Kolonial NKRI lebih Mementingkan Palestina, daripada Papua

Orang Indonesia lebih Mementingkan Palestina, daripada Papua

Malang, Ege News__Sejak [8/7], Palestina dan Israel bertikai secara terbuka. Kedua negara saling melepaskan tembakan. Korban pun tidak terhindarkan. Rasa simpati terhadap Palestina datang dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia muncul demo di berbagai daerah untuk mengutuk Israel. Begitu pula ada sumbangan dana dari berbagai komponen masyarakat untuk rakyat Palestina. Bahkan Indonesia, melalui menteri pertahanan Yusgiantoro mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga wilayah Palestina. Tidak ketinggalan kelompok garis keras seperti FPI pun mengklaim akan mengirimkan pasukannya.

Menyimak berbagai berita tersebut, saya pun berpikir tentang realitas sesungguhnya yang terjadi di Indonesia, khususnya di Papua. Bahwa di Papua, hampir setiap hari ada manusia yang mati karena berbagai alasan kesehatan (HIV/AIDS, malaria, gizi buruk). Banyak rakyat yang mati karena menjadi korban penembakan kelompok bersenjata. Bahkan tidak jarang, banyak orang Papua, yang mati di tangan TNI dan Polisi, atas nama kedaulatan NKRI. Bukan itu saja, banyak anak usia sekolah yang terlantar dan tidak menerima pendidikan sebagaimana mestinya. Kalau mau disandingkan, situasi di Papua tidak kalah berbahayanya dengan serangan Israel ke Palestina. Tetapi Papua dan penderitaannya dilupakan oleh Indonesia, bahkan oleh sebagian pejabat orang Papua. Rupanya, kalau orang Papua yang mati, itu biasa, tetapi kalau orang Palestina yang mati karena diterjang oleh peluru Israel itu baru luar biasa.

Kalau rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia begitu peduli pada Palestina, mengapa hal yang sama tidak untuk orang Papua? Mengapa ada diskriminasi yang begitu mendalam antara rakyat Indonesia ras melayu dengan orang Papua yang adalah ras melanesia? Mungkin bagi sebagian orang, masalah Papua itu biasa-biasa saja. Orang hanya berpikir, bahwa masalah Papua adalah masalah uang. Kalau orang Papua dikasih uang, itu sudah cukup! Sesungguhnya, Papua memiliki permasalahan yang kompleks. Papua memiliki sejarah. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tetapi, persis di atas kekayaan itulah, orang Papua memiliki sejumlah masalah yang pelik, ibarat benang kusut yang sulit terurai.

Bicara tentang masalah Palestina dan Israel, berarti bicara tentang hak asasi manusia. Kedua negara saling mengklaim batas-batas wilayah dan juga ketenangan hidup. Ketika salah satu dari keduanya mencari masalah, maka perang pun pecah. Seandainya, kelompok garis keras Hamas tidak membunuh ketiga remaja Israel secara keji, dan tidak menembakkan roket-roket mematikan ke wilayah Israel, tentu perang tidak akan terjadi. Mungkin ada motivasi lain yang menyebabkan kedua negara saling berperang. Saya tidak mau masuk ke ranah itu, karena sudah terlalu banyak pihak yang memberi perhatian.

Sebagai warga negara Indonesia, saya merasa bahwa nuansa keindonesiaan di Papua kian memudar. Situasi ini terjadi karena sikap malas tahu Indonesia terhadap jerit tangis dan penderitaan orang Papua. Indonesia malas tahu dengan orang Papua! Mungkin itu istilah yang tepat untuk mendeskripsikan sikap Indonesia terhadap orang Papua. Bahkan para pejabat Indonesia, yang berasal dari Papua pun ikut-ikutan malas tahu terhadap sesamanya orang Papua. Contoh ada di depan mata, betapa sulitnya bangun pasar untuk mama-mama Papua di kota Jayapura. Bukan itu saja, para pejabat orang Papua pun kerap mencuri uang rakyatnya. Korupsi merajalela di Papua. Ini kenyataan sosial yang sedang berlangsung di Papua.

Papua memang punya segalanya: emas, hutan, minyak bumi, cenderawasih dan sebagainya, tetapi Papua kurang cantik dan kurang seksi di mata Indonesia. Papua dilihat sebagai pulau orang hitam, keriting, yang berbusana daun dan kulit kayu. Papua hanya menjadi dapur bagi Indonesia. Tetapi anehnya, ketika orang Papua hendak meninggalkan Indonesia, mau merdeka dan berdaulat, Indonesia justru tidak meresponnya. Indonesia takut dan mengirim banyak tentara dan polisi untuk bunuh orang Papua yang minta merdeka. Sesungguhnya, Indonesia terlalu pengecut! Pada titik ini, saya malu menjadi orang Indonesia. Mungkin banyak orang pun malu menjadi orang Indonesia, yang identik dengan teroris, koruptor, plagiat dan berbagai stigma jelek lainnya.

