Bangsa Papua melalui ULMWP Resmi Ajukan Aplikasi Keanggotaan Penuh ke MSG

Delegasi ULMWP di depan kantor MSG sebelum menyerahkan aplikasi permohonan keanggotaan Bangsa Papua di tanah Papua untuk menjadi anggota tetap dari Grup Negara-negara Melanesia (MSG). Foto: Ist.

Jayapura, MELANESIAPOST -- Bangsa Papua di tanah Papua melalui perwakilannya, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat, mengajukan aplikasi permohonan untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), Rabu (15/02/2015) di Port Vila, Vanuatu.

Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, melalui rilis resminya menjelaskan kronologi prosesi Bangsa Papua menyerahkan aplikasi keanggotaan melalui ULMWP ke forum MSG.

Delegasi ULMWP adalah representasi dari bangsa Papua. Di ULMWP, telah bergabung tiga (3) organisasi perjuangan faksi bangsa Papua; Republik Federal Papua Barat, Parlemen Nasional Papua Barat dan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan.

Delegasi ULMWP disambut musisi Vanuatu saat memasuki kantor MSG dan disambut dengan upacara adat Vanuatu, Cava. Sementara itu, Kepala Dewan Nasional Republik Vanuatu memimpin delegasi ULMWP memasuki kantor MSG.

MSG sendiri menyambut delegasi Papua dengan membentangkan spanduk, "Selamat datang saudara-saudara kita dari Papua Barat."

Sekretaris Jenderal ULMWP, Oktovianus Mote, telah secara resmi menyerahkan permintaan aplikasi rakyat Papua untuk menjadi anggota penuh MSG, dan diterima oleh Direktur Jenderal MSG, Peter Forau.

Mote pada kesempatan ini menegaskan komitmen bangsa Papua untuk kebebasan, yang diwujudkan oleh persatuan seluruh elemen perjuangan pembebasan rakyat Papua di hadapan MSG.

"Hari ini, hati rakyat Papua bersama dengan kami mengajukan permohonan untuk keanggotaan dengan harapan besar diterima oleh keluarga Melanesia. Kami percaya bahwa kami telah memenuhi kriteria seperti yang diminta oleh MSG dan kami percaya MSG akan memproses aplikasi kami," pidato Mote dalam sesi penyampainnya.

Peristiwa bersejarah ini, jelas Oktovianus Mote, juga bertepatan dengan ulang tahun ke-160 Injil masuk ke tanah di Papua, dimana Firman Allah telah menjadi cahaya yang memimpin bangsa Papua.

"Sama seperti misionaris membawa cahaya, jadi kami berharap bahwa MSG akan membantu kita menemukan cahaya yang menuntun kita untuk kebebasan suatu hari nanti," harap Sekjen UMLWP ini.

Sementara juru bicara ULMWP, Benny Wenda, yang sebelumnya adalah kepala Free West Papua Campaign yang membentuk IPWP dan ILWP dengan kantor kampanye Papua di berbagai negara, menegaskan, keanggotaan masyarakat Papua di MSG didesak untuk menumbuhkan harapan baru.

Wenda menilai keadaan bangsa Papua di Indonesia mengkhawatirkan untuk masa yang akan datang.

"Kami percaya ini merupakan hal yang mendesak untuk diselesaikan. Karena kekejaman yang sedang berlangsung di Papua yang dilakukan oleh militer yang semakin banyak dan transmigrasi, serta bentuk lain dari kolonialisme membuat Papua diperkirakan hanya 28% sisanya dari total penduduk pada tahun 2020," kata Wenda.

Menurut Benny Wenda, sejak terpilihnya pemerintahan baru di Indonesia, yang dilihat adalah peningkatan kehadiran militer Indonesia dan intimidasi, pembunuhan, dan perusahaan asing yang leluasa beroperasi di tanah Papua.

"Jadi, kami menaruh harapan dan kepercayaan kita pada sesama Melanesia (MSG) untuk mengakui perjuangan rakyat Papua. Kami tidak hanya membela tanah air kita (Papua), tetapi juga membela (ras) Melanesia," ujar Benny Wenda.

