NKRI Stop Bermimpi, Seluruh Bangsa Papua Tolak Dialog Jakarta-Papua

Website TPNPB Diduga Telah Dihacker

Gambar ilustrasi yang diposting sang "hacker" yang diduga kuat oleh TPNPB adalah pihak negara Indonesia. Foto: komnas-tpnpb.net.

Malang, ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) -- Website resmi dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di bawah komando Jenderal Goliath Tabuni,komnas-tpnpb.net telah dihacker atau diambil alih oleh pihak lain. TPNPB menduga website dihacker oleh pihak negara Indonesia yang dilawan TPNPB sebagai upaya negara Indonesia melawan TPNPB.

Dugaan website telah dihacker mulain nampak dari terpostingnya berita-berita di komnas-tpnpb.net yang bertentangan dengan semangat TPNPB. Misalnya soal TPNPB mendukung agenda dialog yang selama ini gencar ditolak. Diduga, itu bagian dari upaya mengaburkan informasi agar rakyat Papua mengonsumsi infomrasi yang salah, sehingga salah presepsi mengenai posisi TPNPB, dan itu menguntungkan negara Indonesia mematahkan revolusi TPNPB.

"TPNPB dan seluruh organisasi gerakan pembebasan dan seluruh rakyat papua dibawah koordinasi organisasi papua merdeka (OPM) tetap tolak dialog, Otsus Plus, Pemekaran, Pembangunan, ataupun apapun bentuknya yang ditawarkan dari kolonial indonesia tetap TOLAK, karena TPNPB - OPM adalah Komando Rakyat Papua. Sekarang itu TPNPB buat revolusi tahapan menuju revolusi total," jelas informen menyalurkan konfirmasi TPNPB.

Misalnya berita berjudul, "Pimpinan Komando Nasional TPNPB Terima Dialog Jakarta-Papua." Baca: Klik.  Dalam berita itu disebutkan, bahkan Goliath Tabuni yang selama ini gencar menolak dialog dan memerintahkan semua komando daerah pertahanan (KODAP)  revolusi tahapan guna revolusi total diklaim mendukung Dialog leh sang hacker. 

Sumber TPNPB menjelaskan, berita-berita di wensite resmi TPNPB sudah tak dapat dipercaya lagi karena tidak bersumber dari TPNPB pimpinan jenderal Goliath Tabuni, tetapi sudah dikuasai pihak hacker.

Sumber yang sama juga menjelaskan, beberapa berita profokatif yang diluncurkan pasca dihacker adalah mengandung semangat pecah belah dan itu sama sekali tidak benar. TPNPB berharap rakyat Papua sudah harus semakin cerdas menelaah dan mengonsumsi informasi, karena menurut TPNPB, Papua saat ini sudah masuk sona perang, baik yang kentara (kontak senjata) maupun tak nyata (hacker, perekayasaan berita, dll).

Ia menjelaskan, TPNPB tetap pada posisinya sesuai hasil Kongres Tingkat Tinggi (KTT) di Biak, hasil rekonsiliasi dan penyatuan strukur, hingga perintah umum Jenderal Goliath Tabuni untuk tetap menggelar revolusi-revolusi tahapan mempersiapkan revolusi total bangsa Papua. 

Mengenai TPNPB, baca lengkapnya: Klik. (BT/014/MS)

Sumber: Website TPNPB Diduga Telah Dihacker

Berita Duka: Kepada seluruh Pejuang dan Aktivis di seluruh Tanah Papua dan seluruh Korps Diplomat OPM dimana saja

Kepada seluruh Pejuang dan Aktivis di seluruh Tanah Papua dan seluruh Korps Diplomat OPM dimana saja

Seperti yang sudah kami sampaikan tentang meniggalnya Alm. Gen. Yulius Tabuni dan guna mengisi kekosongan maka Luit 2 Class. Albert Muli Tabuni di tunjuk untuk menggantikan Alm. Yulius Tabuni dan mulai aktif bertugas dari tanggal 11 Maret 2014.

