Kedatangan Tamu Negara Tetangga Intelkam Polda Bali Di Asrama Papua Bali

Photo Revolusi Mental Papua
"Kedatangan Tamu Negara Tetangga Intelkam Polda Bali
Di Asrama Papua Bali"

Denpasar Bali - Anggota Kepolisian Intelkam daerah Bali mendatanggi Asrama Papua Bali pada tanggal 16 November 2017 yang lalu, dengan agenda khusus dari perintah atasan KAPOLDA BALI, mengecek Mengenai situasi di Tembagapura Timika Papua, terutama bagimana respon dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali terkait kasus di Tembagapura, dan tindakan rakyat Papua yang berdomisili di Bali mengenai situasi Tembagapura  serta pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Jakarta (Tentang Temu Pers).

Kedatangan para militer di kediamaan asrama Papua sangat jelas bahwa hanya ingin menutup ruang demokrasi pada 1 Desember 2017, yang merupakan hari kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat serta pergerakan yang sangat bergejolak secara konprensip di tingkat Nasional maupun Nasional. sehingga, Taktik atau cara dari militer telah melebar luas untuk memantau berbagai aktivitas yang di lakukan di setiap kota Study maupun di tingakat tanah air Papua Barat, seperti yang terjadi di Kota Study Semarang, Malang, Dan Kota Studi lainnya serta di tanah air Papua Barat. di mana militer melakukan aksi diskriminasi, intimidasi dan melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan bagi mahasiswa Papua dan rakyat Papua yang berdiami dan berdomisili di lingkungan setempat.

Kronologi selengkapnya Mengenai Kedatangan Intelkan kepolisian di Asrama Papua:

Pada 15 November 2017 sekitar pukul 16:30 WITA, dari salah satu kepolisian menghubungi aktivis Aliansi Mahasiswa Papua  melalui WhatsApp (WA)Nya dan serta melalui Handphone Seluler di telepon,untuk bertemu bersama pada hari besoknya. Tepat  pada tanggal 16 November 2017 pukul 13:00 WITA di tempat Asrama Papua Bali. 

Dengan adanya laporan demikian dari Intelkam kepolisian KAPOLDA BALI. Maka, saat itu membuat kesepakatan  secara Internal antara Mahasiswa Papua untuk bertemu dalam menanggapai apa yang akan Intelkam kepolisian mengungkapkan dan sampaikan dengan agenda yang di infromasikan langsung dari POLDA BALI.

Kemudian Pada tanggal 16 November 2017, datangnya  dua orang anggota Intelkam kepolisian Polda Bali di  Asrama Papua tepat pada pukul 13:58 WITA sesuai perjanjian waktu dan ketentuan tempatnya (Tetapi kedua Intel tersebut telah datang terlebih dahulu sebelum waktu yang di tentukan). kedua polisi (Intel) sudah berada di area parkir Grasi motor dan memasuki ruang tamu asrama Papua salah satu darinya. Sedangkan yang satunya masih tinggal di luar untuk memantau situasi dari luar ruangan asrama Papua (Mengambil photo asrama dan sebagainya). Pada saat itu, Mahasiswa penghuni Asrama Papua dalam keadaan di luar asrama (masih dalam aktivitas Kampus) tetapi yang menerima tamu adalah salah satu  Mahasiswa (Aktivisit) yang tinggal di  Asrama Papua  menerima kedua polisi tersebut, sambil berbincang-bincang dan tanda cawa bersama kedua polisi itu, hingga beberapa mahasiswa Papua terkumpul bersama.

Setelah, beberapa menit kemudian pada pukul 14:07 beberapa Mahasiswa Papua terkumpul di Asrama Papua dan membuka diskusi terbuka tentang apa yang akan di sampaikan oleh kepolisian yang datang. Kemudian dalam waktu yang terbuka, dari salah satu aktivis Aliansi Mahasiswa Papua mempertanyakan apa tujuan bapak datang ke Asrama Papua? dan mengapa Bapak datang dalam jumlah sebanyak dua orang? dan siapa yang mengutus bapak datang ke sini? serta apakah bapak membawa surat izin dari kepolisian? secara umum bahwa kedatangan mereka untuk mempertanyakan persoalan yang di sampaikan di atas itu.

Anggota Intelkam Kepolisian yang bernama Mastra asal dari Bali dan salah satunya asal dari Jawa, pertanyaan di jawab oleh Mastra "Kami datang kemari atas dasar utusan dari atasan KAPAOLDA BALI untuk menanyakan dan meminta tanggapan tentang situasi Tembagapura Timika Papua dan Pergerakan Aliansi mahasiswa Papua di Jakarta kemarin (Temu Perss) serta apakah pergerakan Aliansi Mahasiwa Papua di Bali sama dengan pergerakan yang di Timika." itu tujuan kedatanagan kami untuk menjawab kasus di Tembagapura Timika Papua, Ugkapnya.

