OPM ada atas dasar; Harga Diri, Hak, Budaya, Latar belakang sejarah, Realitas sekarang, dan Dampak kedepannya. BUKAN merupakan Gerakan Separatis. Melainkan, jiwa kemanusiaan.

OPM ada atas dasar; Harga Diri, Hak, Budaya, Latar belakang sejarah, Realitas sekarang, dan Dampak kedepannya. BUKAN merupakan Gerakan Separatis. Melainkan, jiwa kemanusiaan.

Operasi Trikora konflik selama 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta.

Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua Barat ke Indonesia.

Saat Operasi Trikora berjalan, di saat itu lah ada perlawanan. Dan sampai saat ini masih ada sikap Perlawanan dari rakyat Papua Barat secara umum. Stigma yang dibangun oleh rezim Republik Indonesia adalah OPM itu Separatis. Apakah betul? TIDAK. 

Sikap Perlawanan inilah yang dikatakan Separatis.

Mengapa Masih Ada Sikap Perlawanan?

Indonesia dan Papua Barat sama-sama merupakan bagian penjajahan Belanda dan Jepang, kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang perkembangan sejarah. Analisanya adalah sebagai berikut: 

Pertama; Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun.

Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, di mana, sebagai contoh, seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbai.

Dari dalam tingkat pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.

Kedua; Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. 

Misalnya, gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu.

Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.

Ketiga; Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan lamanya penjajahan Belanda di Papua Barat.

Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898-1962). 

Keempat; Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang sampai Merauke«.

Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI dan lain-lainnya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam Indonesia (lihat Karkara lampiran I, pokok Hindia Belanda oleh Ottis Simopiaref). 

Kelima; Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian. (Lihat lampiran II pada Karkara oleh Ottis Simopiaref). 

Keenam; Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«, »Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«. Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea).

NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.

Ketujuh; Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region).

Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.

Kedelapan; Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia (P.J. Drooglever, 2005). 

Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional.

Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri. (Silahkan lihat lebih lanjut pokok tentang Pepera dalam Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Kesembilan; Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society).

Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society).

Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami (alm.) dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Permenas Awom (alm.), Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua Barat.

Kesepuluh; Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak.

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI ADALAH SOLUSI DEMOKRASI BANGSA PAPUA BARAT MELALUI MEKANISME "REFERENDUM"

Publisher By Media dan Propaganda AMP KK Malang - Surabaya

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Tentara Revolusi West Papua Menyambut Gembira atas Keputusan MSG

"HORMAT & SALUT"

Kepada seluruh pemimpin negara-negara Melanesia yang telah mengambil langkah-langkah konkrit seagai tanggapan dan tindak-lanjut dari laparan West Papua Natinal Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menadi anggota MSG mewakili bangsa Papua.

Persoalan kita orang Melanesia saa ini ialah pendudukan NKRI di Tanah Papua. Untuk itu para pemimpin negara-negara Melanesia telah mengambil langkah berani dan bersejarah dalam menanggapi isu West Papua secara resmi di forum MSG. Para pemimpin negara-negara Melanesia telah mengambil langkah berani mengagendakan dan membicarakan, selanjutnya menindak-lanjuti keputusan MSG untuk datang ke Tanah Papua dan melihat langsung kondisi dan realitas kehidupan orang Melanesia di atas tanah leluhurnya, di mana di bagian Timur orang Papua hidup bebas, merdeka dan damai, sementara di bagian barat pulau dan bangsa yang sama hidup dalam pendudukan, penjajahan, intimidasi dan teror dan nasib jaminan keselamatan hidup yang tidak pasti.

Kalian telah saksikan dan ambil kesimpulan sendiri mengapa semua Menteri Luar Negeri Melanesia diterbangkan ke Tanah Papua pada malam-malam hari dan tiba pagi-pagi buta, diperlakukan selayaknya penjahat perang atau teroris. Kalian paham mengapa orang Papua asli dan masyarakat di pasar atau jalanan pun kalian sulit temui. Itu orang-orang kalian sendiri, tetapi kalian dilarang untuk saling sapa dan tegur. Kalian tinggalkan pulau New Guinea ratusn-ribu tahun lalu dan baru pertama-kali mendapatkan kesempatan datang lihat tanah-leluhur kalian sendiri, tetapi diperlakukan seperti orang pencuri, diangkut seperti penjahat, dijaga seperti kami yang pencuri dan meraka yang tuan rumah di sini.

