The Voice of SODELPA Fiji

 SODELPA FIJI AKAN UMUMKAN DUKUNGAN FREE WEST PAPUA

Ro Teimumu Kepa (Fiji Times)

AMPNews - Partai Sosial Demokrasi Liberal (Social Democratic Liberal Party; SODELPA) Fiji menyatakan pembebasan West Papua dari pendudukan Indonesia akan menjadi salah satu agenda penting dari Manifesto partai yang akan dirilis bulan depan.

Pesan itu disampaikan, pemimpin Partai, Ro Teimumu Kepa, bahwa perjuangan rakyat West Papua untuk bebas dari pendudukan Indonesia, bukanlah perjuangan yang terlupakan dari sesama Melanesia di Pacific. Seluruh rakyat Melanesia di Fiji ada bersama perjuangan West Papua.

“Anda tidak sendirian. Benih dukungan sedang bertumbuh untuk persoalan Anda. Kami ada bersama dengan Anda, “kata RO Teimumu, Minggu (22/6) di Suva, Fiji.

Kepa menyampaikan pesan itu setelah presiden Indonesia mengunjungi Fiji dan berbicara pada Forum Pembangunan Kepulauan Pacific (PIDF) kedua di Nandi, Fiji, (19/6) Minggu lalu.

Menurut Kepa, Presiden SBY tidak mengangkat masalah West Papua di pertemuan PIDF kemarin, sementara sebelum meninggalkan Indonesia, media Indonesia menyebarkan kabar kalau SBY ke Pacific untuk menjelaskan isu dan banyak informasi yang salah mengenai West Papua di Fiji.

“Tapi dia dilaporkan tidak mengangkat isu West Papua secara terbuka di forum, meskipun dikutip di Indonesia bahwa ia bermaksud untuk menjelaskan masalah West Papua,” kata Ro Teimumu.

Karena itu, Kepa menilai kehadiran presiden Indonesia dalam pertemuan PIDF hanyalah diplomasi politik demi mempertahankan Papua tetap bagian dari Indonesia.

“Tujuannya adalah untuk menjaga sebanyak mungkin pemimpin Pasifik agar berada dalam kebijakan Indonesia atas West Papua dan untuk melawan meningkatnya tekanan internasional dan regional dalam mendukung West Papua.” Kata Ro Teimumu.

Karena itu, Intelegen Fiji melancarkan pengamanan tingkat tinggi selama satu minggu, sebelum SBY melakukan kunjungan ke Fiji, untuk mengantisipasi ada gerakan rakyat setempat mendukung West Papua di hadapan SBY.
Jurnalis yang vokal terhadap masalah Papua pun menjadi perhatian khusus dari agen rahasia Fiji. 

Bahkan polisi melarang kehadiran jurnalis senior Fiji, Netani Rika dalam pertemuan PIDF yang dihadiri Presiden Indonesia. “Dia terlalu vokal,”telepon anggota agen rahasia ke kantor Redaksi Fiji Times satu hari sebelum pertemuan PIDF (19/6). (melanesia/PCC/ Fiji Times.Com)

KTT PIDF: Mendorong Papua Barat

Mendorong Papua Barat
Diterbitkan oleh lanitribe

THE pembebasan Papua Barat dari pendudukan Indonesia akan menjadi fitur kunci dari manifesto SODELPA akan dirilis bulan depan.

Itu adalah pesan dari pemimpin partai Ro Teimumu Kepa yang mengatakan mereka ingin orang-orang Papua Barat untuk mengetahui bahwa mereka bukanlah perjuangan terlupakan.

"Pesan SODELPA terhadap tertindas Papua Barat adalah: Anda tidak sendirian. Dukungan tumbuh hanya menyebabkan Anda. Kami dengan Anda, "kata Ro Teimumu kemarin.

Komentarnya datang setelah Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dipandu oleh para pemimpin Pasifik pada pertemuan puncak ke-2 dari Pacific Development Forum Kepulauan di Nadi pekan lalu.

Sebelum meninggalkan Indonesia pekan lalu, Yudhoyono mengatakan kepada Press Indonesia ia akan mengatasi masalah Papua Barat dan semua "informasi yang salah" pada subjek, sedangkan di Fiji. "Tapi dia tidak dilaporkan telah mengangkat isu Papua Barat secara terbuka di forum, meskipun dikutip di Indonesia bahwa ia bermaksud untuk melakukannya," kata Ro Teimumu.

Sampai kemarin - dua hari setelah pertemuan puncak PIDF menyimpulkan, belum ada menyebutkan diskusi atau resolusi dari Mr Yudhoyono pada Papua Barat.

"Kami melihat penampilan Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada mahal Pacific Islands Development Forum di Nadi sebagai ofensif diplomatik dan politik sebagian terkait dengan Papua Barat," kata Ro Teimumu.