Setelah tanggapan demikian, tanggapan Balik dari aktivist Aliansi Mahasiswa Papua bahwa "kami Aliansi Mahasiswa Papua Bali yang mengorganisir seluruh Mahasiswa Papua di Bali menyikapi apa yang terjadi di Tembagapura Timika Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua di jakarta (Temu perss) merupakan presepsi arah  perjuangan yang berbeda, namun tujuannya sama yaitu Penentuan Nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat dan serta kami turut tetap menjaga keamanan di Bali, karena organisasi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali ini dapat terorganisir dan terstruktur dari pusat. maka kami tetap menunggu jawaban dari pusat tentang keputusan apa pun juga. Dan Untuk mengenai  informasi yang sangat nyata  sudah ada di berbagai media Massa terutama pergerakan di Jakarta dan di Tembagapura Timika Papua dalam hal perjuangan pembebasan rakyat papua Barat; dengan itu kami memohon kepada bapak dan jajarannya dapat telusuri secara rincin di media massa yang sedang beredar, serta secara umum juga, kami dari Aliansi mahasiswa Papua Komite Kota Bali mempunyai data yang telah di print out tentang situasi itu". Saat itu, dari salah satu aktivist berikan print out itu kepada pihak kedua anggota intelkam tersebut.

Dan Kemudian tanggapan lagi dari pihak Intelkam" kami berharap bahwa apa yang terjadi di balakang ini terutama di timika Papua dan AMP di Jakarta dapat berjalan secara aman-aman sesuai kehendak yang dimintah dan terutama dari Rakyat Papua serta Aliansi Mahasiswa Papua di jakarta maupun di Bali. Lanjutnya, apa bila memang Papua mau Merdeka itu tanggung jawab negara, Ya...Pasti kalo Papua Merdeka..Merdeka  yang  terpenting adalah Mahasiswa Papua di Bali aman-aman saja dan menjaga keamanan Bali". tegas dari salah satu anggota Intelkam Polda Bali (Mastra).
 
Dan adapun juga tanggapan dari kedua Intelkam bahwa apakah ada masukan dan saran tentang situasi di Bali terutama terhadap mahasiswa Papua? ketika itu, ada beberapa aktivist menjawab "kami merasa ada tekanan dari polisi di Bali di mana, ketika kami mahasiswa Papua melakukan aktivitas ada pun polisi masih tekan kami, terutama tentang lintas perjuangan pembebasan Papua Barat (di tanya-tanya sambil paksas)  atau masih saja polisi menutup ruang aktivitas dan ruang demokrasi, serta masih sangat respresif menjaga-jaga kami dalam aktivitas apa pun dan yang sangat buruknya sekarang militer sudah masuk di kampus. maka mohon perlu pertimbangan penuh sebelum terjadi pengancaman antara kedua pihak,  Pihak kepolisian perlu mengambil tindakan yang tegas dalam menyikapi kode etik kemanusiaan  dan perlu catatan ini di muat di berbagai media, agar tidak ada ancaman apapun di Bali".

Kedatangan mereka sangat mencurigakan, karena kedua pihak memilik krakter yang sangat berbeda untuk di nilai secara terbuka. Apa lagi Intel yang Asal dari luar Bali sangat mencurigakan pada saat dalam proses disksusi bebas, sebab tidak memasuki ruangan tetapi berada di luar ruangan di skusi sambil mengambil gambar terhadap mahasiswa Papua. Tetapi pada saat akhir itu, kami mengambil gambar secara bersama-sama untuk sebagai pembuktian bahwa adanya utusan POLDA BALI melalui dua Anggota Intelkam. dan saat itu, keduanya membawa suarat izin dari POLDA BALI untuk datang ke Asrama Papua untuk bertemu bersama Para Aktivist Aliansi Mahasiswa Papua.

Dengan rapat yang terbuka serta berjalan dengan lancar dan tindak ada simpatisan antara pihak kepolisian.  Namun, pembacaan situasi yang kami mendapatkan tentang kedatangan kedua pihak, belum tentu baik. karena sikap di lapangan dari Pihak kepolisian bisanya sangat berbeda.
ada pun kami memberikan  data tentang kejadian di Tembagapura Timika Papua (8 pernyataan TPN-PB) dan pernyataan sikap Aliansi mahasiswa Papua yang di jakarta (Jumpa Pers bersama FRI-West Papua) serta saran dan masukan yang saling sama mengkritik.

Saran untuk rakyat Papua dan Mahasiswa Papua bahwa kewaspadaan selalu di utamakan dalam hal jaga diri baik, kenali tempat baik, hentikan kerja tambahan yang membuat diri mengancam, selalu membaca situasi dengan baik di mana kamu berada. Sebab musuh rakyat Papua adalah musuh dunia secara lokal, nasional maupun Internasional terutama para militer Indonesia.

Salam Revolusi.

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali.

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya

Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya, kalau tidak kami menuntut dan naik banding secara hukum.

Spanduk yang dibentangkan mahasiswa Papua saat aksi 1 Mei 2015 di Surabaya. Foto: Ist.

