Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online
Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online
Foto: AMP dukung Simposium di Port Vila, Vanuatu dan rayakan HUT ke-53 West Papua | Dok. AMP
AMP In Action, Jakarta -- Masyarakat Papua yang tergabung di Aliansi Mahasiswa
Papua (AMP) bersama rayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 dan mendukung kegiatan
Simposium di Port Vila, Vanuatu. Kegiatan berlangsung di Bundaran Hotel
Indonesia (HI), Jakarta dalam bentuk “Aksi Demonstrasi Damai dan Pesta Tarian
Adat.”
Massa mengenakan atribut
Identitas Papua, seperti; Baju warna dasar Putih, bergambar Bendera “Bintang
Kejora” bertuliskan Free
West Papua, Lambang Negara Papua Barat “Mambruk” bertuliskan Hak Menentukan
Nasib Sendiri, Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua, dan semboyan “One People, One Soul.”
Dan pengikat kepala bergambar “Bintang Kejora.”
Kronologis Pukul 08:30 Waktu Jakarta
(WJ), massa sudah berada di titik kumpul, Bundaran HI, Jakarta. Di waktu yang
sama, Tim negosiator dari AMP melakukan negosiasi kepada pihak Kepolisian Metro
Jaya.
Pukul 08:40 WJ, massa
menyanyikan pembukaan kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun ke-53 Papua Barat, 1
Desember 1961 – 2014.
Rakyat Papua Barat sebagai
Massa aksi Demonstrasi Damai, merayaan HUT ke-53 Papua Barat berjumlah 800 jiwa
lebih. Massa yang tergabung dan solid dalam satu barisan, satu tali komando
adalah satu semangat. Yaitu: Pembebasan Nasinal Papua Barat.
Pukul 09:10 WJ, negosiasi
masih berlangsung.
Negosiasi bersama pihak
kepolisian, Akp. Kapolsek Menteng Metro Jaya, Gunawan pada tahap pertama,
Negosiator AMP, Zet Tabuni dan Advokator AMP, Emanuel Gobai SH., Pengacara di
Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta berujung pada dua pilihan. Pilihan itu
dikarenakan, AMP berpenampilan dengan mengenakan atribut Bintang Kejora.
Pilihan tersebut, ada
dua. Yaitu: 1. Mengenakan
atribut Bintang Kejora dan melakukan aksi di titik nol, Bundaran HI. Dan tidak
melakukan Long
March ke Istana Negara Indonesia. 2. Lepas
atribut Bintang Kejora dan bisa melakukan aksi Long March ke
Istana Negara Indonesia.
AMP duduk bersama dan
memutuskan untuk memilih bahwa AMP tetap Long March dengan
mengenakan atribut Bintang Kejora.
Pukul 09:40 WJ, mobil
Komando ditahan oleh tim kepolisian dengan melakukan tendangan ke arah Pintu
Sopir, tekanan mental pada sopir, melepaskan dua pengeras suara, merampas
Bendera Organisasi AMP, menarik massa AMP, melepaskan pukulan sekitar dua kali
kepada Kordinator Lapangan (Korlap, Sonny Dogopia), dan mengempeskan Ban depan
bagian kanan Mobil Komando.
Pukul 10:20 WJ, setelah
aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Korlap mengambil alih dan menyuruh
massa aksi tenang dan duduk.
Pukul 10:30 WJ,
Masing-masing Kordinator AMP berkumpul untuk memutuskan langkah terbaik.
Pukul 10:40 WJ, AMP tetap
akan Long March.
Selang waktu tiga menit, Heni Lani berorasi Politik.
Pukul 10:50 WJ – 11:10 WJ,
massa aksi diberi kesempatan untuk melakukan Orasi Politik.
Pukul 11:15 WJ, negosiator
dan advokator AMP melakukan negosiasi terhadap pihak kepolisian.
AMP menerima pilihan yang
ditawarkan oleh kepolisian. Yaitu: Lepas atribut Bintang Kejora dan bisa
melakukan aksi Long
March ke Istana Negara Indonesia. AMP siap Long March.
Biro Operasi Polda Metro
Jaya, Daniel, ternyata tetap tidak mengizinkan AMP untuk Long March. Padahal,
pilihan itu berasal dari Pihak Kepolisian sendiri. Pukul 11:25 WJ, Negosiator,
Zet Tabuni dan Advokator, Emanuel Gobai SH., mengembalikan pilihan kepada
Korlap AMP.
Korlap dan Koordinator
Umum, Jefry Wenda ambil alih dan menyeruhkan kepada massa AMP untuk membuka
atribut Bintang Kejora dan melakukan Long March ke
Istana Negara Indonesia.
