Papua Presidium Council

The Papua Presidium Council (Presidium Dewan Papua) is 31 member umbrella group that was established to represent West Papua. It is commonly referred to as PDP among the Papuans. The Presidium presides the Papua Council, which is described as a re-emerged form of the Nieuw Guinea Raad or New Guinea Council, established in 1961, which was approved and gazetted by the Kingdom of the Netherlands

The Presidium members are chosen from members of the Panel of Papua. Papua Panel itself consists of pillar groups. The Papua Council has four pillar groups: (1) Political Detainees and Prisoners (Tapol/Napol), West Papua Women, the TPN/OPM, and West Papuan Youth and Customary Council of West Papua. Theys Eluay was one of the heads of the PDP, until his killing by Kopassus in 2001.
The legitimacy of the council has been challenged by the West Papua New Guinea National Congress, a rival organisation.

Kronologis Upaya Presidium Dewan Papua dan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (Demmak) guna mencegah terjadi konflik akibat penurunan bendera sebagai berikut :

Kronologis Upaya Presidium Dewan Papua dan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (Demmak) guna mencegah terjadi konflik akibat penurunan bendera sebagai berikut :

1. Hari Senin, 2 Oktober 2000 Presidium Dewan Papua menerima surat dari Kapolda yang meminta Presidium Dewan Papua untuk menurunkan bendera bintang kejora. Pada hari tersebut PDP mengadakan rapat di Hotel Yasmin. Keputusannya harus ada perjumpaan dengan Pemda Tk I Papua. Kemudian disapakti satu tim bertemu Ketua DPRD Tk I Papua. Hasilnya disepakati pertemuan pada tgl 3/10.
2. Tgl 3/10 diadakan rapat antara PDP dan Muspida Tk I Papua. Hasilnya: Penurunan bendera ditunda sampai ada pertemuan antara PDP dengan Presiden  RI dan Menkopolsoskam baru ada pertemuan ulang untuk membalas masalah tersebut.
3. Tgl 6/10 Pasukan Brimob mengadakan penurunan bendera secara paksa dan hal ini menyebabkan terjadinya korban dikalangan masyarakat dan aparat. Pihak masyarakat ada tiga orang yg meninggal dunia atas nama Elieser Alua, Agus Murib dan seorang ibu yang tidak diketahui namanya sampai berita ini diturunkan. Ada 22 orang yang luka-luka dari 22 tersebut ada 2 orang yang berada dalam kondisi kritis. ada 9 aparat yang disandera dan 1 org meninggal dunia. suasana di wamena sampai sekarang masih tegang dan diperkirakan akan terus berjatuhan korban.
4. PDP telah mengeluarkan seruan ke seluruh masyarakat Papua di seluruh tanah Papua dan diluar tanah Papua untuk mengadakan aksi damai penutupan kantor dan menghentikan aktivitas pemerintahan RI di tanah Papua.
5. PDP juga mengeluarkan seruan berduka cita untuk masyarakat Papua di seluruh tanah Papua dan diluar tanah Papua.
6. Ketiga mayat akan di bawah ke Jayapura dan akan di semayamkan di Jayapura sampai Pemeriontah Indoensia memberi pertanggung jawaban atas peristiwa ini.
7. Sabtu, 7/10 PDP akan mengadakan rapat dgn masyarakat Papua di Jayapura untuk mengatur acara demo pada hari senin mendatang. Hasil keputusan PDP dan Demmak antara lain: (1) Bendera tidak boleh diturunkan dengan alasan apapun. (2) Kalau Indonesia secara paksa menurunkannya, maka biarlah mereka melakukannya dengan paksa. Pihak orang Papua tidak boleh menyetujuinya. (3) Kalau Indonesia bersikeras mau menurunkan bendera, rakyat Papua akan menuntut Indonesia menandatangani suatu perjanjian secara hukum agar dapat dipergunakan untuk kepentingan politik Papua Barat. (Konsep perjanjian akan kami terbitkan kemudian)