Surabaya, AMP In Action -- Hari ini, 1 Mei 2015,  mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya turun jalan menentang penggabungan Papua ke dalam Indonesia. Namun rupanya pihak kepolisian Polrestabes Surabaya justru membuat kisruh aksi demai yang digelar oleh AMP Komite Kota Surabya.

Dari Surabaya kami melaporkan, tiga mahasiswa atas nama Frans Madai, Elias Pekey dan Hendrik Rumaropen, dikabarkan ditangkap kepolisian setempat. Polisi juga sita atribut AMP seperti bendera AMP, Spanduk Referendum, Tali Komando, Poster Bintang Kejora, dan Noken Asli Papua.

Hingga kronologis berita ini ditulis, tiga mahasiswa yang ditangkap oleh Mapoltabes Surabaya telah dibebaskan namun sejumlah atribut aksi yang digunakan waktu itu masih di tahan oleh pihak kepolisian surabaya. 

Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya, kalau tidak kami menuntut dan naik banding secara hukum, tanggapan Secretary General AMP Komite Kota Surabaya Yabingga Togodly.

Yabingga Togodly juga menilai pihak kepolisian surabaya tidak berprofesianl terhadap hukum dan demokrasi di negara ini, justru melanggar atauran yang dibuat oleh mereka sendiri. Ia juga mendesak agar atribut yang ditahan oleh pihak Polretabes Surabaya segera kembalikan, jika belum di kembalikan  sesuai waktu yang ditentukan maka AMP Komite Kota Surabaya akan naikan  banding dan diselesaikan secara hukum, biar masyarakat surabaya dan indonesia pada umumnya tahu bahwa segala TIPU DAYA hukum dan demokrasi indonesi yang selama ini diterapkan di negeri ini adalah BOHONG BELAKA dan tidak sesua undang-undang. Justru yang melanggar adalah dari aparat keamanan (TNI-POLRI) pemerintah indonesia itu sendiri.

Kami akan buktikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia mana yang benar dan mana yang salah "siapa yang benar dan siapa yang salah". Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan membela perjuangan melawan antara TIPU melawan NENAR, dan BENAR melawan TIPU di meja hukum ujarnya Yabingga Togodly saat dikonfirmasih melalui via telephone celuller langsung dari Surabaya kepada admin situs ini.

Tunggu Informasih Lebih Lanjut....SALJU...

PAPUA MERDEKA!

"Referendum sebagai solusi final dalam penyelesaian West Papua. Tidak pernah ada orang Papua berjuang bagi Indonesia, yang ada adalah Papua pernah dan sedang berjuang bagi kemerdekaan negerinya Papua Barat," 

(admin/X1414 Group Online)

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada 1 Mei 2015 di Surabaya

Aksi demonstrasi mahasiswa Papua pada 1 Mei 2015 di Surabaya. Foto: Ist.

"Penyerahan Papua ke Indonesia oleh UNTEA adalah Ilegal dan Melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Hidup Orang Papua"

"...Sejarah tidak pernah menipu dan bahkan akan selalu tertanam dalam tiap sanubari anak-anak Bangsa dari satu generasi menuju generasi berikutnya, di mana saja mereka berada..."
Perlu disadari oleh semua orang di dunia bahwa ada keganjilan besar dalam Sejarah Papua yang berusaha dimanipulasi atau ditutupi kebenaran sejarahnya. Bagi sejarah orang Papua, 1 Mei 1963 adalah kejahatan kemanusiaan jilid kedua dari rentetan kejahatan kemanusiaan yang dilalukan negara Indonesia di Tanah Papua, di mana Jilid Pertama dikenal dengan lahirnya Tiga Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961, yang diikuti dengan pendudukan militer Indonesia di Tanah Papua, yang menumpas rakyat sipil di Tanah Papua (terjadi pelanggaran HAM besar-besaran pada tahap pertama).

Jilid kedua masuk dalam tahapan kepentingan Amerika dan Indonesia, melalui deal Politik yang dibangun John F Kenedy dan Soekarno atas upaya pencaplokan tanah Papua. Proses penyerahan Papua dari UNTEA ke dalam Indonesia, adalah sebuah proses upaya pengkondisian yang dilakukan oleh Indonesia agar mencapai target kemenangan pada Pepera 1969.

Lebih buruk lagi, keberadaan PT. Freeport di Tanah Papua justru lebih dulu sebelum penentuan Pendapat Rakyat digelar, yakni 1967, dan ini tidak melalui sebuah mekanisme formal, sehingga sangat Ilegal. Proses ilegal dan Kejahatan luar biasa atas konspirasi Amerika dan Indonesia sangat menghancurkan peradaban Orang Papua dan melecehkan martabat Papua.

Tanggal 1 Mei 1963 adalah proses penyerahan Papua ke UNTEA tanpa melibatkan orang Papua. Proses serahkan-menyerahkan Papua menjadi Hak dan Kewenangan Amerika dan Indonesia, seakan orang Papua itu bukan manusia yang tidak memiliki hak untuk menentukan nasip mereka dan nasip negeri mereka. Ini kasus kejahatan terbesar yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika karena tidak membuat mekanisme dengar Hak Orang Papua, apakah mau Papua tetap dalam kawasan atau perlindungan UNTEA ataukah Belanda atau mungkin negara lain.

