Dialog Jakarta-Papua dan Harga Mati

Dialog Jakarta-Papua dan Harga Mati

Oleh Ones Madai*)

Dialog di antara Orang Asli Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI) atau sering di sebut dengan Dialog Jakarta-Papua menjadi buah bibir, baik itu di kalangan kaum aktivitis pro Kemerdekaan Bangsa Papua Barat dan elit-elit politik Indonesia. Kedua belah pihak yang bertikai mempertahankan argumennya masing-masing. Jakarta memilih harus dialog namun NKRI Harga Mati dan dimediasi oleh orang-orang ternama di Indonesia. Sedangkan, Orang Asli Papua (OAP) lebih memilih Dialog dimediasi oleh pihak ketiga yang independent dan Papua Merdeka Harga Mati.

Dalam dialog tesebut timbul dua pilihan persepsi (pemahaman) yang sangat bertentangan  yakni NKRI Harga Mati dan Papua Merdeka Harga Mati. Apabila kedua pemahaman tersebut tidak menemukan solusi yang konkret maka dialog menjadi sebuah wacana yang tak kunjung selesai. Dalam artikel yang tidak sempurna ini, saya mengajak para pembaca untuk lebih jelih memaknai dialog secara komperehensif guna menemukan ujung pangkalnya.

Papua Merdeka Harga Mati 

Rentetan penembakan yang menewaskan warga sipil,  berawal sejak tahun 1963 hingga sekarang menjadi perhatihan khusus dari aktivis pro kemerdekaan bangsa papua barat dan lembaga-lembaga kemanusiaan yang di indonesia maupun di tingkat  internasional. Pelanggaran HAM menjadi perhatikan serius oleh lembaga kemanusiaan tingkat internasional, nasional dan daerah. Segala teguran dari lembaga-lembaga tersebut berhasil di redam oleh petinggi-petinggi di Indonesia.

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, pelaksanaannya dibahwa garis tekanan militer indonesia dan penuh traumatis karena PEPERA tersebut di laksanakan dengan todongan senjata. Traumatis dan tekanan aparat militer menjadi sejarah bagi kaum pemerhati kemanusiaan dan para pejuang pro demokrasi untuk mengungkap segala tindakan kebrutalan di atas tanah Papua.

Berhubung dengan segala dehumanis yang terjadi di atas tanah Papua, kampanye kemerdekaan papua barat semakin mengebuh di belahan bumi. Bukan saja di papua. Keberadahan orang papua di negara-negara luar pun semakin mengoncang untuk mendukung Papua Merdeka.

Pada dasarnya, Orang Asli Papua (OAP) mengangap sebuah persoalan yang terjadi di bumi cenderawasih belum pernah di tuntaskan. Sehingga, jangan salah apabila Orang Papua bicara PAPUA MERDEKA adalah HARGA MATI.

NKRI Harga Mati

Pandangan NKRI menganggap bahwa PEPERA 1969 telah sah dan final. Sehingga, anggapan dari jakarta bahwa, tak seorangpun boleh membuka akar persolan Papua yang kerap terjadi pada tahun 60-an. Selain itu, para petinggi di jakarta meredam berbagai kasus pelanggaran HAM dengan program-program yang menyesatkan rakyat Papua namun nihil implementasinya. Persoalan yang marak di ujung Timur Indonesia, menurut pandangan NKRI adalah sebuah masalah konstruktif. Sehingga, pemerintah Indonesia membuat berbagai program seperti Otonomi Khusus (Otsus), Pemekaran, dan kini, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Melalui program prioritas tersebut segala milyaran rupiahpun sedang di kucurkan ke tanah Papua. Namun, faktanya tidak ada satupun program berjalan secara efektif sehingga program tersebut di nyatakan gagal total.

Papua merupakan dapur dunia yang di hiasi dengan berbagai intan dan permata serta emas dan uranium maupun nikel dan tembaga. Sehingga, jangan salah jika Jakarta menggangap Papua bagian dari NKRI atau NKRI HARGA MATI.

