Kolonial NKRI lebih Mementingkan Palestina, daripada Papua

Orang Indonesia lebih Mementingkan Palestina, daripada Papua

Malang, Ege News__Sejak [8/7], Palestina dan Israel bertikai secara terbuka. Kedua negara saling melepaskan tembakan. Korban pun tidak terhindarkan. Rasa simpati terhadap Palestina datang dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia muncul demo di berbagai daerah untuk mengutuk Israel. Begitu pula ada sumbangan dana dari berbagai komponen masyarakat untuk rakyat Palestina. Bahkan Indonesia, melalui menteri pertahanan Yusgiantoro mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga wilayah Palestina. Tidak ketinggalan kelompok garis keras seperti FPI pun mengklaim akan mengirimkan pasukannya.

Menyimak berbagai berita tersebut, saya pun berpikir tentang realitas sesungguhnya yang terjadi di Indonesia, khususnya di Papua. Bahwa di Papua, hampir setiap hari ada manusia yang mati karena berbagai alasan kesehatan (HIV/AIDS, malaria, gizi buruk). Banyak rakyat yang mati karena menjadi korban penembakan kelompok bersenjata. Bahkan tidak jarang, banyak orang Papua, yang mati di tangan TNI dan Polisi, atas nama kedaulatan NKRI. Bukan itu saja, banyak anak usia sekolah yang terlantar dan tidak menerima pendidikan sebagaimana mestinya. Kalau mau disandingkan, situasi di Papua tidak kalah berbahayanya dengan serangan Israel ke Palestina. Tetapi Papua dan penderitaannya dilupakan oleh Indonesia, bahkan oleh sebagian pejabat orang Papua. Rupanya, kalau orang Papua yang mati, itu biasa, tetapi kalau orang Palestina yang mati karena diterjang oleh peluru Israel itu baru luar biasa.

Kalau rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia begitu peduli pada Palestina, mengapa hal yang sama tidak untuk orang Papua? Mengapa ada diskriminasi yang begitu mendalam antara rakyat Indonesia ras melayu dengan orang Papua yang adalah ras melanesia? Mungkin bagi sebagian orang, masalah Papua itu biasa-biasa saja. Orang hanya berpikir, bahwa masalah Papua adalah masalah uang. Kalau orang Papua dikasih uang, itu sudah cukup! Sesungguhnya, Papua memiliki permasalahan yang kompleks. Papua memiliki sejarah. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tetapi, persis di atas kekayaan itulah, orang Papua memiliki sejumlah masalah yang pelik, ibarat benang kusut yang sulit terurai.

Bicara tentang masalah Palestina dan Israel, berarti bicara tentang hak asasi manusia. Kedua negara saling mengklaim batas-batas wilayah dan juga ketenangan hidup. Ketika salah satu dari keduanya mencari masalah, maka perang pun pecah. Seandainya, kelompok garis keras Hamas tidak membunuh ketiga remaja Israel secara keji, dan tidak menembakkan roket-roket mematikan ke wilayah Israel, tentu perang tidak akan terjadi. Mungkin ada motivasi lain yang menyebabkan kedua negara saling berperang. Saya tidak mau masuk ke ranah itu, karena sudah terlalu banyak pihak yang memberi perhatian.

Sebagai warga negara Indonesia, saya merasa bahwa nuansa keindonesiaan di Papua kian memudar. Situasi ini terjadi karena sikap malas tahu Indonesia terhadap jerit tangis dan penderitaan orang Papua. Indonesia malas tahu dengan orang Papua! Mungkin itu istilah yang tepat untuk mendeskripsikan sikap Indonesia terhadap orang Papua. Bahkan para pejabat Indonesia, yang berasal dari Papua pun ikut-ikutan malas tahu terhadap sesamanya orang Papua. Contoh ada di depan mata, betapa sulitnya bangun pasar untuk mama-mama Papua di kota Jayapura. Bukan itu saja, para pejabat orang Papua pun kerap mencuri uang rakyatnya. Korupsi merajalela di Papua. Ini kenyataan sosial yang sedang berlangsung di Papua.

Papua memang punya segalanya: emas, hutan, minyak bumi, cenderawasih dan sebagainya, tetapi Papua kurang cantik dan kurang seksi di mata Indonesia. Papua dilihat sebagai pulau orang hitam, keriting, yang berbusana daun dan kulit kayu. Papua hanya menjadi dapur bagi Indonesia. Tetapi anehnya, ketika orang Papua hendak meninggalkan Indonesia, mau merdeka dan berdaulat, Indonesia justru tidak meresponnya. Indonesia takut dan mengirim banyak tentara dan polisi untuk bunuh orang Papua yang minta merdeka. Sesungguhnya, Indonesia terlalu pengecut! Pada titik ini, saya malu menjadi orang Indonesia. Mungkin banyak orang pun malu menjadi orang Indonesia, yang identik dengan teroris, koruptor, plagiat dan berbagai stigma jelek lainnya.

Ibarat pepatah tua: “gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang laut tampak.” Itulah Indonesia. Masalah di Papua belum selesai, setiap hari orang Papua mati, tetapi tidak dibiarkan. Sedangkan saat Palestina digempur Israel karena ulahnya, Indonesia langsung bereaksi. Bagi Indonesia Palestina lebih berharga daripada Papua. Sentimen apa yang menyebabkan Indonesia menjadi buta dan tuli terhadap jerit tangis orang Papua? Apakah kemanusiaan orang Palestina lebih utama dibandingkan orang Papua?

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Indonesia harus tutup mata terhadap persoalan Palestina-Israel, saya hanya menyesalkan sikap Indonesia yang kurang konsisten memperhatikan rakyatnya sendiri, tetapi mau sibuk dengan negara lain. Indonesia perlu bangun fondasi keindonesiaannya agar mapan, sebelum berkoar-koar mengurusi negara lain. Indonesia perlu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya terlebih dahulu, sebelum mengirimkan jutaan dolar ke Palestina. Sikap solider Indonesia yang berlebihan kurang tepat. Indonesia perlu menata dirinya terlebih dahulu sebelum sibuk dengan negara lain.

