Masyarakat Salomon Kembali Dukung Papua Barat Masuk MSG

Solidaritas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat. Foto: Ist

Salomon Island, MAJALAH  SELANGKAH -- Anggota organisasi masyarakat sipil di bawah payung  Solidaritas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat berkumpul pada  Kamis, (14/5/15) lalu untuk memperbarui seruan mereka pada Pemerintah Kepulauan Solomon untuk mendukung tawaran  Papua Barat untuk mendapatkan keanggotaan penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).

Seruan itu dibuat menjelang perjalananan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri  ke Papua Nugini (PNG) awal pekan depan untuk memutuskan tawaran Papua Barat untuk MSG.

Pertemuan terdiri atas anggota Solomon Islands Christian Association (SICA), Masyarakat Sipil, masyarakat umum dan mahasiswa dari Universitas Pasifik Selatan untuk menunjukkan solidaritas mereka mendukung tawaran untuk orang-orang  Melanesia di Papua Barat untuk anggota penuh di MSG.

Mengomentari pertemuan itu, Lily Chekana, of Development Services Exchange (DSE) menyoroti bahwa Papua Barat adalah Rumpun Melanesia dan hak mereka untuk menjadi bagian dari MSG tidak boleh terhalang oleh pengaruh luar.

"Keputusan yang dibuat oleh para pemimpin MSG pada 21 Mei di Papua Nugini sangat penting untuk tawaran Papua Barat dan para pemimpin MSG harus berdiri tegak dalam menegakkan semangat sejati yakni cara Melanesia daripada  menyerah pada pengaruh luar dan  diplomasi uang," jelasnya dirilis Salomon Star News,  Jumat 15 Mei 2015.

Kata Chekana, "Keputusan yang dibuat pada tanggal 21 sangat penting dan saya memangil Perdana Menteri  Hon tulus dan percaya diri ketika memutuskan isu Papua Barat, yang terbaik dari  orang-orang Kepulauan Solomon bisa harapkan dari Anda  untuk mendukung upaya Papua Barat untuk MSG. Dengarkan orang- orang Anda, Melanesia."

Dia mengatakan, masuknya Papua Barat ke dalam MSG akan memberikan ruang untuk dialog tentang isu HAM yang diderita oleh orang Papua Barat di tangan Militer dan Polisi Indonesia selama 50 tahun terakhir, serta menyalurkan diplomatik di mana masalah tersebut dapat diselesaikan.

Lanjutnya,  "Papua Barat adalah bagian dari keluarga Melanesia dan pemimpin kita harus membuat keputusan yang tepat untuk memasukkan Papua Barat ke dalam MSG. Jika para pemimpin MSG dapat mencakup Kanaki dari Kaledonia Baru ke MSG mengapa tidak melakukan hal yang sama untuk Papua Barat, sudah saatnya para Pemimpin kami menempatkan politik  dan menunjukkan keaslian dalam berurusan dengan tawaran Papua Barat menjadi bagian dari MSG."

Solidaritas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat akan menggelar pawai damai dan video dan pameran foto dalam mendukung upaya Papua Barat untuk masuk MSG pada Selasa 19 Mei 2015. (JoniYohanes Pekei/ MS)

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Youngsolwarans assert Pacific as 'Nesia'

Melanesians Support Free West Papua

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

I GOT YOUR BACK

Melanesian Solidarity for Free West Papua

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

NTT  (Flobamora) Tuan Rumah Festival Melanesia

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan festival 11 negara ras Melanesia pada minggu terakhir Oktober 2015. Penandatanganan deklarasi Melanesia ini akan berlangsung di Papua pada 1 Mei 2015.

Ist /

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan festival 11 negara ras Melanesia pada minggu terakhir Oktober 2015. Penandatanganan deklarasi Melanesia ini akan berlangsung di Papua pada 1 Mei 2015.

