Masalah Papua: Dengar Suara Hati Orang Papua

Masalah Papua: Dengar Suara Hati Orang Papua

Oleh Topilus B. Tebai*)

Rentetan besar kasus kasus kekerasan yang terjadi di bumi Papua semakin menjadi-jadi. SBY dalam beberapa kesempatan lalu telah menyatakan pernyataan yang sangat indah, dengan mengatakan akan mengedepankan pendekatan kesejahteraan, tetapi kenyataannya tidak seindah kata-kata itu. Militerlah yang terus didatangkan.

“Kami berikan jempol untuk wacana dan pernyataan yang bagus. Tapi kita berhadapan dengan realita yang berbeda. Setiap hari ada penembakan yang tidak pernah ditangkap. Ada yang mengatakan, (pelaku) ini OPM. Dari mana OPM? Menurut kami, kekerasan dan perlakuan yang tidak adil sudah lama terjadi dan belum diselesaikan,” kata Pdt Benny Giyai. (Baca: Kompas 3 Juli 2012).

Sementara itu, kekerasan oleh TNI dan OTK di Papua terus berlanjut. Penembakan terhadap peserta kongres Papua III oleh militer Indonesia, berlanjut lagi dengan ditembaknya Mako Tabuni, yang adalah Aktivis KNPB, yang meninggal dengan sangat menyedihkan, karena 6 buah peluru bersarang di tubuhnya, dari jarak yang dekat. Berlanjut lagi dengan penyisiran dan semakin banyaknya militer yang datang ke Papua, membuat masyarakat tambah resah. Ingatan penderitaan dan perlakuan yang tidak adil, terutama tentang ingatan akan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, hanya membuahkan trauma yang berkepanjangan bagi bangsa Papua (Baca: Voice Of Amerika. Kunjungi juga: http://www.voaindonesia.com/content/saksi-dan-korban-pelanggaran-ham-di-papua-alami-trauma-panjang/1349207.html).

seorang Warga Negara Jerman, Dietman Pieper, ditembak saat bersantai di pondok wisata Port Numbay, Distrik Japut, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura 29 Mei lalu. Korban mengalami luka dan dirawat di RS di Singapura setelah sebelumnya dirawat di RSUD Jayapura.

Kemudian, seorang remaja bernama Gilbert Febrian Madika (16) menjadi korban penembakan orang tidak dikenal di kawasan Skyline Jl Raya Jayapura-Abepura (4/6/12). Kejadian penembakan pun kembali terjadi esok harinya, Selasa 5 Juni. Sekelompok orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap dua orang warga sipil, Iqbal Rival dan Hardi Javanto. Peristiwa tersebut terjadi di Jayapura, atau tepatnya Jalan Raya Jayapura menuju Abepura. Pada hari yang sama, anggota TNI Pratu Frangki Kune (25) ditemukan terkapar bersama dua warga sipil yang ditembak Orang Dikenal (OTK).

Para korban penembakan tersebut harus menjalani perawatan intensif di RumahSakit. Setelah itu, Rabu 6 Juni sekitar pukul 21.10 WIT penembakan kembali terjadi di Jalan Baru belakang Kantor Walikota Jayapura, Arwan Apuan seorang PNS Perhubungan Kodam XVII Cendrawasih harus dirawat intensif setelah peluru mengenai leher kiri tembus rahang kirinya.Kemudian baru-baru ini seorang satpam pertokoan Saga Mall Abepura yang nyambi menjadi tukang ojek menjadi korban penembakan OTK di halaman FKIP Universitas Cenderawasih, korban Tri Surono (35) tewas di lokasi kejadian dengan luka tembak di leher bagian belakang dan punggung. (Kunjungi:http://news.okezone.com/read/2012/06/20/337/650158/ penembakan-di-papua-agar-anggaran-polri-naik).

Sementara akses informasi bagi orang luar dibatasi untuk datang ke Papua. Seperti pelarangan wartawan dari luar Papua, khususnya dari luar negeri dibatasi untuk mengambil gambar, atau informasi, terkait dengan rentetan peristiwa yang selama ini terjadi di Papua. Hal ini sedikit terkesan dan dapat saja ditafsirkan pemerintah dan TNI melindungi dan menutupi apa yang sebenarnya terjadi di Papua, agar tidak diketahui dunia luar.

Banyak pihak melilai, pemerintah RI tidak memerhatikan, tetapi cenderung menganaktirikan bangsa Papua di tanah Papua. Papua membutuhkan kurang lebih 5.000an guru atau tenaga pengajar, tetapi malah TNI yang terus didroping. (kunjungi: http://majalahselangkah.com/papua-kekurangan-5000-guru-tni-terus-didroping/). Kualitas pendidikan dan layanan kesehatan jauh dari yang semestinya. Semua ini membuat bangsa Papua mengalami degradasi kepercayaan terhadap pemerintah RI.