Papua adalah salah satu wilayah yang harus menjadi pusat perhatian Indonesia. Orang Papua terlalu banyak menanggung penderitaan karena sikap malas tahu Indonesia. Kini saatnya Indonesia mengarahkan pandangannya ke ufuk timur dan mulai membangun tanah dan orang Papua. Indonesia perlu bangun Papua dengan segenap hatinya, bukan karena terpaksa atau ada motivasi lainnya. Dibutuhkan kejujuran untuk membangun tanah Papua, bukan sikap pura-pura. Jika Indonesia masih terus berpura-pura dengan orang Papua, sebaiknya biarkan orang Papua menentukan nasibnya sendiri di negerinya. Merdeka!

Source: http://indonesiahariinidalamkata.com/indonesia/berita/banyak-orang-indonesia-mementingkan-palestina-daripada-papua/

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Papua Barat sedang berpisah untuk meminggirkan rakyat Papua?

Papua Barat sedang berpisah untuk meminggirkan rakyat Papua?
Papua Barat (Irian Jaya disebut oleh ekspansionis, rezim Indonesia yang didukung militer) kaya akan sumber daya mineral dan logam mulia alami, membuatnya menjadi target untuk perusahaan trans-nasional asing seperti Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc

Negara dan masyarakat yang dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1960 melalui taktik politik sinis yang pergi tidak diragukan lagi oleh pemerintah Australia dan PBB. Belanda membuat klaim ke wilayah tersebut dan memulai pekerjaan misionaris di abad kesembilan belas. Wilayah ini dimasukkan ke dalam Indonesia pada tahun 1960, dan telah menghadapi gerakan separatis kekerasan sejak saat itu. Setelah 1998 ofreforms dimulainya seluruh Indonesia, Papua dan provinsi lain di Indonesia menerima otonomi daerah yang lebih besar. Pada tahun 2001, status "otonomi khusus" diberikan kepada Provinsi Papua, meskipun sampai saat ini, pelaksanaan telah parsial. [2] Hingga tahun 2003, wilayah ini diberikan sebagai satu propinsi, dan 2003 telah terpecah menjadi provinsi Papua dan Papua Barat.

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, (FMCG, NYSE: FCX) sering disebut hanya Freeport, adalah produsen tembaga dengan biaya terendah di dunia [1] dan salah satu produsen terbesar di dunia emas. Kantor pusatnya terletak di Freeport-McMoRan Center di pusat kota Phoenix, Arizona. Freeport adalah produsen tembaga dan molibdenum publik terbesar di dunia. Ini tambang dan pabrik bijih yang mengandung tembaga, emas, molibdenum dan perak untuk pasar dunia. Anak perusahaan meliputi PT Freeport Indonesia, PT Irja Eastern Minerals dan Atlantic Copper, SASejak tahun 1973, Freeport telah beroperasi tambang emas terbesar di dunia, terletak di provinsi Papua, Indonesia.

Pada tahun 1982 Freeport Emas Perusahaan adalah produsen emas terbesar di dunia, memproduksi 196.000 troy ons (6.100 kg) emas di tahun pertama operasinya.Pada tahun 1989 Freeport-McMoRan memiliki dua tambang kelas dunia untuk mengembangkan: penemuan baru di Grasberg, Indonesia, dengan cadangan bijih emas terbesar di dunia, dan salah satu cadangan tembaga terbesar di dunia

Tambang Grasberg, FMCG'S mahkota permata, segera menjadi sumber masalah kekerasan dan publisitas yang mengerikan, [7] yang berlanjut hari ini. Hal ini juga tambang yang paling menguntungkan di dunia. [8] tailing Tambang Grasberg ini telah "sangat berdampak" lebih dari 11 mil persegi (28 km2) dari hutan hujan, menurut 1996 audit lingkungan Dames & Moore. Laporan, didukung oleh Freeport, juga memperkirakan bahwa selama masa tambang 3,2 miliar ton limbah batuan - sebagian besar yang menghasilkan asam - akan dibuang ke dalam aliran sungai setempat. Overburden (batuan sisa) dari tambang telah mencemari sebuah danau di dekatnya karena drainase asam tambang. [9]

Klaim kerusakan lingkungan yang parah yang disebabkan oleh keterlibatan perusahaan di tambang Grasberg di Indonesia telah menyebabkan Dana Pemerintah Pensiun Norwegia, dana pensiun terbesar di dunia, [13] untuk mengecualikan Freeport-McMoRan dari portofolio investasinya, setelah rekomendasi dari dana dewan etika. [14]

Freeport-McMoRan adalah peserta penandatangan Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2003 Freeport mengakui itu telah membayar militer dan polisi lokal Indonesia untuk menangani operasi keamanan tambang Grasberg. Freeport menyatakan bahwa ini diperlukan untuk memberikan keamanan kepada para karyawan, baik lokal maupun asing. [Rujukan?] Pasukan keamanan Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, terutama terhadap kelompok dan pendukung kembali ke kemerdekaan Papua Barat lingkungan seperti sebelumnya militer Indonesia merebut kekuasaan pada tahun 1969. [11]

Pada tahun 2005, New York Times melaporkan bahwa catatan perusahaan menunjukkan jumlah total yang dibayarkan antara tahun 1998 dan 2004 sebesar hampir US $ 20 juta, didistribusikan di antara kedua perwira dan unit, dengan satu individu menerima hingga US $ 150.000. Tanggapan perusahaan adalah bahwa "tidak ada alternatif untuk ketergantungan kita pada militer dan polisi Indonesia dalam hal ini", dan bahwa dukungan yang diberikan bukan untuk individu, melainkan untuk infrastruktur, pangan, perumahan, bahan bakar, perjalanan, perbaikan kendaraan dan tunjangan untuk menutup biaya insidentil dan administrasi.

Pemerintah Australia menyediakan dana dan pelatihan untuk anggota militer terkenal Indonesia (Kopassus) dan khusus Unit Kepolisian Densus 88, yang bertanggung jawab atas brutalisation dan pembunuhan pembangkang separatis Papua Barat dan keluarga mereka. Ada keheningan umum oleh pemerintah Australia dan media yang dikendalikan perusahaan mengenai nasib bangsa Papua Barat.

By : http://westpapua.net/

Pemimpin gereja Methodist di Fiji mengenakan pita khusus karena mereka nyatakan sikap solidaritas untuk Papua Barat.

Pemimpin gereja Methodist di Fiji mengenakan pita khusus karena mereka nyatakan sikap solidaritas untuk Papua Barat.

Perjuangan Papua Barat untuk merdeka dari Indonesia adalah salah satu gereja telah lama mendukung.

