AMP Komite Kota Malang Raya menyebut aksinya memperingati hari perampasan hak bangsa Papua oleh Indonesia. Dalam orasinya mereka menuntut Presiden Jokowi agar memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Selain itu juga meminta Presiden agar menarik anggota TNI dan Polri dari Papua.
"Kami menolak kedatangan Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 27 Desember 2014 ke Papua,"dalam aksi hari ini, Jumat (19/12).
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang mempertanyakan rencana kunjungan Jokowi ke Papua. Aksi penembakan yang terjadi di Papua belakangan sangat menyakitkan mereka. Aparat militer harus bertanggung jawab.
"Jokowi sudah memberi kami bingkisan Natal 8 orang tewas dan 13 orang kritis, mereka semua anak-anak SMA. Jokowi mau merayakan Natal di sana? Kami tegas menolak,"
Kekerasan di tanah papua, tidak hanya kali ini terjadi, tapi sekian kali bahkan tidak terhitung. Seperti Operasi Mandala pada 1962 dan lain sebagainya, tanpa ada penyelesaian hukum.
"Dekade 1980-1990 sekian pembunuhan terjadi. Ada tokoh nasionalis Papua, Arnold Clemens yang dibunuh 26 April 1984, kemudian Thomas Wanggai pada Maret 1996," tandasnya.
Selama 53 tahun sejumlah aksi pembunuhan masih terus terjadi. Semua tidak pernah dilakukan pengusutan sampai tuntas. Kendati demo berbau separatis, polisi hanya mengamankan aksi. Beberapa kalimat tuntutan referendum pun dibiarkan. Hingga demo diakhiri sekitar pukul 12.00 WIB.