Ibarat pepatah tua: “gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang laut tampak.” Itulah Indonesia. Masalah di Papua belum selesai, setiap hari orang Papua mati, tetapi tidak dibiarkan. Sedangkan saat Palestina digempur Israel karena ulahnya, Indonesia langsung bereaksi. Bagi Indonesia Palestina lebih berharga daripada Papua. Sentimen apa yang menyebabkan Indonesia menjadi buta dan tuli terhadap jerit tangis orang Papua? Apakah kemanusiaan orang Palestina lebih utama dibandingkan orang Papua?

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Indonesia harus tutup mata terhadap persoalan Palestina-Israel, saya hanya menyesalkan sikap Indonesia yang kurang konsisten memperhatikan rakyatnya sendiri, tetapi mau sibuk dengan negara lain. Indonesia perlu bangun fondasi keindonesiaannya agar mapan, sebelum berkoar-koar mengurusi negara lain. Indonesia perlu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya terlebih dahulu, sebelum mengirimkan jutaan dolar ke Palestina. Sikap solider Indonesia yang berlebihan kurang tepat. Indonesia perlu menata dirinya terlebih dahulu sebelum sibuk dengan negara lain.

Papua adalah salah satu wilayah yang harus menjadi pusat perhatian Indonesia. Orang Papua terlalu banyak menanggung penderitaan karena sikap malas tahu Indonesia. Kini saatnya Indonesia mengarahkan pandangannya ke ufuk timur dan mulai membangun tanah dan orang Papua. Indonesia perlu bangun Papua dengan segenap hatinya, bukan karena terpaksa atau ada motivasi lainnya. Dibutuhkan kejujuran untuk membangun tanah Papua, bukan sikap pura-pura. Jika Indonesia masih terus berpura-pura dengan orang Papua, sebaiknya biarkan orang Papua menentukan nasibnya sendiri di negerinya. Merdeka!

Source: http://indonesiahariinidalamkata.com/indonesia/berita/banyak-orang-indonesia-mementingkan-palestina-daripada-papua/

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Indonesia Negara Gagal, Tak Mungkin Bangun Papua

Indonesia Negara Gagal, Tak Mungkin Bangun Papua

Oleh: Naftali Edoway*)

Membaca beberapa laporan media yang mengangkat tema Indonesia negara gagal, sangat mengganggu pikiran saya. Bisakah negara yang gagal ini membangun Papua, terutama dengan beberapa kebijakannya belakangan ini? tapi ini juga melegitimasi pikiran rakyat Papua yang selalu menyatakan Indonesia gagal bangun Papua atau yang belakangan Otsus dikembalikan karena dinilai gagal dalam penerapannya.

Media okezone online pada Rabu 20 Juni 2012, melaporkan bahwa dari 178 negara di dunia Indonesia menempati urutan ke 63 negara gagal di dunia (baca.  Hal yang sama diberitakan juga oleh media Kompas online pada Kamis 21 Juni 2012. Penilaian ini dilakukan oleh The Fund of Peace (FFP). Menurut mereka, pemerintahan SBY-Budiyono gagal memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya. Misalnya, lemahnya pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM dan menjamurnya korupsi.

Adalah hal yang tidak logis, jika Jakarta yang dinilai gagal ingin membangun Papua. Lihat saja, Jakarta yang seharusnya menjadi barometer kesejahteraan justru menyimpan seribu satu macam masalah kemiskinan dan penderitaan. Banyak anak-anak jalanan, pengemis, dan preman yang menghiasi kota itu. Progam sentralisasi pembangunan dimasa orde baru yang seharusnya mensejahterakan rakyat yang hidup di ibu kota, justru diabaikan negara, apalagi dengan mereka yang hidup jauh dari ibu kota negara itu.

Sistem sentralisasi telah benar-benar menguras sumber-sumber hidup rakyat di daerah. Jutaan rakyat menderita dalam kemiskinan. Belum lagi tekanan negara melalui militer yang benar-benar mematikan. Sumber-sumber hidup rakyat dirampas dengan kekuatan militer. Yang melawan jadi tumbal. Akhirnya terjadi jutaan kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan oleh negara hingga hari ini. Korupsi pun tumbuh dengan suburnya bak jamur dimusim hujan. Mungkin benar lelucon ini “mana mungkin maling berteriak maling”. Atau, kalau negara adalah pelakunya mana mungkin ia mengadili dirinya sendiri, malu dong! Kalau pun ada proses hukum, itu hanya rekayasa untuk menutup sedikit rasa malunya.

Papua yang dianeksasi melalui kebijakan Trikora sejak 1962, telah mengalami penderitaan yang cukup panjang. Penderitaannya barangkali lebih berat dari daerah lain di Indonesia. Banyak pelanggaran HAM yang dilakukan negara di Papua. Para pelakunya dibiarkan bebas oleh negara, karena katanya dilakukan atas nama negara. Banyak kekayaan alam telah dieksploitasi dari daerah ini, namun para pemilik ulayatnya dibiarkan hidup menderita. Tak secuil pun manfaat yang dirasakan oleh orang asli Papua. Mungkin karena perbedaan ras dan agama? atau karena niatan ingin menguras semua kekayaan alam demi kesejahteraan kaum borjuis, imperialis dan neo-kolonialis atas nama negara.