Sehingga, dengan tegas saya boleh menyimpulkan, 1 Mei 1963, yang mana, proses penyerahan Papua dari UNTEA ke Indonesia adalah Ilegal. Dan hal ini, tidak ada yang bisa membantahnya, karena ini kebenaran sejarah. Kebenaran yang mana, proses penyerahan justru dilakukan sepihak oleh Indonesia dan Amerika atas kepentingan kedua negara tanpa melibatkan orang Papua.

Situasi Hari Ini

Hari ini, Negara melalui Aparat Negara membangun opini di seluruh Indonesia, 1963 adalah kembalinya Papua ke Indonesia. Pertanyaan sederhana, kapan Papua menjadi bagian dari Indonesia sebelumnya, kemudian pergi dan kembali lagi, sehingga dibilang kembali?

Papua merupakan sebuah bangsa yang pernah merdeka 1961. Kemerdekaan Papua sesungguhnya sama dengan Indonesia. Yang membedakan Papua dan Indonesia adalah "Kemerdekaan Papua diakui Belanda dengan ketulusan", sementara "Kemerdekaan Indonesia belum diakui seutuhnya kemerdekaannya". Dan bahkan pemberian kemerdekaan Indonesia 1949 oleh Belanda itu pun dengan keterpaksaan atas desakan Amerika.

Jika kita lihat proses pemajangan baliho di Papua seperti baliho yang dipajang di depan Korem 172 Jayapura yang tertuliskan "1 Mei 1963 Tonggak Sejarah Pembebasan Masyarakat Papua dari Kebodohan, Kemiskinan dan Ketertinggalan", ini pernyataan Pembodohan Publik. Ini menunjukan bahwa Korem tidak tahu sejarah Papua sesungguhnya. Orang Papua justru lebih maju jauh dari Indonesia di bawah tahun 1961. Orang Papua punya ratusan Dokter tamatan Belanda. Orang Papua punya Guru tamatan Belanda yang profesional. Orang Papua punya Teknisi dan banyak yang lainnya.

Dan bahkan, saat itu orang Papua punya perusahaan dan tokoh-tokoh. Rumah Sakit Dok 2 di jaman itu, justru menjadi rumah sakit rujukan untuk Asia dan Pasifik. Papua di jaman itu sudah bersaing dengan Orang Eropa. Sayangnya, semua itu hilang dan hancur saat terjadi pendudukan dan penumpasan yang dilakukan oleh Negara melalui aparat Negara.

Bastian Rumaseb, Asisten Dokter Bedah di ruang operasi mulai dekade 1940-an 1950-an menjadi pekerja profesional di jaman Papua menuju Kemerdekaan. Dia kemudian dikejar oleh Aparat Indonesia dan harus mengungsi. Dan kemudian bekerja membantu pekerjaan misionaris dari Gereja Reformasi di salah satu pos Zending yang baru dibuka di pedalaman Merauke (Mappi Atas) saat itu. Ini salah satu contoh kasus, seorang Asisten Dokter Bedah di tahun itu, kemudian harus kehilangan Profesinya. Dan kasus yang sama menimpa semua dokter-dokter Papua, Mantri-mantri Papua, Teknisi-teknisi dan yang lainnya.

Dari sejarah Papua, sesungguhnya menunjukan bahwa yang membawa kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan untuk orang Papua adalah Negara Indonesia. Tidak ada dalam Sejarah Dunia bahwa, masyarakat yang punya kelimpahan kekayaan menjadi Miskin, Bodoh dan Tertinggal, kalau bukan karena Sistem Negara yang membuat masyarakat setempat itu Bodoh, Miskin dan Tertinggal. Apalagi, Papua punya sejarah sebelum Indonesia masuk, bahwa, Papua lebih maju jauh dari Indonesia dan Papua di bawah tahun 1960 pernah bersaing dengan Eropa, dan jauh lebih maju dari Asia dan Pasifik.

Keganjalan Hari Ini

Hari ini, 1 Mei 1963, hari dimana semua orang di dunia bisa menanyakan proses Penyerahan Papua oleh UNTEA ke Indonesia, yang mengakibatkan banyak terjadi kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Proses tanya menanya adalah proses demokrasi yang semestinya dihormati siapapun, sekalipun itu Negara. Sayangnya, justru hari ini, orang Papua dilarang aksi di tanah leluhur mereka, Tanah Papua.

Bahkan, tadi subuh, 01.30, ada penangkapan di Merauke kepada anggota PRD dan KNPB. Dari situasi penangkapan dan pelarangan aksi pada 1 Mei 1963 di Tanah Papua, sesungguhnya menegaskan bahwa "1 Mei 1963 ada masalah". Apa masalahnya? Tentu masalahnya adalah konspiratif yang dimainkan oleh Amerika dan Indonesia. Dan proses itu adalah Proses Ilegal.