KUPANG - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan festival 11 negara ras Melanesia pada minggu terakhir Oktober 2015. Penandatanganan deklarasi Melanesia ini akan berlangsung di Papua pada 1 Mei 2015.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk, Selasa (28/4) petang, menjelaskan bahwa penandatanganan deklarasi Melanesia di Papua itu akan dihadiri Gubernur NTT, bersama Gubernur Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Menurutnya, negara-negara yang tergabung dalam ras Melanesia berada di Pasifik Selatan. Sebanyak 11 negara yang masuk dalam ras Melanesia, yakni Fiji, Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu. Sementara itu, Indonesia baru bergabung menjadi anggota pada 2014 yang digelar di Papua.

“Kelompok Melanesia itu adalah kelompok masyarakat yang berkulit hitam dan berambut keriting. Di Indonesia, hanya lima provinsi saja yang menjadi kelompok Melanesia, yakni NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat,” katanya.

Ia menjelaskan, terkait budaya Melanesia, Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan segera menerbitkan sebuah buku yang berisi tentang budaya Melanesia. Salah satu penulis buku tersebut adalah Pater Gregor Neonbasu, SVD.

Permintaan agar Pater Gregor sebagai penulis buku tersebut ketika beberapa waktu lalu mengikuti pertemuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada kesempatan itu, Pater Gregor menjelaskan secara detail tentang budaya Melanesia. Dalam penjelasan itu, diketahui kalau orang-orang di kementerian tidak tahu banyak soal Melanesia.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Leo Nahak, menyampaikan peserta yang hadir pada festival Melanesia di Papua 25 Juni sampai 2 Juli 2014 lalu rata-rata berkulit hitam dan berambut kriting. Ini merupakan ciri khas masyarakat Melanesia.
“Saya hadir dalam festival itu. Tanpa kita sadari, panitia saat itu langsung menunjuk NTT menjadi tuan rumah festival tahun ini,” ucap Leo.

Ia menyampaikan, festival Melanesia yang akan digelar di Kupang sekitar minggu ketiga atau empat Oktober 2015. Ada sejumlah kegiatan yang digelar, antara lain temu budaya, pameran budaya masing-masing negara, dan seminar dengan menghadirkan beberapa pembicara yang memahami betul Melanesia.

Sebagai tuan rumah, telah disepakati Pater Gregor Neonbasu sebagai pakar budaya Melanesia tampil menjadi pembicara. Sebenarnya, ada beberapa orang di NTT memahami budaya Melanesia, seperti Frans Sarong (wartawan Kompas di Kupang) dan Felix Sanga (dosen Udana Kupang).

Pater Gregor Neonbasu mengungkapkan, salah satu ciri khas negara-negara Melanesia adalah penduduknya berkulit hitam dan berambut keriting. Dari ciri yang ada, kesimpulan sementara, NTT sebagai pusat Melanesia.

“Saya sedang siap menulis buku yang dimintakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam buku itu, saya menulis dua bab tentang kebudayaan tersebut,” tutur Pater Gregor.

Sumber : Sinar Harapan

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

	Loop
	Start playing when buffered ( Only Notify ) -
	% Smart Buffer
	Estimated Time: Will start buffering when initialized.
Donate to SmartVideo! Global Preferences

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

5 West Papuans shot dead in Indonesian military rampage

Five West Papuan people were shot dead and 12 others injured when Indonesian troops and police fired into a crowd of civilians in the highlands region of Paniai on Monday.

Local sources quoted by newspaper Suara Papua say the crowd had gathered in Karel Gobay Square in Paniai to protest against a group of Indonesian soldiers, who they say had beaten a 12-year-old boy the previous night.

A group of boys aged 12 and 13 stopped a military vehicle on Sunday night to complain that it was being driven without headlights.

Newspaper editor Victor Mambor, from Tabloid Jubi, also quoting local sources, said the boys were living in a small house they had built by the side of the road — a common feature of Christmas celebrations across Papua.