Harap Menjadi Maklum.
RIWAJAT JENDERAL YULIUS TABUNI

Bapak  Jenderal Yulius Tabuni Penanggung jawab Panglima Perang Pegunungan Tengah, dimana beliau telah terlibat sejak masa muda dalam perjuangan guna penegakan Kebenaran, Keadilan dan Pembebasan di Wilaja Pegunungan Tengah Papua Barat, dan terakhir Jenderal Yulis Tabuni selaku Panglima Komando Daerah Militer II Wamena jang juga selaku penanggung Jawab Perang TPN-PB pegunungan Tengah. Sejak tahun 1977 Jederal Yulius Tabuni jang memperjuangkan kemerdekaan dengan mengunakan kekuatan senjata secara gerilja namun pada tahun 2006 menjatahkan mendukung semuah upajah penjelesaian masalah Papua Barat secara damai setelah KKT TPN-PB pertama di Propinsi Madang PNG. Jenderal Yulius terus mendorong upajah-upajah perjuangan damai hingga pada tanggal 22/03/2014 Bapak Yulius Tabuni berpulang kerumah Bapa di kediamanja.

Harap menjadi Maklum

Pemangku Adat dan Alam Papua,                                                Ketua AMP Komite Kota Malang
Sandi Operasi "AWAS! Papua"                                                              Jeckson Huby, M.Kom

Pernyataan Sikap TPNPB Wilayah LA PAGO 2014

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta WPNews - SPMNews Group Online

Shoot Raw: Statement TPN-PB

Foto: Pernyataan TPN-PB/Dok. Komnas TPN-PB

The media has been covering the story before and this statement by the West Papua National Liberation Army (TPN-PB) Shoot in Raw related Lanny Jaya, La-Pago, West Papua.

statement:
Statement of the National Liberation Army of West Papua (TPNPB), Blood Command Headquarters of Defence (MAKODAP) Ilaga, Yambi and Sinak expressing the departure of the existing Autonomous Region New Expansion plans in the Territory.
 
With the Expansion plans three new Autonomous Region, among others; Expansion of the Peak District sianak District Ilaga, region of Puncak Jaya Yamo and Expansion of the Peak District TRIKORA of Lani Jaya regency.
 
The joint statement is in the family of three leaders in the area of the peak Ilaga and Puncakjaya under the National Command Gen. Goliath Tabuni. The statement issued from different places with the same goal.
 
Three leaders respectively, which have the same power in the region exist sustain national goals Papua ideology. Leadership in question is the Regional Leadership Yambi and surrounding Lekagak Telenggen, Military Leadership Murib Sinak and surrounding area, and the surrounding area is Ilaga Penny Telenggen as Commander of Regional Command Defense.
 
Here are the contents of the statement of TPN-PB:
 

     That firmly rejected New Autonomous Regional Expansion in the district Puncakjaya, LaniJaya and Peak Ilaga;

     That the West Papua National Liberation Army insists, warning to all Indonesian government officials in the region Puncakjaya, Peak Ilaga and Lanijaya, a motorcycle Papuans and non-Papuans and non-Papuans pedakang entire Papuan people who become agents of Intelligence and supports all forms of program Papua Nations deadly ideology;

     That clearly states the Indonesian government, more specifically the Army / Police in Papua guerrilla war will not stop before Papua;

     Emphatically declared to the Government of Indonesia, TNI / Police, Media elektronic, newspapers Indonesia and Papua and the International in the world that, in Papua shooting more specifically in Puncakjaya is purely from TPNPB with the national goal of Papua;
     If the three points above statement of the National Liberation Army of West Papua was found to be shot dead;

     The statement of the above points, we warn the actors struggle to expansion New Autonomous Region in three of the wilaya. If caught from the West Papua National Liberation Army will be shot dead;

 
Similarly, this assertion is issued, please be a concern to all parties. Salam Revolution, Papua Merdeka !!

 

Issued in: Puncakjaya-Peak Ilaga, July 12, 2014

 

 

Lekagak Telenggen            Militer Murib              Penny Telenggen

Berita Video : Pernyataan TPNPB Jantung Papua (Heart of Papua) Tolak Pemekaran DOB

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta WPNews - SPMNews Group Online

AMP -GP3PB : Selamat Jalan Pahlawan Sejati Bangsa Papua " Brigadir Jenderal. Fredi Kalakmabin "

Panglima Komando Daerah Pertahanan (PANGKODAP) Bintang Sific, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) 

" Brigadir Jenderal. Fredi Kalakmabin "

Dengan menundukkan kepala dan mengangkat hati ke hadirat Tuhan Pencipta kita sekalian, dengan ini segenap Crew and Editorial Board Papua Merdeka News Online, bersama para aktivis papua merdeka Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Gerakan Pembebasan Perempuan Papua Barat Komite Kota Malang Raya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah ini yang menghadap ke hadirat Sang Pencipta pada tgl 1 September 2014 di Yahukimo Papua (Kodap Bintang Sific).