Tetapi itu semua kalian telan mentah-mentah. Kami tahu, walaupun kalian dongkol dan jiwa kalian berteriak merontak, kalian bertahan, menahan emosi dan air mata. Itu pasti dan jelas.

Kami salut, kami bangga, kalian politisi yang dapat kami andalkan untuk memainkan peran di wilayah kami dalam menyelesaikan berbagai persoalan di kawasan ini.

Komunike yang kalian keluarkan sama-sekali tidak menunjukkan suasana hati, suara bathin kalian yang sesungguhnya, akan tetapi kami maklum dan akui semuanya bernuansa dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara kalian, kami orang Melanesia yang ada di baigan barat Pulau New Guinea ini.

Walaupun kami telah lama berdoa dan mengharapkan langkah drastis diambil oleh para pemimpin Melanesia sekalian, tetapi terbukti sekarang bahwa hal itu secara real-politik merupakan harapan muluk-muluk yang tidak sesuai kondisi lapangan hati dan batin para pempimpin sekalian.

Telah tepat dikatakan oleh Perdana Menteri PNG menjelang kunjungan para Menlu Melanesia ke Tanah Papua dan setelah bertemu dengan Presiden kolonial Indoensia di Jakarta, bahwa politik Melanesia sekarang ini haruslah diawali dengan "politics of engagement". Dan politik itu kami dari rimbaraya New Guinea mendukung sepenuhnya, walaupun kami sendiri tidak terlibat dalam "engagement" dimaksud.

Organisasi sayap politik perjuangan Papua Medeka, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan terlibat langsung memonitor dan menindak-lanjuti keputusan-keputusan yang telah diambil, sebagai "Keputusan orang Melanesia menyikapi pendudukan Melayu-nesia di atas Tanah Papua" Dalam semboyan "Melanesian-hood" dan Melanesian Solidarity, kami memandang keputusan para pemimpin negara-negara Melanesia yang sudah merdeka ialah keputusan kami juga, karena kani sebagai satu ras dan satu umat manusia di dunia ini mengalami pengalaman penjajahan dan penderitaan yang sama bersama kami di Tanah Papua.

Penjajahan yang terjadi atas Tanah dan Bangsa Papua ialah penajajah oleh orang Melayu terhadap orang Melanesia, bukan sebatas orang Papua saja. Ini wujud kolonialisme yang nyata dan harus dihapuskan dari peta politik Bumi. Untuk itu langkah-langkah yang telah disepakati lewat Komunike bersama yang telah dikeluarkan menyangkut West Papua kami sambut gembira dengan dengan ucapan terimakasih kepada Tuhan Pencipta dan Pelindung Kami, Yesus Kristus sebagai Panglima Tertinggi Revolusi Melanesia yang dipimpin General TRWP Mathias Wenda di Markas Pusat Pertanahan Tentara Revolusi West Papua.

Kami menyampaikan Selamat dan Sukses kepada Teman-Teman kami dari Kanaky, di mana sebagian besar kemenangan telah diraih  dan kini tinggal tunggu tanggal jajak pendapat untuk menentukan nasib sendiri. Teman-teman kalian di Tanah Papua bagian Barat juga sedang berjuang dengan segala kekurangan dan kelemahan. Kami tetap berjuang mengikuti ketukan palu dengan dirigen paduan suara yang kini dipimpin Papua New Gunea, saudara sekandung, seibu-sebapak, sepulau, setanah, setanah air kami. Kami percaya sejelek apapun saudara, engkau tetap saudara, kami tetap saudara, dan ke-Papua-an itu tidak akan punah dari planet Bumi hanya karena penjajahan NKRI, hanya karena pendudukan kekuasaan imperialis asing. Kami percaya kekuatan itu pula akan membebaskan kita semua orang Papua di pulau New Guinea dan orang Melanesia sekaligus dari pengaruh imperialisme dan kolonialisme.

