Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Dukung Referendum

Aliansi Mahasiswa dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Papua di Jawa dukung referendum

Mahasiswa Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan rakyat Indonesia dari beberapa organisasi yang bergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) menggelar demonstrasi di Salatiga - (Jubi/ Ist ). 

 

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi -  Mahasiswa Papua di Kota Salatiga, Jawa Tengah, yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)  dan rakyat Indonesia yang bergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) menggelar demonstrasi. Mereka menuntut referendum sebagai solusi demokratis bagi persoalan ekonomi-politik di Papua.

"Hak politik bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri dihancurkan melalui Trikora 19 Desember 1961,” kata Janua Adi, anggota AMP komite kota Semarang, saat menggelar aksi di depan Universitas Kristen Satya Wiyata (UKSW) di Kota Salatiga, Rabu (15/11/2017).

Ia menjelaskan pemerintah menggunakan militer memaksa rakyat Papua dengan intimidasi dan kekerasan yang menimbulkan kematian.  “Bahwa 1.026 orang Papua dalam dewan musyawarah Pepera 1969 harus memilih bergabung dengan Indonesia dengan ancaman kematian,"  kata Janua, menambahkan.
Dalam orasi  politiknya mahasiswa Papua mengutuk penggadaian hak menentukan sendiri bangsa Papua demi kepentingan mengeruk kekayaan alam Papua.

Bernardo Boma, anggota AMP lainnya menyatakan motif ekonomi  dan kepentingan asing melalui kolonialisme dan perampokan kekayaan alam Papua. Kondisi itu juga menimbulkan rentetan pelanggaran HAM dan persoalan sosial lain.

"Freeport Indonesia adalah akar persoalan. Dia hadir sebelum bangsa Papua menentukan pilihannya, dua  tahun sebelum Pepera 1969,” kata Bernanrdo.
Sejak itu pelanggaran HAM dan pembunuhan masif dibuat untuk menutup aspirasi bangsa Papua yang ingin merdeka. Ia menuding sejarah pplitik Papua telah dimanipulasi dan menimbulkan sejarah.
"Solusi demokratik bagi bangsa Papua hanyalah menentukan nasib sendiri. Dengan begitu, maka bangsa Papua akan punya kesempatan untuk mementukan pilihan pplitik secara bebas,” katanya. (*)

Reporter :Hengky Yeimo

yeimohengky@gmail.com

Editor : Edi Faisol

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya

Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya, kalau tidak kami menuntut dan naik banding secara hukum.

Spanduk yang dibentangkan mahasiswa Papua saat aksi 1 Mei 2015 di Surabaya. Foto: Ist.

Surabaya, AMP In Action -- Hari ini, 1 Mei 2015,  mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya turun jalan menentang penggabungan Papua ke dalam Indonesia. Namun rupanya pihak kepolisian Polrestabes Surabaya justru membuat kisruh aksi demai yang digelar oleh AMP Komite Kota Surabya.

Dari Surabaya kami melaporkan, tiga mahasiswa atas nama Frans Madai, Elias Pekey dan Hendrik Rumaropen, dikabarkan ditangkap kepolisian setempat. Polisi juga sita atribut AMP seperti bendera AMP, Spanduk Referendum, Tali Komando, Poster Bintang Kejora, dan Noken Asli Papua.

Hingga kronologis berita ini ditulis, tiga mahasiswa yang ditangkap oleh Mapoltabes Surabaya telah dibebaskan namun sejumlah atribut aksi yang digunakan waktu itu masih di tahan oleh pihak kepolisian surabaya. 

Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya, kalau tidak kami menuntut dan naik banding secara hukum, tanggapan Secretary General AMP Komite Kota Surabaya Yabingga Togodly.

Yabingga Togodly juga menilai pihak kepolisian surabaya tidak berprofesianl terhadap hukum dan demokrasi di negara ini, justru melanggar atauran yang dibuat oleh mereka sendiri. Ia juga mendesak agar atribut yang ditahan oleh pihak Polretabes Surabaya segera kembalikan, jika belum di kembalikan  sesuai waktu yang ditentukan maka AMP Komite Kota Surabaya akan naikan  banding dan diselesaikan secara hukum, biar masyarakat surabaya dan indonesia pada umumnya tahu bahwa segala TIPU DAYA hukum dan demokrasi indonesi yang selama ini diterapkan di negeri ini adalah BOHONG BELAKA dan tidak sesua undang-undang. Justru yang melanggar adalah dari aparat keamanan (TNI-POLRI) pemerintah indonesia itu sendiri.