Edison Waromi, salah satu deklarator ULMWP, yang sebelumnya adalah Perdana Menteri Republik Federal Papua Barat, mengaku bahagia.

"Hari ini kami bahagia. Perlawanan Papua telah bersatu di bawah kepemimpinan ULMWP dan sekarang satu-satunya kelompok yang diakui, dan sekarang datang untuk berlaku untuk menjadi anggota MSG. Kami meminta saudara Melanesia di Pasifik tidak meninggalkan rakyat Papua," kata Waromi. (Admin/MP.AMP)

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Hon Powes Parskop Speach out on the Celebrated of West Papua National day on Dec 2013

Hon Powes Parskop Speach out on the Celebrated of West Papua National day on Dec 2013

Photo bersama Gubernur Powes Parskop dan Boga Kondra serta Benny Wenda dan Delegasi

Hon. Powes Parkop Speach on the Celebration of West Papua National Day on 1rd December 2013 at the National Capital Distric of Papua New Guinea in Port Moresby.

Hon. Powes Parskop were promise and said that he will support West Papuan on the struggle until to West Papua gets Independence from the Neoclonialism by Indonesian Malay brutaly armed.

Indonesia:

Ingin memastikan janji Hon. Powes Parskop? Silakan download atau nonton video ini secara online. Video Hon Powes Parskop Speach on West Papua Independence day Celebrated 2013 

 Janji Powes Parskop dan Boga Kondra telah membuktikan bahwa dapat mengajak PM P’O Neil berubah pikiran dan kemudian menerima orang Papua untuk menjadi anggota penuh MSG. Hon. Powes Parskop telah dan sedang mendukung serta ikut dalam perjuangan Bangsa Papua Barat dari sejak tahun 1980-an sewaktu dia masih muda, dari sejak beliau menjadi Mahasiswa di Universitas Port Moresby, Papua New Guinea hingga kini. Powes bersama istrinya bergandengan tangan turut mendukung Papua merdeka hingga kini, dan akhirnya mereka berhasil merubah pikiran PM P’O, Neill mengakui perjuangan Bangsa Papua Barat atas Hak Penentuan Nasib sendiri.

Powes Parsko serta Boga Kondra adalah Anggota tetap IPWP, dimana mereka dua pernah menghadiri acara Peluncuran IPWP di London pada tanggal 15 October 2008. Moanna Kalosil Carrcares (Mantan PM Vanuatu), yang baru-baru membawa Masalah Papua di Sidang HAM dan Sidang Majeslis Umum PBB adalah Anggota tetap IPWP, dimana beliau juga pernah ikut serta dalam Peluncuran IPWP di London-UK pada tanggal 15 October 2008.

Catatan:

Tujuan IPWP sangat jelas, karena tokoh-tokoh yang bergabung dalam badan Organisasi IPWP mempunyai beban moril yang sangat tinggi untuk mendukung Perjuangan Bangsa Papua Barat. Dan hal ini telah nyata di mata kita semua, maka apapun alasannya mari kita memberikan dukungan kepada IPWP dan juga Kantor FWPC di Oxford, Port Moresby, Pert-Australia, dan beberapa negara yang telah dibuka.

Di Port Moresby, Ibu Gubernur Ny Powes sendiri yang menjabat sebagai ketua FWPC PNG. Rakyat dan pejabat PNG secara individu semuanya mendukung Papua merdeka, karena sistem wantok. Hanja Orang Papua Barat saja yang masih banyak ragu-ragu dan bimbang.

Sekalipun Pemerintah Indonesia habisakan DANA Trilyunan Rupiah untuk suap Pemerintah PNG, namun secara moral mereka tidak tega melihat saudara-saudari mereka di Papua Barat selalu menjadi korban kekerasan oleh Militer dan polisi indonesia. Oleh karena itu, kami harap bahwa semua orang Asli Papua Barat perlu bertobat dan ikut serta dalam perjuangan supaya Papua dapat merdeka cepat. Demikian, terima kasih atas perhatian anda!!!

By Sebby Sambom

An Independence Activist of West Papua

Former West Papuan Political Prisoner

From Exile House

PNG Supporting West Papua's Indepencence

 PNG Supporting West Papua's Indepencence

Melanesian support for a free West Papua has always been high. Travel throughout Papua New Guinea and you will often hear people say that West Papua and Papua New Guinea is ‘wanpela graun’ – one land – and that West Papuans on the other side of the border are family and kin.