Maka komentar ketidakpuasan pun datang dari berbagai pihak. “Tanah Papua Damai hanya slogan. Bagaimana bisa damai, hak politik masyarakat Papua dipasung, mereka lapar, kesehatan mereka buruk, sekolah mereka tidak lanjut. Omong kosong kesepakatan itu. Itu tidak ada realisasinya,” ujar Frans Ansanay, seorang pengamat Papua , seperti yang dilangsir media Okezone, Kamis (21/6/2012.

Sementara itu, Diaz Gwijangge, anggota Kaukus Parlemen Papua(KPP), mengatakan dalam sebuah kesempatan; “Apa yang kamu (Indonesia) inginkan, semua sudah kami berikan. Semua tambang sudah kamu ambil, emas kami (Papua) kamu keruk. Apalagi yang kurang? Kenapa orang kami (Papua) kamu habisi?” (Kunjungi: http://www.suarakarya-online/. com/news .html?id=305694).

Sementara itu, dengan lantang Jaringan Damai Papua dan masyarakat Papua meminta Dialog bermartabat, antara Jakarta dan Papua, yang dimediasi oleh pihak ketiga yang berposisi netral. Namun, pemerintah tidak menggubrisnya. Hal ini membuat banyak pihak bertanya; Apa maunya RI? Mengapa kekerasan dan militerisme layaknya DOM terus ada dan dipelihara di Papua?

Apabila benar, pemerintah itu ada untuk melayani rakyat, dan pemerintah adalah pelayan rakyat; dan benar juga bahwa segala kebijakan itu harus berdasarkan keinginan dan kebutuhan, serta menjawab kebutuhan masyarakat; juga karena pemerintahan pada dasarnya adalah dari rakyat, pemerintah ada oleh rakyat, dan ada untuk rakyat, maka sudah sepantasnya pemerintah RI mendenagrkan apa kata orang Papua terkait semua hal yang terjadi di tanah Papua, dan tidak menutup mata terhadap semuanya. Jawb apa keinginan mereka.

Bagaimana cara mendengar apa kata hati orang Papua? Apabila RI memang ingin menjadi negara demokrasi sejati, maka dengarkanlah seruan dan keinginan, serta suara hati orang Papua. Mari adakan dialog bermartabat, yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, dengan perwakilan orang Papua. Bila tidak, tidak ada salahnya jika diadakan Penentuan Pendapat Rakyat, dengan beberapa opsi bagi orang Papua, antara lain; 1) Tetap menjadi bagian NKRI, dengan Otonomi seluas luasya. Atau 2) Kemerdekaan bagi orang Papua. Sisi historis dan culture mendukung hal ini. Karena bukan sebuah omong kosong belaka, bahwa Papua juga adalah sebuah bangsa yang berhak untuk menentukan bagaimana kehidupannya ke depan, terkait eksistensinya sebagai sebuah bangsa, yang semartabat dengan bangsa-bangsa lain di jagad ini.

*) Penulis adalah calon Mahasiswa Baru, tamat SMA tahun 2012

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Togel Membunuh Generasi Papua

Togel Membunuh Generasi Papua

Oleh Alexander Gobai*)

Ancaman berat yang dihadapi oleh masyarakat Papua saat ini adalah Togel alias Toto Gelap. Kehidupan masyarakat Papua sangat sensitif dengan beradaan Togel. Dengan adanya Togel, kehidupan masyarakat Papua tidak mengenal dan mengingat dengan waktu. Dan, kehidupan mereka telah tergantung dengan Togel.

Di Kabupaten Nabire banyak terdapat Pos-pos Togel, terutama di jalan Auri tepat di SMA YAPIS dalam. Salah satu tempat ini menjadi pintu utama untuk melakukan Judi Togel. Kadang-kadang keberadaan mereka (bandar Togel) tak mengenal dan mengetahui pengaturan waktu.

Dengan adanya Togel ini, tanpa sadar masyarakat Papua sudah  terpengaruh dengan Togel. Memang benar bahwa masyarakat Papua telah terjerumus ke dalam pengaruh Togel. Togel sendiri merupakan suatu permainan yang dilakukan antar individu dengan individu. Artinya bahwa karena dengan adanya Togel mereka akan melakukan kegiatan interaksi antara individu dimana yang satu pihak membeli kupan kepada penjual kupan.