Situasi saat ini menunjukan bahwa, semakin represif di Papua, semakin menimpulkan jutaan pertannyaan tentang Papua. Dunia saat ini bukan dunia kumpulan orang-orang tidak mengerti yang bisa tertipu oleh semua skenario pelarangan ataupun penutupan semua akses sekalipun itu akses informasi. Dunia sekarang adalah dunia teknologi yang bisa membuat manusia di dunia memahami semua masalah di dunia. 1 Mei 1963 pun, tentu sudah menjadi pengetahuan publik sekalipun Negara melalui Aparat Negaranya memutar balik jutaan kata dengan kampanyenya, namun semua itu hanya akan menunjukan kebodohannya pada publik.

Sejarah mengajarkan pada kita untuk mengetahui kebenaran peristiwa di masa silam. Sejarah juga mengantarkan kita pada pemahaman yang objektif dan akurat kebenarannya. Kiranya kebenaran sejarah Papua menjadi kekuatan proteksi bagi orang Papua yang dalam populasi penduduknya mulai mengalami penurunan yang signifikan.

Kiranya tulisan ini bisa membantu kita sekalian untuk lebih peka melihat kebenaran di Tanah Papua dengan akal budi dan marifat yang tinggi. Tuhan memberkati.

Marthen Goo adalah Aktivis Kemanusiaan Papua

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Tolak Aneksasi West Papua di Surabaya, 3 Anggota AMP Ditangkap!

AMP Surabaya –  Hari ini 1 Mei 2015, puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya turun jalan menentang aneksasi West Papua kedalam NKRI. Mahasiswa membentangkan gambar-gambar bendera Bintang Fajar dan berbuntut penangkapan terhadap tiga aktivis bernama Frans Madai, Elias Pekey dan Hendrik Rumaropen.

Dalam tuntutannnya, Mahasiswa menuntut Indonesia segera memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua sebagai solusi demokratis. Mereka menutut referendum sebagai solusi final dalam penyelesaian West Papua. “Tidak pernah ada orang Papua berjuang bagi Indonesia, yang ada adalah Papua pernah dan sedang berjuang bagi kemerdekaan negerinya Papua Barat” kata Waren Magal selaku koordinator aksi.

Masa bergerak dari Hotel Shahid Surabaya menuju Grahadi sambil meneriakan yel-yel Papua Merdeka. Aksi ini dijaga ketat oleh Polisi Indonesia. Sesampainya di Grahadi, masa Mahasiswa Papua bergantian orasi dan membacakan sikap bersama.

Pada akhir aksi, Polisi Indonesia dan intelijen yang menggunakan pakaian preman menangkap tiga Mahasiswa dan membawa mobil pick up (mobil komando). Sampai saat ini ketiga aktivis AMP masih ditahan di Mapoltabes Surabaya.

   
About these AMP

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

All About Us : AMP (aliansi Mahasiswa Papua)

Welcome to this visit website! Ini adalah yang sedang ramai dibicarakan secara langsung oleh orang orang yang berada di Internet (Online). Termasuk juga aktifitas yang sering dilakukan, dan ini selalu berubah setiap saat. Klik di kata manapun untuk melihat yang paling sering di tulis dibawah masing masing pengait katanya (tags) atau kategorinya. Ini Adalah Layanan Catan Harian Kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya Jawa Timur.

Welcome!, Wa, Wa, Wa!, Salam Jumpa!

This is the official site of Organisasi Papua Merdeka (OPM – Free Papua Organisation), the political wing for a free and independent West Papua as a state and people.

This is Papua Press Agency, Free West Papua Documents and Information Centre

All communities of beings in West Papua welcome you to this site. This site is particularly presented to you by the Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece), managed collectively by the Collective Editorial Boards, directly from Papua Jungles.

Please follow links on the left Sidebar and read the documents and information available here. Some documents and information are integrated into this CMS but others are linked to external URL.

We do recognise that our English is not that perfect as you expect, but we do hope that what we present here will give you some pictures of:

1. Why Papuans are demanding independence from Indonesia? or What are the reasons for the demand for independence?
2. Is it possible to finally tame the Papuans and accept the ‘win-win solution’ offered by Indonesia within the Special Autonomy Package?
3. Is this cause politically, democratically, morally and legally justifiable?;
4. Will a Free and Independent West Papua be just the same as a Free and Independent Indonesia? Or what are the benefits for all commmunities of beings: in global perspectives, particularly environmentally, socio-culturally and for peace in the South Pacific?

PS:

1. If you have any questions and/ or suggestions, and particularly if you want to help us manage some of our blogs and websites, please do contact us at <koteka@papuapost.com>, <koteka@melanesianews.org>, or <koteka@melanesiapost.com>
2. This site was firstly launched on 11 November 1999 in Oxford, the United Kingdom, as an agency of Papua Press as the first project of the Alliance of Papuan Students (Aliansi Mahasiswa Papua – AMP). It was originally designed to broadcast live the historic event of Papua National Congress II 2000 (26 May – 4 June 2000) in Port Numbay, the capital of West Papua.
3. We do aware that there are several websites hosting various news and information similar to the ones you are browsing here. However, the main difference here is that the documents and information on this site are presented by Papuans ourselves, according to what we understand about our movement and campaigns.
4. This site is mainly managed in English, however, most of the documents, particularly books are available in Malay version. The purpose of this site is to educate the international community on the cause and cases of West Papua Independence movement, therefore we emphasise the use of English. Some particular sections like Manuals are written in Malay as it is intended for Papuans.

