Papua Merdeka Bukan Tidak Berdasar- Petinggi Negara dan Uud Negara Ini Turut Mendukung Kemerdekaan Papua

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Dengan demikian jelas bahwa Papua memiliki hak prerogatif untuk merdeka di atas tanahnya sendiri.

Persoalan ini bukan hal baru di Indonesia. Banyak petinggi  di negara ini beranggapan. Kedaulatan lebih tingggi dari pada hak asasi manusia dan konstitusi negaranya sendiri. Sehingga jangan heran korban pelanggaran Ham berat selalu saja  berjatuhan di negeri ini. Terlebih khusus di Papua.

"Jika Pemerintah Indonesia tidak menghormati kontrak karya yang dibuat pada era Presiden Soeharto, maka tak akan ada investor yang mau datang ke Indonesia," kata Henry Kissinger waktu itu

Tapi ancaman mantan Menlu AS ini tidak digubris oleh Gus Dur. Ia tetap meminta instansi terkait untuk mengevaluasi kembali kontrak kerja PT Freeport, dengan satu pesan: "Jangan Gadaikan Masa Depan Papua ! (muslimoderat.com)

Saat itu Wiranto masih menjabat Menko Polkam dan melapor ke Pak Presiden Gus Dur terkait pengibaran bendera OPM, Bintang Kejora.

"Bapak Presiden, kami laporkan di Papua ada pengibaran bendera Bintang Kejora," ujar Mubarok menirukan Wiranto saat melapor.

Mendengar laporan tersebut, kemudian GusDur bertanya, "Apa masih ada bendera Merah Putihnya?" tanya Gus Dur .

"Ada hanya satu, tinggi," ujar Wiranto sigap.

Mendengar jawaban itu, Gus Dur kemudian menjawab, "Ya sudah, anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul," ujar Gus Dur santai.

"Tapi Bapak Presiden, ini sangat berbahaya," sergah Wiranto .

Gus Dur pun marah dan segera mendamprat Wiranto , "Pikiran Bapak yang harus berubah, apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul! Sepak bola saja banyak benderanya!" ucap Gus Dur. (Mereka.com)

"Bintang kejora bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri," kata Gus Dur kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (6/7). (Merdeka.com)

Jika dicermati  perkataan beliau dari  dua kutipan di atas. Terkandung makna filosofis yang sangat mendalam. Satu hal yang seharusnya negara ini belajar  dari Gusdur. "Bukan tidak mungkin, beberapa tahun lagi sikab dan cara pandang negara ini terhadap orang Papua yang akan melepaskan Papua dari negara ini"

“Apakah kita masih harus mempertahankan Papua? Bagaimana kalau dilepaskan saja? Rumit!”

“Saya dulu jg berpikir, Papua harus dipertahankan dg harga apapun. Tp saya merasa pikiran saya itu kok naif,” sambung Ulil.
Mengapa Papua sebaiknya dimerdekakan, Ulil beralasan: “Biaya mempertahankan Papua mahal sekali. Sudah begitu, apapun yg diperbuat pemerintah pusat, akan dianggap salah terus. Capek!” (Forum Kompas)

Jakarta sama sekali tidak tertarik dengan orang Papua tetapi Jakarta hanya tertarik dengan Wilayah Irian Barat. Jika inginkan Kemerdekaan, maka sebaiknya minta kepada Allah agar diberikan tempat di salah sebuah Pulau di Samudera Pasifik, atau menyurati orang-orang Amerika untuk mencarikan tempat di bulan’’ (Ali Murtopo, Komandan OPSUS)

 

Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi

Poin utama dari isi artikel ini adalah anda harus mengetahui  tuntutan  rakyat Papua untuk  merdeka bukan hanya keinginan Orang Papua. UUD di negera ini dan para petingginya pun turut mendukung tuntutan tersebut. 

Negara ini harus tahu. Saat ini rakyat Papua sedang berada diposisi Indonesia yang juga pernah berjuang untuk merdeka dari penjahaan Belanda.  Dengan demikian pelabelan yang lahir dari negara ini untuk orang Papua, juga  merupakan regenerasi dari pelabelan Belanda terhadap orang Indonesia. Bagaimana tidak. Jika, hukum di negara ini pun diadopsi dari negara kincir angin ?

Setelah Anda membaca Artikel Ini. Apa tanggapan Anda?

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

OPM ada atas dasar; Harga Diri, Hak, Budaya, Latar belakang sejarah, Realitas sekarang, dan Dampak kedepannya. BUKAN merupakan Gerakan Separatis. Melainkan, jiwa kemanusiaan.

OPM ada atas dasar; Harga Diri, Hak, Budaya, Latar belakang sejarah, Realitas sekarang, dan Dampak kedepannya. BUKAN merupakan Gerakan Separatis. Melainkan, jiwa kemanusiaan.

Operasi Trikora konflik selama 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta.

Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua Barat ke Indonesia.

Saat Operasi Trikora berjalan, di saat itu lah ada perlawanan. Dan sampai saat ini masih ada sikap Perlawanan dari rakyat Papua Barat secara umum. Stigma yang dibangun oleh rezim Republik Indonesia adalah OPM itu Separatis. Apakah betul? TIDAK. 

Sikap Perlawanan inilah yang dikatakan Separatis.

Mengapa Masih Ada Sikap Perlawanan?

Indonesia dan Papua Barat sama-sama merupakan bagian penjajahan Belanda dan Jepang, kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang perkembangan sejarah. Analisanya adalah sebagai berikut: 

Pertama; Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun.

Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, di mana, sebagai contoh, seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbai.

Dari dalam tingkat pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.

Kedua; Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. 

Misalnya, gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu.

Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.

Ketiga; Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan lamanya penjajahan Belanda di Papua Barat.

Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898-1962). 

Keempat; Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang sampai Merauke«.

Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI dan lain-lainnya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam Indonesia (lihat Karkara lampiran I, pokok Hindia Belanda oleh Ottis Simopiaref). 

Kelima; Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian. (Lihat lampiran II pada Karkara oleh Ottis Simopiaref). 

Keenam; Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«, »Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«. Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea).

NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.

Ketujuh; Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region).

Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.

Kedelapan; Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia (P.J. Drooglever, 2005). 

Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional.

Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri. (Silahkan lihat lebih lanjut pokok tentang Pepera dalam Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Kesembilan; Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society).

Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society).

Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami (alm.) dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Permenas Awom (alm.), Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua Barat.

Kesepuluh; Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak.

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI ADALAH SOLUSI DEMOKRASI BANGSA PAPUA BARAT MELALUI MEKANISME "REFERENDUM"

Publisher By Media dan Propaganda AMP KK Malang - Surabaya

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Tentara Revolusi West Papua Menyambut Gembira atas Keputusan MSG

"HORMAT & SALUT"

Kepada seluruh pemimpin negara-negara Melanesia yang telah mengambil langkah-langkah konkrit seagai tanggapan dan tindak-lanjut dari laparan West Papua Natinal Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menadi anggota MSG mewakili bangsa Papua.