8. Minggu, 8/10 PDP dijadwalkan ke Wamena bersama anggota Panel dan Presidium asal Wamena didampingi pihak Demmak. Tetapi karena permainan Indonesia cukup berhasil melalui antek mereka Drs. Isak Tabuni, maka mereka berhasil membatalkan keberangkan Theys H. Eluway dan utusan Demmak untuk ke Wamena.
9. Senin, 9/10 Drs. Isak Tabuni dan Obeth Komba ke Wamena dan melakukan rapat koordinasi dengan pihak Indonesia untuk mengamankan wilayah Wamena.
10. Selasa 10/10 hasil keputusan dikeluarkan bahwa Bendera Bintang Kejora harus diturunkan dalam batas waktu yang ditentukan Indonesia. Di sini sudah nyata betapa orang Papua, bahkan anggota Presidium sekalipun sudah dipakai oleh Indoensia, sudah dibeli dengan uang.
11. Masyarat non-Papua di Wamena menyatakan sikap dengan tujuh butir pernyataan dan salah satunya meminta agar pemerintah memberikan fasilitas untuk memberangkatkan mereka keluar dari Wamena. Permintaan ini ditolak oleh Bupati dan keamanannya dengan alasan Wamena sudah aman. 
12. Minggu 15/10 masyarakat Koteka mengadakan rapat darurat untuk mengantisipasi tindakan militer dengan kekerasan menurunkan Bintang Kejora. Satu usulan diajukan dari orang Koteka bahwa (4) Bendera boleh diturunkan dengan alasan Indonesia harus menandatangani sebuah Surat Izin resmi dari Indonesia untuk memperbolehkan orang Papua merayakan hari-hari besar atau penting bagi rakyat Papua setiap tahun, antara lain 1 Desember, 1 July, 26 February, 26 Mei-4 Juni, dll. Indonesia perlu mengizinkan agar kita dapat menurunkan bendera Bintang Kejora bersama-sama.
13. Senin 16/10 Theys H. Eluway ke Pangdam, Kapolda dan Gubernur Papua untuk berdialogue tentang tanggal dan cara penurunan bendera Bintang Kejora dan sekaligus menyampaikan tuntutan dan isi hati maysarakat koteka.
14. Selasa, 17/10 Theys H. Eluway menyampaikan hasil dari pertemuan dengan Muspida Provinsi Papua. 
15. Rabu 18/10, Theys H. Eluway kembali mengadakan pertemuan dengan Kapolda, Pangdam dan Gubernur Papua, berlangsung dari pukul 19:00 - 21:00 Waktu Papua (WP). Hasilnya adalah bahwa: "Demi kemanusiaan, penurunan Bendera Bintang Fajar secara sepihak dan secara paksa ditunda sampai Pak Eluway menghadap Presiden Gus Dur pada awal November 2000. Indonesia menawarkan agar Bintang Kejora hanya bisa berkibar di rumah ketua-ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat) di seluruh Papua dan Bintang Kejora adalah Lambang Kebudayaan dan bukan Lambang Politik Papua."
16. Rabu 18/10, sementara Theys, cs mengadakan rapat dengan Muspida Papua, Masyarakat Koteka juga mengadakan Rapat Konsolidasi Umum dalam rangka mengantisipasi serangan membabi-buta dari aparat TNI dan Polri. Hasil Rapat memutuskan antara lain: "Masyarakat Koteka akan TETAP mempertahankan Bendera Bintang Fajar yang berkibar di seluruh Papua, khususnya di Gedung Dewan Kesenian Irian Jaya, Imbi, Port Numbay." Ada yang sudah bersumpah untuk siap mati pada detik-detik penurunan bendera secara Paksa. Tuntutan lain adalah: "Agar Indonesia membuka meja dan ruang untuk Dialog Nasional antara Papua dan Indonesia daripada mengambil tindakan secara sepihak dan dengan kekerasan yang bisa berakibat fatal korban nyawa rakyat sipil yang tak berdosa." (Lebih lengkap, lihat di sini)
17. Kamis, 19/10, Rakyat Papua siap mati, tetapi diumumkan bahwa Bendera Bintang Fajar tidak diturunkan sampai ada hasil pertemuan PDP dengan Gus Dur.
18. Jumat, 20/10, Dua Pesawat Tempur Hawks-100 yang dibeli dari Inggris jatuh di Kalimantan. Satu pesawat lainnya di sandera di Inggris, bersamaan dengan penyanderaan pesawat tempur Tiger AS buatan Amerika Serikat juga disandera di Amerika Serikat. Jakarta sudah dongkol dan menyatakan tindakan ini arogan.
19.  

