Kronologis
Upaya Presidium Dewan Papua dan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (Demmak) guna
mencegah terjadi konflik akibat penurunan bendera sebagai berikut :
- Hari Senin, 2 Oktober 2000 Presidium Dewan Papua menerima surat dari Kapolda yang meminta Presidium Dewan Papua untuk menurunkan bendera bintang kejora. Pada hari tersebut PDP mengadakan rapat di Hotel Yasmin. Keputusannya harus ada perjumpaan dengan Pemda Tk I Papua. Kemudian disapakti satu tim bertemu Ketua DPRD Tk I Papua. Hasilnya disepakati pertemuan pada tgl 3/10.
- Tgl 3/10 diadakan rapat antara PDP dan Muspida Tk I Papua. Hasilnya: Penurunan bendera ditunda sampai ada pertemuan antara PDP dengan Presiden RI dan Menkopolsoskam baru ada pertemuan ulang untuk membalas masalah tersebut.
- Tgl 6/10 Pasukan Brimob mengadakan penurunan bendera secara paksa dan hal ini menyebabkan terjadinya korban dikalangan masyarakat dan aparat. Pihak masyarakat ada tiga orang yg meninggal dunia atas nama Elieser Alua, Agus Murib dan seorang ibu yang tidak diketahui namanya sampai berita ini diturunkan. Ada 22 orang yang luka-luka dari 22 tersebut ada 2 orang yang berada dalam kondisi kritis. ada 9 aparat yang disandera dan 1 org meninggal dunia. suasana di wamena sampai sekarang masih tegang dan diperkirakan akan terus berjatuhan korban.
- PDP telah mengeluarkan seruan ke seluruh masyarakat Papua di seluruh tanah Papua dan diluar tanah Papua untuk mengadakan aksi damai penutupan kantor dan menghentikan aktivitas pemerintahan RI di tanah Papua.
- PDP juga mengeluarkan seruan berduka cita untuk masyarakat Papua di seluruh tanah Papua dan diluar tanah Papua.
- Ketiga mayat akan di bawah ke Jayapura dan akan di semayamkan di Jayapura sampai Pemeriontah Indoensia memberi pertanggung jawaban atas peristiwa ini.
- Sabtu, 7/10 PDP akan mengadakan rapat dgn masyarakat Papua di Jayapura untuk mengatur acara demo pada hari senin mendatang. Hasil keputusan PDP dan Demmak antara lain: (1) Bendera tidak boleh diturunkan dengan alasan apapun. (2) Kalau Indonesia secara paksa menurunkannya, maka biarlah mereka melakukannya dengan paksa. Pihak orang Papua tidak boleh menyetujuinya. (3) Kalau Indonesia bersikeras mau menurunkan bendera, rakyat Papua akan menuntut Indonesia menandatangani suatu perjanjian secara hukum agar dapat dipergunakan untuk kepentingan politik Papua Barat. (Konsep perjanjian akan kami terbitkan kemudian)
- Minggu, 8/10 PDP dijadwalkan ke Wamena bersama anggota Panel dan Presidium asal Wamena didampingi pihak Demmak. Tetapi karena permainan Indonesia cukup berhasil melalui antek mereka Drs. Isak Tabuni, maka mereka berhasil membatalkan keberangkan Theys H. Eluway dan utusan Demmak untuk ke Wamena.
- Senin, 9/10 Drs. Isak Tabuni dan Obeth Komba ke Wamena dan melakukan rapat koordinasi dengan pihak Indonesia untuk mengamankan wilayah Wamena.
- Selasa 10/10 hasil keputusan dikeluarkan bahwa Bendera Bintang Kejora harus diturunkan dalam batas waktu yang ditentukan Indonesia. Di sini sudah nyata betapa orang Papua, bahkan anggota Presidium sekalipun sudah dipakai oleh Indoensia, sudah dibeli dengan uang.
- Masyarat non-Papua di Wamena menyatakan sikap dengan tujuh butir pernyataan dan salah satunya meminta agar pemerintah memberikan fasilitas untuk memberangkatkan mereka keluar dari Wamena. Permintaan ini ditolak oleh Bupati dan keamanannya dengan alasan Wamena sudah aman.
- Minggu 15/10 masyarakat Koteka mengadakan rapat darurat untuk mengantisipasi tindakan militer dengan kekerasan menurunkan Bintang Kejora. Satu usulan diajukan dari orang Koteka bahwa (4) Bendera boleh diturunkan dengan alasan Indonesia harus menandatangani sebuah Surat Izin resmi dari Indonesia untuk memperbolehkan orang Papua merayakan hari-hari besar atau penting bagi rakyat Papua setiap tahun, antara lain 1 Desember, 1 July, 26 February, 26 Mei-4 Juni, dll. Indonesia perlu mengizinkan agar kita dapat menurunkan bendera Bintang Kejora bersama-sama.
- Senin 16/10 Theys H. Eluway ke Pangdam, Kapolda dan Gubernur Papua untuk berdialogue tentang tanggal dan cara penurunan bendera Bintang Kejora dan sekaligus menyampaikan tuntutan dan isi hati maysarakat koteka.
- Selasa, 17/10 Theys H. Eluway menyampaikan hasil dari pertemuan dengan Muspida Provinsi Papua.
- Rabu 18/10, Theys H. Eluway kembali mengadakan pertemuan dengan Kapolda, Pangdam dan Gubernur Papua, berlangsung dari pukul 19:00 - 21:00 Waktu Papua (WP). Hasilnya adalah bahwa: "Demi kemanusiaan, penurunan Bendera Bintang Fajar secara sepihak dan secara paksa ditunda sampai Pak Eluway menghadap Presiden Gus Dur pada awal November 2000. Indonesia menawarkan agar Bintang Kejora hanya bisa berkibar di rumah ketua-ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat) di seluruh Papua dan Bintang Kejora adalah Lambang Kebudayaan dan bukan Lambang Politik Papua."
- Rabu 18/10, sementara Theys, cs mengadakan rapat dengan Muspida Papua, Masyarakat Koteka juga mengadakan Rapat Konsolidasi Umum dalam rangka mengantisipasi serangan membabi-buta dari aparat TNI dan Polri. Hasil Rapat memutuskan antara lain: "Masyarakat Koteka akan TETAP mempertahankan Bendera Bintang Fajar yang berkibar di seluruh Papua, khususnya di Gedung Dewan Kesenian Irian Jaya, Imbi, Port Numbay." Ada yang sudah bersumpah untuk siap mati pada detik-detik penurunan bendera secara Paksa. Tuntutan lain adalah: "Agar Indonesia membuka meja dan ruang untuk Dialog Nasional antara Papua dan Indonesia daripada mengambil tindakan secara sepihak dan dengan kekerasan yang bisa berakibat fatal korban nyawa rakyat sipil yang tak berdosa." (Lebih lengkap, lihat di sini)
- Kamis, 19/10, Rakyat Papua siap mati, tetapi diumumkan bahwa Bendera Bintang Fajar tidak diturunkan sampai ada hasil pertemuan PDP dengan Gus Dur.
- Jumat, 20/10, Dua Pesawat Tempur Hawks-100 yang dibeli dari Inggris jatuh di Kalimantan. Satu pesawat lainnya di sandera di Inggris, bersamaan dengan penyanderaan pesawat tempur Tiger AS buatan Amerika Serikat juga disandera di Amerika Serikat. Jakarta sudah dongkol dan menyatakan tindakan ini arogan.
.jpg)
