berdialog dengan prinsip kasih dan keprihatinan. Katakan, STOP dengan semua kebiasaan buruk kita yang ujungnya menghancurkan diri, keluarga, dan komunitas kita. Dan,  kita berkomitmen bersama bekerja keras untuk mengubah 30% itu menjadi 100%.  Mari berjuang!!

*) Pemerhati Masalah Sosial Papua, Tinggal di Jayapura.

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Sinergi Investasi – Ekonomi Kerakyatan

Sinergi Investasi – Ekonomi Kerakyatan

Jeffrey Sandra Irawan*)

GLOBALISASI, sudah menjadi realita yang tidak bisa lagi dielakkan saat ini. Hal ini bukannya tanpa konsekuensi. Era persaingan ketat ini seolah memaksa semua orang yang hidup di zaman ini untuk menjadi kreatif, jika ingin bertahan dalam arus deras globalisasi. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan globalisasi dan modernisasi. Karena ini sesuai dengan sifat manusia yang pada dasarnya adalah makhluk yang dinamis, dan selalu berusaha untuk berinovasi menemukan sesuatu demi kehidupan yang lebih baik.

Dalam upaya untuk mengimplementasikan gerakan pembaruan ke arah yang lebih baik, hal yang tidak bisa dipungkiri adalah dibutuhkannya dana. Dalam hal ini, menggerakkan investasi merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Namun masalahnya adalah ketika kepentingan investor malah menjadi semacam parasit yang dirasa merugikan kepentingan umum (masyarakat sekitar). Bahkan terbentuk opini masyarakat bahwa investasi telah membunuh ekonomi kerakyatan. Hal ini kemudian menimbulkan sikap apriori dan antipati masyarakat, dan mengerucut menjadi resistensi dan penolakan penduduk lokal terhadap pendatang yang ingin berinvestasi.

Sikap penolakan terhadap segala bentuk investasi seharusnya tidak perlu terjadi, jika masyarakat memahami benar investasi, dan mampu membedakan antara investasi yang membawa dampak negatif atau investasi yang justru membawa kemaslahtan bagi masyarakat luas. Dengan demikian diharapkan pemerintah selaku regulator dapat konservatif dan selektif dalam menyetujui proyek investasi pada suatu daerah.

Namun demikian, jika melihat pada apa yang terjadi di Papua, secara jujur harus diakui bahwa investasi yang berjalan selama ini cenderung tidak membawa manfaat kepada masyarakat lokal. Ini dapat dilihat dari bagaimana buruknya kesejahteraan masyarakat, sementara pemodal besar dengan “liar dan tamak” mengeksploitasi sumber daya Papua yang luar biasa berlimpah, demi keuntungan pribadi.

Diakui atau tidak, ini akibat dari besarnya keberpihakan pemerintah (baik pusat maupun daerah) kepada pihak investor sehingga investasi yang bertamu di tanah Papua, hasilnya tidak terdistribusi secara adil merata dan hampir tidak dirasakan masyarakat Papua. Masalah lain yang mendasari adalah pemilihan investasi yang melulu pada proyek eksploitasi sumber daya di Papua. Padahal jika pemerintah sungguh-sungguh ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan investasi, maka seharusnya investasi yang perlu digalakkan adalah investasi bidang infrastuktur. Infrastruktur yang utama adalah bidang pendidikan, baru kemudian disusul dengan perbaikan di bidang lain, seperti jalan, instalasi listrik, fasilitas pendanaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM), dan lain-lain, yang nantinya akan mendukung pertumbuahan ekonomi yang lebih merata di Papua.

Belum siap? Ya Bersiap-siap

Ada yang mengungkapkan bahwa umumnya masyarakat Papua belum siap menghadapi investasi. Lantas apakah kemudian menerima semua ini dengan menolak investasi? Jika yang terjadi demikian maka perbaikan tingkat kesejahteraan hanya bisa menjadi sekedar mimpi indah yang tidak akan pernah terwujud nyata. BANGKIT! itu kata kunci yang harus dipegang untuk terbebes dari keterpurukan.