Events lain yang kami sajikan secara kronologis

PDP Curiga Pernyataan Nickolas Jouwe Diseting

Awom: Kalimat itu Sudah Sering Didengar dari Petinggi Militer dan Polri

JAYAPURA—Per­nyataan mantan Pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nickolas Jouwe yang menyebutkan tidak ada negara yang mendukung kemerdekaan Papua, terus mendapat pertentangan

 

Pdt.Herman Awom

.
Jika sebelum­nya, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut dan Komando Besar Pasukan Koteka Zona Damai Per­­juangan Papua Merdeka Robert Takimai menyoroti pernyataan itu, kini giliran Presidium Dewan Papua (PDP) yang menyanksikan pernyataan mantan petinggi OPM tersebut. PDP curiga pernyataan semacam itu sengaja diseting oleh pihak-pihak tertentu. “PDP sangat menghormati bahkan memahami posisi Nickolas Jouwe, namun pernyataan tersebut sudah meresahkan Masyarakat Papua. PDP hanya ingin mempertanyakan siapa aktor atau dalang di balik Nickolas Jowe,” tegas Pdt. Herman Awom sesaat setelah rapat petinggi PDP di Jayapura, Kamis (11/3) kemarin.

PDP, kata Herman, merasa bahwa pernyataan Nickolas Jouwe tersebut bukanlah pernyataan yang baru di telinga PDP maupun masyarakat Papua. Pasalnya sebelumnya pemerintah Indonesia melalui petinggi-petinggi Militer dan Kepolisian sudah pernah mengungkapkan hal yang sama. “Pernyataan bahwa tidak ada negara Yang Dukung Papua Merdeka, ini bukan pernyataan yang baru didengar, kami hanya ingin tanya saja siapa dalangnya, karena kalimat yang sama sudah pernah kami dengar,” jelas Herman.

Herman mengakui, berdasarkan hasil rapat PDP ini telah memutuskan beberapa hal diantaranya, yakni meminta masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan pernyataan Nickolas Jouwe dan tetap menunggu komitmen Presiden Susilo Bambang Yudoyo yang diutarakan pada 4 Agustus 2008 silam bahwa penyelesaian masalah Papua secara demokratis, jujur, adil dan bermartabat.

Herman juga menyebutkan, Nickolas Jouwe dan Alm. Wonggor Kaisiepo serta pejuang-pejuang yang mencetuskan Negara Papua Merdeka pada Okotober 1961 saat Kongres Papua I secara resmi telah menyerahkan kepemimpinan perjuangan negara Papua Merdeka setelah kongres II Papua tahun 2000 lalu.“Sebagai para pendiri Negara Papua Merdeka, seratus persen menyerahkan kepemimpinan ke dalam negeri,” kutip Awom menirukan pernyataan Nickolas Jouwe kala itu kepada PDP di Negeri Belanda saat PDP memberikan laporan hasil Kongres II.“Jadi pernyataan itu dari pandangan PDP dari segi filosofi wayang yang kami maksudkan adalah beliau menginginkan untuk pulang ke Papua dan siapa dalangnya, itu dari hemat PDP,” sambungnya.

Oleh sebab itu PDP menghimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak kaget dengan pernyataan Nikolas Jouwe dan tetap menjaga kenyaman untuk menyongsong dialog penyelesaian masalah Papua secara baik dan jujur.

Awom yang dengan tenang sambil mengutip kata Is Kijne yang menyebutkan bahwa “di atas batu ini saya meletakkan peradaban Orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tapi  tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” serta juga mengutip tulisan dalam kitab suci al-quran dalam surat Sura Arat yang dengan tegas menyebutkan “Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum mereka sendiri bangkit dan berjuang merubah nasibnya,”katanya.