In the Solomon Islands, Kanaky, Fiji and especially Vanuatu, people will tell you that “Melanesia is not free until West Papua is free”. This was the promise that the late Father Walter Lini, Vanuatu’s first prime minister made.

Ordinary people in this part of the Pacific are painfully aware that the West Papuan people continue to live under the gun. It is the politicians in Melanesia who have been slow to take up the cause.

But that may be changing.

Earlier this month, Powes Parkop, Governor of the Papua New Guinea’s National Capital District, nailed his colours firmly to the mast.

In front of a crowd of 3000 people, Governor Parkop insisted that “there is no historical, legal, religious, or moral justification for Indonesia’s occupation of West Papua”.

Turning to welcome West Papuan independence leader Benny Wenda, who was in Papua New Guinea as part of a global tour, the governor told Wenda that while he was in Papua New Guinea “no one will arrest you, no one will stop you, and you can feel free to say what you want to say”.

These are basic rights denied to West Papuans who continue to be arrested, tortured and killed simply because of the colour of their skin.

Governor Parkop, who is a member of the International Parliamentarians for West Papua, which now has representatives in 56 countries, then went on to formerly launch the free West Papua campaign.

He promised to open an office, fly the Morning Star flag from City Hall and pledged his support for a Melanesian tour of musicians for a free West Papua.

Governor Parkop is no longer a lone voice in Melanesia calling for change.

Last year, Papua New Guinea’s Prime Minister Peter O’Neill broke with tradition and publicly admonished the Indonesian government’s response to ongoing state violence, human rights violations and failure of governance in West Papua.

Moved by 4000 women from the Lutheran Church. O’Neill said he would raise human rights concerns in the troubled territory with the Indonesian government.

Now Governor Parkop wants to accompany the Prime Minister on his visits to Indonesia “to present his idea to Indonesia on how to solve West Papuan conflict once and for all.”

Well known PNG commentator Emmanuel Narakobi remarked on his blog that Parkop’s multi-pronged proposal for how to mobilise public opinion in PNG around West Papua “is perhaps the first time I’ve heard an actual plan on how to tackle this issue (of West Papua)”.

On talk back radio, Governor Parkop accused Australian Foreign Minister Bob Carr of not taking the issue of West Papua seriously, of “sweeping it under the carpet.”

In Vanuatu, opposition parties, the Malvatumari National Council of Chiefs and the Anglican bishop of Vanuatu, Rev James Ligo are all urging the current Vanuatu government to change their position on West Papua.

Rev Ligo was at the recent Pacific Council of Churches in Honiara, Solomon Islands, which passed a resolution urging the World Council of Churches to pressure the United Nations to send a monitoring team to Indonesia’s Papua region.

“We know that Vanuatu has taken a side-step on that (the West Papua issue) and we know that our government supported Indonesia’s observer status on the MSG, we know that.

“But again, we also believe that as churches we have the right to advocate and continue to remind our countries and our leaders to be concerned about our West Papuan brothers and sisters who are suffering every day.”

In Kanaky (New Caledonia) and the Solomon Islands, West Papua solidarity groups have been set up. Some local parliamentarians have joined the ranks of International Parliamentarians for West Papua.

In Fiji, church leaders and NGO activists are quietly placing their support behind the cause even while Frank Bainimarama and Fiji’s military government open their arms to closer ties with the Indonesian military.

This internationalisation of the West Papua issue is Indonesia’s worst nightmare; it follows the same trajectory as East Timor.

The West Papuans themselves are also organising, not just inside the country where moral outrage against ongoing Indonesian state violence continues to boil, but regionally as well.

Prior to Benny Wenda’s visit to Papua New Guinea, Vanuatu-based representatives from the West Papua National Coalition for Independence formerly applied for observer status at this year’s Melanesian Spearhead Group meeting due to be held in Noumea, New Caledonia in June, home to another long running Melanesian self-determination struggle.

While in Vanuatu Benny Wenda added his support to that move, calling on Papuans from different resistance organisations to back a “shared agenda for freedom”.