Persoalan kita orang Melanesia saa ini ialah pendudukan NKRI di Tanah Papua. Untuk itu para pemimpin negara-negara Melanesia telah mengambil langkah berani dan bersejarah dalam menanggapi isu West Papua secara resmi di forum MSG. Para pemimpin negara-negara Melanesia telah mengambil langkah berani mengagendakan dan membicarakan, selanjutnya menindak-lanjuti keputusan MSG untuk datang ke Tanah Papua dan melihat langsung kondisi dan realitas kehidupan orang Melanesia di atas tanah leluhurnya, di mana di bagian Timur orang Papua hidup bebas, merdeka dan damai, sementara di bagian barat pulau dan bangsa yang sama hidup dalam pendudukan, penjajahan, intimidasi dan teror dan nasib jaminan keselamatan hidup yang tidak pasti.

Kalian telah saksikan dan ambil kesimpulan sendiri mengapa semua Menteri Luar Negeri Melanesia diterbangkan ke Tanah Papua pada malam-malam hari dan tiba pagi-pagi buta, diperlakukan selayaknya penjahat perang atau teroris. Kalian paham mengapa orang Papua asli dan masyarakat di pasar atau jalanan pun kalian sulit temui. Itu orang-orang kalian sendiri, tetapi kalian dilarang untuk saling sapa dan tegur. Kalian tinggalkan pulau New Guinea ratusn-ribu tahun lalu dan baru pertama-kali mendapatkan kesempatan datang lihat tanah-leluhur kalian sendiri, tetapi diperlakukan seperti orang pencuri, diangkut seperti penjahat, dijaga seperti kami yang pencuri dan meraka yang tuan rumah di sini.

Tetapi itu semua kalian telan mentah-mentah. Kami tahu, walaupun kalian dongkol dan jiwa kalian berteriak merontak, kalian bertahan, menahan emosi dan air mata. Itu pasti dan jelas.

Kami salut, kami bangga, kalian politisi yang dapat kami andalkan untuk memainkan peran di wilayah kami dalam menyelesaikan berbagai persoalan di kawasan ini.

Komunike yang kalian keluarkan sama-sekali tidak menunjukkan suasana hati, suara bathin kalian yang sesungguhnya, akan tetapi kami maklum dan akui semuanya bernuansa dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara kalian, kami orang Melanesia yang ada di baigan barat Pulau New Guinea ini.

Walaupun kami telah lama berdoa dan mengharapkan langkah drastis diambil oleh para pemimpin Melanesia sekalian, tetapi terbukti sekarang bahwa hal itu secara real-politik merupakan harapan muluk-muluk yang tidak sesuai kondisi lapangan hati dan batin para pempimpin sekalian.

Telah tepat dikatakan oleh Perdana Menteri PNG menjelang kunjungan para Menlu Melanesia ke Tanah Papua dan setelah bertemu dengan Presiden kolonial Indoensia di Jakarta, bahwa politik Melanesia sekarang ini haruslah diawali dengan "politics of engagement". Dan politik itu kami dari rimbaraya New Guinea mendukung sepenuhnya, walaupun kami sendiri tidak terlibat dalam "engagement" dimaksud.

Organisasi sayap politik perjuangan Papua Medeka, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan terlibat langsung memonitor dan menindak-lanjuti keputusan-keputusan yang telah diambil, sebagai "Keputusan orang Melanesia menyikapi pendudukan Melayu-nesia di atas Tanah Papua" Dalam semboyan "Melanesian-hood" dan Melanesian Solidarity, kami memandang keputusan para pemimpin negara-negara Melanesia yang sudah merdeka ialah keputusan kami juga, karena kani sebagai satu ras dan satu umat manusia di dunia ini mengalami pengalaman penjajahan dan penderitaan yang sama bersama kami di Tanah Papua.

Penjajahan yang terjadi atas Tanah dan Bangsa Papua ialah penajajah oleh orang Melayu terhadap orang Melanesia, bukan sebatas orang Papua saja. Ini wujud kolonialisme yang nyata dan harus dihapuskan dari peta politik Bumi. Untuk itu langkah-langkah yang telah disepakati lewat Komunike bersama yang telah dikeluarkan menyangkut West Papua kami sambut gembira dengan dengan ucapan terimakasih kepada Tuhan Pencipta dan Pelindung Kami, Yesus Kristus sebagai Panglima Tertinggi Revolusi Melanesia yang dipimpin General TRWP Mathias Wenda di Markas Pusat Pertanahan Tentara Revolusi West Papua.

Kami menyampaikan Selamat dan Sukses kepada Teman-Teman kami dari Kanaky, di mana sebagian besar kemenangan telah diraih  dan kini tinggal tunggu tanggal jajak pendapat untuk menentukan nasib sendiri. Teman-teman kalian di Tanah Papua bagian Barat juga sedang berjuang dengan segala kekurangan dan kelemahan. Kami tetap berjuang mengikuti ketukan palu dengan dirigen paduan suara yang kini dipimpin Papua New Gunea, saudara sekandung, seibu-sebapak, sepulau, setanah, setanah air kami. Kami percaya sejelek apapun saudara, engkau tetap saudara, kami tetap saudara, dan ke-Papua-an itu tidak akan punah dari planet Bumi hanya karena penjajahan NKRI, hanya karena pendudukan kekuasaan imperialis asing. Kami percaya kekuatan itu pula akan membebaskan kita semua orang Papua di pulau New Guinea dan orang Melanesia sekaligus dari pengaruh imperialisme dan kolonialisme.

Pada saat kekuatan imperialisme dan kolonialisme keluar dari Tanah Papua, maka pada waktu itulah "Melanesia" yang sebenarnya akan nampak, Melanesia yang utuh akan kelihatan, Melanesia yang sejati akan bersuara di pentas politik regional dan global. Sebelum itu, mari kita bekerja keras mengusir penjajahan NKRI dari tanah air dan tanah leluhur kita.

Dalam nama nenek-moyang dan leluhur bangsa Papua ras Melanesia, atas nama para pahlawan perjaungan Papua Merdeka yang telah gugur di medan pertemuran dan perjuangan, atas nama orang tua dan anak-anak, lelaki dan perempuan Papua, atas nama tumbuhan dan hewan, benda alam di atas udara, tanah dan air, sekaligus anak-cucu yang akan lahir dair Sorong sampai Samarai, dari Dili Timor Leste sampai Nadi, Fiji, yaitu atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tokor Revolusionar semesta alam sepanjang masa.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

Pada tanggal: 28 Juni 2018

===================================

Seretary-General,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP

Source:papuapost.com

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Mahasiswa Papua Harus Mengakhiri Sejarah Penderitaan Ini

Mahasiswa Papua Harus Mengakhiri Sejarah Penderitaan Ini, Bukan Memperjuangkan Sejarah Kolonial NKRI (Indonesia Merdeka).

Mencari...... Mengejar.... Dan menuntut ilmu dari ujung timur ke ujung barat Menyebrangi lautan dan samudra Melintasi daratan dan pegunugan Meninggalkan negeri tercinta dan sanak saudara.... Hanya demi mengejar impian Impian bukan kenyataan Kenyataan bukan lagi harapan Berjuang demi mencapai impian Tidak semudah apa yang di bayangkan demi meraih impian itu butuh tenaga, pikiran, waktu dan moril langkah demi-langkah tahap-demi tahap Rasa pahit.... Rasa sedih.... Rasa duka..... Tangisan dan air mata selalu menghiasi jiwa ku Namun ku sadari bahwa hidup adalah perjuangan. 