After the boys had stopped them, the driver and passenger of the military vehicle returned to their base in the village of Madi, and then returned to where the boys were, bringing with them a group of fellow soldiers in trucks. The soldiers then beat at least one of the boys, the local sources said.
Mr Mambor said that, on Monday morning, a crowd gathered to protest, and attacked a military vehicle, at which point the police and military fired into the crowd, killing five.

http://www.kobogaunews.com/2014/12/foto-peluruh-panas-militer-indonesia.html
http://suarawiyaimana.blogspot.co.uk/2014/12/ketika-korban-dibariskan-di-lapangan.html

Report from the Age, in Australia.

http://www.theage.com.au/world/indonesian-military-and-police-fire-into-crowd-of-west-papuan-civilians-killing-5-20141208-122wf0.html

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

West Papuans unite under a new umbrella group

Port Vila, Vanuatu

In a historic gathering of West Papuan leaders in Vanuatu, different factions of the independence movement have united to form a new body called the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

This new organisation unites the three main organisations who have long struggled for independence in their own way. By coming together to present a united front, this allows us to re-submit a fresh application for membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG) as well as countering Indonesian claims that the West Papuan groups are divided. The negotiations and kastom ceremonies attended by leaders of all the major groups and observed by the chiefs, churches and the government of Vanuatu demonstrates that now we West Papuans are united in one group and one struggle.
The key groups who have united include the Federal Republic of West Papua (NRFPB); National Coalition for Liberation (WPNCL) and National Parliament of West Papua (NPWP). An external secretariat consisting of five elected members from the various groups will now co-ordinate the ULMWP activities. Octovianus Mote has been elected as General Secretary of the ULMWP while Benny Wenda is the spokesperson and the other three elected members are Rex Rumakiek, Leone Tangahma and Jacob Rumbiak.

General Secretary Mote said at the close of the unification meeting “I am honoured to be elected and very happy we are now all united. The ULMWP is now the only recognised co-ordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia.”

The ULMWP wishes to express its profound gratitude to the government of Vanuatu, the Malvatuamuri Council of Chiefs, the Vanuatu Christian Council of Churches and the Pacific Council of Churches who have facilitated the week-long meeting of delegates, who have come from inside West Papua and around the world, to unite after 52 years of struggle.
Papua Merdeka!

For more information please contact spokesman Benny Wenda on office@bennywenda.org

Video: Kekuatan Penuh Memblokade Jalan Oleh AMP Jawa Barat

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

Video: Kekuatan Penuh Memblokade Jalan Oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Se-Jawa Barat

Foto: Korlap, Abbi D, AMP Turun jalan karena sejarah. AMP memperingati proklamasi Kemerdekaan Papua Barat/Dok. AMP

Dari berita yang diturunkan, AMP KK Malang Raya mencoba untuk membagikan videonya, silahkan [ NONTON VIDEO: K L I K ].

Berita terkait [ F O T O ].

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

Rocks of Papua hope

AT next month's Melanesian Spearhead Group meeting in New Caledonia, leaders from Melanesia will be asked to respond to the cry for liberation by their brothers and sisters in West Papua.

For the past half century the people of West Papua have struggled for their call for self-determination to be heard and responded to.

When Dutch colonial rule ended on December 1, 1961, they agreed to grant West Papua self-rule.

When the Dutch left, they handed West Papua over to the United Nations and then to Jakarta, in a transfer agreement which stipulated that West Papuans would be able to decide within six years whether to accept incorporation into Indonesia.

Many West Papuans saw the Dutch departure as a chance for complete independence. But within a year, forces from Jakarta had annexed the region and claimed it as part of Indonesia

This opportunity came and went — and many Papuans, as well as human rights groups, have questioned why the region has still not been allowed a vote for independence.