Kami akan buktikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia mana yang benar dan mana yang salah "siapa yang benar dan siapa yang salah". Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan membela perjuangan melawan antara TIPU melawan NENAR, dan BENAR melawan TIPU di meja hukum ujarnya Yabingga Togodly saat dikonfirmasih melalui via telephone celuller langsung dari Surabaya kepada admin situs ini.

Tunggu Informasih Lebih Lanjut....SALJU...

PAPUA MERDEKA!

"Referendum sebagai solusi final dalam penyelesaian West Papua. Tidak pernah ada orang Papua berjuang bagi Indonesia, yang ada adalah Papua pernah dan sedang berjuang bagi kemerdekaan negerinya Papua Barat," 

(admin/X1414 Group Online)

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Protes Perpanjangan Kontrak PT.Freeport

Aliansi Mahasiswa Papua Protes Perpanjangan Kontrak Freeport

Senin, 02 Februari 2015 12:00:55
Reporter : Hanum Oktavia

---

Malang - Perpanjangan kontrak PT Freeport oleh Pemerintahan Jokowi menuai protes dari Aliansi Mahasiswa Papua di Malang. Bahkan mereka menggelar aksi demo di depan Balaikota Malang, Senin (2/2/2015).

Menurut Yustus Yekusamon, juru bicara aksi, pihaknya kecewa dengan sikap pemerintah yang memperpanjang kontrak dengan PT Freeport. Pasalnyan Freeport dinilai sebagai dalang kejahatan di Papua. "Sejak awal berdiri PT Freeport selalu berulah dengan menciptakan chaos," tuturnya di sela aksi.

Untuk itu, para mahasiswa menuntut agar pemerintah menutup usaha PT Freeport di tanah Papua. Apalagi, sejak PT Freeport berdiri, masyarakat Papua belum pernah mendapatkan kontribusi positif. "Belum ada kontribusi positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua," tegasnya.

Yustus menambahkan, PT Freeport juga ditengarai telah melakukan intimidasi terhadap rakyat Papua dengan menggunakan senjata militer. "Kami meminta militer Indonesia ditarik baik yang organik maupun non organik. Jangan sampai tanah Papua dieksploitasi," tandas Yustus. [num/kun]

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

	Loop
	Start playing when buffered ( Only Notify ) -
	% Smart Buffer
	Estimated Time: Will start buffering when initialized.
Donate to SmartVideo! Global Preferences

	Loop
	Start playing when buffered ( Only Notify ) -
	% Smart Buffer
	Estimated Time:
Donate to SmartVideo! Global Preferences

Tolak Aneksasi West Papua di Surabaya, 3 Anggota AMP Ditangkap!

AMP Surabaya –  Hari ini 1 Mei 2015, puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya turun jalan menentang aneksasi West Papua kedalam NKRI. Mahasiswa membentangkan gambar-gambar bendera Bintang Fajar dan berbuntut penangkapan terhadap tiga aktivis bernama Frans Madai, Elias Pekey dan Hendrik Rumaropen.

Dalam tuntutannnya, Mahasiswa menuntut Indonesia segera memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua sebagai solusi demokratis. Mereka menutut referendum sebagai solusi final dalam penyelesaian West Papua. “Tidak pernah ada orang Papua berjuang bagi Indonesia, yang ada adalah Papua pernah dan sedang berjuang bagi kemerdekaan negerinya Papua Barat” kata Waren Magal selaku koordinator aksi.

Masa bergerak dari Hotel Shahid Surabaya menuju Grahadi sambil meneriakan yel-yel Papua Merdeka. Aksi ini dijaga ketat oleh Polisi Indonesia. Sesampainya di Grahadi, masa Mahasiswa Papua bergantian orasi dan membacakan sikap bersama.

Pada akhir aksi, Polisi Indonesia dan intelijen yang menggunakan pakaian preman menangkap tiga Mahasiswa dan membawa mobil pick up (mobil komando). Sampai saat ini ketiga aktivis AMP masih ditahan di Mapoltabes Surabaya.

   
About these AMP

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Penyitaan Atribut Aksi AMP Kota Solo Oleh Kepolisian RI

Kronologis Penyitaan Atribut Aksi AMP Kota Solo Oleh Kepolisian RI

Anggota Polisi Yang Datangi Mahasiswa
Papua Di Solo

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Amp Kota Solo (KK-AMP) Solo di intimindasi oleh aparat kepolisian, langsung datang di tempat tinggal asrama wim pilamo Surakarta. Sementara masa aksi sedang kumpul jam 08.30 di titik kumpul, tiba-tiba intel 4 org langsung dating di titik kumpul pukul 09.16 di depan rumah lalu dua org masuk sampai dlm rumah. Pukul 09.20 masa aksi berangkat dr titik kumpul ke tempat aksi Jln Slamet Riady depan patung Jend.Slamet Riady( Geladak Bundaran Solo. Dgn jumlah Masa 26 orang dan kendaraan yg digunakaan 1 angkot mobil dan 7 motor.