Tidak semudah yang ku bayangkan Rasa pahit, sedih, duka, tangisan air mata bukanlah menjadi penghalang bagi diriku untuk melangkah Namun… Ku tetap maju langkah demi langkah, Tahap demi tahap hingga impian ku terwujud mejadi kenyataan Karena hidup ku di negeri orang jauh dari keluarga dan sanak saudara tiada seorang pun yang menemani,dan menghibur ku Doalah yang menjadi senjata dan musiklah yang menjadi penghibur dalam perjuangan ku .

Salam juang kepada kawan-kawan seperjuangan revolusioner sejati yang telah berjuang dan telah gugur mendahului kami, yang sedang berjuan dan akan berjuang (Next Generation) untuk tetap teguh setia dalam setiap langkah perjuangan bersama " KEBENARAN SEJARAH SANG BINTANG KEJORA" untuk tetap berteriak, aktif menulis menari-nari dengan pena dan katakan pada dunia bahwa :

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI ADALAH SOLUSI DEMOKRATIS BAGI BANGSA PAPUA MELALUI MEKANISME R  E  F  E  R  E  N  D  U  M.

                       ::::::: Saalam Pembasan dan Salam Revolusi::::::::

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Mahasiswa dan Rakyat Papua STOP Menjadi Agen Kolonial NKRI

"HIMBAUAN KEPADA SELURUH MAHASISWA MAUPUN RAKYAT PAPUA YANG BERADA DI LUAR PAPUA "

Spanduk Sosialisasi UP4B Di Bakar.

Saat Tim Sosialisasi UP4B Mau Melakukan Sosialisasi di Jakarta Beberapa Waktu Lalu Tentu kita semua telah dan sudah mengetahui bagaimana Pemerintah Indonessia dengan menggunakan kaki tangan mereka yang ada di Papua maupun Jakarta berupaya menggunakan berbagai macam cara dan upaya guna meloloskan agenda mereka yang kita kenal dengan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat ( UP4B ), namun semua upaya yang mereka lakukan dengan mensosialisasikan agenda mereka itu selalu mendapat perlawanan dan penolakan dari seluruh Rakyat Papua di seluruh tanah Papua.


Perlawanan dan Penolakan Rakyat Papua terhadap UP4B ini sendiri terlihat dengan sering dilakukannya Aksi Penolakan dan Pembubaran Sosialisasi UP4B yang dilakukan oleh kaki tangan Pemerintah Indonesia yang ada di Papua Maupun Jakarta, namun pemerintah Indonesia tidak memperdulikan aksi - aksi Penolakan yang dilakukan oleh Rakyat Papua, Pemerintah Indonesia justru menggunakan kaki tangan mereka yang berada di biokrasi pemerintahan untuk menjalankan Program UP4B tersrbut.

Selain memanfaatkan kaki tangan mereka yang ada di birokrasi pemerintahan di Papua, Pemerintah Indonesia melalui tim UP4B yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia ini mulai mecari jalan lain untuk meloloskan agenda mereka dengan melakukan Sosialisasi UP4B di tingkatan Mahasiswa - Mahasiswi Papua yang berada di luar Papua ( Sulawesi, Jawa dan Bali ), upaya sosialisasi UP4B di Tingkatan Mahasiswa Papua yan berada di Luar Papua ini sudah beberapa kali dilakukan di beberapa kota studi namun mendapat Penolakan dan Pembubaran Oleh Mahasiswa Papua.

Dan dari hasil pmbacaan yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui tim yang mereka bentuk akan terus melakukan upaya sosialisasi UP4B ini di kalangan Mahasiswa - Mahasiswi Papua yang berada di luar Papua dengan memanfaat beberapa Mahasiswa Papua yang " Menamakan diri mereka sebagai Senioritas Mahasiswa Papua " dari beberapa informasi yang telah kami dapatkan bahwa orang - orang ini telah menerima sejumlah Dana yang Besar dari Pemerintah Indonesia untuk meloloskan agenda sosialisasi UP4B tersebut, dengan sejumlah Dana yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia ini maka segalah macam cara akan mereka lakukan untuk meloloskan agenda tersebut di kalangan Mahasiswa - Mahasiswi Papua yang berada di Luar Papua. Hal ini dilakukan karena upaya sosialisasi yang mereka lakukan di Papua telah mendapat Penolakan dari seluruh rakyat Papua.

Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh Mahasiswa - Mahasiswi Papua yang berada di Luar Papua agar jangan sekali - kali menghadiri atau mengikuti segalah Seminar ataupun Diskusi - Diskusi Publik yang berkaitan dengan UP4B ataupun dengan masalah Pembangunan, Karena jika ada Mahasiswa - Mahasiswi Papua yang mengikuti kegiatan ini maka mereka ( Pemerintah Indonesia ) akan menyatakan / mengklaim bahwa Mahasiswa Papua telah menerima UP4B untuk dijalankan di Papua, sebab satu - satunya jalan yang tersisa untuk meloloskan agenda mereka ini untuk dijalankan di Papua adalah dengan memanfaatkan Mahasiswa Papua yang berada di luar Papua.

" Jika Kamu Tidak Ingin Di Sebut Sebagai Seorang Penghianat dan Penjilat, Maka Janganlah Sekali - Kali Kamu Mengikuti Ataupun Menghadiri Segalah Macam Seminar / Diskusi - Diskusi Publik Yang Berkaitan Dengan UP4B dan Masalah Pembangunan Di Papua "

" BAGI KAWAN - KAWAN YANG SUDAH MENDAPATKAN / MENGETAHUI INFORMASI INI SEGERA BERITAHUKAN KEPADA KAWAN - KAWAN YANG BELUM MENGETAHUI HAL INI "

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Kasus orang Papua atau pejuang Merdeka, atau tokoh Papua menyerahkan diri kepada NKRI ialah keputusan individu, pilihan oknum masing-masing orang Papua, tidak dipaksakan, tidak ada larangan

Kasus orang Papua atau pejuang Merdeka, atau tokoh Papua menyerahkan diri kepada NKRI ialah keputusan individu, pilihan oknum masing-masing orang Papua, tidak dipaksakan, tidak ada larangan.

Keputusan untuk menyerahkan diri, atau menyerah kepada NKRI atau pihak manapun oleh orang Papua, bukanlah cerita baru, dan bukan juga hasil kerja keras NKRI dalam meng-indonesia-kan orang Papua. Oleh karena itu, semua organisasi, tokoh dan aktivis Papua Merdeka tidak perlu merasa kecolongan, apalagi merasa dikalahkan oleh kaum penjajah yang berdiri di pihak Ibilis sebagai Kepala Penipu sedunia dan sepanjang masa;

Kasus orang Papua atau pejuang Merdeka, atau tokoh Papua menyerahkan diri kepada NKRI ialah keputusan individu, pilihan oknum masing-masing orang Papua, tidak dipaksakan, tidak ada larangan. Sebagaimana kita semua memulai perjuangan ini tanpa dipaksa, tanpa didesak, dan tanpa dijanjikan apapun oleh siapapun, demikian pula, ketika siapa saja mengakhiri bergabung dengan perjuangan ini dan menyerahkan diri kepada kaum penjajah, maka semua organisasi, tokoh dan aktivis Papua Merdeka tidak perlu menyalahkan, menyudutkan, mengecam, bahkan mengutuk tindakan sedemikian. Sudah banyak tokoh Papua Merdeka telah menyelesaikan tugas-tugas negara dan kini menjadi bagian dari masyarakat Papua di kota dan kampung di Tanah air, dan itu merupakan sebuah keputusan yang bijak dalam rangka melanjutkan kehidupan masing-masing.

