Selamat dan Sukses atas Reorganisasi AMP Komite Kota Jakarta

Pengurus dan anggota AMP KK Jakarta usai kegiatan reorganisasi. Foto: Ist.

Bogor, AMP -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jakarta telah melakukan musyawarah dan melahirkan pengurus baru pada Minggu (19/04/15) di Bogor. 

Selamat dan Sukses Kepada :

Frans Kogoya terpilih menjadi ketua, dibantu Frans Nawita dan Sinta Asso sebagai bendahara. Mereka dibantu biro-biro.

 “Menari dalam kegelapan malam menghalangi tajamnya mata yang bersinar, namun dalam gelapnya itu masih kurasakan adanya seorang sahabat yang berdiri menjagaku dalam kegelapan, terimak kasih atas semua kenangan yang selalu terpendam dalam ingatan. Congratulation for your Graduation, semoga ilmunya lebih bermanfaat lagi”

“Setelahnya kita berjalan bersama, berlari bersama dan terkadang berhenti bersama dalam pahitnya kehidupan, kini kita telah berdiri menghadapi awalnya dari perjuangan. Selamat atas terpilihnya pengurus baru Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jakarta, meskipun kita akan berpisah namun tetap harus dalam satu tujuan”

“Semangat dalam berjuang adalah faktor utama dalam mencapai sebuah tujuan. Selamat untuk terpilihnya kader - kader baru Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam organisasi  dan selamat menempuh perjuangan baru kawan-kawan sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing”

“Setelah beberapa lama kita menjalani hari-hari bersama, kini waktunya kita Berjuang Dengan Sunguh-Sunguh Dan Serius, Setia, Jujur, Bijaksana, Aktif Serta Kontinuitas bersama kebenaran sejarah sang bintang kejora dalam sebuah perjuangan yang tak boleh pernah kita hentikan. Happy Graduation my best friend”

dilajuntkan;

AMP pusat menegaskan, pembentukan struktur baru ini mempertegas sikap AMP dalam hal perjuangan Nasional Papua Barat, untuk melawan imperialisme, kolonialisme dan militerisme di tanah air West Papua. (admin)

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Lebih Baik Sekolah di Hutan New Guinea daripada Sekolah di Jawa atau di bangku Penjajah

 Lebih Baik Sekolah di Hutan New Guinea daripada Sekolah di Jawa atau di bangku Penjajah

Menanggapi tanggapan dari Wakil Ketua Baleg DPRP, Ruben Magay, sebagaimana disinyalir berbagai media nasional di Tanah Papua seperti TabloidJubi.com, SuluhPapua.com dan BintangPapua.com, KLIK DISINI

Ruben Magay yang selama ini berbicara seolah-olah demi kepentingan rakyat, tetapi ternyata berpikiran picik dan kotor. Pikiran sempit seperti ini siapa yan ajar dia? Dia sekolah di Indonesia, jadi pikiran dia sama sudah, apalagi dia menjabat di Indonesia lagi, tambah bagus, tambah punya logika politik yang sama persis dengan majikannya orang Indonesia. Dia punya akal busuk yang tidak saja merugikan OPM tetapi keseluruhan nasib bangsa Papua di West Papua dan East Papua.

 Mempermainkan OPM atau tokoh OPM sebagai Kartu Joker untuk meloloskan Angenda yang Bukan Tuntutan OPM, tetapi racikan para politisi pagi buta Papua saat ini yang menjabat sebagai kaki-tangan penjajah di Papua merupakan perbuatan tidak terpuji dan menyedihkan.

 OPM Bukan Kartu Joker bagi anak-anak Papindo seperti Magay, Enembe, Wonda, siapa lagi anak Murib itu, pokoknya semua anak-anak saya semua, untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi. Kalau mau cari makan, ya, cari makan dengan cara yang layak dan terhormat, bukan dengan cara nyamuk atau lintah yang kerjanya menghisap darah makhluk lain untuk akhirnya setelah kenyang dia mati sendiri. Itu yang saya bilang ulang-ulang, lebih baik sekolah di hutan New Guinea daripada sekolah di Jawa atau di bangku penjajah.

Apapun jabatanmu, berapa lama-pun Anda menjabat, apapun yang Anda mainkan dalam kursi NKRI ini, Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai orang Papua, meletakkan kami bersama di Tanah Papua, dengan maksud dan tujuan yang kita harus gali dan telusuri bersama, sampai rahasia itu terungkap. Oleh karena itu, kalian bertiga sebagai putra terbaik dari Suku Lani, bersama Wakil Gubernur dan pejabat lain yang mayoritas berasal dari Pegunungan Tengah saat ini, kalian harus sadar, bahwa posisi Anda Orang Papua di dalam NKRI ialah Anak Tiri. Sekali lagi, Anak Tiri, bukan Anak Kandung.

