Politik Melanesia: Catatan untuk Para Aktivis Papua Merdeka Soal Pemerintah dan Oposisi

- Menanggapi perkembangan Kampanye Papua Merdeka di Kawasan Melanesia belakangan Ini

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda bersama Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi dengan ini menyampaikan pesan khusus kepada pejuang kemerdekaan West Papua yang saat ini sedang berkampanye di kawasan Melanesia menyangkut topik berikut:
Dukungan dari Pemerintah dan Pemimpin Oposisi di seluruh negara-negara Melanesia
supaya dikelola dengan baik.

Cara paling bijak mengelolanya, dan paling sederhana ada tiga cara:

1. Cara pertama, mengeluarkan pernyataan pemerintah dan oposisi secara bersama-sama, pada tulisan atau artikel yang sama. Jangan kita keluarkan pernyataan pemerintah dan pernyataan oposisi secara bergantian, secara terpisah, karena akan diartikan oleh para pembaca dan para politisi secara tidak sama, yang dampaknya kesan mereka terhadap perjuangan Papua Merdeka.
2. Cara kedua, dalam artikel/ tulisan yang sama ini, kita hindari pernyataan yang bertentangan antara kedua belah pihak. Jangan kita masuk ke kawasan Melanesia dan memainkan politik adu-domba ajaran kolonial NKRI yang kita sudah lama belajar di wilayah Indonesia. Kawasan Melanesia tidak menganal politik adu-domba, yang dikenal di sini ialah politik "Big Man", sistem politik wantok. Sistem politik ini yang sekarnag berlaku secara kental di Tanah Papua, di Melanesia. Jadi, walaupun seseorang politisi ada di blok pemerintah atau oposisi, hubungan kekeluargaan masih sangat kuat dan sangat menentukan. Kalau aktivis Papua Merdeka dari gunung yang bermain di PNG misalnya, harus juga tahu menempatkan diri dan berbicara dengan hati-hati. Demikian juga aktivis Papua Merdeka dari pesisir. Selain pemerintah dan oposisi, aspek sosio-budaya juga harus kita perhatikan. Jangan sampai seorang aktivis AMP yang berasal dari gunung mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan salah satu politisi dari pesisir. Hal ini tidak hanya akan menyinggung pemerintah vs. oposisi, tetapi akan memicu sentimen gunung-pantai, dan yang rugi ialah perjuangan Papua Merdeka, bukan Anda, bukan kami. Perlu diketahui semua orang bahwa dampak dari kesalahan seperti ini sangat berkepanjangan. Faktor utama dukungan masyarakat Melanesia sangat lemah selama ini ialah politik Papua Merdeka yang salah dimainkan oleh generasi pendahulu kita.Karena itu, kita hindari terlalu dekat dengan pemerintah, kita hindari terlalu dekat dengan oposisi. Kita harus beridir lebih dekat dengan isu Papua Merdeka, dan mendekati semua pihak, dengan bahasa yang sama, dengan kesimpulan yang sama, dengan pernyataan yang sama. Kita bukan pemain politik domestik mereka, jangan sampai kita masuk terjerumus ke dalam petak-petak politik mereka.
3. Cara ketiga, dalam membuat setiap pernyataan, dalam berbicara dengan semua pihak di Melanesia, JAUHKAN DIRI dari menceritakan kelompok demi kelompok menyalahkan pihak demi pihak mengecap yang satu sebagai organisasi buatan Indonesia dan yang lain sebagai organisasi murni. Kebiasaan ini akhirnya akan membawa kita masuk ke dalam politik domestik mereka dan terus lanjut dengan menceritakan pemerintah dan opisisi, dan seterusnya.

Kita sebagai orang Melanesia tahu, bahwa politik di Melanesia masih sangat ditentukan oleh ikatan-ikatan kekeluargaan, garis keturunan dan asal-usul kita semua. Oleh karena itu, kita harus berbicara sebagai sesama orang Melanesia dalam politik Melanesia menggunakan bahasa Melanesia, berpola-pikir Melanesia, berdasarkan filsafat politik Melanesia.

Yang berbahaya sekarang, kita orang Papua di West Papua berpikir kita tahu politik, tetapi yang kita tahu ialah politik ala NKRI, ala Melayu. Oleh karena itu, kita perlu habiskan beberapa waktu lamanya untuk lebih memahami filsafat, ideologi dan politik Melanesia.
Semoga bermanfaat.

Merdeka Harga Mati! Dialogue Harga Hidup!

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.