Oleh karena itu, siapapun tahu bahwa penyerahan diri oknum tokoh, aktivis Papua merdeka ialah tindakan individu, yang patut kita hargai karena diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan matang dan dalam keadaan sadar. Kita ptut mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas perjuangan yang telah membesarkan nama OPM dan pasukan gerilyawan di Rimba Raya New Guinea. Tidak-lah berarti Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Revolusi West Papua bubar, atau menghentikan atau mengendorkan perjuangan Papua Merdeka. Dengan berdirinya ULMWP, maka kegiatan-kegiatan gerilya memang harus di-pending selama beberapa waktu, untuk memberikan peluang kepada para diplomat dan politisi Papua Merdeka mengerjakan tugas-tugas diplomasi dan politik mereka, terutama di kawasan Melanesia.

NKRI mau menunjukkan kepada bangsa Papua dan masyarakat Melanesia bahwa perjuangan Papua Merdeka menjadi macet karena penyerahan diri Jend. Tabuni, akan tetapi hitungan itu salah besar, karena langkah politik Papua Merdeka sudah beberapa tahun lebih duluan daripada cara penjajah NKRI. Mereka salah langkah, karena kepemimpinan perjuangan Papua Merdeka sekarang bukan lagi di Rimba dan di Gerilya Rimba, tetapi sudah ada di meja politik dan diplomasi. Biarpun ribuan gerilyawan TPN dan OPM menyerah, Activis Independence Papua tidak akan menyerah

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Tidak pernah orang Papua berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari Belanda

Mengapa KNPB dan AMP menyerukan kepada orang Papua untuk memboikot atau tidak ikut serta dalam perayaan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2014? Jawabannya karena tidak pernah orang Papua berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Mari kita cermati sejarah.

Sejarah Perjuangan Indonesia dan Perjuangan Papua Barat membuktikan bahwa, Indonesia masa perjuangan sampai dengan proklamasi kemerdekaan wilayah teritorial atau batas negara  Indonesia (Sabang sampai di Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. 

Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina.  Sedangkan, kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke. 

Tahun 1908, Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan  musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing. 

Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu. 

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah  bangsa Negroid, ras Melanesia, maka  biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945. 

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat).  Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat. (Catatan Ones Suhuniap, Sekretaris Umm KNPB)

Sejak Indonesia mencaplok dan menganeksasi wilayah teritori West Papua pada tahun 1962, Indonesia terus memaksakan nasionalisme Indonesia kepada orang Papua yang berbeda sejarah tadi. Saat ini, pejabat-pejabat Papua yang sedang mengabdi dan menjadi budak penguasa kolonial  sedang memaksa rakyat untuk merayakan kemerdekaan 17 Agustus 2014. Mereka paksa orang Papua untk kibarkan bendera Merah Putih, sebuah bendera yang tidak pernah ada dalam sejarah perjuangan bangsa Papua.

KNPB telah menghimbau orang Papua untuk tidak terlibat dalam merayakannya. Orang Papua tidak perlu ikut-ikutan dalam sejarah milik bangsa lain. Orang Papua harus berdiri pada sejarahnya sendiri. KNPB menghimbau rakyat untuk tidak terhasut dengan rayuan penjajah, karena orang Papua harus menentukan nasibnya sendiri tanpa ditentukan oleh Indonesia.

By Activis KNPB and AMP

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

	Loop
	Start playing when buffered ( Only Notify ) -
	% Smart Buffer
	Estimated Time: Will start buffering when initialized.
Donate to SmartVideo! Global Preferences

Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum

Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum by Papua Post

JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih, Panus Jingga menyatakan, seluruh rakyat di Papua mau dialog, namun dialog versi rakyat ini kadang diartikan sebagai buntut dari segala sesuatu yang tidak tercapai, sehingga kesan yang dimunculkan disebagian orang adalah dialog sama dengan referendum atau dialog merupakan satu kata kunci menuju referendum. Dikatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam…

Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Papua Sudah Bersatu: Apa Berikutnya?

Ini pertanyaan yang diajukan oleh semua yang bercita-cita dan mendukung perjuangan Papua Merdeka. Selama ini kami selalu dibuat kecewa dan dikendorkan semangat oleh fakta faksionaliasi di antara organisasi yang memperjuangkan satu aspirasi bernama: Papua Merdeka.

Faksionalisasi sebenarnya tidak menyebabkan pertentangangan dan cekcok di antara faksi, tetapi membuat energi, waktu dan sumberdaya yang tersalur melakui masing-masing faksi menjadi tersebar dan tidak terarah secara baik sehingga bangsa Papua dan bahkan para pejuang sendiri sulit membayangkan hasil kerja dan tindak-lanjut dari perjuangan yang sedang diperjuangkan.

Kini persoalan faksionalisasi sudah mati. Dengan pendirian ULMWP di Vanuatu pada Desember 2014 maka tidak ada satupun orang Papua yang bisa mengkleim diri sebagai satu-satunya dan menyalahkan yang lain sebagai organisasi atau tokoh palsu atau bayaran. Kita semua sudah sehati, sejiwa, senasib, sepenanggunggan, se-tujuan, sekata.

Buahnya sangat jelas: dukungan dari seluruh masyarakat dan negara-negara Melanesia sudah mengalir tak terbendung. Dukungan dari Arfika tidak dapat dibendung juga. Mengalir semuanya sesuai hukum alam: Di mana ada pelanggaran HAM, di situ akan disoroti oleh manusia beradab di seluruh dunia; di mana ada penipuan, pasti ketahuan boroknya dan akan diperbaiki oleh kebenaran.

Setelah dukungan tunggal dari Negara Republik Vanuatu dan rakyat Vanuatu, kini rakyat Fiji sudah menyatakan dukungan terbuka, disponsori oleh gereja-gereja. Dukungan dari rakyat Solomon Islands juga sudah jelas. Apalagi yang kurang, dukungan dari orang Papua sendiri, yaitu dari Papua New Guinea, baik pemerintah dan rakyat serta gereja dan LSM sudah jelas sudah tidak dapat dibendung lagi.

Dukungan yang sudah membanjir ini tentu saja tidak dapat dibendung atau dialihkan oleh siapapun, karena dukungan ini bukan berasal dari emosi rasialisme atau fasisme, tetapi ditimbulkan oleh belas-kasihan manusia yang satu terhadap manusia yang tertindas dan teraniaya, manusia yang saban hari menerima nasib maut di moncong senjata penjajah.

Lalu pertanyaan selanjutnya ialah: Apa yang harus dilakukan selanjutnya?