Alternatively, you can also visit our documens to view our older version of documents here

We invite you to look at the profile of a Free and Independent West Papua at the Wet Papua State section. Thank you.

---

Main Links

1. Leaders of West Papuan Independence Movement
2. Heroes of West Papuan Independence Movement
3. The Read and White Command Militia
   VIPs contacts
   Conflicts in West Papua

---

Latest News Upates

Related articles

• Wewak PNG turns out in numbers to support West Papua
• Papua independence leader’s extensive freedom tour
• West Papuan flag raising in Sydney
• BREAKING NEWS: Papuan leader Yeimo among Indonesian flag waving day arrests
• Trained by a baron and backed by Bambi, now West Papua ‘freedom fighter’ faces jail
• Photos: West Papua Flag Raising at NZ Parliament
• Release All West Papuan Political Prisoners
• Soldier of misfortune: ‘Colonel’ faces jail
• Is West Papua being split up to marginalise the Papuan people?
• Growing international solidarity for West Papua freedom

POL PP SURABAYA MELARANG NGAMEN DARI ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) SURABAYA !

          Foto Ilustrasi Satpol PP Surabaya Jawa Timur

Surabaya- AMP, POL PP surabaya dengan tegas melarang ngamen dari organ Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) surabaya dengan alasan yang tidak jelas.

Surat izin ngamen sebelum dua hari kami telah ajukan ke Polwiltabes dan mereka menyetujui untuk kami ngamen di titik yang kami tentukan. Namun, pada hari H-nya kami diusir dan melarang kami untuk ngamen pada hari itu. Pada hal, surat yang kami ajukan telah di terima. Kami mahasiswa tidak mengerti mengenai hal ini, karena tindakan yang mereka yang buat sangat mendadak serta mendesak dan membubarkan kami begitu saja. Serta menyuruh kami untuk selanjutnya tidak mengadakan atau membuat kegiatan Ngamen dari Organ AMP ini.

Tidak ada jalan lain yang harus di tempu untuk mendapatkan uang kolonial, saat-saat di tanah kolonial ini. Hanya untuk mendapatkan uang kolonial untuk membuat acara kecil-kecil seperti diskusi dan lain-lain. Solusi lain yang kami gunakan untuk mendatangkan uang hanya melalui ngamen di jalan-jalan Raya di tanah Kolonial. Poleiltabes surabaya mengijinkan hanya organ IPMAPA, serta organ sosial lainnya. Ketidaklogisan yang di lakukan oleh negara kolonial ini sangat tidak demokratis kepada mahasiswa papua.

Beberapa tahun lalu, kami tidak dibatasi dan melarang untuk ngamen. Namun, dari tahun 2015 Polwiltabes Surabaya melarang mahasiswa Papua untuk ngamen dari organ AMP. Menurut Stefanus Pigai, tindakan yang mereka lakukan ini tidak sesuai standar ketentuan yang kami lakukan. Hanya saja, semua dibalik ini ada aktor-aktor yang memanipulasi keadilan menjadi munafik. Hanya untuk memperlambat kinerja kami. Dan kepada wali kota surabaya untuk tanggapi hal ini, karena di atas kesepakatan yang ada hanya kami dibubarkan dengan alasan yang tidak logis.

Ungkap Pigai, tindakan yang dilakukan oleh mereka ini tidak menghambat semangat untuk selalu bersuara akan keadilan di negeri kami West Papua dan kami selalu berada di garis pembela kebenaran. Karena, pekerjaan yang paling “ MULIA” adalah memperjuangkan demi “Kebenaran” atas tindakan kekerasan oleh “Kolonialisme, Imperealisme dan Militerisme”. “Mesak Pekei”

Source: KLIK DISINI

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jawa Timur di Kota Pahlawan Surabaya

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

SURABAYA (WIN): Kurang lebih 300 demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), memadati halaman depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (2/12/13). Dalam aksi yang digelar itu, para demonstran ini menuntut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agar memberikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat.

Mesak Pekei, Juru Bicara AMP komite Kota Surabaya mengatakan, bahwa deklarasi Papua yang ke 52 sudah disahkan pada 1 desember 2013 kemarin, di kota Port Numbay, Jayapura. Dalam kesempatan itu masyarakat papua ini memohon untuk di akuinya kembali rakyat Papua, dengan menentukan nasib sendiri.

"Berdasarkan deklarasi Negara Papua Barat sejak 1 Desember 1961, kami sudah merdeka, lalu kemerdekaan itu kemudian diambil kembali oleh NKRI, oleh karena itu kami ingin menuntut kembali kemerdekaan kami kepada NKRI," kata  Mesak Pekei di tengah-tengah aksi AMP di jalan Gubernur Suryo Surabaya,  Senin (2/12/13).