A decision about whether West Papua will be granted observer status at this year’s MSG meeting will be made soon.

In Australia, Bob Carr may be trying to pour cold water on growing public support for a free West Papua but in Melanesia the tide is moving in the opposite direction.

PACIFIC SCOOP

KTT PIDF: Mendorong Papua Barat

Mendorong Papua Barat
Diterbitkan oleh lanitribe

THE pembebasan Papua Barat dari pendudukan Indonesia akan menjadi fitur kunci dari manifesto SODELPA akan dirilis bulan depan.

Itu adalah pesan dari pemimpin partai Ro Teimumu Kepa yang mengatakan mereka ingin orang-orang Papua Barat untuk mengetahui bahwa mereka bukanlah perjuangan terlupakan.

"Pesan SODELPA terhadap tertindas Papua Barat adalah: Anda tidak sendirian. Dukungan tumbuh hanya menyebabkan Anda. Kami dengan Anda, "kata Ro Teimumu kemarin.

Komentarnya datang setelah Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dipandu oleh para pemimpin Pasifik pada pertemuan puncak ke-2 dari Pacific Development Forum Kepulauan di Nadi pekan lalu.

Sebelum meninggalkan Indonesia pekan lalu, Yudhoyono mengatakan kepada Press Indonesia ia akan mengatasi masalah Papua Barat dan semua "informasi yang salah" pada subjek, sedangkan di Fiji. "Tapi dia tidak dilaporkan telah mengangkat isu Papua Barat secara terbuka di forum, meskipun dikutip di Indonesia bahwa ia bermaksud untuk melakukannya," kata Ro Teimumu.

Sampai kemarin - dua hari setelah pertemuan puncak PIDF menyimpulkan, belum ada menyebutkan diskusi atau resolusi dari Mr Yudhoyono pada Papua Barat.

"Kami melihat penampilan Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada mahal Pacific Islands Development Forum di Nadi sebagai ofensif diplomatik dan politik sebagian terkait dengan Papua Barat," kata Ro Teimumu.

"Tujuannya adalah untuk menyimpan sebanyak mungkin pemimpin Pasifik mungkin onside dengan kebijakan Papua Barat Indonesia dan untuk melawan tekanan internasional yang meningkat dan regional dalam mendukung Papua Barat."

Dia mengatakan Perdana Menteri Admiral (Ret) Voreqe Bainimarama menelepon Yudhoyono kunjungan "salah satu hal terbesar yang pernah terjadi ke Fiji".

Dalam laporan pembukaannya pada 2 KTT PIDF PM Bainimarama kata Yudhoyono unik memenuhi syarat untuk membantu mengarahkan diskusi sebagai salah satu dari tiga PBB menunjuk pemimpin untuk panel tingkat tinggi menasihati pada agenda pembangunan global di luar 2015.

Tevita Vuibau, Senin 23 Juni, 2014, FIJITimes.com

Vanuatu Tegaskan Kembali Komitmen Terhadap Isu Pembebasan West Papua

Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman (IST)

Port Moresby, 2/7 (Jubi) – Pemerintah Vanuatu akan terus mendorong isu Papua Barat di level PBB.

Usai pertemuan para Pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) di Port Moresby tanggal 26 Juni lalu, Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman kembali menegaskan komitmen Vanuatu untuk mendorong isu pembebasan Papua Barat. Natuman mengatakan pemerintah Vanuatu masih terus melihat peluang untuk mendorong isu Papua Barat di tingkat PBB.

Natuman, kepada wartawan mengatakan pemerintah Vanuatu sedang mempertimbangkan untuk meminta pendapat Mahkamah Internasional.

“Kami mempertimbangkan untuk mencari pendapat tentang legalitas proses yang dilakukan PBB saat menyerahkan bekas koloni Belanda ini ke Indonesia.” kata Natuman di Port Villa, Vanuatu (30/6).

Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu ini menyampaikan hal yang sama di Port Moresby.

“Proses ini (di level PBB) masih terbuka bagi kita. Sekarang kita harus berurusan dengan masalah seperti itu. Kami berbicara dengan Indonesia, melakukan dialog dengan Indonesia dan dialog dengan semua orang Melanesia tentang berbagai kecenderungan. Terutama kecenderungan politik di provinsi Papua dan Papua Barat.”

ujar Natuman di Port Moresby, 27 Juni lalu.