Pendeta Jerry Waqainabete (Inspektur Wesley Divisi), Rev Immanuel Reuben (Inspektur Divisi India), Rev Dr Epineri Vakadewavosa (bertindak Sekjen) dan Livai Tuisaravere (Dipercaya Sekretaris) memakai mereka pita Solidaritas Papua Barat

Pemimpin gereja Methodist di Fiji mengenakan pita khusus karena mereka nyatakan sikap solidaritas untuk Papua Barat.

Perjuangan Papua Barat untuk merdeka dari Indonesia adalah salah satu gereja telah lama mendukung.

Dan acara ini terbaru dukungan datang dalam minggu yang sama bahwa Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono diselenggarakan oleh Kepulauan Pasifik Development Forum di Fiji.

Pita merah dan hitam didistribusikan oleh Konferensi Pasifik Gereja dan Jaringan Pasifik Globalisasi.

"Gereja Methodist di Fiji adalah anggota berkomitmen dari kedua Konferensi Pasifik Gereja dan Fiji Council of Churches," kata juru bicara gereja Pendeta James Bhagwan.

"Dengan demikian kami mendukung panggilan untuk akhir pelanggaran HAM di Tanah Papua, untuk, pemberdayaan ekonomi dan sosial politik mereka dan untuk menentukan nasib sendiri.

"Kami berdiri dalam solidaritas dengan saudara-saudara kita, saudara perempuan dan anak-anak dari Tanah Papua.

"Kami telah menerima seruan mereka dan kami akan echo dan berbicara kebenaran ini berkuasa."

Dia juga mengatakan bahwa mereka mendukung kerja PCC pada masalah Papua Barat dan memandang ke depan untuk bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk mengaktifkan penentuan nasib sendiri dalam arti sepenuhnya untuk rakyat Tanah Papua.

Tevita Vuibau, Sabtu, 21 Juni, 2014, FIJITimes.com

Lebih Baik Sekolah di Hutan New Guinea daripada Sekolah di Jawa atau di bangku Penjajah

 Lebih Baik Sekolah di Hutan New Guinea daripada Sekolah di Jawa atau di bangku Penjajah

Menanggapi tanggapan dari Wakil Ketua Baleg DPRP, Ruben Magay, sebagaimana disinyalir berbagai media nasional di Tanah Papua seperti TabloidJubi.com, SuluhPapua.com dan BintangPapua.com, KLIK DISINI

Ruben Magay yang selama ini berbicara seolah-olah demi kepentingan rakyat, tetapi ternyata berpikiran picik dan kotor. Pikiran sempit seperti ini siapa yan ajar dia? Dia sekolah di Indonesia, jadi pikiran dia sama sudah, apalagi dia menjabat di Indonesia lagi, tambah bagus, tambah punya logika politik yang sama persis dengan majikannya orang Indonesia. Dia punya akal busuk yang tidak saja merugikan OPM tetapi keseluruhan nasib bangsa Papua di West Papua dan East Papua.

 Mempermainkan OPM atau tokoh OPM sebagai Kartu Joker untuk meloloskan Angenda yang Bukan Tuntutan OPM, tetapi racikan para politisi pagi buta Papua saat ini yang menjabat sebagai kaki-tangan penjajah di Papua merupakan perbuatan tidak terpuji dan menyedihkan.

 OPM Bukan Kartu Joker bagi anak-anak Papindo seperti Magay, Enembe, Wonda, siapa lagi anak Murib itu, pokoknya semua anak-anak saya semua, untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi. Kalau mau cari makan, ya, cari makan dengan cara yang layak dan terhormat, bukan dengan cara nyamuk atau lintah yang kerjanya menghisap darah makhluk lain untuk akhirnya setelah kenyang dia mati sendiri. Itu yang saya bilang ulang-ulang, lebih baik sekolah di hutan New Guinea daripada sekolah di Jawa atau di bangku penjajah.

Apapun jabatanmu, berapa lama-pun Anda menjabat, apapun yang Anda mainkan dalam kursi NKRI ini, Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai orang Papua, meletakkan kami bersama di Tanah Papua, dengan maksud dan tujuan yang kita harus gali dan telusuri bersama, sampai rahasia itu terungkap. Oleh karena itu, kalian bertiga sebagai putra terbaik dari Suku Lani, bersama Wakil Gubernur dan pejabat lain yang mayoritas berasal dari Pegunungan Tengah saat ini, kalian harus sadar, bahwa posisi Anda Orang Papua di dalam NKRI ialah Anak Tiri. Sekali lagi, Anak Tiri, bukan Anak Kandung.

Oleh karena itu, apapun yang kalian pikirkan untuk minta kepada Ibutiri Pertiwi, pikirkanlah untuk meminta apa saja yang DAPAT ANDA MINTA dan AKAN ANDA DAPATKAN dalam status dan hak Anda sebagai Anak Tiri. Jangan berpikir dan meminta hak dan kewenangan Anak Kandung Jawa, Sumatera, Sulawesi. Karena meminta bukan hak Anda sendiri sama saja dengan usaha menjaring angin. Lebih parah lagi, lupa diri dan tidak sadar kedudukan sebagai Anak Tiri ialah kesalahan terbesar kalian yang menjabat di dalam pemerintah kolonial NKRI.

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Politik Melanesia: Catatan untuk Para Aktivis Papua Merdeka Soal Pemerintah dan Oposisi

- Menanggapi perkembangan Kampanye Papua Merdeka di Kawasan Melanesia belakangan Ini

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda bersama Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi dengan ini menyampaikan pesan khusus kepada pejuang kemerdekaan West Papua yang saat ini sedang berkampanye di kawasan Melanesia menyangkut topik berikut:
Dukungan dari Pemerintah dan Pemimpin Oposisi di seluruh negara-negara Melanesia
supaya dikelola dengan baik.