"Tujuannya adalah untuk menyimpan sebanyak mungkin pemimpin Pasifik mungkin onside dengan kebijakan Papua Barat Indonesia dan untuk melawan tekanan internasional yang meningkat dan regional dalam mendukung Papua Barat."

Dia mengatakan Perdana Menteri Admiral (Ret) Voreqe Bainimarama menelepon Yudhoyono kunjungan "salah satu hal terbesar yang pernah terjadi ke Fiji".

Dalam laporan pembukaannya pada 2 KTT PIDF PM Bainimarama kata Yudhoyono unik memenuhi syarat untuk membantu mengarahkan diskusi sebagai salah satu dari tiga PBB menunjuk pemimpin untuk panel tingkat tinggi menasihati pada agenda pembangunan global di luar 2015.

Tevita Vuibau, Senin 23 Juni, 2014, FIJITimes.com

AMP-GP3PB: Segera Cabut Status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua

“Segera Cabut Status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua”

Oleh : Solidaritas Untuk Papua

AMP

Rezim Fasis Boneka Susilo Bambang Yudhoyono antek Imperialis Amerika pada awal masa jabatannya pada periode pertama pernah menyampaikan akan menyelesaikan masalah Papua secara “mendasar, menyeluruh, dan bermartabat”. Niat SBY itu, terasa kian menjauh setelah periode ke-dua SBY menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, jika kita menyimak apa yang kini terjadi di Papua, khususnya mengenai pemberlakuan Status Dearah Operasi Militer (DOM) atau Kebijakan Bumi Hangus di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua, yang dibuat melalui kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Pangdam XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan Mei 2010. Dalam kesepakatan antara Pemda Puncak Jaya, Pangdan XVII/Trikora dan Polda Papua meminta agar semua warga massa rakyat setempat dan pemimpin gereja, termasuk perempuan, pemuda, anak-anak, pemimpin tradisional dan kepala desa segera keluar dari wilayah Distrik Tingginambut paling lambat antara 27 – 28 Juni 2010. Hal ini membuktikan semakin fasis-nya rezim dan menunjukan watak klas penguasa hari ini yang anti-Rakyat dan selalu bersembunyi di balik slogan Demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tanggal terakhir bagi pengosongan wilayah Distrik Tingginambut adalah 28 Juni 2010, karena setelah tanggal tersebut Kabupaten Puncak Jaya akan menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) di mana alat reaksioner negara (TNI dan Polr) akan melakukan operasi sapu bersih/sweeping di desa-desa, hutan dan bahkan gua. Pengumuman yang dikeluarkan ini sangat keras yang dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri) menyatakan bahwa setelah 28 Juni 2010, setiap orang yang masih berada di daerah tersebut akan tewas dalam sebuah “Kebijakan Bumi Hangus”. Alat reaksioner negara (TNI dan Polri) akan mengambil tindakan brutal. Mereka tidak akan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan akan membunuh tanpa pandang bulu. Sebagai bukti dari fakta ini, bahkan sebelum operasi ini dimulai, dua bulan sebelumnya, tepatnya pada hari Rabu 17 Maret 2010, Pdt. Kindeman Gire ditembak mati oleh TNI dari kesatuan 756 di Distrik Ilu. Kindeman adalah seorang Gembala Sidang Gereja GIDI Toragi Distrik Tingginambut. Korban atas nama Pdt. Kindeman Gire ditembak dengan senjata 2 kali, sejak tanggal ditembak itulah sampai hari ini belum ditemukan jasat korban. Kecurigaan besar keluarga korban adalah kemungkinan TNI memultilasi (memotong-motong) tubuh korban kemudian dimasukan kedalam karung lalu membuangnya di Sungai Tinggin atau di Sungai Yamo bahkan mungkin di sungai Guragi ataukah mungkin mereka kuburkan. Selain itu Gereja GIDI di Yogorini, Pilia, Yarmukum telah dibakar habis oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri). Gereja GIDI di Yarmukum adalah sebuah gereja yang baru dibangun dengan kapasitas 500 tempat duduk, yang belum resmi dibuka.