Natuman juga menghargai keputusan MSG untuk mencari pendekatan yang lebih proaktif bersama Indonesia agar dapat membantu mengatasi masalah pembangunan di Tanah Papua. Natuman sendiri, dalam masa Perdana Menteri Moana Kalosil, ditunjuk untuk mewakili Vanuatu dalam misi menteri MSG ke Papua Barat. Namun Natuman akhirnya tidak terlibat karena Vanuatu memutuskan menarik diri dari misi tersebut.

Sejak menjadi negara merdeka, Vanuatu telah menunjukkan komitmennya terhadap isu Papua Barat. Beberapa Perdana menteri Vanuatu sebelumnya, semisal Walter Lini dan Barack Sope adalah dua Perdana Menteri Vanuatu yang aktif membawa isu Papua Barat di level PBB sebelum dilanjutkan oleh Moana Kalosil dan Natuman sendiri. Moana, bahkan sempat menuding negara-negara MSG telah mengingkari rakyat Papua sebagai entitas Melanesia.

“Vanuatu adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak takut untuk berdiri dan berbicara untuk hak kebebasan bagi rakyat Papua Barat baik dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau pertemuan lain di mana saja di dunia,”

kata Perdana Menteri (PM) Vanuatu Moana Karkas Kalosil, usai menyampaikan pidatonya di hadapan sidang dewan HAM PBB di Genewa bulan Maret lalu. (Jubi/Victor Mambor)

Vanuatu Tegaskan Kembali Komitmen Terhadap Isu Pembebasan West Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Diposkan oleh KBK PAPUA

Vanuatu withdraws from MSG mission to Indonesia, West Papua

http://www.komnas-tpnpb.net

The Vanuatu government has withdrawn from a Melanesian Spearhead Group Foreign Ministers delegation to Indonesia to discuss and visit West Papua.

The delegation was to arrive in Jakarta on Sunday for a four-day visit which stems from a resolution by the MSG to engage more closely with Jakarta over issues raised about extensive alleged human rights abuses in Indonesia’s Papua region.

A decision on the formal bid for MSG membership by the West Papua National Coalition for Liberation was deferred pending the outcome of this visit.

However, Vanuatu’s Foreign Minister Edward Natapei has pulled out of the visit because his government believes its scheduled programme shows that the mission is highly unlikely to achieve what MSG leaders wanted it to achieve.

MSG leaders had wanted to meet various West Papuan groups, including some leaders of pro-independence movements, in order to enhance its understanding of the WPNCL’s membership bid. However, the programme offered by Indonesia only provides for fleeting, restricted visits by the MSG Foreign Ministers to Papua and West Papua provinces, and visits to various projects in Bali and Jakarta.

Vanuatu’s government says there is no point in visiting Bali or in going ahead with the entire visit if the MSG is unable to meet with the right people. It’s also taken exception to a Joint Statement prepared between the MSG Countries and Indonesia, saying it fails to mention the purpose of the visit or anything to do with the plight of West Papuans.

http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/233111/vanuatu-withdraws-from-msg-mission-to-indonesia,-west-papua

DUKUNGAN RAKYAT PAPUA ATAS DIGELARNYA PASIFIK ISLAND FORUM (PIF)

DUKUNGAN RAKYAT PAPUA ATAS DIGELARNYA PASIFIK ISLAND FORUM (PIF)

Perayaan Ibadah Bersama Berbagai Komponen Gerakan dan Rakyat Bangsa Papua Barat Dalam Dukungan Pertemuan Forum Pasifik Di Negara Republik Kepulauan Vanuatu Digelar Meria

Jayapura- AMPNews, Dalam rangka mendukung pertemuan negara-negara pasifik di Vanuatu yang digelar tanggal 3-6, seluruh komponen rakyat bangsa papua , yang jumlahnya berkisar 100 orang lebih, telah melakukan aksi dukungan pada hari ini, kamis, 5 juli 2010 berupa ibadah bersama di asrama liborang, yang diakoordinir oleh tim rekonsiliasi pemuda rakyat papua barat, dari pukul 11.00-14.00, dengan tema “sebab ALLAH memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban (2 timiotius 1:7)”.