Cara paling bijak mengelolanya, dan paling sederhana ada tiga cara:

1. Cara pertama, mengeluarkan pernyataan pemerintah dan oposisi secara bersama-sama, pada tulisan atau artikel yang sama. Jangan kita keluarkan pernyataan pemerintah dan pernyataan oposisi secara bergantian, secara terpisah, karena akan diartikan oleh para pembaca dan para politisi secara tidak sama, yang dampaknya kesan mereka terhadap perjuangan Papua Merdeka.
2. Cara kedua, dalam artikel/ tulisan yang sama ini, kita hindari pernyataan yang bertentangan antara kedua belah pihak. Jangan kita masuk ke kawasan Melanesia dan memainkan politik adu-domba ajaran kolonial NKRI yang kita sudah lama belajar di wilayah Indonesia. Kawasan Melanesia tidak menganal politik adu-domba, yang dikenal di sini ialah politik "Big Man", sistem politik wantok. Sistem politik ini yang sekarnag berlaku secara kental di Tanah Papua, di Melanesia. Jadi, walaupun seseorang politisi ada di blok pemerintah atau oposisi, hubungan kekeluargaan masih sangat kuat dan sangat menentukan. Kalau aktivis Papua Merdeka dari gunung yang bermain di PNG misalnya, harus juga tahu menempatkan diri dan berbicara dengan hati-hati. Demikian juga aktivis Papua Merdeka dari pesisir. Selain pemerintah dan oposisi, aspek sosio-budaya juga harus kita perhatikan. Jangan sampai seorang aktivis AMP yang berasal dari gunung mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan salah satu politisi dari pesisir. Hal ini tidak hanya akan menyinggung pemerintah vs. oposisi, tetapi akan memicu sentimen gunung-pantai, dan yang rugi ialah perjuangan Papua Merdeka, bukan Anda, bukan kami. Perlu diketahui semua orang bahwa dampak dari kesalahan seperti ini sangat berkepanjangan. Faktor utama dukungan masyarakat Melanesia sangat lemah selama ini ialah politik Papua Merdeka yang salah dimainkan oleh generasi pendahulu kita.Karena itu, kita hindari terlalu dekat dengan pemerintah, kita hindari terlalu dekat dengan oposisi. Kita harus beridir lebih dekat dengan isu Papua Merdeka, dan mendekati semua pihak, dengan bahasa yang sama, dengan kesimpulan yang sama, dengan pernyataan yang sama. Kita bukan pemain politik domestik mereka, jangan sampai kita masuk terjerumus ke dalam petak-petak politik mereka.
3. Cara ketiga, dalam membuat setiap pernyataan, dalam berbicara dengan semua pihak di Melanesia, JAUHKAN DIRI dari menceritakan kelompok demi kelompok menyalahkan pihak demi pihak mengecap yang satu sebagai organisasi buatan Indonesia dan yang lain sebagai organisasi murni. Kebiasaan ini akhirnya akan membawa kita masuk ke dalam politik domestik mereka dan terus lanjut dengan menceritakan pemerintah dan opisisi, dan seterusnya.

Kita sebagai orang Melanesia tahu, bahwa politik di Melanesia masih sangat ditentukan oleh ikatan-ikatan kekeluargaan, garis keturunan dan asal-usul kita semua. Oleh karena itu, kita harus berbicara sebagai sesama orang Melanesia dalam politik Melanesia menggunakan bahasa Melanesia, berpola-pikir Melanesia, berdasarkan filsafat politik Melanesia.

Yang berbahaya sekarang, kita orang Papua di West Papua berpikir kita tahu politik, tetapi yang kita tahu ialah politik ala NKRI, ala Melayu. Oleh karena itu, kita perlu habiskan beberapa waktu lamanya untuk lebih memahami filsafat, ideologi dan politik Melanesia.
Semoga bermanfaat.

Merdeka Harga Mati! Dialogue Harga Hidup!

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

PEMAKSAAN NASIONALIME BERKEDOK PENDIDIKAN DI PAPUA BARAT

PEMAKSAAN NASIONALIME BERKEDOK PENDIDIKAN DI PAPUA BARAT

Victor Kogoya

SEPAK terjang pemerintah colonial Indonesia atas kebijakan pendidikan di Papua Barat syarat dengan kepentingan politik, ekonomi, dan budaya. pada ulasan berikut ini penulis mencoba mengulas secara gambalang dan objektif dari sudut pandang pendidikan atas kebijakannya di wilayah territorial Papua Barat.

a. Indonesianisasi Berkedok Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan utama manusia dalam mencerdaskan anak bangsa guna menjamin masadepan yang layak. Papua Barat merupakan wilayah yang dihuni oleh beberapa suku bangsa dengan tingkat karateristik dan budaya yang berbeda-beda pula, sejak zaman colonial hindia-belanda berkuasa wilayah tersebut berserta rakyatnya telah dipersiapkan secara matang dengan pendirian bangunan-bangunan sekolah serta fasilitas belajar yang mudah di jangkau masyarakat baik dipesisir pantai maupun wilayah pedalaman, tenaga pengajar yang dipersiapkan juga merupakan tenaga-tenaga pendidik yang propesional dengan tingkat kemampuan dibawah standar internasional.

Pada tahapan-tahapan selanjutnya rakyat Papua Barat tidak hanya dipersiapkan guana mendirikan sebuah Negara tetapi betul-betul dipersiapkan guna bersaing di tingkat internasional. Demikian rakyat Papua Barat semakin maju dan propesional dalam bidang yang yang digelutinya. Standar pendidikan yang diajarkan benar-benar berimplementasi pada perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan/teknolgi yang sedang berkembang hal tersebut semakin membuka mata rakyat Papua Barat pada dunia pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dengan mutu dan standar pendidikan yang berkualitas sebagian besar penduduk rakyat Papua Barat telah menguasai beberapa cabang ilmu yang mengantarkan rakayat Papua Barat keluar dari penindasan keterbelakangan. Hal tersebut tak dapat di pungkiri dengan kemajuan pembangunan yang di rasakan rakyat Papua Barat semakin meningkat terutama didaerah-daerah terpencil dan sekitarnya.

Namun kini yang menjadi permasalahan seketika spionisasi pemerintah colonial Indonesia berhasil menyusup, status politik Papua Barat berhasil di perdebatkan dengan berbagai macam dalih yang ditempuh dan berhasil di ambil ahli oleh pemerintah colonial Indonesia. Masuknya pemerintahan Indonesia dengan gaya kepemimpinan yang kalang kabut semakin mempersempit ruang gerak rakyat Papua Barat untuk bertumbuh, berkembang dan mengeksplorasikan kemampuannya dalam segalah bidang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai macam kebijakan yang syarat dengan unsure-unsur politik yang menyesatkan, jika penulis menguraiakan secaara terperinci dan mendetail dari sudut pandang bidang-bidang yang ada rakyat Papua Barat merupakan suatu bangsa yang dikorbankan hak-haknya secara berdaulat baik dari sisi kemanusiaan, politik, ekonomi dan budayanya.