Semoga apa yang telah ditanam selama sang Kepala Perang hidup menjadi bibit unggul dan berbuah-lebat di seluruh Tanah Papua, untuk membawa kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa Papua.

Tuhan, Engkau yang memberi tokoh Masyarakat Papua, pejuang sejati rakyat papua, dan Engkau Mengambilnya kembali. Berikanlah kami orang-tua orang tua pengganti yang akan membantu membimbing kami menuju cita-cita perjuangan bangsa Papua.

WPNews Group Online
Papuan Students Alliance Comitee Malang East Java

TPNPB-OPM Ask International Community Stop Military Aid To Indonesia

TPNPB-OPM Ask International Community Stop Military Aid To Indonesia

Commander of TPNPB-OPM La Pago region, Okiman Purom Wenda (left) with guard (Photo: Ist)
PAPUAN, --- Commander Jayapura West Papua National Liberation Army (TPN-PB)-La Pago region, Enden Wanimbo, asking the international community to halt military aid to the Indonesian government, because it had committed serious human rights violations in Lanny Jaya, Papua .

"What we know, the TNI / police are reduced by 5000 - 7000 personnel. It was too much, and so many in number, we can say that the war in that country Lanny Jaya down full force, "said Enden, when contacted suarapapua.com, via cell phone, from Lanny Jaya, Friday (23/08/2014).

Enden said, the international community, especially the United States, the Netherlands, Australia and the UK are not worth giving military equipment to Indonesia, because it has been used to perform gross human rights violations. (Read: Kelly Tabuni: "Brimob in Lanny Jaya Give Us Bullet For Halau Brimob From Beyond").

"With the military equipment provided by outside countries, Indonesia has killed and slaughtered millions of people of Papua, we ask immediately stop the military aid," he said.

Enden also said that although Indonesia lowered the power of large scale military, but none of his men who are victims, and it was regarded by him as a commander in the region eat it Jaya.

"Nature and God of Papua is on our side, so that no victim. If the victim in the stronghold of army / police is actually a lot, but they are so shy lids of the news media, "he said. (Read: Commander of TPN / OPM Denies There Members Who Killed Shot).

When asked if he and his men had done the burning of houses and honai-honai community property such as police statement, Enden flatly denied that information.

"It is not our fuel, the military / the fuel. Lanny Jaya community is our community, and we've known each other a long time, we might not want to burn them had honai, "said Enden.

Enden would ask journalists to ask questions directly to the public Lanny Jaya, because the more people know who the real culprits.

"Instead of us Hankey, a better question to the community or church leaders, they will tell who the perpetrators of the burning of hundreds of community-owned honai-honai Lanny Jaya since last July 28, 2014," he said.

The police claimed it no more troops in Lanny Jaya, Papua Police Mobile Brigade reasons, and military of the Military Command XVII / Cenderawasih are assigned to the region.


Oktovianus POGAU

PERNYATAAN SIKAP TPN-OPM KODAP II YUGUM-PAPUA BARAT Kopral Hijau

DARI MABES KODAP II BALIEM JUGUM BOLAKME
DALAM KUNJUNGAN KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL, 21 OKTOBER 2009 JAM 15.00

KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) TPN - PB BALIEM WAMENA
LIBERATION NATIONAL ARMY OF WEST PAPUA BARAT REGIONAL CHIF STAF OF RETIONAL MILITER KOMANDO (TPN – PB) KODAM II BALIM WAMENA

Kepada Yth: Bapak Presiden Republik Indonesia
Cq. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Di –

J a k a r t a..

 

Salam Nasional West Papua Barat

1. Bahwa kami TPN-OPM dan masyarakat pribumi bangsa papua barat telah merdeka dan berdaulat pada tanggal 1 Desember Tahun 1961, dengan nama Negara West Papua, Lambang Negara Burung Mambruk, Bendera kebangsaan Bintang Kejora, dan Lagu Kebangsan Hai Tanahku Papua. Namun masyarakat Papua mengakui dan memaklumi kekeliruan dan kesalahan Fatal yang dilakukan oleh saudara- saudara kekasihi kami Bangsa Indonesia , Amerika dan Belanda yaitu:

a. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dibuat oleh Amerikat Serikat Belanda dan Indonesia Tanpa melibatkakan Masyarakat Papua Barat dan TPN-OPM sebagai Ahli waris pemilik hak ulayat.