Masyarakat Papua memandang bahwa pendatang lebih makmur daripada penduduk asli. Kondisi ini seharusnya justru menjadi motivasi bagi masyarakat untuk berkata “Jika mereka bisa demikian sukses, mengapa saya tidak bisa? Saya punya jumlah tangan yang sama dengan mereka. Saya pasti bisa”.

Namun memang, sekedar semangat untuk bangkit saja, sama sekali tidak cukup untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tentu dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah dalam hal ini. Sebagai langkah awal untuk memulai hal itu, yang pertama MUTLAK harus diperbaiki adalah pendidikan, yaitu bagaimana mengusahakan untuk membuka wawasan masyarakat dengan pendidikan. Ini penting, karena dengan menjadi terdidik, masyarakat tidak akan dengan mudah dibodohi, dan dapat selalu berinovasi. Pertanyaannya, pendidikan macam apa? Tidak harus pendidikan formal, perbaikan pendidikan masyarakat bisa dimulai dengan penyuluhan-penyuluhan serta pelatihan-pelatihan praktis yang dapat dipakai langsung, sambil secara bertahap terus memperbaiki pendidikan formal.

Sebagai contoh pendidikan non formal adalah pelatihan masyarakat mengenai budi daya kopi atau kakao. Ini harus dilakukan secara serius dan komprehensif, yaitu dari mulai pemerolehan modal, pembukaan lahan, pengolahan, hingga pemasaran hasil harus sungguh-sungguh dikuasai oleh petani sehingga benar-benar dapat dijalankan secara profesional dan mandiri. Selain itu, tentu ada banyak sektor yang bisa dikembangkan masyarakat Papua, tanpa harus mengorbankan kelestarian tanah Papua.

Dalam hal ini tentu pemerintah harus menjadi penggerak utama, namun jika hanya mengandalkan pemerintah, usaha perbaikan sistem pendidikan tentu tidak akan optimal. Perlu dukungan berbagai pihak seperti akademisi (universitas), gereja, dan elemen-elemen lain yang bisa berkontribusi menjadi tenaga pengajar dadakan untuk sesedar membagikan ilmu kepada masyarakat untuk diterapkan.

Setelah masyarakat cukup siap untuk berpraktik, baru kemudian ekonomi kerakyatan dapat digerakkan secara sehat. Hal ini dapat diawali dengan menggali potensi-potensi masyarakat untuk mengelola sumber-sumber daya Papua, baik secara individu atau berkelompok dalam bentuk koperasi. Sungguh beruntung di Indonesia memiliki sebuah sistem ekonomi kerakyatan yang dikenal dengan ekonomi koperasi. Sayangnya belakangan koperasi mulai terlupakan, padahal sistem ini sangat tepat diterapkan untuk usaha-usaha kecil, para anggota koperasi bekerja sama dengan tujuan yang sama yaitu kesejahteraan seluruh anggota. Namun demikian, ada hal yang sangat perlu diperhatikan dalam koperasi yaitu adalah prinsip kejujuran dan saling percaya antaranggotanya jika tujuan koperasi sungguh ingin tercapai secara optimal.

Selain koperasi, masyarakat juga dapat memilih bentuk alternatif usaha lain seperti usaha kecil dan menengah (UKM). Model usaha ini juga merupakan sistem berkelompok, namun lebih bersifat sentralistik, seorang yang mendirikan suatu usaha tertentu dan merekrut beberapa orang sebagai pegawai. Namun, dalam hal ini yang sering menjadi hambatan utama adalah masalah sulitnya memperoleh modal untuk memulainya. Dalam hal ini perlu adanya lembaga, baik pemerintah maupun swasta yang bersedia untuk memenuhi kebutuhan modal UKM.

Mensinergikan Masyarakat dengan Investasi

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa investasi tidak seharusnya menjadi musuh bagi masyarakat, namun seharusnya investasi dapat diusahakan agar menghasilkan mutual benefit yang menguntungkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, dan tentunya para investor.

Untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya usaha untuk membangun sebuah sinergi yang sehat antara kepentingan investasi dan masyarakat, yaitu dengan mengutamakan investasi yang secara langsung memberi manfaat kepeda masyarakat setempat. Jika sebelumya disebutkan masalah permodalan dalam memulai UKM, maka investasi bidang pendanaan seperti lembaga atau Bank Perkreditan tentu cukup relevan untuk diutamakan, dalam menjawab masalah ini.

Selain itu, bentuk investasi lain yang perlu diutamakan adalah proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, serta bentuk-bentuk investasi lain yang akhirnya dapat membantu menggerakkan perekonomian secara lebih luas, tanpa harus dengan proyek investasi yang melulu mengeksploitasi sumber-sumber alam yang perlahan tapi pasti dapat mengahacurkan tanah Papua yang indah dan kaya.

Untuk mengimplementasikan hal ini, tentu dibutuhkan waktu yang cukup pajang. Selain itu, yang sangat dibutuhkan adalah komitmen yang kuat dari semua pihak untuk bersama-sama terus berusaha agar keselerasan tujuan investasi dan peningkatan kemakmuran masyarakat sungguh-sungguh dapat terwujud. _AMDG_

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Jogjakarta

*) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan  Akuntansi Universitas  Sanata Dharma Yogyakarta

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Ideologi Papua Merdeka Darah Daging Orang Papua

Ideologi Papua Merdeka Darah Daging Orang Papua

Oleh Jekson Ikomou*)

Pemerintah Indonesia berusaha meredamkan Ideology Papua  Merdeka melalui Otonomi Khusus (OTSUS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Namun sayangnya Undang-Undang tersebut Gagal.  Nasionalisme Papua terus tumbuh. Bukan Nasionalisme Indonesia. Orang Papua tidak percaya dengan Pemerintah Indonesia.

Hal subtansi permasalahan Papua adalah sejarah masa lalu, pelanggaran HAM, dan kondisi hidup bersama lebih dari 40-an tahun ini. Pelanggaran misalnya, Negara habiskan  Ribuan Orang Papua yang tak berdosa melalui berbagai Operasi Militer Indonesia di Tanah Papua. Hal ini tidak mematikan gerakan merdeka.

Jika melihat sejarah, Papua merupakan sebuah Negara. Ia  merdeka pada tanggal 1 Desember 1961. Namun, Pemerintah Indonesia secara paksa mengklaim Papua sebagai bagi dari Indonesia dengan kekuatan Militer yang disebut Tri Komando Rakyat (TRIKORA), sehinggah Amerika memanfaatkan peluang demi kepentingan ekonominya  (salah satunya PT. FI).

Dan hinggah kini, Lembaga-Lembaga Peneliti kemukakan, PT. FI merupakan akar permasalahan di Papua. Bahkan, Rakyat pun mengatakan bawah Freeport  merupakan salah satu perusahan yang memakan ribuan korban orang Papua. Ribuan orang Papua  menuntut PT. Freeport  harus ditutup melalui berbagai aksi damai. Namun, sayangnya pihak Pemerintah Indonesia menutup ruang Demokrasi bagi Orang Papua melalui kekuatan Militer Indonesia.

Keadaan ini membuktikakn bahawa Indonesia benar-benar gagal Indonesiakan orang Papua. Indonesia gagal di semua bidang pembangunan untuk orang asli Papua. Karena itu, orang Papua berpikir bawah Indonesia sedang menjajah kita. Jika dibilang orang Papua dijajah memang benar, karena mengingat permasalah yang terjadi selama ini.

Di Atas Luka Otsus Muncul  UP4B

Otsus adalah peluang untuk sejahterakan Orang Papua. Namun Gagal. Lalu, muncul lagi  sebuah yang sebut dengan Unit percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Program kerja yang disusun dalam Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat (UP4B) ini seperti dengan Program kerja OTSUS.

UP4B masih bicara sebatas keadilan pembanguna di Papua. Ia bicara soal pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur. Ia tidak bicara soal pelanggaran HAM, tidak bicara soal dialog, tidak bicara soal sejarah Papua. Orang Papua berpendapat apa bedanya OTSUS dengan UP4B?