From the time Jakarta first annexed the province, there have been sporadic clashes between poorly armed independence supporters and Indonesian security forces. Over the years there have been serious abuses committed by the Indonesian security forces. Accusations of torture and rape persist.

The Free West Papua Campaign website claims: "Over 500,000 civilians have been killed in genocide against the indigenous population. Thousands more have been raped, tortured, imprisoned or 'disappeared' after being detained. Basic human rights such as freedom of speech are denied and Papuans live in a constant state of fear and intimidation."

Last year, Papua New Guinea's Prime Minister Peter O'Neill broke with tradition and publicly admonished the Indonesian government's response to continuing state violence, human rights violations and failure of governance in West Papua. Moved by 4000 women from the Lutheran Church, O'Neill said he would raise human rights concerns in the troubled territory with the Indonesian government.

The Pacific Media Centre notes "Melanesian support for a free West Papua has always been high. Travel throughout Papua New Guinea and you will often hear people say that West Papua and Papua New Guinea is "wanpela graun" — one land — and West Papuans on the other side of the border are family and kin. Earlier this year politicians in Papua New Guinea also were heard to lend their voice to the cause of a free West Papua.

According to the Pacific Media Centre in Auckland, Powes Parkop, Governor of the Papua New Guinea's National Capital District, recently insisted that "there is no historical, legal, religious, or moral justification for Indonesia's occupation of West Papua".

Governor Parkop, who is a member of the International Parliamentarians for West Papua, which now has representatives in 56 countries, then went on to formerly launch the free West Papua campaign.

In April, West Papua National Coalition for Liberation visited Noumea and presented its official application for full MSG membership to Victor Tutugoro, the executive of the FLNKAS and the incoming MSG chairman.

According to Radio New Zealand, "New Caledonia's pro-independence FLNKS has pledged its full support for the cause of the West Papuan people for freedom and independence".

Mr Tutugoro said the MSG is only for Melanesia and Liberation Movements within it, and the FLNKS leadership would be happy to welcome West Papua as a new member in the Melanesian family. Last week, Solomon Islands' Prime Minister Gordon Darcy Lilo met officials from the West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL) in Honiara.

According to the Solomon Star newspaper, during the meeting Mr Lilo "expressed his support for the West Papuan agenda to be discussed at the MSG level. He said this would be included in the next Melanesian Spearhead Group Summit". Mr Lilo said he was aware of the West Papuan struggles, which is now more than 50 years.

Vice chairman of the West Papuan National Coalition for Liberation, Dr Otto Ondawame, expressed his delight after the assurance by PM Lilo. Dr Ondawame said given the important role that MSG plays in regional politics it is vital that the West Papuan issue is discussed at the leadership level.

He said they were also rallying for support in Melanesia and beyond to ensure that their West Papuan issue was discussed at all opportunities available at the regional and international level.

Support from the Solomons and Kanaky seem to be part of a changing tide of political engagement within Melanesian countries on the issue of independence for West Papua.

In Vanuatu, opposition parties, the Malvatumari National Council of Chiefs and the Anglican bishop of Vanuatu, Reverend James Ligo have been urging the Vanuatu government to change its position on West Papua.

Last month Vanuatu PM Moana Carcasses and Deputy PM and Minister of Foreign Affairs Edward Nipake Natapei pledged Vanuatu's support for the West Papua request to grant and admit West Papua as an observer status to the MSG.

The issue of West Papua's Independence was also on the agenda of this year's Pacific Conference of Churches General Assembly in Honiara, Solomon Islands. The PCC Assembly resolved to address human rights abuse and independence in West Papua. It will incorporate the human rights situation in West Papua as a strong focal point of PCC's programmatic work on self-determination for non-self-governing territories and communities and peoples who yearn to be free. Pacific churches will designate an annual Freedom Sunday to pray for island countries and people who are not free.

