Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

5 West Papuans shot dead in Indonesian military rampage

Five West Papuan people were shot dead and 12 others injured when Indonesian troops and police fired into a crowd of civilians in the highlands region of Paniai on Monday.

Local sources quoted by newspaper Suara Papua say the crowd had gathered in Karel Gobay Square in Paniai to protest against a group of Indonesian soldiers, who they say had beaten a 12-year-old boy the previous night.

A group of boys aged 12 and 13 stopped a military vehicle on Sunday night to complain that it was being driven without headlights.

Newspaper editor Victor Mambor, from Tabloid Jubi, also quoting local sources, said the boys were living in a small house they had built by the side of the road — a common feature of Christmas celebrations across Papua.

After the boys had stopped them, the driver and passenger of the military vehicle returned to their base in the village of Madi, and then returned to where the boys were, bringing with them a group of fellow soldiers in trucks. The soldiers then beat at least one of the boys, the local sources said.
Mr Mambor said that, on Monday morning, a crowd gathered to protest, and attacked a military vehicle, at which point the police and military fired into the crowd, killing five.

http://www.kobogaunews.com/2014/12/foto-peluruh-panas-militer-indonesia.html
http://suarawiyaimana.blogspot.co.uk/2014/12/ketika-korban-dibariskan-di-lapangan.html

Report from the Age, in Australia.

http://www.theage.com.au/world/indonesian-military-and-police-fire-into-crowd-of-west-papuan-civilians-killing-5-20141208-122wf0.html

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

West Papuans unite under a new umbrella group

Port Vila, Vanuatu

In a historic gathering of West Papuan leaders in Vanuatu, different factions of the independence movement have united to form a new body called the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

This new organisation unites the three main organisations who have long struggled for independence in their own way. By coming together to present a united front, this allows us to re-submit a fresh application for membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG) as well as countering Indonesian claims that the West Papuan groups are divided. The negotiations and kastom ceremonies attended by leaders of all the major groups and observed by the chiefs, churches and the government of Vanuatu demonstrates that now we West Papuans are united in one group and one struggle.
The key groups who have united include the Federal Republic of West Papua (NRFPB); National Coalition for Liberation (WPNCL) and National Parliament of West Papua (NPWP). An external secretariat consisting of five elected members from the various groups will now co-ordinate the ULMWP activities. Octovianus Mote has been elected as General Secretary of the ULMWP while Benny Wenda is the spokesperson and the other three elected members are Rex Rumakiek, Leone Tangahma and Jacob Rumbiak.

General Secretary Mote said at the close of the unification meeting “I am honoured to be elected and very happy we are now all united. The ULMWP is now the only recognised co-ordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia.”

The ULMWP wishes to express its profound gratitude to the government of Vanuatu, the Malvatuamuri Council of Chiefs, the Vanuatu Christian Council of Churches and the Pacific Council of Churches who have facilitated the week-long meeting of delegates, who have come from inside West Papua and around the world, to unite after 52 years of struggle.
Papua Merdeka!

For more information please contact spokesman Benny Wenda on office@bennywenda.org

LAPORAN PENDEK JENDELA KAMPANYE DAN DIPLOMASI PERJUANGAN BANGSA MELANESIA PAPUA BARAT DI AMERIKA SERIKAT, TAHUN 2011 – 2014.

Oleh Herman Wainggai, Perwakilan NFRPB PBB

Tuhan Adalah Gembala Kami, patut dinaikan pujian dan syukur oleh karena Kasih-Nya Tuhan yang memberkati perjuangan kita semua secara khusus dalam penulisan laporan ini bisa saya siapkan secara sederhana sebagai informasi bersama. Maka perkenankanlah saya atas nama Departemen Hubungan Luar Negeri Otorita Nasional Papua Barat (Deparlu ONPB/WPNA USA) sekarang yang dikenal sebagai salah satu lembaga ketatanegaraan disebut Departemen Hubungan Luar Negeri Negara Federal Republik Papua Barat Perwakilan Perserikatan Bangsa- Bangsa (Deparlu NFRPB PBB) yang berbasis di USA, melaporkan beberapa hal yang mana isinkan saya memberi judul” Laporan Pendek Jendela Kampanye dan Diplomasi Perjuangan Bangsa Melanesia - Papua Barat di Amerika Serikat sejak tahun 2011 – 2014”, beserta sub judul, “Perjuangan kerja-kerja strategis dari apa yang telah dikerjakan, dan kerja-kerja perjuangan apa yang akan diperjuangkan.

Sebagaimana yang mungkin telah diketahui oleh kita semua melalui sharing online via FaceBook/

Twitter saya secara umum, maupun melalui catatan tertutup dari laporan pendek Jendela Diplomasi NFRPB sekarang ini yang mana disiapkan dan dishare terbatas bagi yang menerimanya entah bagi yang membacanya berada di dalam tanah air itu sendiri atau di Exile serta masyarakat internasional pada umumnya.