Mesak Pekei menegaskan Negara Indonesia telah berhasil menggagalkan berdirinya Negara Papua dan memaksakan rakyat Papua untuk bergabung dengan NKRI. Dikatakan, perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah negara Papua tidak akan pernah surut. 

Berbagai pergantian rezim penguasa di Indonesia, mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga rezim SBY-Boediono tidak mampu meredam gejolak perlawanan rakyat Papua. "Kami tetap akan berjuang dari generasi ke generasi hingga akhir, karena kami ingin menentukan nasib kami sendiri," tegas Juru Bicara AMP Komite Surabaya.

Dijelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi rakyat Papua saat ini bukanlah persoalan kesejahterahan dan kesenjangan sosial maupun persoalan ketidak-setaraan ekonomi, melainkan soal identitas rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang tidak dapat diselesaikan dengan berbagai kebijakan NKRI di Tanah Papua.

"Inilah yang menjadi persoalan terbesar kami, sehingga kami menuntut Rezim SBY-Boediono untuk segera memberikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib kami sendiri sebagai solusi demokratis bagi kami selaku rakyat Papua Barat," tukasnya.(win8/12)

 ______________________________________________________

  Aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jawa Timur

Pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar peringatan Deklarasi Negara Papua Barat 1 Desember 1961 di depan Grahadi Surabaya, Jatim, Senin (2/12). Mereka menuntut diberikannya kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jawa Timur Deklarasi Negara Papua Barat 1 Desember 1961 di depan Grahadi Surabaya

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

1 of 2 photos

2 of 2 photos

Pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar peringatan Deklarasi Negara Papua Barat 1 Desember 1961 di depan Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/12). Mereka menuntut diberikannya kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Doc.AMP-GP3PB

SAMPAI KAPANPUN KAMI AKAN TERUS BERJUANG SAMPAI PAPUA MERDEKA !!!

AMP-GP3PB: Segera Cabut Status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua

“Segera Cabut Status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua”

Oleh : Solidaritas Untuk Papua

AMP

Rezim Fasis Boneka Susilo Bambang Yudhoyono antek Imperialis Amerika pada awal masa jabatannya pada periode pertama pernah menyampaikan akan menyelesaikan masalah Papua secara “mendasar, menyeluruh, dan bermartabat”. Niat SBY itu, terasa kian menjauh setelah periode ke-dua SBY menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, jika kita menyimak apa yang kini terjadi di Papua, khususnya mengenai pemberlakuan Status Dearah Operasi Militer (DOM) atau Kebijakan Bumi Hangus di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua, yang dibuat melalui kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Pangdam XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan Mei 2010. Dalam kesepakatan antara Pemda Puncak Jaya, Pangdan XVII/Trikora dan Polda Papua meminta agar semua warga massa rakyat setempat dan pemimpin gereja, termasuk perempuan, pemuda, anak-anak, pemimpin tradisional dan kepala desa segera keluar dari wilayah Distrik Tingginambut paling lambat antara 27 – 28 Juni 2010. Hal ini membuktikan semakin fasis-nya rezim dan menunjukan watak klas penguasa hari ini yang anti-Rakyat dan selalu bersembunyi di balik slogan Demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tanggal terakhir bagi pengosongan wilayah Distrik Tingginambut adalah 28 Juni 2010, karena setelah tanggal tersebut Kabupaten Puncak Jaya akan menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) di mana alat reaksioner negara (TNI dan Polr) akan melakukan operasi sapu bersih/sweeping di desa-desa, hutan dan bahkan gua. Pengumuman yang dikeluarkan ini sangat keras yang dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri) menyatakan bahwa setelah 28 Juni 2010, setiap orang yang masih berada di daerah tersebut akan tewas dalam sebuah “Kebijakan Bumi Hangus”. Alat reaksioner negara (TNI dan Polri) akan mengambil tindakan brutal. Mereka tidak akan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan akan membunuh tanpa pandang bulu. Sebagai bukti dari fakta ini, bahkan sebelum operasi ini dimulai, dua bulan sebelumnya, tepatnya pada hari Rabu 17 Maret 2010, Pdt. Kindeman Gire ditembak mati oleh TNI dari kesatuan 756 di Distrik Ilu. Kindeman adalah seorang Gembala Sidang Gereja GIDI Toragi Distrik Tingginambut. Korban atas nama Pdt. Kindeman Gire ditembak dengan senjata 2 kali, sejak tanggal ditembak itulah sampai hari ini belum ditemukan jasat korban. Kecurigaan besar keluarga korban adalah kemungkinan TNI memultilasi (memotong-motong) tubuh korban kemudian dimasukan kedalam karung lalu membuangnya di Sungai Tinggin atau di Sungai Yamo bahkan mungkin di sungai Guragi ataukah mungkin mereka kuburkan. Selain itu Gereja GIDI di Yogorini, Pilia, Yarmukum telah dibakar habis oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri). Gereja GIDI di Yarmukum adalah sebuah gereja yang baru dibangun dengan kapasitas 500 tempat duduk, yang belum resmi dibuka.