Setelah kendaraan berangkat 50 meter dari titik kumpul, angkot yang dimuat masa dihadang oleh para intel dan polisi, masa dipaksa kembali oleh pihak polisi dan intel ke tempat titik kumpul. Pukul 09.21 Kepalah Resor Kota Surakarta Bagian Intelkam, MUHAMMAD FAHRUDIN,SH,.MH Bersama 5 orang intel dating kembali ke titik kumpul dan terjadi adu mulut antara masa aksi dan intel-intel yang datang.

Yang dipersoalkan oleh kepala intel dan angotanya, Spanduk dan Bendera serta logo AMP yang sedang dibawah oleh masa aksi tersebut dilarang, maka terjadi adu mulut /negosiasi antara jubir masa dgn intel cukup lama dari pukul 09,17 hingga 10. 23. Akhirnya baku rebut antara intel, polisi dan masa aksi. Namun, spanduk dua dan bendera serta logo AMP diambil oleh pihak intel dan polisi tetapi, bendera dan logo AMP direbut kembali oleh masa aksi.

Dengan satu alasan yang dibuat oleh kepala INTEL : MUHAMMAD FAHRUDIN,SH,.MH dan intel lainnya yaitu dlm spanduk ada lambing Negara West Papua dan Logo AMP, maka waktunya termakan dalam adu mulut di titik kumpul, ternyata suda ada ( SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN ) dari INTELKAM kepada AMP.

Karena mengigat waktu masa aksi membuat kesepakatan kepada pihak intel bahwa: kami tdk akan berorasi hanya berwawancara dengan pihak media yg sedang tunggu di sasaran aksi. Begitu disita spanduk oleh pihal kepolisian, masa aksi langsung naik mobil angkot dan motor menuju ke tempat aksi tanpa bawa spanduk dan poster pelangaran ham yang disediakan oleh masa aksi.
Pukul 10. 25 masa aksi berangkat dr titik kumpul hingga tiba di tempat aksi pukul 11.05 dan pukul 11.10 masa aksi mulai pasang tali komando lalu menuju ke tempat aksi untuk menyampaikan aspirasi kemerdekaan West Papua dan perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 kesepakatan Internasional Yang Ilegal Antara Belanda dan Indonesia.

Sementara masa berorasi, polisi juga mengatur lalulintas dengan mengunakan pengerak suara untuk menutupi suara orasi masa aksi AMP, agar tidak terdengar suara AMP kepada warga Surakarta sampai aksi selesai 12.00, keamanan lalu lintas juga berhenti jam yg sama. Dan masa aksi kembali pulang dr titik aksi ke titik kumpul asrama wim pilamo Surakarta.

====================================
Sumber:http://ampjogja.blogspot.com/

Demo Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang Raya di depan Kantor Freeport Indonesia

Demo mahasiswa Papua di depan Kantor Freeport Indonesia. ©2015 Doc.AMP/ampmalangraya.tk

AMP Malang Raya - Massa aksi anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang menggelar aksi long march dari Stadion Gajayana menuju Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (19/12).

AMP Komite Kota Malang Raya menyebut aksinya memperingati hari perampasan hak bangsa Papua oleh Indonesia. Dalam orasinya mereka menuntut Presiden Jokowi agar memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Selain itu juga meminta Presiden agar menarik anggota TNI dan Polri dari Papua.

"Kami menolak kedatangan Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 27 Desember 2014 ke Papua,"dalam aksi hari ini, Jumat (19/12).

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang  mempertanyakan rencana kunjungan Jokowi ke Papua. Aksi penembakan yang terjadi di Papua belakangan sangat menyakitkan mereka. Aparat militer harus bertanggung jawab.

"Jokowi sudah memberi kami bingkisan Natal 8 orang tewas dan 13 orang kritis, mereka semua anak-anak SMA. Jokowi mau merayakan Natal di sana? Kami tegas menolak,"

Kekerasan di tanah papua, tidak hanya kali ini terjadi, tapi sekian kali bahkan tidak terhitung. Seperti Operasi Mandala pada 1962 dan lain sebagainya, tanpa ada penyelesaian hukum.