Pukul 11:40 WJ, AMP
dihadang kekuatan Kepolisian yang berjumlah lebih dari massa aksi. AMP menobrak
pemblokadean yang dilakukan Tim Kepolisian.
Peralatan Kepolisian:
Dua mobil komando siap tembak di bagian depan dan belakang. Tiga truk Sabara,
dua Bus Polisi, dua truk gas air mata, dan besi kecil.
Peralatan AMP:
Spanduk, Poster, Tali Komando, Satu Mobil Komando jenis Pickup, Disel
Generator, Pengeras suara dua toa, satu bendera Organisasi AMP, dan satu motor
konsumsi jenis Mio.
Selang waktu 30 menit,
kepolisian Indonesia membentrokan massa dengan pemblokadean mereka.
Akibat dari sebab yang
dipicu oleh Kepolisian Indonesia, Yaitu: Bendera Organisasi AMP masih dibawa
Polisi, Ban mobil depan bagian kiri dikempeskan Polisi, beberapa massa aksi
luka, dan hal-hal teknis lainnya yang dialami massa aksi.
Pukul 12:10 WJ, Heni Lani
mengambil alih komando dan menarik massa untuk menyatakan sikap Politik AMP.
Korlap kembali menyeruhkan
untuk memakai atribut Bintang Kejora dan nyatakan sikap tegas Politik.
Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online
Rocks of Papua hope
AT next month's Melanesian Spearhead Group meeting
in New Caledonia, leaders from Melanesia will be asked to respond to the
cry for liberation by their brothers and sisters in West Papua.
For the past half century the people of West Papua have struggled
for their call for self-determination to be heard and responded to.
When Dutch colonial rule ended on December 1, 1961, they agreed to grant West Papua self-rule.
When
the Dutch left, they handed West Papua over to the United Nations and
then to Jakarta, in a transfer agreement which stipulated that West
Papuans would be able to decide within six years whether to accept
incorporation into Indonesia.
Many West Papuans saw the Dutch
departure as a chance for complete independence. But within a year,
forces from Jakarta had annexed the region and claimed it as part of
Indonesia
This opportunity came and went — and many Papuans, as
well as human rights groups, have questioned why the region has still
not been allowed a vote for independence.
From the time Jakarta
first annexed the province, there have been sporadic clashes between
poorly armed independence supporters and Indonesian security forces.
Over the years there have been serious abuses committed by the
Indonesian security forces. Accusations of torture and rape persist.
The
Free West Papua Campaign website claims: "Over 500,000 civilians have
been killed in genocide against the indigenous population. Thousands
more have been raped, tortured, imprisoned or 'disappeared' after being
detained. Basic human rights such as freedom of speech are denied and
Papuans live in a constant state of fear and intimidation."
Last
year, Papua New Guinea's Prime Minister Peter O'Neill broke with
tradition and publicly admonished the Indonesian government's response
to continuing state violence, human rights violations and failure of
governance in West Papua. Moved by 4000 women from the Lutheran Church,
O'Neill said he would raise human rights concerns in the troubled
territory with the Indonesian government.
The Pacific Media Centre
notes "Melanesian support for a free West Papua has always been high.
Travel throughout Papua New Guinea and you will often hear people say
that West Papua and Papua New Guinea is "wanpela graun" — one land — and
West Papuans on the other side of the border are family and kin. Earlier this year politicians in Papua New Guinea also were heard to lend their voice to the cause of a free West Papua.
According
to the Pacific Media Centre in Auckland, Powes Parkop, Governor of the
Papua New Guinea's National Capital District, recently insisted that
"there is no historical, legal, religious, or moral justification for
Indonesia's occupation of West Papua".
Governor Parkop, who is a
member of the International Parliamentarians for West Papua, which now
has representatives in 56 countries, then went on to formerly launch the
free West Papua campaign.
In April, West Papua National Coalition
for Liberation visited Noumea and presented its official application
for full MSG membership to Victor Tutugoro, the executive of the FLNKAS
and the incoming MSG chairman.
According to Radio New Zealand,
"New Caledonia's pro-independence FLNKS has pledged its full support for
the cause of the West Papuan people for freedom and independence".
Mr
Tutugoro said the MSG is only for Melanesia and Liberation Movements
within it, and the FLNKS leadership would be happy to welcome West Papua
as a new member in the Melanesian family. Last week, Solomon
Islands' Prime Minister Gordon Darcy Lilo met officials from the West
Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL) in Honiara.
According
to the Solomon Star newspaper, during the meeting Mr Lilo "expressed
his support for the West Papuan agenda to be discussed at the MSG level.
He said this would be included in the next Melanesian Spearhead Group
Summit". Mr Lilo said he was aware of the West Papuan struggles, which
is now more than 50 years.