Papua Merdeka News mengusulkan kepada segenap organ perjuangan kemerdekaan West Papua hal-hal berikut:

Pertama, para tokoh kemerdekaan West Papua dan organ-organ yang terlibat dalam ULMWP selalu berkoordinasi, berkonsultasi dan saling mendukung, baik secara pribadi, organisasi, dalam urusan pribadi, organisasi; dalam bentuk doa, dukungan moral ataupun dukunga finansial. “Komunikasi” di antara semua pihak “setiap hari” menjadi kunci pada saat ini dalam kondisi ini, demi mempertahankan spirit dan kesatuan dan keutuhan yang telah terbangun, sehingga tidak dirusak/ dikoyak oleh lawan.

Kedua, organ perjuangan Papua Merdeka agar terus melakukan sosialisasi perjuangan Papua Merdeka dan menggalang dukungan sumberdaya dari seluruh orang Papua: baik pejabat, petani, siswa/ mahasiswa, penganggur, Merah-Putih, Bintang-Kejora, Otsus-Merdeka, semuanya memberikan sumbangan menurut kemauan, kelebihan/kekurangan dan menurut kerelaan dan tanggungjawab.

Ketiga, Membentuk sebuah wadah bernama “West Papua Trust Fund”, yang dikelola oleh sebuah badan bernama Pundi Revolusi West Papua sehingga wadah ini memobilisasi, menganggarkan, mengorganisir, mempertanggungjawabkan dan mengatur pemanfaatan dana perjuangan Papua Merdeka.

Keempat, agenda perjuangan dipersatukan. Sudah jelas, agenda perjuangan Papua Merdeka sudah disatukan secara otomatis pada saat ULWP dibentuk. Akan tetapi ULWP sebagai sebuah organisasi perlu pertama-tama (1) membuka kantor sekretariat; kemudian kantor dimaksud diisi oleh para pekerja/ fungsionaris; dan selanjutnya mengorganisir semua kampanye Papua Merdeka secara terpusat. (2) Setelah ada kantor, maka mengatur kantor-kantor diplomasi untuk melobi negara-negara di seluruh dunia mendukung Papua Merdeka serta (3) menyusun rencana perjuangan jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah.

Semua orang tahu, bahwa perjuangan Papua Merdeka selalu bersifat faksional dan panas-panas tahi ayam. Kini salah satu sifat sudah dimatikan. Kini tunggu kita matikan sifat yang lain, “panas-panas tahi ayam” dengan empat saran di atas.

Semoga bermanfaat.

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Kebersamaan Dalam Perjuangan

Kebersamaan Dalam Perjuangan Dalam Menghasislkan Karya-Karya Nyata Yang Berprofesional, Good Cooprate Creatif, Inofatif, dan Interaktif Yang Tiada Henti

“Mereka harus direndahkan dan dibuat merasa bodoh dan bersikap tunduk, karena kalau tidak, mereka akan bergerak untuk memberontak. (hal. 37). …Penghancuran kebanggaan pribumi dipandang sebagai suatu kebutuhan; karenanya dilakukan pencemaran watak pribumi” (hal. 44), ( S.H. Alatas).

Arti Papua Merdeka

Apa Artinya Papua Merdeka

Pengantar
"Merdeka" atau "Papua Merdeka", yang dulunya kata "racun" bagi Indonesia, kini menjadi "kata angin lalu." Bagi masyarakat Papua, kata ini menjadi simbol expresi jatidiri suku-bangsa Melanesia terhadap penjajahnya suku-bangsa Proto-Malay. Ini arti di permukaan yang dapat dijawab oleh anak berumur 3 tahun di Jl. Bestuur Sentani. Tetapi kalau pertanyaan yang sama diajukan kepada Pak Menpan, atau menteri otonomi daerah, maka apakah kira-kira jawabannya? Kalau kita tanyakan kepada Mr President, lalu apa kira-kira jawabannya? Kalau kita tanyakan kepada Moses Weror di PNG atau Viktor Kaisiepo di Holland, maka apa yang mereka maksud? Kalau kita tanya kepada Aliansi Mahasiswa Papua, maka apa pengertian mereka?

Arti leksis
Secara leksis, kata "merdeka" dalam bahasa Inggris berarti "terlepas" (independent), atau "tidak tergantung." Lawan katanya "dependent" artinya "tergantung. " Kata merdeka berkonotasi melepaskan diri dari suatu ketergantungan. Ketergantungan itu dapat diartikan dalam segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, ilmu-pengetahuan, dan lain sebagainya.

Pertanyaan selanjutnya barangkali "tergantung kepada apa atau siapa" dan "terlepas dari apa atau siapa." Nah, di sinilah kita kewalahan, terutama kalau Indonesia juga masih "tergantung" kepada entah sesuatu atau seseorang. Alasan yang mudah karena ketergantungan Indonesia tidak menjamin independent Papua Barat. Dengan kata lain, Indonesia sendiri masih tergantung kepada seseorang dan sesuatu, jadi kalau ditanyakan untuk melepaskan Papua Barat, hal itu menjadi sakit kepala yang bukan main hebatnya.

Selanjutnya, kita perlu bertanya, "Ketergantungan dalam bidang apa dan untuk kepentingan apa?" Jawabannya bagi Jakarta masih kabur. Itulah sebabnya Jakarta dicap tidak tegas dan KJ.

Untuk menjamin Papua Barat independent, itu sebenarnya berarti sebuah langkah ke arah independent buat Jakarta, karena aneksasi Papua ke dalam Indonesia sebenarnya bukan tanda kemerdekaan Indonesia, tetapi justru tanda bahwa Jakarta itu belum independent secara arti leksis. (Di sini bukan tempatnya untuk membuktikan apakah Indonesia itu suatu negara yang merdeka atau tidak, yang berhak adalah Mas Amin Rais, Pak Wahid, Mbak Mega, Pak Wiranto, dll. untuk mengkleim kalau mereka memang merdeka dan membuktikannya, paling tidak kepada rakyat Papua Barat.)

Arti Politis
Secara politis kemerdekaan suatu suku-bangsa secara umum dimengerti sebagai suatu kelompok manusia, dengan batasan-batasan geografis, politis, kultural dan historis secara unik dan khas dan memiliki cukup sumberdaya manusia untuk menjalankan pemerintahan, yang dikepalai oleh seorang kepala negara, sayang sekali, yang juga diakui oleh suku-bangsa yang sudah merdeka.

Sudah pasti, legitimasi Indonesia di tanah Papua dapat dengan mudah diragukan. Pelanggaran pertama karena invasi tahun 1962 adalah invasi militer. Lalu Pepera tahun 1969 adalah ilegal. Lalu satu-demi-satu manusia Papua dihabiskan dengan berbagai kebijakan seperti peracunan makanan, keluarga berencana, kebijakan pendidikan, transmigrasi, penerimaan pegawai, dll. Walaupun beberapa negara se-ras kita di Afrika sudah pernah menyatakan keberatan mereka untuk mengakui invasi Indonesia akhir tahun 1960an, badan bergengsi sedunia PBB telah mensahkan invasi ilegal Indonesia, dan kini Indonesia menikmati kekayaan Papua secara luar-biasa.