Terlepas dari sudut pandang yang lain, penulis tetap berfokus pada dunia pendidikan. Atas kedatangan bangsa Indonesia di bumi Papua Barat situasi dan kondisi rakyat Papua Barat semakin dilemtis dengan berbagai asumsi penulis pemerintah colonial Indonesia semakin menunjukan taringnya dengan berbagai macam label asumsi yang ditimbulkan terutama pada dunia pendidikan. Pemerintah colonial Indonesia berpandangan sebagai berikut:

1. Guna mengantisipasi bertumbuhnya nasionalisme rakyat Papua Barat maka semakin kuat pula kekuatannya untuk mengusir penjajahan kami (Indonesia) di bumi Papua Barat.
2. Indonesianisasikan rakyat Papua Barat melalui program pendidikan yang berkarateristik nasionalisme cinta akan tanah air Indonesia dengan melakukan program-program pendidikan intensip.

Melatarbelakangi beberapa asumsi bangsa kolonial yang penulis telah utarakan di atas maka terlaksanalah program-program pendidikan yang semestinya tidak bermanfahat bagi rakyat Papua Barat dan sebenarnya telah membunuh karateristik maupun kemampuan/skill dan termasuk merupakan pengabaian terhadap hak atas pendidkan yang layak dan berkualitas menurut standar internasional bagi rakyat Papua Barat.

Guna menjelaskan dan membuktikan asumsi yang penulis kemukakan di atas maka penulis mencoba menguraikan secara objektifitas di lapangan menyangkut kebijakan-kebijakan pendidikan terselubung guna pemahaman dan wawasan atas nusantara oleh pemerintahaan colonial Indonesia di Papua Barat. Kebijakan dalam hal ini mulai di terapkan dari tingkat pendidikan dasar SD, SLTP, dan SLTA diwajibkan setiap hari senin diadakan upacara pengibaran bendera sang sahka merah-putih (bendera milik bangsa colonial Indonesia) dan diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya dilakukan pembacaan tesk pancasila, sumpah pemuda dan Undang-undang dasar 1945 yang sebenarnya berisi sumpah-sumpah serapah dan falsafah-falsafah hidup kebudayaan bangsa colonial Indonesia yang berada di pulau jawa, bugis, buton, maksar.

Dengan demikian timbul pertanyaan apakah hal tersebut patut dan layak di lakoni oleh bangsa Papua Barat yang banyak memiliki perbedaan History, Antropologi, Raas, Budaya dan Bahasa…? Jika demikian apa manfahat yang akan didapatkan oleh rakyat Papua Barat…? Apakah benar tercatat sejarah di lembaran sejarah Indonesia bahwa rakyat Papua Barat bersama-sama bangsa Indonesia berjuang menentang penjajahaan untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)…? Waktu penetapan symbol-simbol kenegaraan bangsa colonial Indonesia dan pengucapan sumpah pemuda, serta pembacaan teks Proklamsi maupun Undang-undang Dasar 1945dll, adakah wakil dari rakyat Papua Barat yang ikut di utus bersama-sama dalam kegiatan yang dimaksud…?

SegudangPertanyaan demi pertanyaan muncul dan memang masih tersimpang dihati rakyat Papua Barat yang kini pilu dan sakit untuk diungkapkan. Sikap terselubung dan intrik-intrikan politik bangsa colonial yang syarat dengan kepentingan atas wilayah dan rakyat Papua Barat semakin memperjelas asumsi yang di utarakan.

Pada tindakan yang lain pada masing-masing tenaga didik yang dikirim ke Papua Barat dari Pulau jawa dan sekitarnya tidak proposional, mutu pendidikan serta kemampuannya perlu dipertanyakan, keterkaitan dengan hal tersebut para tenaga pengajar/didik telah dipersiapkan secara matang dengan wawasan nusantara yang luas serta beridiologi Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD 1945) yang sengaja di atur sedemikian rupa guna memaksakan kehendak anak murid untuk menghafal mati seluruh teks-teks pancasila, UUD 45, dan Sumpah Pemuda, sampeh-sampeh banyak anak murid terseset, strees, pyskologinya terganggu, semangat belajar menurun, selalu ada saja ketakutan didalam hati sewaktu berangkat ke sekolah bahkan dipukul, dikenakan sangsi, di tarik rambutnya, di toki kepalanya, di hajar menggunakan rotan hingga ada yang berdarah, di straap di luar dan di suruh menghormati bendera merah-putih hingga jam mata pelajaran yang bersangkutan selesai jam belajarnya, usaha keras yang dilakuakn tenaga-tenaga pengajar tersebut demi pesangon yang disediakan intensif oleh pemerintah bagi mereka.

Tindakan tersebut merupakan proses pembodohaan yang di rancang secara sistematis, Tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan pengajaran dan pembelajaran yang layak di mata dunia, tindakan tersebut merupakan tindakan pemaksaan nasionalisme bangsa colonial Indonesia terhadap rakyat Papua Barat, jika pembaca mencermati secara seksama kebijakan pendidikan tersebut hanya di peruntukan bagi rakyat Papua Barat dengan tingkatan mata pelajaran yang di perlakukan khusus contohnya PPKN, BHS INDONESIA serta mata pelajaran lain yang berbauh nasionalisme Indonesia, bahkan menjadi tambah anehnya lagi jika mata pelajaran yang telah disebutkan diatas ditekankan pada pendidikan tingkat dasar mengapa tidak…? mata pelajaran BHA ASING hanya baru di mulai dari tingkat SLTP atau SLTA…? Atau demikian sama sekali memang tidak di ajarkan !!!.