Solusi

Jakarta dan Papua adalah dua kelompok yang berbeda. baik itu dari sisi ras, kulit maupun rambut. Selain itu, dua pemahaman dialog yang berbeda pula. Untuk menyelesaikan persoalan Jakarta dan Papua, kedua belah pihak harus hilangkan kata HARGA MATI. Kata harga mati bagaikan virus yang  bisa memperpanjang proses dialog.

*) Aktivis Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya 

(AMP KK Surabaya)

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

DIALOG PAPUA-JAKARTA MENJADI ISU REBUTAN BERBAGAI PIHAK

Masyarakat Papua memiliki pengalaman yang panjang dan pahit selama diintegrasikan degan NKRI, dan pengalaman pahit itu suda berakar urat dalam benak masyarakat asli Papua di bumi cenderawasih Papua dan kepercayaan bangsa Papua terhadap pemerintah NKRI suda tidak ada lagi.

Pegalaman pahit itu membuat masyarakat Papua akar pahit yang paling dalam dan tetap merasakan bahwa NKRI bukan bagian dari mereka dan mereka adalah suatu entitas suku bangsa yang berbeda karena Indonesia gagal mengindonesiakan Papua sejak tahun 1961 kepada “ Act of Free Choose” itu akar dari masalah yang tertanam di benak seluruh lapisan masyarakat asli Papua, proses ini yang tidak adil justru degan kekuatan militer mengintegrasikan bangsa Papua kedalam NKRI. Pola dan tingka militeristik itu terbawa sampai detik ini yang mengakibatkan permasalahaan besar dan pelanggaran Hak – Hak Asasi Manusia sebagai suatu etintas suku bangsa yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dari waktu-ke waktu.

Sehubungan degan masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua adalah jelas masalah hak politik yang diabaikan oleh NKRI atas persengkongkolan politik maka perlu melibatkan pihak yang pernah bersekongkol degan masalah Papua, itu adalah jalan terbaik guna melihat akar masalah serta menyelesaikan pokok dan akar masalah yang terjadi di Papua. 

Perlu kita menilai cara – cara penaganan oleh Jakarta dalam upaya mengindoneisiakan orang Papua sagat tidak pernah memperhatikan aspirasi murni sejak gaung dialog yang dikomandangkan oleh Almarhum. THEYS H.ELUAY. Karena pengalaman buruk yang dialami oleh bangsa Papua dari tindakan dan kebijakan NKRI sagat merugikan bangsa Papua dan tidak dianggap penting suar-suara manusia Papua justru NKRI mementingkan daerahnya dan wilayah kekuasaanya bukan manusia Papua yang dipentingkan oleh NKRI.

Untuk mengaburkan ketidak adilan pada “Act of Free Choose” Indonesia mengunakan Tri Komando Rakyat ( Trikora ) untuk membasmi orang Papua yang bertentangan atau tidak terima hasil pelaksanaan Pepera yang tidak adil maka kekuatan militer NKRI yang begerak membasmi orang Papua dari resim Soekarno kepada Soeharto dan sampai Reformasi yang akhinya masyarakat Papua degan bebas megeluarkan unek-unek dan keinginan mendasar dari hari nurani yang jujur dalam kongres Papua I dan II pada tahun 2000, namun akhirnya NKRI mala menawarkan Otonomi sejacara paksa yang akhirnya kekuatan militer digunakan untuk membasmi seorang tokoh karismatik yang bertentangan degan otonomi Almarhum THEYS.H ELUAY sehingga otonomi yang penuh darah itu diterapkan secara paksa dan hasilnya pula tidak sesuai degan yang diharapkan oleh NKRI.

Barangkat dari itu karena ketidak puasan atas perlakuan NKRI terhadap bangsa Papua,masyarakat Papua tetap menyuarakan aspirasinya karena dalam otonomi dinilai pembunuhan orang Papua semakin meningkat maka orang Papua tetapi ngotot untuk MERDEKA diluar dari NKRI. Maka guna menilai hasil dari penerapan dan kendala dalam penerapan otonomi khusus, NKRI melakukan riset evaluasi lewat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) akhinya LIPI menemukan berbagai masalah tambahan dan akar masalahnya adalah hak Politik bangsa Papua. 