Given our nation's close bond with Papua New Guinea and leadership role in Melanesia, yet at the same time, its recent strengthening of ties with Indonesia, Fiji's leadership may have to look beyond the short term and the government's own interests to support the cause of West Papuans who only ask for the same rights that the current draft constitution aims to provide for Fijians. The late Father Walter Lini, Vanuatu's first prime minister, once said "Melanesia is not free until West Papua is free". The cry of West Papuans continues to be, if not now, when?

As the people of Oceania — Melanesia, Polynesia and Micronesia to continue struggle for control of their destiny, the plight of West Papua and Maohi Nui (in what is known as French Polynesia) are reminders that liberty, justice and peace are not just ideals but are non-negotiables for every human being. They are rocks from which islands of hope grow.

Those who physically or spiritually join in the weekly Peace Vigil at Suva's Holy Trinity Cathedral every Thursday between 12.30pm to 1.30pm may wish to spend some time reflecting on West Papua as we reflect on our own political journey.

For more information on West Papua visit: http://freewestpapua.org/info/human-rights/ or visit the "Free West Papua Campaign Fiji" Facebook page.

"Simplicity, serenity, spontaneity."

* Reverend JS Bhagwan is a Masters in Theology Student at the Methodist Theological University in Seoul, South Korea. The views expressed are his and not of this newspaper.

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

Papua New Guinea takes a regional lead in supporting a free West Papua

News Alert, Opinion, West Papua Media, benny wenda, civil resistance, International Parliamentarians for West Papua, Kanaky, Melanesian solidarity, Melanesian Spearhead Group, New Caledonia, ol i wantok bilong yumi, Pacific solidarity, Papua New Guinea, Powes Parkop, Solomon Islands, Wantok Blong Yumi Bill

by Airileke Ingram and Jason MacLeod
Melanesian support for a free West Papua has always been high. Travel throughout Papua New Guinea you will often hear people say that West Papua and Papua New Guinea is ‘wanpela graun’ – one land – and that West Papuans on the other side of the border are family and kin. In the Solomon Islands, Kanaky, Fiji and especially Vanuatu, people will tell you that “Melanesia is not free until West Papua is free”. This was the promise that the late Father Walter Lini, Vanuatu’s first prime minister made.

Above: Papua New Guinea National Capital District Governor Powes Parkop with Independence leader, Benny Wenda at the concert for a free West Papua, Jack Pidik Park, Port Moresby 6 March 2013.

Ordinary people in this part of the Pacific are painfully aware that the West Papuan people continue to live under the gun. It is the politicians in Melanesia who have been slow to take up the cause.
But that may be changing.

Last Wednesday 6 March 2013, the Right Honorary Powes Parkop, Governor of National Capital District, Papua New Guinea nailed his colours firmly to the mast. In front of a crowd of 3000 people Governor Parkop insisted that “there is no historical, legal, religious, or moral justification for Indonesia’s occupation of West Papua”. Turning to welcome West Papuan independence leader Benny Wenda, who was in Papua New Guinea as part of a global tour, the Governor told Wenda that while he was in Papua New Guinea “no one will arrest him, no one will stop him, and he can feel free to say what he wanted to say.” These are basic rights denied to West Papuans who continue to be arrested, tortured and killed simply because of the colour of their skin. Governor Parkop, who is a member of the International Parliamentarians for West Papua, which now has representatives in 56 countries, then went on to formerly launch the free West Papua campaign. He promised to open an office, fly the Morning Star flag from City Hall and pledged his support for a Melanesian tour of musicians for a free West Papua.