I. Kondisi umum perjuangan kampanye Papua Barat di negara Amerika Serikat (USA) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Negara Amerika Serikat yang mendeklarasikan hari kemerdekaannya pada 4 Juli 1776 dan diakui pada 3 September 1783. Tahun 2014, data statistik kepadatan penduduk di seluruh dunia menyebutkan bahwa sejak dari berdirinya negara Amerika Serikat hingga hari ini telah memiliki jumlah penduduk ratusan juta lebih besar bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk negara Indonesia.

Sehubungan dengan perjuangan panjang rakyat Papua Barat hari ini, tentu pula kita semua sepakat bersama-sama bahwa peran administrasi pemerintah Washington DC sangatlah penting sehingga konflik panjang diantara kekuasaan kolonialisme politik Indonesia dan kerinduan perjuangan pembebasan rakyat Papua Barat untuk berpemerintahan sendiri (Self Determination) hendaknya menjadi perhatian pemerintah USA dan sekiranya dapat ditinjau kembali status politik Papua Barat didalam mekanisme PBB. Demikianpun target lobbying yang mendesak dimana kita semua ingin capai dalam harapan dan doa rakyat Papua Barat termasuk bersama teman-teman advokasi di US, kami sebutkan perjuangan lebih kurang 50 tahun Papua Barat berjuang selama ini membutuhkan resolusi atau Washington Solution yang pro Demokrasi, Keadilan dan Pembebasan bagi rakyat bangsa Melanesia Papua Barat di hari ini dan waktu terdesak mendatang.

Bagaimanapun, hingga dalam penulisan laporan pendek ini, patut diakui bahwa perjuangan Papua Barat hari ini sedang terus diperjuangkan meskipun dapat dirasakan pemberitaan media massa US baik itu disebut media online, cetak, tv maupun radio untuk mengcover perjuangan Papua Barat di benua besar ini sangatlah minim sekali atau sama sekali tidak ada. Dengan kata lain, apabila berita perjuangan tentang Papua Barat minimalnya bisa terkover, maka itu akan menjadi proses pembelajaran konsumsi publik bagi penduduk Amerika Serikat pada umumnya. Realitasnya, berita Media kecil presentasenya atau sama sekali tidak termuat mengcover berita-berita tentang Papua Barat apabila dibandingkan dengan perjuangan kampanye berbagai media di benua Australia dan wilayah Pacific khususnya. Hal inipun disebabkan oleh beberapa alasan yang diamati disini dan saya menilai bahwa hal tersebut tidak dijelaskan di dalam penulisan lembaran laporan ini. Bagaimanapun, sebagai orang Papua Barat yang berjuang kita tetap memiliki rasa optimis yang tinggi dan terus bekerja keras untuk mendapatkan simpati dan memohon dukungan pemerintah US administrasinya President Barack Obama di Washington, DC demi dan berpihak pada perjuangan bangsa rakyat Papua Barat yang berjuang ditanah air dan kelanjutan advokasi termasuk lobbying internasional ke kota New York dimana organisasi internasional PBB ini berlokasi.

Photo di halaman pintu masuk markas besar gedung PBB kota New York, September 2014

Bersambung.....

God bless America, God bless West Papua

 LAPORAN PENDEK JENDELA KAMPANYE DAN DIPLOMASI PERJUANGAN BANGSA MELANESIA PAPUA BARAT DI AMERIKA SERIKAT, TAHUN 2011 – 2014.

Peringati HUT Proklamasi Papua Barat, AMP Kota Bogor Turun Jalan

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

 Peringati HUT Proklamasi Papua Barat, AMP Kota Bogor Turun Jalan

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bogor demo perngat HUT Proklamasi Papua Barat (Foto: Dok AMP)

PAPUAN, Jayapura ---Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bogor, Selasa (1/7/2014) siang tadi, melakukan aksi demonstrasi damai peringati hari lahirnya proklamasi kemerdekaan Papua Barat, 1 Julli 1971 silam.

"Kami menuntut Indonesia, Amerika, Belanda dan PBB untuk mengakui kedaulatan negara Papua Barat yang pernah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 di Holandia, dan diproklamasikan pada tanggal 1 Juli 1971  yang dikumandangkan oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem di Desa Waris, Victoria Papua Barat,”

Koordinator aksi, Yosias Iyai menjelaskan, pukul 09.00 WIB massa berkumpul di depan pintu III Kebun Raya Bogor untuk long march menuju Tugu Kujang yang terletak di jantung Kota Bogor.

Dalam seruan aksi, kata Yosias, telah disepakati bentuk aksi berupa long march. Mengambil rute dan titik aksi akan keliling kebun raya Bogor dan tugu kujang, dengan tema aksi hak menentukan nasib sendiri solusi demokratis bagi Rakyat Papua Barat.