Jika memang ada yang di ajarkan di tingkat SLTP atau SLTA hanyalah pendidikan komoditas BHS ASING yang sebenarnya materi yang tidak asing lagi di ajarkan di sekolah-sekolah luar Papua Barat jika di bandingkan dengan pulau jawa adalah mata pelajaran BHS ASING yang sehari-hari di ajarkan di tingkat TK dan SD apalagi jika dicermati dari sudut pandang kualitas materi pelajaran yang dimuat pada mata pelajaran tersebut tidak berbobot dan bermanfahat bagi rakyat Papua Barat, tidak berbobot dan bermanfaat dalam arti kata, didalam kalimat-laimat tersebut dimasukan penjelasan subjek dan objeknya yang senyata-nyata tidak ada di Papua Barat, Contoh kalimatnya, kereta api berjalan sejauh 1km dari Surabaya menuju Jakarta, pak kusir mengendarai delman, bus way tabrak lari penumpang, dan masih banyak lagi ilustrasi yang dapat dikemukakan, demikian yang menjadi pertanyaan dan kebingungan adalah anak murid, banyak pertanyaan yang akan muncul seperti apa mirip kereta api?, model dan bentuknya mirip apa? Karena benda-benda tersebut tidak di temukan di Papua Barat.

Ini merupakan proses kurikulum materi pelajaran yang membingungkan dan membodohkan rakyat Papua Barat. jika di bandingkan ilmu serta tingkat kecerdasan anak murid di pulau jawa dan pulau-pulau lainnya dengan Papau Barat ibarat lima gelas air susu berbanding satu gelas air tawar. Sehingga pada tahapan-tahapan yang lain setelah anak murid setelah meneylesaikan di tingkat SLTA dan melanjutkan dijenjang yang lebih tinggi lagi (Universitas/Pergguruan Tinggi) misalanya di luar Papua Barat banyak mengalami kesulitan, terutama pada tingkatan penyesuaian mata pelajaran/mata kuliah maupun dilingkungan sekitarnya sehingga banyak generasi muda penerus bangsa Papua Barat tersendat-sendat di bangku kuliah. Banyak kasus dan kejadian yang terjadi ada yang tidak tahan lalu meninggalkan bangku kuliah dan kembali melanjutkan di tanah Papua Barat, ada pula yang menyelesaiakannya diatas stndar waktu perkuliaan dengan menggapai semester 15,17 dan sebagainya, bahkan ada yang nggagur dan menjdi kuli bangunan dan lain-lain.

Memang rakyat Papua Barat tidak diperlakukan sebagai manusia, bangsa colonial Indonesia sangat kawatir jika banyak rakyat Papua Barat pintar dan menguasai segala bidang, mengapa demikian…? Karena dikawatirkan rakyat Papua Barat akan mengalahkan bangsa colonial, dikawatirkan karena bangsa Papua Barat akan menemukan Jati Dirinya sebagai manusia Papua Barat yang utuh, sejatih dengan tingkat kecerdasan melebihi bangsa kolonial. Pemaksaan terhadap nasionalisme bangsa lain terhadap bangsa lain merupakan tindakan biadap yang tidak berperikemanusiaan. Demikian logika karateristik bangsa penjajah ingin menguasai, merampok, dan menjajah bangsa lain, menganggap bangsa lain lebih rendah dari bangsanya maka tak dapat di bantah lagi sepak terjang bangsa colonial Indonesia semakin jelas atas nasib dan kehidupan bangsa Papua Barat. Terutama kebijakannya dalam menjalankan program pendidikan di tanah Papua Barat secara meneyluruh, pendidikan menjadi lahan subur bangkitnya penindasan-penindasan baru berkedok membangun di Papua Barat.

b. Infrastruktur Pembangunan Sekolah dan Fasilitas Belajar

Sumber materi pendidikan yang berbobot sesuai dengan ketentuan perkembangan ilmu serta teknologi yang berkembang cepat dewasa kini sangat mendukung anak didik dalam proses menuju pembelajaran yang efektif di barengi dengan tingkat kecerdasan yang dimilikinya dapat mampuh menyesuaikan diri dan bertahan hidup dalam mengahadapi arus globalisasi serta di dukung dengan faktor infrastruktur dan fasilitas sarana-prasarana yang dijamin serta berkualitas, lengkap, bermutu dan berbobot tinggi.

Jika saudara pembaca yang budiman mengamati secara seksama di sekeliling anda mungkin terdapat beberapa infrastruktur pembangunan sekolah yang dilihat dari fisiknya cukup mampan dan berstndar entah itu berstandar nasional maupun internasional di tambah dengan fasilitas belajar yang didukung dengan penyediaan laboratorium computer, fisika, biologi, maupun sejenisnya serta perpustakaan yang layak dengan buku-buku yang terbaru merupakan wujud dan cita-cita pendidikan yang mencakup bagian-bagian dari pada intisari yang dimaksud dalam dunia pendidikan era sekarang, tenaga pengajar/didik yang produktif dan propesional cukup leluasa dapat mampuh memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan namun hal tersebut tidak menjadi kendala dalam proses belajar-mengajar disekolah malah semakin menjamin masa depan anak didik yang bersangkutan. Pada dasarnya tak lagi diragukan kemampuannya untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.

Penulis mengajak pembaca yang budiman untuk bersama-sama menyimak peradaban kehidupan dalam dunia pendidikan yang dimaksud diatas sangat terbatas dan tidak relevan lagi dengan perdaban kehidupan sekarang bagi kondisi kemelut yang dihadapi rakyat Papua Barat, mengapa demikian…? Pengertian dan pandangan demikian diatas adalah pandangan dan retorika pemerintahaan colonial indonesia tentang langkah-langkah strategis pendidikan bagi rakyat Papua Barat di Papua Barat, secara empiris untuk membuktikan kebenarannya, pembaca yang budiman dapat mengunjungi tanah Papua Barat dan melakuakan apa yang dikenal dengan study banding tentang apa yang dikatakan Negara, jika dicermati secara seksama Papua Barat benar-benar merupakan wilayah yang pertama tergolong miskin dalam dunia pendidikan jika di bandingkan dengan pulau-pulau lain di luar Papua Barat.

Sekolah-sekolah pada khususnya diwilayah propinsi (jayapura) hanya memiliki satu sekolah bertaraf internasional yang terletak di ipar gunung yang dinamakan SMA-Buffer namun sekolah tersebut tidak merekrut sembarang anak bahkan sekolah tersebut kadang melakukan diskriminasi terhadap anak pribumi dengan berbagai macam dalih.