Governor Parkop is no longer a lone voice in Melanesia calling for change.
Last year Papua New Guinea’s Prime Minister Peter O’Neill broke with tradition and publicly admonished the Indonesian Government’s response to ongoing state violence, human rights violations and failure of governance in West Papua. Moved by 4000 women from the Lutheran Church O’Neill said he will raise human rights concerns in the troubled territory with the Indonesian government. Now Governor Parkop wants to accompany the Prime Minister on his visits to Indonesia “to present his idea to Indonesia on how to solve West Papuan conflict once and for all.” Well known PNG commentator Emmanuel Narakobi remarked on his blog that Parkop’s multi-pronged proposal for how to mobilise public opinion in PNG around West Papua “is perhaps the first time I’ve heard an actual plan on how to tackle this issue (of West Papua)”. On talk back radio Governor Parkop accused Australian Foreign Minister Bob Carr of not taking the issue of West Papua seriously, of “sweeping it under the carpet.”

In Vanuatu, opposition parties, the Malvatumari National Council of Chiefs and the Anglican bishop of Vanuatu, Rev. James Ligo are all urging the current Vanuatu government to change their position on West Papua. Rev. Ligo was at the recent Pacific Council of Churches in Honiara, Solomon Islands, which passed a resolution urging the World Council of Churches to pressure the United Nations to send a monitoring team to Indonesia’s Papua region. “We know that Vanuatu has taken a side-step on that (the west Papua issue) and we know that our government supported Indonesia’s observer status on the MSG, we know that. But again, we also believe that as churches we have the right to advocate and continue to remind our countries and our leaders to be concerned about our West Papuan brothers and sisters who are suffering every day.”

In Kanaky (New Caledonia) and the Solomon Islands West Papua solidarity groups have been set up. Some local parliamentarians have joined the ranks of International Parliamentarians for West Papua. In Fiji church leaders and NGO activists are quietly placing their support behind the cause even while Frank Bainimarama and Fiji’s military government open their arms to closer ties with the Indonesian military. This internationalisation of the West Papua issue is Indonesia’s worst nightmare; it follows the same trajectory as East Timor.

The West Papuans themselves are also organising, not just inside the country where moral outrage against ongoing Indonesian state violence continues to boil, but regionally as well. Prior to Benny Wenda’s visit to Papua New Guinea, Vanuatu based representatives from the West Papua National Coalition for Independence formerly applied for observer status at this year’s Melanesian Spearhead Group meeting due to be held in Noumea, New Caledonia in June, home to another long running Melanesian self-determination struggle. While in Vanuatu Benny Wenda added his support to that move, calling on Papuans from different resistance organisations to back a “shared agenda for freedom”. A decision about whether West Papua will be granted observer status at this year’ MSG meeting will be made soon.

In Australia Bob Carr may be trying to pour cold water on growing public support for a free West Papua but in Melanesia the tide is moving in the opposite direction.

Untuk Apa RI Ancam Putus Hubungan Diplomatik dengan Vanuatu ?

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

Ngapain RI Ancam Putus Hubungan Diplomatik dengan Vanuatu ?

Hai....Indonenesia Kami Bangsa Melanesia (Negara Republik Vanuatu) sudah tidak butuh dan tidak mau pusing dengan Hubungan Diplomatik dengan Vanuatu dan Seluruh Negara-Neraga Melanesia. Tidak ada gunananya menjalin Hubungan Diplomatik dengan Indonesia sementara rakyat melanesia bagian barat (West Papua) sedang kamu tindas harga diri bangsa papua barat adalah bangsa kami juga, karena kami satu melanesia "one people one soul". Kami tidak akan diam saudara-saudara kami di West Papua maupun Maluku. 

Indonesia Stop mengajak Hubungan Diplomatik kepada negara-negara melanesia seperti Vanuatu, Fiji, PNG, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, dan lainnya. Kami negara-negara se rumpun melanesia tolak segala macam tawaran apapun dan juga hubungan diplomasi dengan dengan indonesia. 

Lebih baik membela ras dan membantu gerakan west papua merdeka dan Maluku Selatan dari pada menjalin hubungan diplomatik dengan indonesia karena kami mau membela ras melanesia adalah bagian dari kami, KAPAN LAGI KALAU BUKAN SEKARANG ???

!!! FREEDOM FOR MALUKU, PAPUA AND KANAKY !!!