Pada saat kekuatan imperialisme dan kolonialisme keluar dari Tanah Papua, maka pada waktu itulah "Melanesia" yang sebenarnya akan nampak, Melanesia yang utuh akan kelihatan, Melanesia yang sejati akan bersuara di pentas politik regional dan global. Sebelum itu, mari kita bekerja keras mengusir penjajahan NKRI dari tanah air dan tanah leluhur kita.

Dalam nama nenek-moyang dan leluhur bangsa Papua ras Melanesia, atas nama para pahlawan perjaungan Papua Merdeka yang telah gugur di medan pertemuran dan perjuangan, atas nama orang tua dan anak-anak, lelaki dan perempuan Papua, atas nama tumbuhan dan hewan, benda alam di atas udara, tanah dan air, sekaligus anak-cucu yang akan lahir dair Sorong sampai Samarai, dari Dili Timor Leste sampai Nadi, Fiji, yaitu atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tokor Revolusionar semesta alam sepanjang masa.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

Pada tanggal: 28 Juni 2018

===================================

Seretary-General,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP

Source:papuapost.com

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Mahasiswa Papua Harus Mengakhiri Sejarah Penderitaan Ini

Mahasiswa Papua Harus Mengakhiri Sejarah Penderitaan Ini, Bukan Memperjuangkan Sejarah Kolonial NKRI (Indonesia Merdeka).

Mencari...... Mengejar.... Dan menuntut ilmu dari ujung timur ke ujung barat Menyebrangi lautan dan samudra Melintasi daratan dan pegunugan Meninggalkan negeri tercinta dan sanak saudara.... Hanya demi mengejar impian Impian bukan kenyataan Kenyataan bukan lagi harapan Berjuang demi mencapai impian Tidak semudah apa yang di bayangkan demi meraih impian itu butuh tenaga, pikiran, waktu dan moril langkah demi-langkah tahap-demi tahap Rasa pahit.... Rasa sedih.... Rasa duka..... Tangisan dan air mata selalu menghiasi jiwa ku Namun ku sadari bahwa hidup adalah perjuangan. 

Tidak semudah yang ku bayangkan Rasa pahit, sedih, duka, tangisan air mata bukanlah menjadi penghalang bagi diriku untuk melangkah Namun… Ku tetap maju langkah demi langkah, Tahap demi tahap hingga impian ku terwujud mejadi kenyataan Karena hidup ku di negeri orang jauh dari keluarga dan sanak saudara tiada seorang pun yang menemani,dan menghibur ku Doalah yang menjadi senjata dan musiklah yang menjadi penghibur dalam perjuangan ku .

Salam juang kepada kawan-kawan seperjuangan revolusioner sejati yang telah berjuang dan telah gugur mendahului kami, yang sedang berjuan dan akan berjuang (Next Generation) untuk tetap teguh setia dalam setiap langkah perjuangan bersama " KEBENARAN SEJARAH SANG BINTANG KEJORA" untuk tetap berteriak, aktif menulis menari-nari dengan pena dan katakan pada dunia bahwa :

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI ADALAH SOLUSI DEMOKRATIS BAGI BANGSA PAPUA MELALUI MEKANISME R  E  F  E  R  E  N  D  U  M.

                       ::::::: Saalam Pembasan dan Salam Revolusi::::::::

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Mahasiswa dan Rakyat Papua STOP Menjadi Agen Kolonial NKRI

"HIMBAUAN KEPADA SELURUH MAHASISWA MAUPUN RAKYAT PAPUA YANG BERADA DI LUAR PAPUA "

Spanduk Sosialisasi UP4B Di Bakar.

Saat Tim Sosialisasi UP4B Mau Melakukan Sosialisasi di Jakarta Beberapa Waktu Lalu Tentu kita semua telah dan sudah mengetahui bagaimana Pemerintah Indonessia dengan menggunakan kaki tangan mereka yang ada di Papua maupun Jakarta berupaya menggunakan berbagai macam cara dan upaya guna meloloskan agenda mereka yang kita kenal dengan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat ( UP4B ), namun semua upaya yang mereka lakukan dengan mensosialisasikan agenda mereka itu selalu mendapat perlawanan dan penolakan dari seluruh Rakyat Papua di seluruh tanah Papua.