"Dekade 1980-1990 sekian pembunuhan terjadi. Ada tokoh nasionalis Papua, Arnold Clemens yang dibunuh 26 April 1984, kemudian Thomas Wanggai pada Maret 1996," tandasnya.

Selama 53 tahun sejumlah aksi pembunuhan masih terus terjadi. Semua tidak pernah dilakukan pengusutan sampai tuntas. Kendati demo berbau separatis, polisi hanya mengamankan aksi. Beberapa kalimat tuntutan referendum pun dibiarkan. Hingga demo diakhiri sekitar pukul 12.00 WIB.

Aksi Damai AMP Memperingati 53 Tahun HUT West Papua di Bundaran HI, Jakarta Pusat, 2014

53 Tahun HUT West Papua  01 Desember 1961-2014 di Bundaran HI Jakarta Pusat Oleh AMP Se-Jawa dan Bali

Mahasiswa Papua Demo Peringati Hari Nasional Papua Barat

AMPNews - Masa Aksi dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Se-Jawa dan Bali saat menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Ulang Tahun Papua Barat (01 Desember 1961-2014) di Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/12/2014). Dalam aksi kali ini kami menolak pengiriman militer TNI/POLRI dan segala bentuk peraturan UU NKRI di Papua. Foto: Doc.AMP/KK Malang

AMP In Action : Kami Dihadang Polisi Tanpa Alasan Yang Jelas

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

Kami Dihadang Polisi Tanpa Alasan Yang Jelas

 

Massa Aksi AMP yang Dikurung oleh Polisi ( Telius Yikwa/Doc.AMP)

Jakarta,  -Aksi damai kami dalam rangka memperingati 53 tahun West Papua dihadang polisi tanpa alasan yang jelas.

Aksi kami yang dipusatkan satu titik dan itu di Jakarta sehingga kami dari semua komite kota kumpul di Jakarta untuk mengelar aksi damai memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua Barat yang ke-53 tahun.

Kami mengelar aksi sekitar pukul 9.00 waktu Jakarta, sebelum mamulai, sesampainya di titik kumpul ternyata ratusan gabungan polisi dengan brimob sedang bersiaga di tempat yang hendak kami mulai aksi.

Setelah kami atur barisan dan hendak berjalan ke istana negara kami di hadang. alasan yang mereka(polisi red) sampaikan adalah massa aksi mengenakan kaos berlambang bendera Bintang Kerjora jadi tidak bisa jalan. LBH kami, kaka Ego bernegosiasi dengan pihak polisi tetapi polisi tetap bersikeras dan akhirnya menyepakati bahwa massa harus melepaskan kaos berlambang Bintang Kejora lalu diijinkan untuk melanjutkan aksi long march ke istana negara.

Usai kesepakatan, seluruh massa aksi entah itu pria mau pun wanita melapas baju. setelah kami melepaskan  baju dan hendak melanjutkan aksi kami, pihak polisi tetap memblockade dan hadang aksi damai kami. kami pun binggung apa alasan aparat penegak hukum ini memblockade aksi damai kami? semetara aski lain seperti Ormas Jakarta dan dua lainnya diberi kebebasan untuk berdemonstrasi sedang kami yang sudah turuti kemauan pihak polisi, tetap saja dihadang.

Sebenarnya apa alasan polisi untuk memblockade aksi damai kami? semua kemauan polisi kami sudah turuti semua. apa lagi yang diinginkan polisi dari kami?

UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah menjamin kami, UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjamin kami; Peraturan Kapolri No 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraab Tugas Kepolisian telah menjamin kami untuk menggelar aksi demonstrasi.

Penghadangan dan blockade polisi terhadap aksi damai kami  tidak punyak alasan Hukum.

Berikut beberapa foto camera Nokia yang diambil di tempat aksi.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Demo Peringati Hari Nasional Papua Barat Yang Ke-53 Tahun di Pusat Ibu Kota Jakarta

HUT West Papua  01 Desember 1961-2014 di Bundaran HI Jakarta Pusat Oleh AMP Se-Jawa dan Bali

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Demo Peringati Hari Nasional Papua Barat Yang Ke-53 Tahun di Pusat Ibu Kota Jakarta

AMPNews - Masa Aksi dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Se-Jawa dan Bali saat menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Ulang Tahun Papua Barat (01 Desember 1961-2014) di Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/12/2014). Dalam aksi kali ini kami menolak pengiriman militer TNI/POLRI dan segala bentuk peraturan UU NKRI di Papua. Foto: Doc.AMP/KK Malang