Jika dicermati secara keseluruhan infrastruktur pembangunan disekolah-sekolah yang lain pada bagian yang lain terdapat 4-5 sekolah yang tergolong lumayan dari tingkat infrastrukturnya maupun fasilitas yang disediakan cukup menjamin anak didik untuk berlatih mengembangkan ilmu, sedangkan pada wilayah-wilayah pinggiraan kota, kecamatan/desa sangat terbatas baik infrastruktur pembangunannya maupun fasilitas belajar yang disediakan pemerintah, beralih pada bagian yang lain pada wilayah-wilayah kabupaten semakin terpuruk dengan kondisi pembangunan maupun fasilitas yang ada, kondisi fisik gedung yang tidak memadai, banyak terdapat bolong-bolong pada atap sekolah bahkan ada separoh bagian dari atap gedung di telan angin puyung dan badai hujan salju sehingga kadang ditunda menyangkut proses belajar-mengajar pada pagi hari pukul 07.30 WIBP dan di lanjutkan sekitar pukul 10.00 WIPB siang terkadang Lumpur/tergenang air sekolah mengambil kebijakan sendiri dengan menerapkan hari libur untuk sementara waktu 1-2 hari jika tidak memungkinkan untuk dilangsungkan proses belajar-mengajar, kekurangan bangku-kursi dan lemari yang menyebabkan anak didik dengan terpaksa mengalaskan papan-papan bekas rongsokan gedung yang digunakan sebagai alat tulis dan beralaskan daun pisang/bekas-bekas karung pepung/beras sebagai alat duduk, banyak kekurangan buku-buku mata pelajaran, lebih banyak yang dipelajari diambil dari kurikulum lama tahun ajaran 1991/1995 yang tak layak pakai jika dibandingkan dengan perkembangan jaman sekarang, tidak memiliki perpustakaan jangankan perpustakaan tenaga pengajar/didik sangat terbatas.

Hal tersebut terkadang 2 guru yang menangani 1 sekolah dengan memberikan seluruh mata pelajaran bahakan 1 guru yang menengani 1 sekolah. Kondisi demikian mempengaruhi tingkat pemahaman anak didik terhadap ilmu pengetahuan serta efektifitas belajar di tanah Papua Barat. Kondisi demikian yang dipaparkan penulis sebagai hasil reset penulis pada proses pendidikan baik pada tingkatan jaminan mutu pendidikan maupun infrastruktur pembangunan sekolah yang ada. Bila di telusuri pada daerah-daerah terpencil atau pedalaman sama sekali tidak di temukan 1 buah pembangunan gedung sekolah, yang ada hanyalah para penyandang buta aksara (buta uruf).

Hal demikian sangat di pahami benar oleh rakyat Papua Barat jika ini adalah suatu proses penjajahan yang sistematis dan memang sengaja dilakukan oleh pemerintah colonial Indonesia agar dengan mudah menguasai dan merampok kekayaan alam rakayat Papua Barat dan membiarkan rakyat Papua Barat bodoh mati terkapar-kapar di atas tanah airnya yang kaya akan kekayaan alam dilaut, hutan, daratan yang mengasilkan tambangan, mineral minyak yang berjumlah sekian ribuh-ribuh ton. (Doc. Zocatraes)***

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

FUNGSIONARIS OPM TETAP MENUDING INDONESIA MELAKUKAN TEROR NEGARA TERHADAP WARGA PAPUA MELALUI OPERASI KLENDESTIN GUNA MELUMPUHKAN AKTIVIS PAPUA

( Sejumlah Kasus Penembakan di Akhir Pekan Merupakan Operasi Klendestin Intelijen Indonesia )

Lambang Negara West Papua

Kasus penembakan dan teror terjadi di beberapa tempat di Papua pada umumnya dan di kota jayapura beberapa pekan merupahkan bentuk dan skenario operasi klendestin yang telah di organisir oleh inteligen Indonesia degan tujuan memojokan dan melumpuhkan gerakan aktivis yang selama ini telah menyuarahkan hak-hak dasar bangsa Papua degan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam rangka mengungkap kasus ini ada bebera modus operasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap perjuagan rakyat Papua, operasi klendestin ini dilakukan degan beberapa kasus teror dan penembakan yang terjadi di kota Jayapura terutama pada saudara Theryoli Weya anggota KNPB ditembak sejak pulang dari orasi dan kasus ini belum diungkap oleh aparat kepolisian Indonesia, terjadi beberapa penembakan terhadap warga asing dan warga asli papua dan non Papua dalam rangka menuduh dan membumkam perjuangan aktivis KNPB yang selama ini vocal untuk memperjuangkan hak-hak dasar bangsa Papua.

Sebelum melakukan penembakan terhadap salah satu pemimpin aktivis KNPB Musa Tabuni, kepala intelijen Indonesia ( BIN ) telah menlontarkan pernyataan yang menyatakan pihak OPM dari hutan telah bergabung dengan aktivis didalam Kota maka dilakukan operasi untuk tertuju kepada para aktivis KNPB yang akhinya menembak mati MAKO TABUNI dan kedua rekanya, kedua rekanya ditembak mati tempat sementara Mako Tabuni ditembak dan dibawa kedalam mobil.

 

Untuk mengkleim dan menyatakan kepada publik oleh Mengkopolkam Indonesia menyatakan MAKO TABUNI di tembak mati oleh POLISI karena saat penangkapan berupaya melawan akhinya polisi melumpuhkan Mako Tabuni, ini adalah salah satu bantuk pembohongan publik dan mendiskriditkan perjuangan aktivis KNPB karena dilihat kedua rekanya ditembak mati ditempat, guna mengaburkan bukti bahwa Mako Membawa bebearapa peluru dan satu alat Pistol.

OPM tetap menilai tindakan operasi ini dalam rangka membungkam perjuangan rakyat Papua degan cara-cara meneror, mengintimidasi dan menembak aktivis pejuang HAM di tanah Papua, Indonesia berupaya dalam memperburuk perjuagan KNPB di publik Internasional.

Polisi juga menembak kedua rekan mako dalam rangka mengkelabui bukti, karena mako tidak membawa pistol dan beberap amunisi, untuk mengkleim bahwa mako melakukan perlawanan degan senjata api, polisi juga menembak mati kedua rekan yang bersama degan MAKO TABUNI di tempat kejadian.

Indonesia jelas bertanggung jawab terhadap semu aksi penembakan sampai pada penembakan aktivis KNPB MAKO TABUNI merupahan Operasi Klendestin untuk membungkam perjuangan rakyat Papua secara democrasi untuk menuntut hak-hak dasar bangsa Papua yang diperjuangka oleh Aktivis KNPB.