Degan demikian untuk membahas beberap pokok masalah yang disebut LIPI telah merumuskan DIALOG oleh jaringan damai Papua ( JDP ) degan konvensi yang lakukan di aulah Uncen telah kita melihat berbagai slogan entah TNI atau POLRI mengeluarkan “ KASIH ITU INDAH” tetapi pelaksanan tidak sesuai degan slogan tersebut dan slogan itu hanya menjadi perhihasan atau komoflasa bagi rakyat Papua dan pelaksanaan suda sagat bertentangan degan slogan tersebut diatas, dan semua hanya bersandiwara saja dan praktek tipu muslihat di tanah Papua.

Perlu sebagai bangsa Papua menilai secara kritis, pola penaganan aspirasi antara REFERENDUM dan DIALOG, ini ada main vertus yang perlu secara cermat diperhatikan sebagai bangsa Papua. Ada yang ingin DIALOG Di mediasi oleh orang ketiga, sekarang kita lihat bahwa degan adanya DIALOG harus difasilitasi oleh “orang ketiga” orang ketika yang dimaksud oleh beberapa tokoh geraja adalah dari Negara yang netral, namun orang ketika ini banyak yang dimanfaatkan oleh berbagai intitusi dan organisasi entah itu apakah degan hati nurani yang jujur untuk melihat akar masalah Papua atau melihat kulit masalah Papua tidak jelas bentuk motivasinya, karena belum ada juga format dialog yang jelas seperti yang di utarakan Pendeta GKIP Dr. Benny Giay dalam media tabloid jubi. 

Kelihatanya mulai saling berlombah untuk mendiasi masalah Papua dalam proses DIALOG tetapi kita lihat motivasi mereka, karena yang mau mediasi entah itu dari lembaga mana tetapi mereka adalah orang NKRI dan sama hal juga menko polkam memilih orang – perorang atau lebaga, untuk ikut dalam proses DIALOG menurut versinya, atau keinginan Indonesia, hal ini sama pola justu pelanggaran dalam proses PEPERA ( Act of Free Choose ) kembali terjadi lagi yang ke tiga kali setelah keduanya adalah Otonomi secara Pakasa, dan proses dialog ini jelas untuk menjalankan UP4B yang mana untuk menjalankan itu nyawa seorang Pemimpin Vokal Mako Tabuni penantang Otonomi dan UP4B ditembak sama persis pola penaganan Almarhum THEYS H.ELUAY penantang kebijakan Otonomi khusus, maka untuk menerapkan UP4B mengkopolkam memilih orang sesuai degan pilihanya, dan orang pun berlomba-lombah untuk ikut mediasi dialog. Untuk memediasi karena tergerak degan motivasi jujur adil, dan bermartabat melihat dan memihak kepada kebenaran itu untuk melihat akar masalah Papua tidak hanya dikulit dan seolah – oleh masalah kesenjagan sosial, pembagunan dan sejenisnya, karena masalah Papua adalah masalah Hak Politik suatu entitas bangsa.

Kami sebagai orang Papua tetap mengikuti gelagat Jakarta dan gaya bermain dalam hal putar balik fakta dan sepak terjangnya dan kami memiliki diary dan catatan khusus degan gaya dan gelagat Jakarta dalam mengindonisiakan bangsa Papua serta upaya menutub kesalahan degan membuat dua kesahan kepada orang Papua, dan sekali lagi jika penaganan DIALOG tidak membahas masalah akar dan dasar persoalan maka UP4B dan sejenisnya tidak berjalan baik, dan berbuntut kepada kemerdekaan bangsa Papua itu jelas karena tawaran apa lagi Indonesia akan menawarkan kepada Negara-negara pendonor dana otonomi khusus dan UP4B? konsekwensinya berbuntut kepada Kemerdekaan Bangsa Papua.

Contributed:
Pemerhati: Allah,Alam dan Adat Papua
Korarit Munni

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum

Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum by Papua Post

JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih, Panus Jingga menyatakan, seluruh rakyat di Papua mau dialog, namun dialog versi rakyat ini kadang diartikan sebagai buntut dari segala sesuatu yang tidak tercapai, sehingga kesan yang dimunculkan disebagian orang adalah dialog sama dengan referendum atau dialog merupakan satu kata kunci menuju referendum. Dikatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam…

Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.