Memang baik untuk melakukan kegiatan Togel. Dengan hal itu, kita bisa mendapatkan uang dari permainan Togel dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Namun, di balik itu ada pengaruh besar yang membuat kehidupan masyarakat Papua menjadi penyakitan. Artinya bahwa mulai dari pagi sampai malam dan dilanjutkan lagi dari malam sampai pagi hitung togel. Hal ini bisa mengakibatkan sakit. Tidak hanya itu, masyarakat juga menjadi malas kerja. Masyarakat menjadi tergantung pada Togel.

Togel telah berjalan dari tahun 1999-an sampai saat ini. Hal ini sangat disayangkan sekali ketika masyarakat Papua telah masuk ke dalam situasi seperti ini. Yang mejadi pertanyaan ialah, mengapa para siswa/i baik SD, SMP, SMA, mahasiswa serta masyarakat pun ikut turut ke dalam situasi ini. Yang paling disayangkan lagi ialah siswa SD dan SMP ikut terut ke dalam pengaruh Togel. Apa gunanya jika kita mengikuti arus buruk ini. Hal ini merupakan perubahan buruk yang ada saat ini.

Jangan dikasih biarkan generasi-generasi penerus bangsa Papua mengikuti kehidupan yang buruk ini. Ketika kita membiarkan mereka dengan begitu saja maka mereka akan lebih hancur lagi untuk melakukan permainan Togel ini secara terus-menerus. Dengan demkian, para orang tua harus memerhatikan hal ini. Jangan biarkan karena hal ini akan berdampak kepada setiap individu.

Ketika orang tua sedang menghitung Togel dan anaknya pun juga mengikuti bapanya maka lengkaplah sudah. Hal ini yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua. Jangan membiarkan anaknya untuk menghitung Togel, namun orang harus tegas untuk menyingkirkan dari kehidupan Togel.

Togel  telah menjadi kebudayan baru. Sebab, meskipun Togel bisa membantu dan mengurangi keberatan dari kehidupan keluarga. Namun, hal ini merusak kehidapan selanjutnya. Togel telah membuat kehidupan masyarakat menjadi berubah yang duluhnya bekerja keras di kebun namun karena adanya Togel mereka menjadi malas. Hal ini sangat disayangkan sekali.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghilangkan permainan Togel ini adalah pihak Aparat keamanan harus dengan tegas untuk menutup permainan buruk ini. Karena jika dibiarkan secara terus-menerus maka semua masyarakat tidak akan mengenal yang namanya “Bekerja Keras”.

*) Alumnus SMA Adhi Luhur Nabire, Papua

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Sekolah-Sekolah di Papua Stop Paksakan Siswa Tempel Stiker Merah Putih di Seragam Sekolah

Sekolah-Sekolah di Papua Stop Paksakan Siswa Tempel Stiker Merah Putih di Seragam Sekolah

Malang, seperti yang diberitakan oleh Jubi – Di Kaimana, provinsi Papua Barat, dikabarkan di beberapa sekolah Menengah Atas (SMA) memaksakan siswanya memakai stiker lambang bendera negara Indonesia, Merah Putih.  Lihat Informasi Selengkapnya Klik DISINI 

Menanggapi dari hal tersebut, kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang memperingatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat untuk gegera stop memakasakan siswanya memakai stiker lambang bendera negara Indonesia, Merah Putih tanpa ada penjelasa yang jelas.

“Tugas dan tanggungjawab guru-guru di sekolah adalah memerikan ilmu pengetahuan kepada muridnya bukan berikan stiker bendera tanpa ada penjelasan.Murid / siswa dan siswi sekolah membutuhkan ilmu pengetahuan bukan stiker dan sebagainya. Kami memberitahukan kepada seluruh guru-guru sekolah yang ada di papua mulai dari TK/PAUD, SD, SMP, SMK/SMA, Madrasah dan sederajadnya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawb pokok sebagai guru yang sebenarya.

Melihat hal ini, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyerukan bahwa identitas bangsa Papua mengenai bendera negara, Bendera Bintang Fajar telah diketahui oleh segenap bangsa Papua, mulai dari orang tua hingga anak-anak usia dini, bukan barang rahasia. Maka, dinas pendidikan kabupaten Kaimana perlu memperhatikan setiap program yang diterapkan di sekolah.

“Sebagai pihak yang bertanggungjawab, dinas pendidikan Kaimana perlu mengontrol setiap program yang diterapkan oleh pihak sekolah. Apalagi sampai diwajibkan untuk mengenakan stiker bendera merah putih  di baju seragam,” Apabila siswa-siswi Papua tidak menggunakan atau tidak mematuhi perintah sekolah untuk memasang simbol-simbol bendera merah putih pada seragam sekolah, pihak sekolah tidak perlu mempersalahkan mereka. (Admin)

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.