Memoria passionis telah meninggalkan rasa tidak percaya orang asli Papua terhadap Jakarta. Semua bentuk kebijakan negara pada arasnya tak membangun. Kebijakannya seperti menabur benih diatas batu, tak ada hasilnya. Itulah sebabnya Papua menilai Jakarta gagal membangun Papua. Jakarta gagal mengindonesiakan Papua. Padahal katanya Papua dimasukkan ke dalam NKRI dengan tujuan membangun kesejahteraan seperti yang tertuang dalam isi UUD 1945.

Setelah Reformasi, pemerintah Jakarta memaksa menerapkan Otsus di Papua. Otsus dihadirkan untuk mematahkan semangat ingin merdeka (pisah dari NKRI) dari Orang asli Papua. Tapi disisi lain Otsus mungkin niat Jakarta untuk membayar lunas dosa-dosanya. Tapi sayang! Ia tidak menjadi obat yang mujarab untuk Papua. Ia justru menjadi semacam racun yang mematikan secara perlahan-lahan. Lihat saja! Pelanggaran HAM masih terus terjadi, Theys Hiyo Eluay adalah salah satu korban dari kebijakan ini. Disisi lain rakyat dikondisikan untuk saling membenci dan membunuh. Perhatikan  kasus di Kwamki Narama Timika yang belum berakhir hingga hari ini sampai kepada konflik Pilkada yang menelan korban jiwa di Ilaga Puncak Papua.

Kebijakan UP4B yang belakangan dihadirkan di Papua pasca pengembalian Otus oleh OAP pun tak bisa membangun Papua. Katanya, itu adalah unit yang mempercepat pembangunan di Papua. Tapi pada kenyataannya ia menjadi jerat yang membungkam suara-suara nurani rakyat kecil yang merasa diperlakukan tidak adil. Yang merasa mereka dijajah. Akhirnya Musa Mako Tabuni menjadi korban kebijakan ini. Kematiannya dipercepat oleh kebijakan UP4B oleh negara. Negara mencabut nyawanya untuk mematikan bangkitnya semangat protes kaum kecil, kaum yang terjajah yang selalu dilihat sebagai musuh oleh negara. Bahkan dianggap teroris oleh negara belakangan ini. Hal ini diperkuat lagi dengan digantinya Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian yang nota bene mantan Kadensus 88.

Anehnya, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono justru mengeluarkan pernyataan bahwa Jakarta tak berencana merubah kebijakan keamanan di Papua. Katanya, “Sejak tujuh tahun yang lalu, segera setelah saya mengemban amanah menjadi Presiden di negeri ini, saya telah melakukan pendekatan untuk penyelesaian masalah Papua. Yang dulu pendekatannya mungkin bersifat kepada keamanan, setelah kita evaluasi nampaknya kita pandang kurang tepat. Oleh karena itulah, kita ubah menjadi pendekatan kesejahteraan demi keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat.” Saya menilai bahwa sikap pemerintah seperti ini justru melegitimasi kelakuan aparat keamanan di Papua yang selama ini bersikap sadis dan geram.

Dua kebijakan negara diatas (Otsus dan UP4B) tak mampu mengangkat rakyat Papua dari kemiskinan yang melilit hidup mereka. Dalam diskusi yang bertemakan Save Papua Save Indonesia di Campus Center Institut Teknologi Bandung (ITB) Jalan Ganeca, pada Jumat 31 Agustus 2012 lalu, terungkap bahwa 83,3% rumah tangga di Papua masih hidup miskin. Mereka bahkan termiskin di Indonesia. Data yang lain menyebutkan bahwa 966, 76 ribu orang Papua masih hidup dalam kemiskinan. Pertanyaannya, inikah wujud kampaye NKRI di dunia internasional bahwa Papua sedang di bangun? Memalukan.  Jika dalam skala negara ia dinilai gagal, bagaimana mungkin ia bisa membangun Papua. Apalagi proses Pepera saja masih menjadi polemik antara Papua dan Jakarta hingga kini.

Lalu apa solusinya? Pertanyaan ini penting dan harus dipikirkan secara matang oleh kita semua. Bagi saya sebagai bagian dari kaum kecil yang menderita, jawabannya sangat sederhana, Merdeka (lepas dari NKRI). Alasannya juga sederhana, Indonesia gagal bangun Papua dan akan terus gagal. Tapi saya sadar, untuk mencapai impian itu butuh proses yang panjang. Tidak sesederhana jawaban saya diatas. Sekali lagi, butuh proses, tapi apa prosesnya? Referendum atau dialog. Entalah! Tapi butuh kematangan berpikir kita semua, untuk mengeluarkan rakyat bahkan diri kita dari rasa tertindas yang membelenggu.

*) Pemerhati masalah sospol di tanah Papua Barat

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.