Perlawanan dan Penolakan Rakyat Papua terhadap UP4B ini sendiri terlihat dengan sering dilakukannya Aksi Penolakan dan Pembubaran Sosialisasi UP4B yang dilakukan oleh kaki tangan Pemerintah Indonesia yang ada di Papua Maupun Jakarta, namun pemerintah Indonesia tidak memperdulikan aksi - aksi Penolakan yang dilakukan oleh Rakyat Papua, Pemerintah Indonesia justru menggunakan kaki tangan mereka yang berada di biokrasi pemerintahan untuk menjalankan Program UP4B tersrbut.

Selain memanfaatkan kaki tangan mereka yang ada di birokrasi pemerintahan di Papua, Pemerintah Indonesia melalui tim UP4B yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia ini mulai mecari jalan lain untuk meloloskan agenda mereka dengan melakukan Sosialisasi UP4B di tingkatan Mahasiswa - Mahasiswi Papua yang berada di luar Papua ( Sulawesi, Jawa dan Bali ), upaya sosialisasi UP4B di Tingkatan Mahasiswa Papua yan berada di Luar Papua ini sudah beberapa kali dilakukan di beberapa kota studi namun mendapat Penolakan dan Pembubaran Oleh Mahasiswa Papua.

Dan dari hasil pmbacaan yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui tim yang mereka bentuk akan terus melakukan upaya sosialisasi UP4B ini di kalangan Mahasiswa - Mahasiswi Papua yang berada di luar Papua dengan memanfaat beberapa Mahasiswa Papua yang " Menamakan diri mereka sebagai Senioritas Mahasiswa Papua " dari beberapa informasi yang telah kami dapatkan bahwa orang - orang ini telah menerima sejumlah Dana yang Besar dari Pemerintah Indonesia untuk meloloskan agenda sosialisasi UP4B tersebut, dengan sejumlah Dana yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia ini maka segalah macam cara akan mereka lakukan untuk meloloskan agenda tersebut di kalangan Mahasiswa - Mahasiswi Papua yang berada di Luar Papua. Hal ini dilakukan karena upaya sosialisasi yang mereka lakukan di Papua telah mendapat Penolakan dari seluruh rakyat Papua.

Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh Mahasiswa - Mahasiswi Papua yang berada di Luar Papua agar jangan sekali - kali menghadiri atau mengikuti segalah Seminar ataupun Diskusi - Diskusi Publik yang berkaitan dengan UP4B ataupun dengan masalah Pembangunan, Karena jika ada Mahasiswa - Mahasiswi Papua yang mengikuti kegiatan ini maka mereka ( Pemerintah Indonesia ) akan menyatakan / mengklaim bahwa Mahasiswa Papua telah menerima UP4B untuk dijalankan di Papua, sebab satu - satunya jalan yang tersisa untuk meloloskan agenda mereka ini untuk dijalankan di Papua adalah dengan memanfaatkan Mahasiswa Papua yang berada di luar Papua.

" Jika Kamu Tidak Ingin Di Sebut Sebagai Seorang Penghianat dan Penjilat, Maka Janganlah Sekali - Kali Kamu Mengikuti Ataupun Menghadiri Segalah Macam Seminar / Diskusi - Diskusi Publik Yang Berkaitan Dengan UP4B dan Masalah Pembangunan Di Papua "

" BAGI KAWAN - KAWAN YANG SUDAH MENDAPATKAN / MENGETAHUI INFORMASI INI SEGERA BERITAHUKAN KEPADA KAWAN - KAWAN YANG BELUM MENGETAHUI HAL INI "

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum

Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum by Papua Post

JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih, Panus Jingga menyatakan, seluruh rakyat di Papua mau dialog, namun dialog versi rakyat ini kadang diartikan sebagai buntut dari segala sesuatu yang tidak tercapai, sehingga kesan yang dimunculkan disebagian orang adalah dialog sama dengan referendum atau dialog merupakan satu kata kunci menuju referendum. Dikatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam…

Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.