Peringati HUT Proklamasi Papua Barat, AMP Kota Bogor Turun Jalan

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

 Peringati HUT Proklamasi Papua Barat, AMP Kota Bogor Turun Jalan

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bogor demo perngat HUT Proklamasi Papua Barat (Foto: Dok AMP)

PAPUAN, Jayapura ---Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bogor, Selasa (1/7/2014) siang tadi, melakukan aksi demonstrasi damai peringati hari lahirnya proklamasi kemerdekaan Papua Barat, 1 Julli 1971 silam.

"Kami menuntut Indonesia, Amerika, Belanda dan PBB untuk mengakui kedaulatan negara Papua Barat yang pernah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 di Holandia, dan diproklamasikan pada tanggal 1 Juli 1971  yang dikumandangkan oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem di Desa Waris, Victoria Papua Barat,”

Koordinator aksi, Yosias Iyai menjelaskan, pukul 09.00 WIB massa berkumpul di depan pintu III Kebun Raya Bogor untuk long march menuju Tugu Kujang yang terletak di jantung Kota Bogor.

Dalam seruan aksi, kata Yosias, telah disepakati bentuk aksi berupa long march. Mengambil rute dan titik aksi akan keliling kebun raya Bogor dan tugu kujang, dengan tema aksi hak menentukan nasib sendiri solusi demokratis bagi Rakyat Papua Barat.

“Saya mewakili kawan-kawan seperjuangan AMP Komite Kota Bogor menegaskan segera berikan kebebasan dan hak menentukan nasip sendiri sebagai solusi bagi demokratis bagi masalah status politik Papua Barat.”

“Segera menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi dari semua perusahaan yang ada di tanah Papua, terutama PT. Freeport Indonesia dan segera menarik militer Indonesia dari bumi Papua,” tegas Yosias.

Adolphina Tekege, mewakili perempuan Papua menegaskan, “Kami perempuan Papua tidak merasa diri kami rendah, tetapi kami terlibat dalam perjuangan Bangsa Papua ini karena kami tahu bahwa demi tanah Papua kaum perempuan dibunuh, diperkosa dengan seenaknya.”

“Kita juga tahu bahwa setiap generasi anak Bangsa Papua yang lahir dari kandungan mama-mama Papua sudah mengetahui bahwa NKRI harus dilawan, dan perjuangan bangsa Papua harus diperjuangkan hingga titik darah penghabisan,” tegas mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bogor ini.

Ketua AMP Komite Kota Bogor, Samuel Nawipa menuturukan, bertepatan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat ke-43, AMP tetap pada posisi, bahwa NKRI adalah musuh abadi dan akan terus dilawan.

“Kami tetap akan melawan, menuntut NKRI, Amerika, Belanda dan PBB untuk segera mengembalikan kedaulatan bangsa Papua Barat yang telah dicapolok.”

“Kehadiran NKRI di tanah Papua adalah Ilegal. Manipulasi sejarah Bangsa Papua barat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 oleh Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB adalah ilegal,” tegas Samuel.

Usai puas berorasi sekitar tiga jam, koordinator aksi kemudia membacakan pernyataan sikap. Aksi ditutup dengan doa oleh seorang  mahasiswa, kemudian massa membubarkan diri dengan tenang.

AMP Malang Raya Menyampaiakn Selamat HUT West Papua Ke 53. 1 Desember 1961-1 desember 2014

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

AMP Malang Raya Menyampaiakn Selamat HUT West Papua Ke 53. 1 Desember 1961-1 desember 2014 

Berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya:

1. Menetukan nama Negara        : Papua Barat
2. Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua
3. Menentukan bendera Negara  : Bintang Kejora
4. Lambang Negara Papua Barat adalah: Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.
5. Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961.

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”.

Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia.

Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto dan de jure sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

By : Natoh Pigai 

Editor : Wandikbonak

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jawa Timur Deklarasi Negara Papua Barat 1 Desember 1961 di depan Grahadi Surabaya

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

1 of 2 photos

2 of 2 photos

Pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar peringatan Deklarasi Negara Papua Barat 1 Desember 1961 di depan Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/12). Mereka menuntut diberikannya kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Doc.AMP-GP3PB

SAMPAI KAPANPUN KAMI AKAN TERUS BERJUANG SAMPAI PAPUA MERDEKA !!!

1 December, AWPA Wrote an open letter to the Minister of Foreign Affairs Australia

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

1 December, AWPA Wrote an open letter to the Minister of Foreign Affairs Australia

AWPA-News Australia

An open letter from the Australia West Papua Association to Australian Foreign Minister Julie Bishop, asking her to call upon the Indonesian government to allow West Papuans to celebrate their national day on 1st December without any crackdown.

"Dear Foreign Minister,

I am writing to you concerning the issue of West Papua and the planned celebrations of West Papuan National Day or National flag day which is on the 1st December.

Fifty three years ago on the 1st of December in 1961, in the then Dutch colony of West New Guinea, the West Papuan flag, called the Morning Star was flown for the first time officially beside the Dutch Tricolor. The Dutch were finally about to give the West Papuan people their freedom. However it is one of the great tragedies that at their moment of freedom it was cruelly crushed and West Papua was basically handed over to Indonesia in 1963.

Every year the West Papuan people celebrate the 1st of December risking jail terms for raising their banned national flag. Filep Karma is serving a 15-year jail term because he was at a rally where the flag was raised on 1st December in 2004. Amnesty International recognizes him as a prisoner of conscience.

We are concerned that at the planned rallies to take place this year the security forces will again crackdown on peaceful demonstrators. The West Papua National Committee (KNPB) has called on the West Papuan people to celebrate their national day.

It was reported that the Police Chief has said that they will deal firmly with anybody raising the Morning Star flag and anybody doing so could be charged under the article on treason.

On Wednesday 19 November the security forces broke up peaceful rallies that had been called to celebrate the 6th anniversary of the KNPB. One demonstrator was shot in the leg and a total of 22 activists, 10 from Nabire and 12 from Dogiyai were arrested.

The Indonesian President Joko Widodo is reported to be keen to improve the situation in West Papua and will visit West Papua in December to spend Christmas with the Papuan people. The West Papuan people are hoping he will make significant policies in relation to West Papua including allowing the West Papuan flag to fly freely as it did under former President Abdurrahman Wahid. The importance of the 1st December can be seen by the fact that the Vanuatu Government has declared the 1st December this year as a National Holiday in Vanuatu in support of the West Papuan people.

We urge you to use your good offices with the Indonesian Government asking that the Indonesian Government allow all peaceful rallies to take place on the 1st December without interference by the security forces so as to avoid the bloodshed and arrests that occurred on the 19 November and at other peaceful throughout the past year.

We urge you to also ask the Indonesian President to release Filep Karma and all West Papuan political prisoners.

Yours sincerely

Joe Collins

AWPA (Sydney)"

Patriot Papuan Morning Star

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta WPNews - SPMNews Group Online

Patriot Papuan Morning Star
When Erik *)
Death is not what you fear
Death is nothing you avoid
Death is not the engraved terjahu for Morning
You willingly tortured
You are willing to be persecuted ...
You are even willing to die
For the sake of your curly mock
For the sake of your curly spat
For the sake of your curly threatened
You are like a candle
You torch the home country of Papua
You are the foundation of generations of thinkers
Your name will always uphold our
We will follow your thinking
Passion will grow in our souls
Thank encouragement Papua generation
Thought and fighting spirit will never fade
Thank you Mr. THEYS ELUAY
Thanks Mr. Kelik Kwalik
Thank You All Patriot Morning
*) The author is a student from Sorong Poetry, Domberai, Papua.