Papua Merdeka Bukan Tidak Berdasar- Petinggi Negara dan Uud Negara Ini Turut Mendukung Kemerdekaan Papua

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Dengan demikian jelas bahwa Papua memiliki hak prerogatif untuk merdeka di atas tanahnya sendiri.

Persoalan ini bukan hal baru di Indonesia. Banyak petinggi  di negara ini beranggapan. Kedaulatan lebih tingggi dari pada hak asasi manusia dan konstitusi negaranya sendiri. Sehingga jangan heran korban pelanggaran Ham berat selalu saja  berjatuhan di negeri ini. Terlebih khusus di Papua.

"Jika Pemerintah Indonesia tidak menghormati kontrak karya yang dibuat pada era Presiden Soeharto, maka tak akan ada investor yang mau datang ke Indonesia," kata Henry Kissinger waktu itu

Tapi ancaman mantan Menlu AS ini tidak digubris oleh Gus Dur. Ia tetap meminta instansi terkait untuk mengevaluasi kembali kontrak kerja PT Freeport, dengan satu pesan: "Jangan Gadaikan Masa Depan Papua ! (muslimoderat.com)

Saat itu Wiranto masih menjabat Menko Polkam dan melapor ke Pak Presiden Gus Dur terkait pengibaran bendera OPM, Bintang Kejora.

"Bapak Presiden, kami laporkan di Papua ada pengibaran bendera Bintang Kejora," ujar Mubarok menirukan Wiranto saat melapor.

Mendengar laporan tersebut, kemudian GusDur bertanya, "Apa masih ada bendera Merah Putihnya?" tanya Gus Dur .

"Ada hanya satu, tinggi," ujar Wiranto sigap.

Mendengar jawaban itu, Gus Dur kemudian menjawab, "Ya sudah, anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul," ujar Gus Dur santai.

"Tapi Bapak Presiden, ini sangat berbahaya," sergah Wiranto .

Gus Dur pun marah dan segera mendamprat Wiranto , "Pikiran Bapak yang harus berubah, apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul! Sepak bola saja banyak benderanya!" ucap Gus Dur. (Mereka.com)

"Bintang kejora bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri," kata Gus Dur kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (6/7). (Merdeka.com)

Jika dicermati  perkataan beliau dari  dua kutipan di atas. Terkandung makna filosofis yang sangat mendalam. Satu hal yang seharusnya negara ini belajar  dari Gusdur. "Bukan tidak mungkin, beberapa tahun lagi sikab dan cara pandang negara ini terhadap orang Papua yang akan melepaskan Papua dari negara ini"

“Apakah kita masih harus mempertahankan Papua? Bagaimana kalau dilepaskan saja? Rumit!”

“Saya dulu jg berpikir, Papua harus dipertahankan dg harga apapun. Tp saya merasa pikiran saya itu kok naif,” sambung Ulil.
Mengapa Papua sebaiknya dimerdekakan, Ulil beralasan: “Biaya mempertahankan Papua mahal sekali. Sudah begitu, apapun yg diperbuat pemerintah pusat, akan dianggap salah terus. Capek!” (Forum Kompas)

Jakarta sama sekali tidak tertarik dengan orang Papua tetapi Jakarta hanya tertarik dengan Wilayah Irian Barat. Jika inginkan Kemerdekaan, maka sebaiknya minta kepada Allah agar diberikan tempat di salah sebuah Pulau di Samudera Pasifik, atau menyurati orang-orang Amerika untuk mencarikan tempat di bulan’’ (Ali Murtopo, Komandan OPSUS)

 

Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi

Poin utama dari isi artikel ini adalah anda harus mengetahui  tuntutan  rakyat Papua untuk  merdeka bukan hanya keinginan Orang Papua. UUD di negera ini dan para petingginya pun turut mendukung tuntutan tersebut. 

Negara ini harus tahu. Saat ini rakyat Papua sedang berada diposisi Indonesia yang juga pernah berjuang untuk merdeka dari penjahaan Belanda.  Dengan demikian pelabelan yang lahir dari negara ini untuk orang Papua, juga  merupakan regenerasi dari pelabelan Belanda terhadap orang Indonesia. Bagaimana tidak. Jika, hukum di negara ini pun diadopsi dari negara kincir angin ?

Setelah Anda membaca Artikel Ini. Apa tanggapan Anda?

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)