Oleh sebab itu, pernyataan Nikolas Jouwe sebagai pernyataan orang tua, tapi dia sudah serahkan tongkat estafet perjuangan kemerdekaan bangsa papua pada PDP ketikan kongres Papua ke dua tahun 2000, oleh seban itu masyarakat Papua jangan kaget dan gentar menghadapi pernyataan Nikolas Jouwe, pernyataan itu harus dipahami dari filosofi wayang,” ungkapnya.(hen)

PDP leader on dialogue: Don’t forget the OPM

News alertdialogue, Free Papua Movement, human rights, Impunity, indonesia, Indonesian Institute of Sciences, Indonesian State Violence, Jakarta, Jayapura, LIPI, opm, Otsus Gagal, Papuan people, Presidium Dewan Papua, representativeness, Territorial Disputes, Thaha Al-Hamid, TPN/OPM, west papua

Jayapura: Thaha Alhamid, secretary general of  Papuan Presidium Council, (PDP),has welcomed the initiative taken by the Papuan Peace Network, the JDP, to seek to solve the Papuan problem by means of a Jakarta-Papua dialogue, and says this should include all the leaders of the struggle for Papuan independence, here in the Land of Papua as well as abroad. He was responding to a report in Saturday’s issue of Bintang Papua’s report regarding the initiative taken by Pastor Neles Tebay regarding dialogue.

But he said that the failure to include representatives of TPN/OPM in the JDP was a serious matter, bearing in mind that the OPM is still struggling in the forests of Papua. ‘I realise that there are problems of communication but that doesn’t mean that they should not be represented in the JDP.’ He said he was sure that the JDP would deal with this, bearing in  mind the fact that the TPN/OPM was present at the Grand Papuan Congress in 2001.

He said that the TPN/OPM consists of a considerable number  of groups but this does not mean that it should be excluded. Moreover there was once a UN resolution which made the point that geographical problems should not result in the exclusion of any communities. ‘I am sure that by means of a process of communication, the TPN/OPM will be represented in the  dialogue.’

He said that all sides should understand that dialogue or peaceful struggle has been the agreed platform of the Papuan people since the time of the IInd Papuan Congress when it was  decided that the Papuan struggle must be pursued by peaceful means and this means prioritising dialogue.

‘What we should focus on is not war but dialogue or peaceful struggle,’ he said.

He said that he welcomed the network, the communications, the role of civil society and the good initiative taken by LIPI, the Indonesian Institute of Sciences, to press for  dialogue He also recognised that it will not be easy.

In the first place, there needs to  be an internal Papuan dialogue, which should include all Papuans, including those  who are in the forssts, those who are living abroad or wherever they may be, for they are all entitled to have their say regarding the question of dialogue.

Secondly, for all those Papuans here in the Land of  Papua, there’s no need to consider what their background is because all Papuans have the right to say what they think the dialogue should discuss.

In the third place, the JDP has entered into communication with various groups at home as well as abroad in order to start preparing for the dialogue process, and  have agreed to a joint approach towards the central government in Jakarta.

‘If we intend to move towards the process of dialogue, bridges will need to be built  even if this brings in voices of people who are in favour or against, as all this must be part of the discussion. I am convinced that the JDP is not in any way subordinated to the central government; they are all leaders of civil society who are trying to find a middle way. Dialogue with those everywhere in the world is something that all of us should appreciate,’ he said.

Papua Development Programme: Strengthening Government and Civil Society Capacities to Achieve the MDGs

Papua Development Programme: Strengthening Government and Civil Society Capacities to Achieve the MDGs
Project Status : Ongoing Timeframe : January 2006 – December 2010 Implementing Partner : BAPPENAS and BAPPEDA Papua and West Papua
Donor(s) :	New Zealand: USD 2,040,000; Netherland: USD 8,000,000; UNDP: USD 2,500,000; Government Parallel Fund: USD 4,000,000;
Project Name :	Papua Development Programme: Strengthening Government and Civil Society Capacities to Achieve the MDGs
Objective :	- Strengthening policy development and operational planning by helping village, district and provincial authorities to plan and implement effective development programs. Assistance includes technical support for budget and financial management, facilitation for participatory planning approaches, and technical assistance in numerous areas. - Building effective local service delivery through the provision of block grants to strengthen and extend the work of CSOs. A network of facilitators and United Nations Volunteers (UNVs) is supporting the efforts of CSOs and communities to develop sustainable services and livelihoods, and improve local planning processes. - Improving development knowledge networking, by establishing local Community Resource Centers as hubs of development information, technical support for development activity and networking among community and government stakeholders. - Supporting monitoring and evaluation and improved data-gathering through technical capacity building and local level facilitation to better understand the region’s development challenges and strengthen analysis and planning. - Facilitating harmonization of donor support by providing a vehicle for donors to coordinate their efforts, and by assisting the provincial and local governments to collate and use information on donor activities.
CP Outcome :	Poverty Reduction
Programme Component :	Policy Support
Province :	- Papua Barat - Papua
District :	Fakfak, Raja Ampat, Sarmi, Yapen Waropen, JayaWijaya, Yahukimo, Mimika, Boven Digul.
Programme officer :	Yanti Lacsana
Documents :	PDP Prodoc Papua-PDP Factsheet

Presidium Dewan Papua (PDP)

Presidium Dewan Papua

Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini.