Banyak Rakyat Papua mengatakan, “Unit Perepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) bukan solusi untuk perdamaian di Papua, Perdamaian di Papua adalah Referendum”. Rakyat Papua menilai janji-janji pembangunan yang mereka temui di Papua adalah operasi-operasi Militer, pembunuhan sana-sini, perusahaan-perusahaan raksasa yang mengancan keberadaan masyarakat adat, dan lainya. Semuanya merusak dan menguras.

Nah sekarang, jika Pemerintah Indonesia punya hati untuk membangun Papua tarik Militer dari Papua baik organik maupun non-organik. Lalu, adili semua pelaku pelanggaran HAM sejak tahun 1961, gelar dialog damai, Jakarta-Papua.

Tapi, Indonesia harus ingat bahwa Papua Merdeka itu telah menjadi darah daging orang Papua. Dengan cara dan pendekatan apapun tidak akan pernah dipatahkan. Otsus adalah luka. Di atas luka Otsus lahir luka baru, UP4B. Kemudian, selanjutnya apa? Tunggu hari untuk menuai Kemerdekaan bagi Bangsa Papua Barat.

*) Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Bandung

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Orang Papua Berjuang KARENA Kebenaran, Bukti dan Saksi Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat

Orang Papua mati karena persoalan ideologi perjuangan kemerdekaan papua barat. Dan rakyat papua masih mengalami penderitaan, pembantaian dan pembunuhan sadis dari negara sahabat penjajah selama ini juga menjadi perenungan bagi bangsa papua barat.

Namun kaum penjajah mati karena akibat dari fenomena alam tanpa ada efek apapun yang menggangunya. oleh karenanya, jangan melakukan berbagai tindakan secara tidak manusiawi sesama masia didunia ini, karena setiap tindakan dan kekerasan tentu akan ada imbalan berupa fenomena alam maupun kehilangan asset tanpa ada jejak.

Maka dapat katakan bahwa, Indonesia seharusnya mengakui penderitaan dan pembantaian yang dialami dan dirasakan oleh kami rakyat papua, diatas negeri Papua Barat. Karena sesuatu yang terjadi berupa bencana alam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga menjadi kutukan dari pencipta manusia. Jadi dalam kehidupan suatu bangsa yang masih dibawa penjajahan tentu akan ada imbalan sesuai perbuatan, tindakan dan kenafsuhan dari negara itu sendiri. 

Fenomena alam berupa musiba dan hilang kontak asset pemerintah terjadi dimana-mana merupakan kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pergumulan anak negeri dengan tangisan dan ratapan diatas negerinya merupakan proses menujuh penentuan nasib sendiri, dengan kekuatan dari Allah/Aula bagi bangsa papua barat. Dan Sang Revolusioner senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menentukan nasib sendiri diatas Tanah Air West Papua,.

TNI Harus Berani Ubah Hasrat Membunuh dan Membatai Menjadi Hasrat Membangun Orang Papua

TNI Harus Berani Ubah Hasrat Membunuh dan Membatai Menjadi Hasrat Membangun Orang Papua, 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus berani mengubah hasrat membunuh dan membantai orang Papua menjadi hasrat membangun orang Papua.

“Sudah terlalu lama laras senjata aparat Indonesia mengarah ke rakyat papua. Sudah puluhan ribu nyawa melayang karena kejahatan internal ini. Panglima TNI harus berani alihkan hasrat bunuh orang Papua berubah menjadi hasrat membangun orang Papua,” 

TNI agar lebih mengedepankan pendekatan terirorial daripada pendekatan militer dalam membangun Papua. “TNI harus kedepankan pendekatan teritorial. Berhenti dengan gaya film Rambo, siap tempur. Siap bantai rakyat,”

TNI akan dicintai dan menjadi bagian integral yang sama menderita bersama rakyat, tersenyum dan bahagian bersama rakyat kalau lebih mengedepankan pendekatan membangun.

“Itulah TNI yang reformis dan professional. Saya percaya TNI memiliki seluruh persyaratan untuk mengubah dirinya kearah itu,” kami meminta agar aparat tidak membunuh umat Tuhan di Tanah Papua.