Pada tanggal yang sama yaitu 17 Maret 2010 malam, TNI terus beroperasi dari arah Desa Kalome menuju di ibu kota Distrik Tingginambut, di daerah tersebut terdapat sebuah rumah Honai (rumah adat Papua) yang mana berada sekelompok massa rakyat yang sedang tertidur lalu mereka dikepung oleh anggota TNI yang sama setelah menembak mati Pdt. Kindeman Gire pada jam 5 sore hari kemarinya dan pada pagi jam 05.00 subuh hari, Kamis Tanggal 18 Maret 2010 TNI mengepung sejumlah warga yang ada dalam satu honai itu berjumlah 13 orang. Tidak ada satupun yang lolos semuanya tertangkap lalu penyiksaan dilakukan oleh TNI. Penyiksaan yang dialami ke 13 korban sangat berat dan bahkan lebih buruk dan banyak dari mereka tinggal menungguh waktu untuk mati karena hantaman bokong senjata dan tusukan pisau sangkur. Ke 13 nama korban tersebut adalah Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn sedang sakit parah), Tiraik Morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), dan Kotoran Tabuni (42 Thn). Sampai hari ini kondisi mereka sangat memprihatinkan. Serta hingga hari ini sulit mendapatkan gambar karena memang kondisi kontrol alat reaksioner negara (TNI maupun Polri) terhadap segala akses informasi yang masuk dan keluar dari Kabupaten Puncak Jaya.

Selanjutnya pembantaian terhadap warga sipil tidak berdosa terus berlanjut, tepatnya pukul 16.00 hingga 21.00 pada hari Senin tanggal 23 Maret 2010, TNI dari Kesatuan Yonif 753 yang bertugas di Pos Puncak Senyum Distrik Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya melakukan operasi sapu bersih terhadap warga massa rakyat yang bermukim disekitar Desa Wondenggobak. Akibat tembakan membabi buta ini, mengakibatkan Enditi Tabuni seorang anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia tertembak hingga mati dan tembakan membabi buta itu mengenai seorang ibu rumah tangga yang sedang tidur hingga peluru bersarang di lututnya, mengakibatkan korban harus di larikan ke rumah sakit umum Jayapura karena kesulitan melakukan operasi di rumah sakit umum Mulia, Puncak Jaya. Kemungkinan korban akan sembuh, kalau tidak kakinya harus diamputasi dan kemungkinan terburuk korban akan meninggal dunia. Itulah wajah, karakter dan model alat reaksioner negara (TNI dan Polri) yang bermental pengecut sehingga perempaun pun ditembak atau dibantai secara tidak manusiawi.

Hingga saat ini belum terdata secara pasti berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol akses informasi yang dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri). Dan pengungsian ratusan hingga ribuan massa rakyat Papua dari Distrik Tinginambut tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya – Wamena dan diperkirakan pengungsian lain akan menyusul. Selain itu pengungsian dari Distrik Tinginambut tersebut juga telah masuk di beberapa daerah seperti : Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan beberapa Kabupaten di Pegunungan Papua. Selain itu tenda-tenda pengungsian yang telah memasuki Kecamatan Wunineri Kabupaten Tolikara dilarang didirikan tanpa alasan yang jelas oleh Militer. Alat reaksioner negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, bahkan kendali pemerintahan sepenuhnya dikuasai oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah warga massa Rakyat, Gereja, penembakan ternak, penelanjangan terhadap perempuan dan intimidasi terhadap massa rakyat Papua terus berlanjut.

Dengan banyaknya korban jiwa dan material yang terus berjatuhan dan tindakan kekerasan yang terus dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI/Polri) terhadap warga sipil tidak berdosa hingga hari ini di Puncak Jaya, Papua, maka kami dari Solidaritas Untuk Papua (SUP) menuntut dan mendesak rezim fasis SBY-Budiono untuk segera :

1. Cabut status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Tingginambut, Puncak Jaya-Papua paling lambat tanggal 26 Juni 2010

2. KOMNAS HAM segera menyelidiki kasus Kekerasan Militer di Tingginambut, Puncak Jaya-Papua

3. Hentikan dan Tarik Pengiriman Militer Organik dan Non-Organik ke Puncak Jaya dan seluruh Papua

4. Hentikan Intimidasi dan Kekerasan Militer di Puncak Jaya dan seluruh Papua

Demikian statement solidaritas ini kami buat, jika tuntutan kami tidak segera di penuhi oleh rezim hari ini, maka kami akan mengalang solidaritas yang seluas-luasnya untuk mendesak pencabutan status Dearah Operasi Militer (DOM) atau ‘Kebijakan Bumi Hangus” di Distrik Tingginambut, Puncak Jaya – Papua.

Malang, 17 Agustus 2014

Koordinator Umum

Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

About these ads