Contributed: Fungsionaris OPM

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Seminar Nasional Dihentikan Peserta

Seperti diinformasikan sebelumnya (lihat di sini ) bahwa hari ini akan dilaksanakan sebuah seminar nasional. 43 Tahun Pepera. Seminar ini pada awalnya berjalan dengan suasana yang aman terkendali dan sangat sesuai dengan harapan para peserta yang ada. 

Namun seiring waktu yang berjalan dari pembicara satu ke pembica lainnya, sangat jelas bahwa ada suatu hal yang berusaha ditutupi. yaitu fakta tentang Pepera yang cacat hukum itu, pepera yang tidak sesuai dan penuh dengan kebohongan. Fakta-fakta Pepera malah tidak dibahas tetapi langkah solusi masalah penyelesaian untuk Papua yang di bahas. Antara lain, solusi Papua dengan dialog, kemudian pembicaraan seputar otsus yang sebenarnya sudah tidak sesuai. sudah ditolak oleh masyarakat Bangsa Papua. Namun itulah kenyataan yang terjadi di republik ini. 

Bahkan dalam seminar inipun terlalu berjalan dengan satu arah dimana mereka mengganggap bahwa generasi Papua sudah merasa bagian sah dari bangsa Indonesia. Sehingga persoalan sejarah Pepera yang terjadi tidak menjadi satu alasan juga yang membuat papua bergejolak tetapi mereka lebih melihat ke kegagalan otsus. 

Situasi dan suasana semakin tidak terkontrol, luapan emosi peserta yang ada ketika pernyataan-pernyatan yang keluar dari seseorang mengatasnamakan mahasiswa Papua, yang menganggap mitos seputar pulau Papua sebagai naga dan juga Papua itu bagian utama dari berdirinya republik ini, sehingga pasti suatu saat nanti orang papua juga akan menjadi Presiden di republik indonesia.
Para peserta meminta pembicara tersebut untuk berdiam dan segera seminar ini ditutup karena tidak sesuai.

Bahkan seperti di tulisan seblumnya telah dimuat mengenai tujuan dari seminar ini, yaitu :

1. Menggali kembali semangat PEPERA 69, kaitannya dengan Sejarah Politik, Hukum internasional dan implementasi 43 tahun dalam membangun Papua yang sejahtera dan berkeadilan.

2. Menggali penjelasan semua pihak terkait upaya-upaya pemerintah yang telah dan tengah dilakukan di Papua demi terwujudnya masyarakat papua yan sejahtera dan berkeadlan

3. Menggali masukan masyarakat ( akademisi, LSM, dan tokoh Papua) terkait pelaksanaan otsus dan implementasi 43 Tahun dalam membangun papua yang sejahtera dan berkeadilan.

4. Meneguhkan kembali kepercayaan bersama bahwa otsus Papua merupakan kebijakan terbaik dalam penyelesaian persoalan-persoalan dipapua, namun implementasinya masih tersendat-sendat secara operasional.

5. Mencari titik temu dan sinergi programatik, semua pihak dalam penyelesaian konflik di papua secara damai, sejahtera dan berkeadilan.

Para peserta yang ada akhirnya meminta kepada Panitia untuk membubarkan dan menghentikan jalannya seminar ini. Dengan sedikit riak kecil dimana para paserta sempat melakukan aksi dengan suara-siara yang sangat keras untuk menentang dan melawan kepada panitia untuk segera jalannya seminar ditutup.
Akhirnya seminarpun ditutup. tanpa ada kompromi dan lain sebagainya.
==================================================================

Menurut pendapat saya, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Kini 43 tahun sudah berlalu, indonesia telah memaksakan kehendaknya atas papua tetapi tidak berhasil, karena sejak kemenangan pepera hingga saat ini, Bangsa Papua masih menuntut untuk kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Sudah banyak korban berjatuhan, sudah banya pembungkaman suara-suara, penghilangan nyawa. Semua untuk sebuah kesatuan palsu yang dibangun. Dulu kami generasi lahir dan langsung belajar pancasila, kami ditipu bahwa itu adalah idiologi dan dasar negara kami, ternyata setelah kami dewasa memahami apa yang sesungguhnya terjadi, kami tak merasa bagian dari negara ini... kini kami menuntut pada indonesia, belanda dan PBB untuk segera mengakui kedaulatan kami bangsa Papua.

Bahkan jangan lagi ada mimpi jika nanti suatu kelak kita akan menjadi presiden di republik indonesia,......

Hingga kini, indonesia menganggap adanya suara untuk kemerdekaan adalah karena kesejahteraan tetapi bagi kami sesungguhnya itu ada pembohongan kepada warga bangsanya, Papua menuntut kemerdekaan karena fakta sejarah kemerdekaan bangsanya sudah ada.

Maka indonesia harus dan segera untuk mengakui bahwa Papua sudah merdeka, indonesia harus meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan sejak tercetusnya trikora. Pepera 1969 dan berbagai kejadiaan lainnya. (PH)

Source : www.papuapost.com

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Pemerintah Indonesia Terapkan Standar Ganda untuk Warga Negaranya Sendiri

Demonstrasi pro Papua merdeka dan kelompok pendukung negara Islam Indonesia. Foto: Ist.

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Pemerintah Indonesia dinilai menerapkan standar ganda kepada warga Negara. Ada perbedaan perlakuan antara orang Papua yang berideologi Merdeka dan kelompok beridelogi Negara Islam Indonesia di provinsi lain di Indonesia. Standar ganda ini berlaku juga dalam hal kebebasan pers.

Dalam wawancara elektronik, malam ini, Rabu (06/08/14), Peneliti Human Rights Watch (HRW), Andreas Harsono mengatakan, di Papua, selama puluhan tahun, aktivis Papua biasa ditangkap, sering disiksa dan dihukum penjara, dari hanya beberapa tahun sampai 15 tahun, hanya karena mereka bicara soal merdeka. Mereka dikenai pasal-pasal makar.

Tetapi, jika dibandingkan, cita-cita dari ISIS maupun Jamaah Islamiyah, bahkan Hizbut Tahrir, adalah mendirikan negara Islam di Indonesia, pemerintah melakukan advokasi berbeda. ISIS dan Jamaah Islamiyah memakai kekerasan. Hizbut Tahrir tak menggunakan kekerasan.

Selengkapnya di MAJALAHSELANGKAH.com

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.