Oleh karena itu, apapun yang kalian pikirkan untuk minta kepada Ibutiri Pertiwi, pikirkanlah untuk meminta apa saja yang DAPAT ANDA MINTA dan AKAN ANDA DAPATKAN dalam status dan hak Anda sebagai Anak Tiri. Jangan berpikir dan meminta hak dan kewenangan Anak Kandung Jawa, Sumatera, Sulawesi. Karena meminta bukan hak Anda sendiri sama saja dengan usaha menjaring angin. Lebih parah lagi, lupa diri dan tidak sadar kedudukan sebagai Anak Tiri ialah kesalahan terbesar kalian yang menjabat di dalam pemerintah kolonial NKRI.

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Jangan Pernah Jual Bangsamu, Apalagi Pejuang untuk Jabatanmu yang Hanya Sesaat

- Pesan Pemangku Alam & Adat Papua kepada Para Calon Pejabat NKRI di West Papua

Disampaikan kepada seluruh calon legislatif dan eksekutif di tanah Papua pada khususnya, dan pada umumnya para penghambat perjuangan, pembenci dan pencelaka para pejuang yang siang malam mempersembahkan segalanya untuk Tanah dan Bangsa Papua bahwa:

1. Jangan Anda berani menjual saudara sebangsa dan setanah air, sedarah, sesuku, semarga hanya untuk kepentingan sesaat, yang masa waktunya terbatas, yang akibatnya mendatangkan kutuk atas dirimu dan keturunanmu;
2. Jangan belajar remehkan atau menghina para pejuang kemerdekaan dengan alasan apapun, alasan pribadi atau umum,  karena hidup dan nasib tidak normal dan sewajarnya sebagai manusia, karena para pejuang bekerja dengan keputusan pribadi dan nurami mereka tanpa pamrih dan tanpa gaji, walaupun mereka tahu resikonya adalah ancaman nyawa(maut);
3. Jangan pernah merencanakan kejahatan terhadap para pejuang Papua Merdeka, baik yang ada di pengasingan sebagai pencari suaka ataupun sebagai pengungsi dengan membayar tentara/ polisi negara yang bersangkutan dengan tujuan memulangkan atau menangkap para pejuang karena mereka harus meninggalkan tanah air bukan karena kepentingan perut pribadi, seperti yang anda upayakan dengan jabatan atau pekerjaan di dalam NKRI;

Ingatlah bahwa:

1. Manisnya kedudukan atau pekerjaan di dalam NKRI  atau enaknya menghina atau menceritakan para pejuang hanya lahsesaat, karena seumur hidupmua engkau akan menelan racun, dan mati dalam kutukanmu sendiri;
2. Alam dan Adat Papua telah mengeluarkan KUTUK dan BERKAT bersamaan waktu bagi Tanah dan Bangsa Papua, dengan demikian bagi yang menghina dan mencelakakan perjuangan menerima kutuknya dan bagi yang menghargai den mendukung menerima berkat.
3. Kutukan atas penghinaan atau kecelakaan yang didatangkan ialah penderitaan seumur hidup sampai mati dan kutukan bagi keturunan Anda, sampai tujuh turunan.

KECUALI,

• kalau Anda begitu menghina dan mencelakakan pejuang bangsa Papua, Anda langsung angkat kaki dari Tanah Papua dan tinggal bersama di tanah air Indonesia, maka Anda terlepas dari ancaman maut.

Demikian Pesan Khusus Pemangku Alam dan Adat Papua ini disampaikan secara singkat, untuk diketahui oleh:

1. Para calon legislativ, calon bupati dan calon wakil Bupati di seluruh Tanah Papua, agar tidak berpikir mencelakakan diri sendiri;
2. Para penghina, pencela dan pembawa celaka bagi pejuang Tanah Papua agar sadar sebelum celaka;
3. Semua pihak yang tidak menghargai dan tidak mempercayai perjuangan ini, karena akibatnya akan menimpa dirinya sendiri.

Dikeluarkan di Malang Memalui Sekretaris Jendral dan Dipublikasikan oleh Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang Jawa Timur.

Pemangku Adat dan Alam Papua,                                                Ketua AMP Komite Kota Malang

Sandi Operasi "AWAS! Papua"                                                                   Jeckson Huby, M.Kom

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

	Loop
	Start playing when buffered ( Only Notify ) -
	% Smart Buffer
	Estimated Time: Will start buffering when initialized.
Donate to SmartVideo! Global Preferences

Sekolah-Sekolah di Papua Stop Paksakan Siswa Tempel Stiker Merah Putih di Seragam Sekolah

Sekolah-Sekolah di Papua Stop Paksakan Siswa Tempel Stiker Merah Putih di Seragam Sekolah

Malang, seperti yang diberitakan oleh Jubi – Di Kaimana, provinsi Papua Barat, dikabarkan di beberapa sekolah Menengah Atas (SMA) memaksakan siswanya memakai stiker lambang bendera negara Indonesia, Merah Putih.  Lihat Informasi Selengkapnya Klik DISINI 

Menanggapi dari hal tersebut, kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang memperingatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat untuk gegera stop memakasakan siswanya memakai stiker lambang bendera negara Indonesia, Merah Putih tanpa ada penjelasa yang jelas.