Artikel ini tidak memiliki referensi sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa diverifikasi. Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Artikel yang tidak dapat diverifikasikan dapat dihapus sewaktu-waktu oleh Pengurus.

Kenetralan sebagian atau keseluruhan artikel ini dipertentangkan. Silakan melihat pembicaraan di halaman diskusi artikel ini.

Presidium Dewan Papua (PDP) adalah organisasi resmi masyarakat kesukuan di Papua Barat. Dewan ini adalah penjelmaan kembali dari Dewan Nugini (Nieuw Guinea Raad) yang dibentuk pada Oktober 1961.
Presidium Dewan Papua mewakili sekitar 245 kelompok suku dengan lebih dari 2 juta penduduk asli yang menghuni daerah ini sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. PDP juga mewakili para transmigran yang dikirim dari berbagai wilayah Indonesia lainnya dalam proyek transmigrasi, khususnya selama pemerintahan Orde Baru.
Organisasi ini pada mulanya didirikan karena adanya gerakan perlawanan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1-7 Juli 1998. Awal gerakan dimulai dengan menaikkan Bendera Bintang Pagi di seluruh Pulau Papua. Hal ini dipicu karena adanya surat Senator Amerika yang mendesak Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie untuk segera memberikan referendum kepada Timor Leste, Aceh, dan Papua. Alasannya karena ketiga daerah ini tidak jelas Status Politiknya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).




Setelah penaikan bendera Bintang Pagi (Morning Star Flag), pada tanggal 7 Juli 1998 pukul 03.00 WIT sekitar 200 lebih jiwa rakyat di Pulau Biak Papua dibunuh oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) Akibatnya dibentuklah suatu Forum Masyarakat Papua yang diberi nama FORERI Team yang dipersiapkan untuk menghadap Presiden Habibie. Setelah itu Presiden Habibie mengundang 100 tokoh rakyat Papua untuk mendengar secara langsung keluhan rakyat Papua yang disampaikan oleh Team 100 ini. Namun hasil dari team ini diblokir oleh Pejabat Negara lainnya sehingga menambah emosi Rakyat Papua serta Presiden Habibie pun digusur dari Jabatannya dilarang oleh mencalonkan diri sebagai Presiden ke-4 NKRI.
Terpilihnya Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden ke-4 membawa perubahan positif bagi rakyat Papua, misalnya mengizinkan penaikan Bendera Bintang Pagi (bukan Bintang Kejora), mengizinkan adanya Kongres II Papua yang melahirkan PDP, dan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Namun
Tetapi masa jabatan Gus Dur berlangsung singkat, karena ia digusur oleh parlemen Indonesia dan digantikan oleh Megawati Sukarnoputri.

Kepemimpinan

Pada waktu terbentuknya, PDP dipimpin oleh dua orang ketua, 22 anggota penuh dan 240 wakil dari masyarakat kesukuan di Papua Barat. Untuk kali pertama, jabatan ketua didukui oleh Thom Beanal (tokoh suku Amungme), dan Theys H. Eluway (pemimpin suku Sentani). Mereka dipilih secara demokratis oleh persidangan umum suku-suku pada 23-26 Februari 000. Selanjutnya ada tiga orang moderator, yaitu Pdt. Herman Awom, S.Th., Pdt. Dr. Benny Giay, dan Franz A. Joku. Anggota pengurus lainnya adalah Drs. Isack Ayomi, MA, Drs. Don Flassy, MA, Yorris Raweyai, Muhammad S. Sabuku, Ny. Beatrix Koibur, Pdt. Ketty Yabansabra, Dr. Wilhem Zonggonau, Elieser Awom, John S. Mambor, BA, Fred Suebu, Martinus A. Werimon, Leonard Imbiri, Andy D. Manoby, Yakob Kasimat, Melkianus Mandosir, John O. Ondowame, ditambah 4 orang perwakilan lagi masing-masing dua orang dari Swedia dan Belanda.