“Pemerintah dan aparat militer baik TNI mapun Polri, tolong jangan lakukan penembakan terhadap umat saya. Tidak lama ini aparat sudah menembak mati lima anak muda yang menjadi harapan bangsa ini. Itu terjadi di kampung saya. Saya minta jangan lagi melakukan penembakan terhadap umat bangsa melanesia papua,”

"Berilah Kemerdekaan Kepada Suku-Bangsa Papua Barat sebagai Hadiah Millennium Baru"

Kalau Jakarta mau menjadi pemain politik dan pemeran dalam politik internasional, tidak salah kalau saya secara jujur mau sarankan: "Berilah Kemerdekaan Kepada Suku-Bangsa Papua Barat sebagai Hadiah Millennium Baru" , daripada dirampas dari tanganmu, atau daripada orang asing todong Jakarta untuk lepas tangan atas Papua Barat." Itu kenyataan, dan itu secara politis, ekonomis, dan historis bermanfaat bagi Jakarta. Kalau itu tidak terjadi, marilah kita menghiningkan cipta, atas gugurnya Jakarta dan kejayaannya; - kalau bukan besok, ya lusa.

Kami Adik-adik yang Duduk di Bangku Sekolah Suadah Siap Bangkit untuk Melawan Kolonial Indonesia

LULUS SMA, KAMPANYE PAPUA Kami Adik-adik yang Duduk di Bangku sekolah (SMA) Suadah Siap Bangkit untuk Melawan Kolonial Indonesia. Bagaimana dengan kakak-kakak yang duduk di bangku kuliah (Mahasiswa) ?MERDEKA “BOIKOT PILPRES 2014”

Para siswi ini rayakan kelulusannya dgn sikap nasionalis yg gagah.Tidak sangka, pakaian putih sekejap berubah warna.  Bintang Kejora menjadi pilihan utama dalam menggores pakaiannya. Ini sikap berbalik dr rekan-rekan yg lainnya di seantero nusantara.

Kelulusan kami dari SMA ini sebagai ilustrasi bagi kami dan kesenangan sesaat bagi kami karena kami merasa bawah kami masih dijajah oleh bangsa lain di tanah kami papua barat. Kami tidak merasa kelulusan ini membawah kesenanagn mulia dalam hidup ini, kelulusan ini hanya kesenangan sesak maka kami kemarin Kampanye papua merdeka di jalan dan menyerukan Boikot Pilpres 2014 yang dilakukan oleh bangsa penjajah diatas tanah papua barat.

Bagi mereka yang tidak mengenal akan penjajahan diatas tanah kami, mereka bersenang-senang namun mereka tidak mengerti bawah saat ini mereka sedang di injar untuk bunuh mereka oleh bangsa penjajah Indonesia, pembunuhan secara lansung maupun tidak lansung. Secara lansung seperti dapat tembak. Secara tidak lansung seperti membunuh kami lewat makanan, minuman, HIV/AIDS.

Kami kampanye papua merdeka bukan senang karena kami Lulus, kelulusan hanya sebuah ilustrasi bagi kami karena kami masih di jajah oleh negara kolonial indonesia di atas tanah kami papua barat yang sebagai suatu negara yang pernah merdeka. Kami juga menyerukan boikot pemilihan presiden 2014 yang di lakukan bangsa penjajah, pemeras, pembunuh Indonesia.

Orang tua kami pun berkata kami punya Negara tersendiri yaitu West papua, kami bukan bangsa Indonesia, Indonesia di tanah papua hanya sebagai pembunuh dan pemeras. Kami  tidak pernah mengkui kami bagian dari Indonesia.

Ketika kami tau kami pun mengatakan untuk apa ikut semua kagiatan bangsa penjajah Indonesia yang penuh dengan kepentinan-kepentingan, membunuh dan membantai rakyat, menguras sumber daya alam kami. (DeGoo)

Oleh : Anipa Pigai.

Penulis adalah Pelajar Papua Di Nabire.

Foto-foto pelajar papua anti indonesia