Tetapi angka 10 bagi Jakarta, karena telah menang dalam diplomasi politiknya sampai hari ini Papua masih dikleim sebagai wilayahnya dan dunia masih mengakui kleimnya. Kini, kalau kita tanya Perdana Menter sesuku-sebangsa di kota Port Moresby, yang konon punya nenek-moyang satu mama-satu-bapa itu akan menjawab "West Papua is part of Indonesia." Sungguh, betapa teganya dia bisanya menangkal suku sendiri. Kalau kita bertanya kepada Australia sebagai negara barat terdekat di Pacific, kebanyakan yang kita dengar seperti ini: "Kita telah habiskan orang Aborigin di benua ini. Kita telah buru mereka seperti binatang. Mereka kini hanya ratusan orang. Jadi, kalau Indonesia berbuat serupa, itu sebenarnya sama dengan kita. Jadi kalau kita menegur Indonesia, itu suatu kesalahan besar, karena Australia mempunyai rekor biadab dalam memperlakukan teman-teman kita orang Aborigin."

Kalau kita memohon bantuan kepada orang Amerika Serikat, maka jawabannya serupa dengan jawaban Australia. Orang-orang putih di Amerika berasal dari Eropa. Mereka menginjakkan kaki di benua itu dan telah memburu orang Indian American secara membabi-buta dan habis-habisan. Bangsa Eropa menyisihkan waktu-waktu luang mereka untuk berburu. Yang diburu bukan binatang, tetapi apa yang kita kenal sebagai Indian-American, teman-teman Anda, pemilik benua yang kini kita sebut Amerika. Film-film cowboy menunjukkan sedikit sisah-sisah yang mereka tinggalkan. Mereka kuta, mereka gagah, mereka lebih beradab daripada orang Eropa. Tetapi sayang, mereka telah diburu, dihabiskan dengan meracuni makanan, dengan keluarga berencana, dengan meracuni air mereka, dengan mensenjatai kelompok-kelompok yang bertikai dan dengan mencap mereka sebagai teroris. Ingat, kata teroris berasal dari Amerika Serikat untuk mencap masyarakat pribumi yang keluar dan berteriak, "Ini tanah saya, hargai saya, jangan bunuh saya!"

Kalau kita bermohon kepada Eropa, tanpa malu mereka akan mengatakan, "Indonesia is wrong. They must stop killing Papuans." Tetapi mereka juga ingat, paling tidak di bawah sadar mereka, bahwa mereka telah berbuat hal-hal yang jauh-jauh lebih jahat dan di luar batas peri-kemanusiaan kepada teman-teman seras dan sebangsa Anda di benua Afrika, di Selandia Baru, di Papua New Guinea, di negara-negara Pacific, di Benua Amerika, di Benua Australia, yang sampai saat ini mereka tidak pernah katakan, "We are sorry that we have killed you so much!"

Jangan pernah lupa juga, bahwa mereka juga bertanggung-jawab atas penderitaan kita di tanah Papua. Mereka yang menjual pesawat pemburu bronco fighters dan hawks atau jet fighters. Jangan lupa bahwa mereka yang mensuplai senjata kepada militer Indonesia. Mereka yang melatih pasukan elite Indonesia yang kita tahu dengan nana Kopassus, dulunya Kopasanda. Mereka yang melatih dan mensuplai berbagai perlengkapan kepada Badan Koordinasi Inteligen Indonesia (BAKIN). Kalau kita melacak cara kerja BAKIN, maka Anda tidak perlu kaget melihat seluruhnya adalah foto-kopi operasi central Intelligence Agency (CIA) dari Amerika Serikat. Dengan kata lain, BAKIN adalah cabang CIA untuk Asia Tenggara dan Pasifik. Kalau kita baca Kompas tanggal 2 Februri 2000, Inggris telah menjanjikan mensuplai peralatan dan pelatihan bagi kepolisian Indonesia. Dengan kata lain, Inggris tidak mau berhenti dan belum kenyang dengan pemburu, senjata, pelatihan pasukan elit dan berbagai kebrutalan tidak manusiawi di Indonesia yang telah mengakibatkan Jakarta harus hilang muka sebagai militer professional. Militer kini dicap buruk, dan sebagian tanggung-jawab ada di London, tetapi itu diabaikan. Malahan kerjasama militer mau ditingkatkan dengan bidang kepolisian. Banyak rakyat mati di Acheh, Timor Loro Sae, Papua Barat, Maluku, dll. dengan peluru Inggris dianggap kurang memuaskan? Barangkali Presiden kita mengangguk dan berterima-kasih atas tawaran tidak manusiawi itu. Tetapi sayang, kita kembali lagi, Indonesia sebenarnya kita perlu sangsikan, "Apakah memang sudah merdeka?"

Secara politis, proklamasi sudah diucapkan tepat tanggal 17-8-1945 jam 10:am di Pegangsaan Timur Jakarta, tetapi lonceng ucapan proklamasi kemerdekaan policy dan ekonomis belum pernah terdengar, paling tidak di telinga orang Papua.

Arti Ekonomis
Jangan lupa bahwa politik era 21 adalah politik bermuatan ekonomis. Tidak ada kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan keuntungan secara ekonomis. Kalau politisi saat ini hanya memikirkan politik, dan mengabaikan ekonomi, maka politisi seperti itu disebut politisi purba dan tak mungkin mereka dipilih di panggung politik.

Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu latar-belakang politik bermuatan ekonomis ini. Pertama, kalau kita lihat era kolonialisme, tujuan utama adalah masih sama, yaitu untuk mencari harta-benda dan membawanya kembali ke negara asal mereka. Kita lihat Maluku sebagai kota rempah-rempah. Kebanyakakan rempah-rempah sudah dibawa ke Eropa. Kita lihat emas dan perak di Afrika dan New Guinea. Semua yang digali dibawa ke Eropa.

Kini, sejak Amerika Serikat berdiri, sebagai negara yang sudah bebas dari kolonialisme Inggris, ia tidak menolong bangsa-bangsa yang masih terjajah seperti Indonesia dan negara lain di Afrika dan Asia. Ia tampit sebagai negara adikuasa yang anti kolonialisme, tetapi yang tak mau mengakui diri sebagai kekuasaan imperialisme abad 20 dan barangkali juga abad 21. Apa yang dibuat AS adalah merutuhkan kolonialisme, dan secara otomatis mendirikan koloninya sendiri yang disebut neo-colonial power. Saya curiga, Indonesia adalah negara utama dan anak kesayangan neo-colonial power dari Amerika Serikat. Anda bisa keliling dunia dan baca peta politik AS. Indonesia adalah biji mata AS.

Di Inggris, AS da berbagai negara maju sedang digalakkan kampanye-kampanye untuk memotong utang "negara berkembang." Ada politisi yang sudah mulai mengumumkan kedermawan mereka "memotong utang." Mereka dipuji karena kebijakan-kebijakan berani mereka itu. Tetapi kalau kita lihat secara ekonomis, sebenarnya mereka tidak menghapuskan, tetapi mereka merubah bentuk utang, dari utang keuangan menjadi utang moral. Utang keuangan akan habis saat dibayar, sedangkan utang moral tidak akan pernah habis, karena utang itu sudah dihapus.