“Saya mewakili kawan-kawan seperjuangan AMP Komite Kota Bogor menegaskan segera berikan kebebasan dan hak menentukan nasip sendiri sebagai solusi bagi demokratis bagi masalah status politik Papua Barat.”

“Segera menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi dari semua perusahaan yang ada di tanah Papua, terutama PT. Freeport Indonesia dan segera menarik militer Indonesia dari bumi Papua,” tegas Yosias.

Adolphina Tekege, mewakili perempuan Papua menegaskan, “Kami perempuan Papua tidak merasa diri kami rendah, tetapi kami terlibat dalam perjuangan Bangsa Papua ini karena kami tahu bahwa demi tanah Papua kaum perempuan dibunuh, diperkosa dengan seenaknya.”

“Kita juga tahu bahwa setiap generasi anak Bangsa Papua yang lahir dari kandungan mama-mama Papua sudah mengetahui bahwa NKRI harus dilawan, dan perjuangan bangsa Papua harus diperjuangkan hingga titik darah penghabisan,” tegas mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bogor ini.

Ketua AMP Komite Kota Bogor, Samuel Nawipa menuturukan, bertepatan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat ke-43, AMP tetap pada posisi, bahwa NKRI adalah musuh abadi dan akan terus dilawan.

“Kami tetap akan melawan, menuntut NKRI, Amerika, Belanda dan PBB untuk segera mengembalikan kedaulatan bangsa Papua Barat yang telah dicapolok.”

“Kehadiran NKRI di tanah Papua adalah Ilegal. Manipulasi sejarah Bangsa Papua barat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 oleh Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB adalah ilegal,” tegas Samuel.

Usai puas berorasi sekitar tiga jam, koordinator aksi kemudia membacakan pernyataan sikap. Aksi ditutup dengan doa oleh seorang  mahasiswa, kemudian massa membubarkan diri dengan tenang.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jawa Timur Deklarasi Negara Papua Barat 1 Desember 1961 di depan Grahadi Surabaya

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

1 of 2 photos

2 of 2 photos

Pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar peringatan Deklarasi Negara Papua Barat 1 Desember 1961 di depan Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/12). Mereka menuntut diberikannya kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Doc.AMP-GP3PB

SAMPAI KAPANPUN KAMI AKAN TERUS BERJUANG SAMPAI PAPUA MERDEKA !!!

1 December, AWPA Wrote an open letter to the Minister of Foreign Affairs Australia

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

1 December, AWPA Wrote an open letter to the Minister of Foreign Affairs Australia

AWPA-News Australia

An open letter from the Australia West Papua Association to Australian Foreign Minister Julie Bishop, asking her to call upon the Indonesian government to allow West Papuans to celebrate their national day on 1st December without any crackdown.

"Dear Foreign Minister,

I am writing to you concerning the issue of West Papua and the planned celebrations of West Papuan National Day or National flag day which is on the 1st December.

Fifty three years ago on the 1st of December in 1961, in the then Dutch colony of West New Guinea, the West Papuan flag, called the Morning Star was flown for the first time officially beside the Dutch Tricolor. The Dutch were finally about to give the West Papuan people their freedom. However it is one of the great tragedies that at their moment of freedom it was cruelly crushed and West Papua was basically handed over to Indonesia in 1963.

Every year the West Papuan people celebrate the 1st of December risking jail terms for raising their banned national flag. Filep Karma is serving a 15-year jail term because he was at a rally where the flag was raised on 1st December in 2004. Amnesty International recognizes him as a prisoner of conscience.

We are concerned that at the planned rallies to take place this year the security forces will again crackdown on peaceful demonstrators. The West Papua National Committee (KNPB) has called on the West Papuan people to celebrate their national day.

It was reported that the Police Chief has said that they will deal firmly with anybody raising the Morning Star flag and anybody doing so could be charged under the article on treason.

On Wednesday 19 November the security forces broke up peaceful rallies that had been called to celebrate the 6th anniversary of the KNPB. One demonstrator was shot in the leg and a total of 22 activists, 10 from Nabire and 12 from Dogiyai were arrested.

The Indonesian President Joko Widodo is reported to be keen to improve the situation in West Papua and will visit West Papua in December to spend Christmas with the Papuan people. The West Papuan people are hoping he will make significant policies in relation to West Papua including allowing the West Papuan flag to fly freely as it did under former President Abdurrahman Wahid. The importance of the 1st December can be seen by the fact that the Vanuatu Government has declared the 1st December this year as a National Holiday in Vanuatu in support of the West Papuan people.

We urge you to use your good offices with the Indonesian Government asking that the Indonesian Government allow all peaceful rallies to take place on the 1st December without interference by the security forces so as to avoid the bloodshed and arrests that occurred on the 19 November and at other peaceful throughout the past year.

We urge you to also ask the Indonesian President to release Filep Karma and all West Papuan political prisoners.

Yours sincerely

Joe Collins

AWPA (Sydney)"