Pada tanggal yang sama yaitu 17 Maret 2010 malam, TNI terus beroperasi dari arah Desa Kalome menuju di ibu kota Distrik Tingginambut, di daerah tersebut terdapat sebuah rumah Honai (rumah adat Papua) yang mana berada sekelompok massa rakyat yang sedang tertidur lalu mereka dikepung oleh anggota TNI yang sama setelah menembak mati Pdt. Kindeman Gire pada jam 5 sore hari kemarinya dan pada pagi jam 05.00 subuh hari, Kamis Tanggal 18 Maret 2010 TNI mengepung sejumlah warga yang ada dalam satu honai itu berjumlah 13 orang. Tidak ada satupun yang lolos semuanya tertangkap lalu penyiksaan dilakukan oleh TNI. Penyiksaan yang dialami ke 13 korban sangat berat dan bahkan lebih buruk dan banyak dari mereka tinggal menungguh waktu untuk mati karena hantaman bokong senjata dan tusukan pisau sangkur. Ke 13 nama korban tersebut adalah Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn sedang sakit parah), Tiraik Morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), dan Kotoran Tabuni (42 Thn). Sampai hari ini kondisi mereka sangat memprihatinkan. Serta hingga hari ini sulit mendapatkan gambar karena memang kondisi kontrol alat reaksioner negara (TNI maupun Polri) terhadap segala akses informasi yang masuk dan keluar dari Kabupaten Puncak Jaya.

Selanjutnya pembantaian terhadap warga sipil tidak berdosa terus berlanjut, tepatnya pukul 16.00 hingga 21.00 pada hari Senin tanggal 23 Maret 2010, TNI dari Kesatuan Yonif 753 yang bertugas di Pos Puncak Senyum Distrik Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya melakukan operasi sapu bersih terhadap warga massa rakyat yang bermukim disekitar Desa Wondenggobak. Akibat tembakan membabi buta ini, mengakibatkan Enditi Tabuni seorang anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia tertembak hingga mati dan tembakan membabi buta itu mengenai seorang ibu rumah tangga yang sedang tidur hingga peluru bersarang di lututnya, mengakibatkan korban harus di larikan ke rumah sakit umum Jayapura karena kesulitan melakukan operasi di rumah sakit umum Mulia, Puncak Jaya. Kemungkinan korban akan sembuh, kalau tidak kakinya harus diamputasi dan kemungkinan terburuk korban akan meninggal dunia. Itulah wajah, karakter dan model alat reaksioner negara (TNI dan Polri) yang bermental pengecut sehingga perempaun pun ditembak atau dibantai secara tidak manusiawi.

Hingga saat ini belum terdata secara pasti berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol akses informasi yang dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri). Dan pengungsian ratusan hingga ribuan massa rakyat Papua dari Distrik Tinginambut tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya – Wamena dan diperkirakan pengungsian lain akan menyusul. Selain itu pengungsian dari Distrik Tinginambut tersebut juga telah masuk di beberapa daerah seperti : Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan beberapa Kabupaten di Pegunungan Papua. Selain itu tenda-tenda pengungsian yang telah memasuki Kecamatan Wunineri Kabupaten Tolikara dilarang didirikan tanpa alasan yang jelas oleh Militer. Alat reaksioner negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, bahkan kendali pemerintahan sepenuhnya dikuasai oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah warga massa Rakyat, Gereja, penembakan ternak, penelanjangan terhadap perempuan dan intimidasi terhadap massa rakyat Papua terus berlanjut.

Dengan banyaknya korban jiwa dan material yang terus berjatuhan dan tindakan kekerasan yang terus dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI/Polri) terhadap warga sipil tidak berdosa hingga hari ini di Puncak Jaya, Papua, maka kami dari Solidaritas Untuk Papua (SUP) menuntut dan mendesak rezim fasis SBY-Budiono untuk segera :

1. Cabut status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Tingginambut, Puncak Jaya-Papua paling lambat tanggal 26 Juni 2010

2. KOMNAS HAM segera menyelidiki kasus Kekerasan Militer di Tingginambut, Puncak Jaya-Papua

3. Hentikan dan Tarik Pengiriman Militer Organik dan Non-Organik ke Puncak Jaya dan seluruh Papua

4. Hentikan Intimidasi dan Kekerasan Militer di Puncak Jaya dan seluruh Papua

Demikian statement solidaritas ini kami buat, jika tuntutan kami tidak segera di penuhi oleh rezim hari ini, maka kami akan mengalang solidaritas yang seluas-luasnya untuk mendesak pencabutan status Dearah Operasi Militer (DOM) atau ‘Kebijakan Bumi Hangus” di Distrik Tingginambut, Puncak Jaya – Papua.

Malang, 17 Agustus 2014

Koordinator Umum

Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

About these ads

SODELPA Fiji Launching Manifesto Politik Kemerdekaan West Papua

Suva,21/7 (Jubi) – Pada Jumat, 18 Juli 2014 lalu, Partai Sosial Demokrasi Liberal (SODELPA) Fiji mendeklarasikan manifesto politik menjelang pemilihan umum 17 September 2014. Partai pemilik pendukung terbanyak ini mengatakan, perjuangan rakyat West Papua (Papua Barat) akan menjadi agenda utama politik luar negeri dalam pemerintahan Fiji nanti. “Ambil pendekatan baru menyangkut isu West Papua dan…
Selengkapnya : SODELPA Fiji Launching Manifesto Politik Kemerdekaan West Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News