Utang moral itu sebenarnya sama dengan bentuk kolonialisme termutakhir dalam peradaban kita. Untung bagi Indonesia, karena utangnya belum dihapus. Ada NGOs di Indonesia yang secara ignorant berkampanye untuk menghapus utang, tetapi sayang mereka belum paham apa implikasi masa panjangnya. Mereka yang berkampanye memilik alasan yang manusiawi dan masuk akal, antara lain bahwa rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan yang digariskan oleh Bank Dunia. (Perlu diingat di sini dengan baik bahwa garis-garis yang dipatok oleh Bank Dunia sebagai negara maju, sedang berkembang dan terbelakang itu menggunakan patokan Barat dan modern, yang jelas-jelas tidak pas dengan patokan kita orang Papua. Misalnya, orang yang mengenakan koteka dianggap Bank Dunia sebagai di bawah garis kemiskinan. Benarkan? Aneh, tetapi nyata, maaf, di sini bukan tempatnya membahas ini.)

Kini kita bisa bertanya, apakah Indonesia sebenarnya sudah merdeka secara ekonomis? Kalau Indonesia sudah merdeka, maka kemungkinan besar sikapnya adalah bukan menahan-nahan tetapi malahan menawarkan kemerdekaan kepada daearh yang sedang menuntut. Sebenarna daerah-daerah tidak perlu menuntut karena toh ditawarkan. Tetapi saat ini secara ekonomi, Indonesia masih dijajah,karenanya sulit bagi Jakarta untuk mengambil sikap. Sikap plin-plan dan enggan dari Jakarta merupakan sinyal yang cukup jelas bahwa Jakartapun tidak mau menuntuk kemerdekaan ekonomisnya dari penjajahnya. Kalau ini keadaanya, maka kemerdekaan politik bagi Papua masih jauh dari kenyataan di mata Jakarta.

Arti Sejarah
Kalau kita lihat dalam sejarah peradaban manusia, kita dapat mengerti bahwa kemerdekaan suku-bangsa Papua adalah sudah wajar dan sudah saatnya untuk diakui. Kalau kita melihat arti ekonomis di atas, maka hal yang lebih bijaksana kalau Jakarta mengatakan "Papua Merdeka!" daripada mempertahankannya, dan akhirnya Jakarta sendirilah yang menelan pil pahit dan kerugian secara ekonomis dan politis.

Perjuangan Papua Barat bukan hanya sekedar untuk lepas dari neo-kolonialisme Indonesia. Kalau kita berpandangan demikian, perlu kita pikir ulang. Perjuangan hakiki bangsa Papua adalah untuk terlepas dari jurang-jurang maut yang telah digali sejak Order Baru menginjak kaki ke dalam rumah orang Indonesia. Dengan kata lain, "Kita tak mau tanggung resiko dosa-dosa Orde Baru!" Perjuangan ini adalah perjuangan antara masyarakat pribumi dan dunia adikuasa yang mau mengisap semua harta kita. Pastilah Sri Sultan Hamengkubuwono setuju dengan pernyataan ini. Perjuagan ini perjuangan untuk respect atas jati-diri dan harga diri manusia Papua yang diabaikan atas kepentingan dunia Barat.

Beberapa waktu silam Amin Rais pernah berkata bahwa Indonesia perlu disatukan agar daerah-daerah di Indonesia tertolong dari genggaman negara-negara luar. Barangkali beliau salah. Yang harus dibuat Jakarta adalah bukan mempertahankan kesatuan, tetapi malahan memberikan keluasan seluas-luasnya, bahkan menawarkan federasi atau bahkan kemerdekaan. Jakarta tidak boleh menunggu desakan Amerika Serikat, Jakarta tidak perlu minta dukungan Eropa, Jakarta tidak perlu menjilat telapak kaki IMF. Jakarta perlu mejadi "Kakak yang berbesar hati." Jakarta perlu menjadi "otak di balik pemain" bukan pemain bola. Kedudukan Jakarta perlu dirubah supaya Jakarta berfungsi dengan tepat.

Agak aneh kalau orang Papua harus minta tolong kepada bangsa Amerika yang tak manusiawi menggali segala harta di Papua sejak 1960an. Lihat semua perusahaan tambang, perusahaan kayu, perusahaan ikan, perusahaan minyak, dll. di tanah Papua. Agak aneh kalau orang Papua menoleh kepada Inggris atau Belanda yang nalurinya kolonial, yang meninggalkan tanah Papua tanpa belas kasihan. Lebih aneh lagi kalau orang Jawa tidak bisa menolong tetangga terdekatnya yang menderita karena ditindas. Apakah Jawa mau berteman dengan orang asing? Apakah Jawa mau jadi sekutu orang jauh? Kalau begitu sampai kapan sekutu itu berjalan? Sampai kekeyaan semua dibawa keluar dari Indonesia, keharmonisan itu pasti akan lenyap, dan Jawa akan merayap kembali. Teman terdekatnya adalah Sumatra, Borneo, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua. Kalau Jawa tega memperlakukan tetangganya seperti ini dan malahan orang jauh seperti Amerika Serikat yang harus datang membela Papua, maka apa ini yang terjadi? Kalau Jawa tidak manusiawi karena mau bersahabat dengan orang Barat, maka apa untungnya?

Kita patut menyesal bahwa TNI masih mau mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan. Kita perlu sesali bahwa mereka tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Ini kelemahan kita semua, kelemahan politik dan kelemahan kedewasaan berpolitik. TNI belum paham apa artinya politik di era globalisasi dan abad 21. Sikap TNI tentu merugikan semua bangsa Indonesia, bukan TNI sendiri. (Saya tidak mau menjadi guru politik di sini!)

Kalau kita melihat saat Papua menjadi bagian Indonesia, itu terjadi berkat masa dekolonisasi, di mana suku-bangsa dan pulau yang berada di bawah kolonialisme diberi waktu untuk memilih merdeka atau bergabung dengan negara yang sudah merdeka, dalam hal ini Papua dengan Indonesia. Ini sejarah yang kita semua tahu. Dan ini berdasarkan deklarasi PBB tentang dekolonisasi yang tentu diprakarsai AS dan didukung penuh AS akhir 1950an.

Sejarah itu berlanjut. Sekarang kita sudah ada dalam tingkat peradaban dan tingkat management of governance yang canggih. Kini saat di mana Jakarta perlu bertanya kepada semua teman-teman dekatnya, dan semua negara donor, semua negara pendukungnya yang sementara ini mengatakan, "Kita ingin melihat Indonesia menjadi satu!" Ini sama dengan dulu Harmoko bilang, "Rakyat mau Suharto tetap menjadi Presiden!", tetapi tidak lebih dari 5 bulan kemudian mengatakan: "Saya telah memimpin rapat untuk meminta President Suharto mundur!" Ada pepatah Papua, "Lebih baik teman yang membunuh saya daripada musuh!" Artinya, lebih baik Jakarta mendengar orang Indonesia sendiri daripada menguping ke negara luar, yang jelas-jelas bukan orang Indonesia.

Saya terkesan mendengar salah seorang professor di UGM yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini belum beradab. Peradaban Indonesia itu belum mencapai tingkat manusiawi karena sikap dan paham yang keliru. Salah satunya ditunjukkan TNI dan mereka yang percaya bahwa Indonesia masih bisa tinggal sebagai negara kesatuan.