“Tugas dan tanggungjawab guru-guru di sekolah adalah memerikan ilmu pengetahuan kepada muridnya bukan berikan stiker bendera tanpa ada penjelasan.Murid / siswa dan siswi sekolah membutuhkan ilmu pengetahuan bukan stiker dan sebagainya. Kami memberitahukan kepada seluruh guru-guru sekolah yang ada di papua mulai dari TK/PAUD, SD, SMP, SMK/SMA, Madrasah dan sederajadnya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawb pokok sebagai guru yang sebenarya.

Melihat hal ini, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyerukan bahwa identitas bangsa Papua mengenai bendera negara, Bendera Bintang Fajar telah diketahui oleh segenap bangsa Papua, mulai dari orang tua hingga anak-anak usia dini, bukan barang rahasia. Maka, dinas pendidikan kabupaten Kaimana perlu memperhatikan setiap program yang diterapkan di sekolah.

“Sebagai pihak yang bertanggungjawab, dinas pendidikan Kaimana perlu mengontrol setiap program yang diterapkan oleh pihak sekolah. Apalagi sampai diwajibkan untuk mengenakan stiker bendera merah putih  di baju seragam,” Apabila siswa-siswi Papua tidak menggunakan atau tidak mematuhi perintah sekolah untuk memasang simbol-simbol bendera merah putih pada seragam sekolah, pihak sekolah tidak perlu mempersalahkan mereka. (Admin)

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Benarkah PapuaPost.com diblokir NKRI ?

• PapuaPost.com diblokir NKRI ?

  PAPUApost.com sebagai Corong Kebenaran untuk Keadilan di Tanah Papua tidak merasa kecewa, malahan sangat beruntung bahwa NKRI memblokir situs kami ini sebagai pertanda Tipudaya selalu takut kepada Kebenaran!, walaupun ia tahu pada akhirnya ia akan kalah.
  
  Untuk TETAP membaca PAPUApost.com di Indonesia, ini sarannya:
  
  
  1. Cari di Google Plugins dari Browser Mozila Firefox atau Google Chrome bernama "anonymox" dan install plugins dimaksud di browser Anda.
  
  2. Setelah install, maka browser Anda distart ulang, atau komputer restart lebih bagus.
  
  3. Begitu Anda ketik papuapost.com, maka Anda dengan aman akan membaca, dan blokir NKRI TIDAK BERLAKU LAGI!
  
  Kami sarankan isntall PortableApps di Flashdisk anda, di dalamnya anda bisa install browser, dan browser Anda dilengkapi "anonymox", maka Anda aman berselancar, larangan NKRI tidak berlaku, secara TOTAL.

Indonesia: Stop imminent execution of six people by firing squad

AI Press Release – Indonesia: Stop imminent execution of six people by firing squad

Indonesia must immediately halt plans to put to death six people – one Indonesian and five foreign natiionals – by firing squad this week, Amnesty Internattional said after the Attorney General's office today confirmed the executions would be carried out on Sunday 18 January 2015.

"These executions must be stopped immediately. The death penalty is a human rights violation, and it is shocking that the Indonesian authorities are looking to put to death six people this Sunday," said Rupert Abbott, Amnesty International's Research Director for Southeast Asia and the Pacific.

"Indonesia's new government took office on the back of promises to improve respect for human rights, but carrying out these executions would be a regressive move. Rather than putting to death more people, the government should immediately impose a moratorium on the use of the death penalty with a view to its eventual abolition."

All six of those to be executed on Sunday were convicted and sentenced to death for drug-related offences. They include one Indonesian, Rani Andriani alias Melisa Aprilia; and five foreign nationals: Daniel Enemuo (Nigerian), Ang Kim Soei (Dutch), Tran Thi Bich Hanh (Vietnamese), Namaona Denis (Nigerian) and Marco Archer Cardoso Moreira (Brazilian).

Five of them are reportedly going to be executed on Nusakambangan Island, Central Java province, while Tran Thi Bich Hanh is to be executed in Boloyali district, also in Central Java.

While no executions were carried out in Indonesia in 2014, the government has announced that 20 are scheduled for this year.

In December 2014, it was also reported that President Joko Widodo would not grant clemency to at least 64 individuals who have been sentenced to death for drug-related crimes and that there were plans to execute them.

Drug-related offences do not meet the threshold of the "most serious crimes" for which the death penalty can be imposed under international law.

"It would be a huge set back if the government goes ahead with its plans to execute as many as 20 people during the year. Tackling rising crime rates is a legitimate goal of President Widodo's administration, but the death penalty is not the answer and does not work as a deterrent to crime," said Rupert Abbott.

"The plans for a new spate of executions come at a time when the government is actively seeking to protect Indonesian nationals who face the death penalty overseas. If the death penalty is wrong elsewhere, it is surely wrong in Indonesia too."

Amnesty International opposes the death penalty in all cases and under any circumstances, regardless of the nature of the crime, the characteristics of the offender, or the method used by the state to carry out the execution. The death penalty violates the right to life as recognized in the Universal Declaration of Human Rights and is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment. The protection for the right to life is also recognized in Indonesia's Constitution. So far 140 countries have abolished the death penalty in law or practice.

Public document

****************************************

For more information please call Amnesty International's press office in London, UK, on press

Weblink: http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/indonesia-stop-imminent-execution-six-people-firing-squad-2015-01-15