Vice chairman of the West Papuan
National Coalition for Liberation, Dr Otto Ondawame, expressed his
delight after the assurance by PM Lilo. Dr Ondawame said given the
important role that MSG plays in regional politics it is vital that the
West Papuan issue is discussed at the leadership level.
He said
they were also rallying for support in Melanesia and beyond to ensure
that their West Papuan issue was discussed at all opportunities
available at the regional and international level.
Support from
the Solomons and Kanaky seem to be part of a changing tide of political
engagement within Melanesian countries on the issue of independence for
West Papua.
In Vanuatu, opposition parties, the Malvatumari
National Council of Chiefs and the Anglican bishop of Vanuatu, Reverend
James Ligo have been urging the Vanuatu government to change its
position on West Papua.
Last month Vanuatu PM Moana Carcasses and
Deputy PM and Minister of Foreign Affairs Edward Nipake Natapei pledged
Vanuatu's support for the West Papua request to grant and admit West
Papua as an observer status to the MSG.
The issue of West Papua's
Independence was also on the agenda of this year's Pacific Conference of
Churches General Assembly in Honiara, Solomon Islands. The PCC Assembly
resolved to address human rights abuse and independence in West Papua.
It will incorporate the human rights situation in West Papua as a strong
focal point of PCC's programmatic work on self-determination for
non-self-governing territories and communities and peoples who yearn to
be free. Pacific churches will designate an annual Freedom Sunday to
pray for island countries and people who are not free.
Given our
nation's close bond with Papua New Guinea and leadership role in
Melanesia, yet at the same time, its recent strengthening of ties with
Indonesia, Fiji's leadership may have to look beyond the short term and
the government's own interests to support the cause of West Papuans who
only ask for the same rights that the current draft constitution aims to
provide for Fijians. The late Father Walter Lini, Vanuatu's first
prime minister, once said "Melanesia is not free until West Papua is
free". The cry of West Papuans continues to be, if not now, when?
As
the people of Oceania — Melanesia, Polynesia and Micronesia to continue
struggle for control of their destiny, the plight of West Papua and
Maohi Nui (in what is known as French Polynesia) are reminders that
liberty, justice and peace are not just ideals but are non-negotiables
for every human being. They are rocks from which islands of hope grow.
Those
who physically or spiritually join in the weekly Peace Vigil at Suva's
Holy Trinity Cathedral every Thursday between 12.30pm to 1.30pm may wish
to spend some time reflecting on West Papua as we reflect on our own
political journey.
For more information on West Papua visit:
http://freewestpapua.org/info/human-rights/ or visit the "Free West
Papua Campaign Fiji" Facebook page.
"Simplicity, serenity, spontaneity."
*
Reverend JS Bhagwan is a Masters in Theology Student at the Methodist
Theological University in Seoul, South Korea. The views expressed are
his and not of this newspaper.
Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online
by Airileke Ingram and Jason MacLeod
Melanesian support for a free West Papua has always been high. Travel
throughout Papua New Guinea you will often hear people say that West
Papua and Papua New Guinea is ‘wanpela graun’ – one land – and that West
Papuans on the other side of the border are family and kin. In the
Solomon Islands, Kanaky, Fiji and especially Vanuatu, people will tell
you that “Melanesia is not free until West Papua is free”. This was the
promise that the late Father Walter Lini, Vanuatu’s first prime minister
made. Above: Papua New Guinea National Capital District Governor Powes Parkop with Independence leader, Benny Wenda at the concert for a free West Papua, Jack Pidik Park, Port Moresby 6 March 2013.
Ordinary people in this part of the Pacific are painfully aware that
the West Papuan people continue to live under the gun. It is the
politicians in Melanesia who have been slow to take up the cause.
But that may be changing.
Last Wednesday 6 March 2013, the Right Honorary Powes Parkop, Governor of National Capital District, Papua New Guinea
nailed his colours firmly to the mast. In front of a crowd of 3000
people Governor Parkop insisted that “there is no historical, legal,
religious, or moral justification for Indonesia’s occupation of West
Papua”. Turning to welcome West Papuan independence leader Benny Wenda,
who was in Papua New Guinea as part of a global tour, the Governor told
Wenda that while he was in Papua New Guinea “no one will arrest him, no
one will stop him, and he can feel free to say what he wanted to say.”
These are basic rights denied to West Papuans who continue to be
arrested, tortured and killed simply because of the colour of their
skin. Governor Parkop, who is a member of the International Parliamentarians for West Papua,
which now has representatives in 56 countries, then went on to formerly
launch the free West Papua campaign. He promised to open an office, fly
the Morning Star flag from City Hall and pledged his support for a
Melanesian tour of musicians for a free West Papua.
Governor Parkop is no longer a lone voice in Melanesia calling for change.