Penutup
Politik era 21, kalau kita melihat sejarah politik adalah lebih condong politik yang bersifat reaktif, bukan lagi antisipatif. Artinya, kebanyakan politisi perlu belajar bagaimana merespon kepada dilema dan dinamika hidup rakyat mereka, daripada meletakkan dasar-dasar politik, dan ilmu politik serta best-practice of politics dan memaksakan diri untuk menerapkannya. Praktek politik yang memaksakan filsafat dan idealisme telah terbukti berbahaya bagi politisi sendiri. Makanya, kalau Jakarta mau menjadi pemain politik dan pemeran dalam politik internasional, tidak salah kalau saya secara jujur mau sarankan: "Berilah kemerdekaan kepada suku-bangsa Papua Barat sebagai hadiah Millennium Baru, daripada dirampas dari tanganmu, atau daripada orang asing todong Jakarta untuk lepas tangan atas Papua Barat." Itu kenyataan, dan itu secara politis, ekonomis, dan historis bermanfaat bagi Jakarta. Kalau itu tidak terjadi, marilah kita menghiningkan cipta, atas gugurnya Jakarta dan kejayaannya; - kalau bukan besok, ya lusa.

IF ONLY...
If only I were a Javanese,
I would have let West Papua people to be free
If only I were a Javanese,
I would have supported West Papua to be free
If only I were a Javanese,
I would have admitted that I myself am not free
If only I were a Javanese,
I would have pressured Jakarta, to let West Papua be free
If only I were a Javanese,
I would have agreed, that it is time now to offer freedom to West Papua If only I were a Javanese,
I would have no trust to politicians from the USA and Europe
If only I were a Javanese,
I would have build strong solidarity within Indonesia by giving independent to each outer-island demanding it, even before that
If only I were a Javanese,
I would have offered the independence to West Papua
If only I were a Javanese,
I would have been wiser than I am now
Anyway, IF ONLY... !

LAPORAN PENDEK JENDELA KAMPANYE DAN DIPLOMASI PERJUANGAN BANGSA MELANESIA PAPUA BARAT DI AMERIKA SERIKAT, TAHUN 2011 – 2014.

Oleh Herman Wainggai, Perwakilan NFRPB PBB

Tuhan Adalah Gembala Kami, patut dinaikan pujian dan syukur oleh karena Kasih-Nya Tuhan yang memberkati perjuangan kita semua secara khusus dalam penulisan laporan ini bisa saya siapkan secara sederhana sebagai informasi bersama. Maka perkenankanlah saya atas nama Departemen Hubungan Luar Negeri Otorita Nasional Papua Barat (Deparlu ONPB/WPNA USA) sekarang yang dikenal sebagai salah satu lembaga ketatanegaraan disebut Departemen Hubungan Luar Negeri Negara Federal Republik Papua Barat Perwakilan Perserikatan Bangsa- Bangsa (Deparlu NFRPB PBB) yang berbasis di USA, melaporkan beberapa hal yang mana isinkan saya memberi judul” Laporan Pendek Jendela Kampanye dan Diplomasi Perjuangan Bangsa Melanesia - Papua Barat di Amerika Serikat sejak tahun 2011 – 2014”, beserta sub judul, “Perjuangan kerja-kerja strategis dari apa yang telah dikerjakan, dan kerja-kerja perjuangan apa yang akan diperjuangkan.

Sebagaimana yang mungkin telah diketahui oleh kita semua melalui sharing online via FaceBook/

Twitter saya secara umum, maupun melalui catatan tertutup dari laporan pendek Jendela Diplomasi NFRPB sekarang ini yang mana disiapkan dan dishare terbatas bagi yang menerimanya entah bagi yang membacanya berada di dalam tanah air itu sendiri atau di Exile serta masyarakat internasional pada umumnya.

I. Kondisi umum perjuangan kampanye Papua Barat di negara Amerika Serikat (USA) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Negara Amerika Serikat yang mendeklarasikan hari kemerdekaannya pada 4 Juli 1776 dan diakui pada 3 September 1783. Tahun 2014, data statistik kepadatan penduduk di seluruh dunia menyebutkan bahwa sejak dari berdirinya negara Amerika Serikat hingga hari ini telah memiliki jumlah penduduk ratusan juta lebih besar bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk negara Indonesia.

Sehubungan dengan perjuangan panjang rakyat Papua Barat hari ini, tentu pula kita semua sepakat bersama-sama bahwa peran administrasi pemerintah Washington DC sangatlah penting sehingga konflik panjang diantara kekuasaan kolonialisme politik Indonesia dan kerinduan perjuangan pembebasan rakyat Papua Barat untuk berpemerintahan sendiri (Self Determination) hendaknya menjadi perhatian pemerintah USA dan sekiranya dapat ditinjau kembali status politik Papua Barat didalam mekanisme PBB. Demikianpun target lobbying yang mendesak dimana kita semua ingin capai dalam harapan dan doa rakyat Papua Barat termasuk bersama teman-teman advokasi di US, kami sebutkan perjuangan lebih kurang 50 tahun Papua Barat berjuang selama ini membutuhkan resolusi atau Washington Solution yang pro Demokrasi, Keadilan dan Pembebasan bagi rakyat bangsa Melanesia Papua Barat di hari ini dan waktu terdesak mendatang.

Bagaimanapun, hingga dalam penulisan laporan pendek ini, patut diakui bahwa perjuangan Papua Barat hari ini sedang terus diperjuangkan meskipun dapat dirasakan pemberitaan media massa US baik itu disebut media online, cetak, tv maupun radio untuk mengcover perjuangan Papua Barat di benua besar ini sangatlah minim sekali atau sama sekali tidak ada. Dengan kata lain, apabila berita perjuangan tentang Papua Barat minimalnya bisa terkover, maka itu akan menjadi proses pembelajaran konsumsi publik bagi penduduk Amerika Serikat pada umumnya. Realitasnya, berita Media kecil presentasenya atau sama sekali tidak termuat mengcover berita-berita tentang Papua Barat apabila dibandingkan dengan perjuangan kampanye berbagai media di benua Australia dan wilayah Pacific khususnya. Hal inipun disebabkan oleh beberapa alasan yang diamati disini dan saya menilai bahwa hal tersebut tidak dijelaskan di dalam penulisan lembaran laporan ini. Bagaimanapun, sebagai orang Papua Barat yang berjuang kita tetap memiliki rasa optimis yang tinggi dan terus bekerja keras untuk mendapatkan simpati dan memohon dukungan pemerintah US administrasinya President Barack Obama di Washington, DC demi dan berpihak pada perjuangan bangsa rakyat Papua Barat yang berjuang ditanah air dan kelanjutan advokasi termasuk lobbying internasional ke kota New York dimana organisasi internasional PBB ini berlokasi.

Photo di halaman pintu masuk markas besar gedung PBB kota New York, September 2014

Bersambung.....

God bless America, God bless West Papua

 LAPORAN PENDEK JENDELA KAMPANYE DAN DIPLOMASI PERJUANGAN BANGSA MELANESIA PAPUA BARAT DI AMERIKA SERIKAT, TAHUN 2011 – 2014.