Ibadah yang berlangsung gembira itu dipimpin langsung oleh Pdt. Jhon Barangsano.

Dalam kotbah-kotbah yang disampaikan ham TUHAN ini, lebih kepada pentingnya umat TUHAN harus diselamatkan. Ia pun mengatakan bahwa rakyat sudah berani melawan untuk keselamatannya, namun pendeta yang belum menunjukan sikap keberanian, sehingga ketika umat TUHAN dibantai, pendeta terlihat diam dan takut. Menurutnya, hal itu harus dirubah bahwa seorang pendeta harus berani dan mampu menyelamatkan jemaatnya. Selanjutnya dikatakan juga bahwa negara Indonesia ini telah memberikan dua UU yakni UU No.21 dan UU No. 32, dan ini merupakan kejahatan negara atas papua.

Hal itu dikatakan karena penerapan UU di papua memakai dua UU yang saling bertolak belakang. Sehingga dilain pihak, bisa mengorbankan rakyat Papua karena tidak adanya keberpihakan terhadap orang asli papua. Makna UU No. 21 tidak terlihat aplikasinya, sementara yang dominan dalam pelaksanaan pemerintahan negara di daerah, lebih kepada UU No. 32. Selain itupun, UU No. 21 yang katanya diberikan bagi propinsi papua pun dalam pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah (PP) sebagai roh, itu pun tidak diberikan kepada propinsi papua, sehingga terlihat ada upaya manipulatif dan pembohongan negara terhadap orang papua.

Dalam kotbahnya yang begitu panjang, Pendeta pun mengatakan bahwa, papua membutuhkan musa yang mampu mengantar umat sampai kepada pintu keselamatan, dan selanjutnya yosua lah yang membawa dan masuk dalam pintu keselamatan itu. Dan kini, yosua itu adalah rakyat bangsa papua.

Ibadah bangsa papua itu lebih kepada penyadaran bahwa betapa pentingnya kebangkitan rakyat tuk melawan dan mendukung upaya kerja dari para simpatisan atas masalah yang dihadapi rakyat papua seperti upaya Vanuatu dalam pertemuan pasifik dan proses gugatan pepera nantinya.

Ibadah berlangsung dengan penuh suka cita. Dan selanjutnya dalam ramah-tamah, banyak sekali penyampaian dari beberapa pimpinan gerakan penyelamat keaslian papua. Inti dari penyampaian berbagai macam komponen adalah, keselamatan orang papua hanya ada pada orang papua itu sendiri karena kini orang papua akan punah jika orang papua tidak bangkit dan melawan, dan tentunya kepunaan itu justru dilakukan oleh negara Indonesia. 

Dan dalam penyampaian itu, ada seorang yang tua, yang juga adalah saksi sejarah pun mengatakan bahwa, kami tidak perna memilih bergabung dengan Indonesia. kami hanya dipaksa dalam peneroran dan tekanan militer. Dan pada saat itu, kalau kami pilih papua merdeka, maka kami ditembak mati. Selanjutnya, ia pun mengatakan bahwa, dulu di jaman kami, bicara papua merdeka sangat tidak bisa. Kami hanya bisa bicara 2 menit, itu pun hanya sebatas nama Papua, belum merdekanya. Karena pada saat itu pun, kalau bicara nama Papua saja, kami dihajar dan dipukul.

Betapa kejamnya Indonesia dan kebrobrokannya pun disampaikan bahwa Indonesia sesungguhnya bukan manusia, karena mereka suka membantai dan membunuh orang papua.

Kini ucapan termikasih dari rakyat papua dalam ibadah itu disampaikan kepada Negara Vanuatu yang mendukung papua, dan yang sedang mendorong masalah papua ke dalam pertemuan negara-negara pasifik, negara-negara pasifik yang mau membuka diri untuk papua, 50 senator amerikan yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah papua, IPWP dan ILWP yang memperjuangakn pembebasan tawanan papua, dan seluruh simpatisan yang sedang berjuang untuk keselamatan bangsa Papua.