Last year Papua New Guinea’s Prime Minister Peter O’Neill broke with
tradition and publicly admonished the Indonesian Government’s response
to ongoing state violence, human rights violations and failure of
governance in West Papua. Moved by 4000 women from the Lutheran Church
O’Neill said he will raise human rights concerns in the troubled
territory with the Indonesian government. Now Governor Parkop wants to
accompany the Prime Minister on his visits to Indonesia “to present his
idea to Indonesia on how to solve West Papuan conflict once and for
all.” Well known PNG commentator Emmanuel Narakobi remarked on his blog
that Parkop’s multi-pronged proposal for how to mobilise public opinion
in PNG around West Papua “is perhaps the first time I’ve heard an actual
plan on how to tackle this issue (of West Papua)”. On talk back radio
Governor Parkop accused Australian Foreign Minister Bob Carr of not
taking the issue of West Papua seriously, of “sweeping it under the
carpet.”
In Vanuatu, opposition parties, the Malvatumari National Council of
Chiefs and the Anglican bishop of Vanuatu, Rev. James Ligo are all
urging the current Vanuatu government to change their position on West
Papua. Rev. Ligo was at the recent Pacific Council of Churches in
Honiara, Solomon Islands, which passed a resolution urging the World
Council of Churches to pressure the United Nations to send a monitoring
team to Indonesia’s Papua region. “We know that Vanuatu has taken a
side-step on that (the west Papua issue) and we know that our government
supported Indonesia’s observer status on the MSG, we know that. But
again, we also believe that as churches we have the right to advocate
and continue to remind our countries and our leaders to be concerned
about our West Papuan brothers and sisters who are suffering every day.”
In Kanaky (New Caledonia) and the Solomon Islands West Papua
solidarity groups have been set up. Some local parliamentarians have
joined the ranks of International Parliamentarians for West Papua. In
Fiji church leaders and NGO activists are quietly placing their support
behind the cause even while Frank Bainimarama and Fiji’s military
government open their arms to closer ties with the Indonesian military.
This internationalisation of the West Papua issue is Indonesia’s worst
nightmare; it follows the same trajectory as East Timor.
The West Papuans themselves are also organising, not just inside the
country where moral outrage against ongoing Indonesian state violence
continues to boil, but regionally as well. Prior to Benny Wenda’s visit
to Papua New Guinea, Vanuatu based representatives from the West Papua
National Coalition for Independence formerly applied for observer status
at this year’s Melanesian Spearhead Group meeting due to be held in
Noumea, New Caledonia in June, home to another long running Melanesian
self-determination struggle. While in Vanuatu Benny Wenda added his
support to that move, calling on Papuans from different resistance
organisations to back a “shared agenda for freedom”. A decision about
whether West Papua will be granted observer status at this year’ MSG
meeting will be made soon.
In Australia Bob Carr may be trying to pour cold water on growing
public support for a free West Papua but in Melanesia the tide is moving
in the opposite direction.
Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online
Polisi Hadang Massa di Bundaran HI, Korlap: Kami Dilarang ke Istana Negara
Massa aksi menduduki Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta (Foto: Ist)
JAKARTA, AMP in Action --- Ratusan pemuda dan
mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP),
Senin (1/12/2014) siang tadi, batal melakukan aksi di depan Istana
Negara, Jakarta, karena dihadang ratusan aparat Kepolisian di Bundaran
Hotel Indonesia (HI).
Aksi yang digelar ratusan massa AMP ini bertujuan merayakan Hari
Ulang Tahun (HUT) atau hari lahirnya embrio manifesto politik Papua
Barat yang ke-53 di Istana Negara Jakarta.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Abi Douw, saat dihubungi SPM via telepon seluler, menerangkan, aparat dengan kekuatan bersenjata menggagalkan rencana massa yang ingin melakukan long march ke Istana Negara.
Dalam surat pemberitahuan ke Kepolisian Daerah Metro
Jaya, aksi perayaan 1 Desember kali ini akan dipusatkan di Istana
Negara.
“Kami hanya buat orasi-orasi politik di Bundaran HI saja, setelah itu
Ketua umum AMP membacakan pernyataan sikap, dan kami bubar dengan
tenang,” .
Aparat juga sempat memerintahkan massa aksi untuk
membuka baju yang dikenakan, karena terdapat gambar bendera Bintang
Kejora.
“Setelah kami lepaskan baju, kami malah ditolak untuk melakukan aksi
sampai di Istana Negara Jakarta. Kami sesalkan tindakan dan sikap aparat
kepolisian tadi,”
AT next month's Melanesian Spearhead Group meeting
in New Caledonia, leaders from Melanesia will be asked to respond to the
cry for liberation by their brothers and sisters in West Papua.
.jpg)