b. Selanjutnya Setelah 40 hari perjanjian New York 15 agustus 1962, tepatnya tanggal 30 september 1962 mangadakan Pejanjian Roma (Roma Agreement), yang di tanda tangani oleh pemerintah Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda sebelum perjanjian New York diberlakukan, tanpa ada keterlibatan orang asli Papua.

c. Pemerintahan Belanda Menyerahkan Papua Barat kepada UNTEA pata tanggal 1 Oktober 1962, kepada UNTEA dengan tujuan UNTEA Menjalankan Pemerintahan hanya selama kurung waktu 7 bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1962 s/d 1 Mei 1963, UNTEA menyerakan kepada pemerintah RI sebelum pepera 1969. Penetuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di lakukan dibawah tekanan militer dan tidak sesuai dengan peraktek Internasional yaitu satu orang satu suara, semua anggota peserta 1969 dipilih dan ditunjuk oleh pemerintah dan militer.

d. Dukungan AS kepada NKRI secara terang-terangan mengabaikan kepentingan orang papua menentukan nasip sendiri yaitu: melalui Kontrak Kerja PT. Freeport Indonesia 19 April 1967 sebelum masyarakat Papua resmi menjadi bagian dari indonesia melalui PEPERA 1969.

e. Pada tahun 1969 mengadakan Penetuaan Pendapat Rakyat adalah dengan sistem “ Musyawarah “ untuk “Mufakat” sesuai dengan Sistem Dewan Musyawarah Indonesia, tidak melakukan perktek Internasional yaitu satu orang satu suara.

2.. Republik Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dari Sabang sampai Maluku tidak termasuk Papua. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 pada alinea petama berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan.

3. Dari latar Belakang sejarah diatas, maka kami melihat bahwa Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda sebagai negara Anggota PBB telah mengabaikan Deklarasi PBB tentang HAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil politik serta Kovenan Internasional tentang hak EKOSOB :

a. Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 15 point 1 dan 2 tentang hak kewarga negaraan.

b. Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik pada bagian I pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 tentang Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

c. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Bagian I pasal 1. ayat 1, 2 dan 3 tentang Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

4. Kami mempertanyakan NKRI bahwa Melalui Undang-undang RI No. 11 Tahun 2005 dan Undang-undang RI No. 12 Tahun 2005. menurut Menteri Luar Negeri RI oleh Dr. N. Hansan Wirajuda terkait dengan Deklarasi dengan program aksi Wina 1993 tentang pemberlakuan hak menentukan nasip sendiri adalah tidak mendorong memecah belah atau sebagian integritas wilayah merdeka. Bagian ini kami kembali mempertanyakan kepada komnas HAM RI dilihat dari latar belakang sejarah diatas maka ada dua pertanyaan penting yaitu:
Apakah Orang Papua ikut berjuang untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Jawabannya sangat jelas yaitu tidak terlibat..
Apakah Pepera 1969 dilasanakan sesuai prosedur Internasional yaitu semua orang Papua memberikan kesempatan untuk menentukan nasib pribumi Bangsa Papua Barat yaitu satu orang satu suara? Bahwa sepanjang TPN- OPM dan rakyat Papua Barat belum merasakan kemerdekaan dalam Indonesia , masih merasakan penjajahan diskriminasi dan pembunuhan, pelanggaran HAM besar-besaran di Papua Barat.

5. Kami TPN-OPM dengan tegas mendesak pemerintah Indonesia , Amerika serikat dan beberapa negara lain tentang pengembangan dan pengelolahan PT.Frepor Indonesia yang berkedudukan di Tembagapura, karena masyarakat Bangsa Papua Barat sendiri masih hidup dibawa garis kemiskinan.

6. Kami TPN-OPM dengan tegas mempertanyakan tentang proses penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) antara Lain:

a. Pembunuhan Pimpinan Bangsa Papua Barat Teys H Eloway

b. Abepura berdarah yaitu Penerangan di Asrama Ninmim oleh Birmob.

c. Pembunuhan Yustinus Murib dan Teman-teman di Kampung Yalengga Distrik Bolakme.

d. 6 Oktober tahun 2000 Wamena berdarah

e. Pembunuhan Otius Tabuni pada tanggal 9 Agustus 2008 di Lapangan Sinampuk Kabupaten Jayawijaya.

f. Perlakuan TNI dan POLRI Indonesia yang sangat tidak manusiawi di Tanah Papua.

7. Kami TPN-OPM sangat prihatian terhadap perilaku atau tindakan militer gabungan TNI dan POLRI Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 5 September 2009 di Markas besar TPN - OPM di Jugum secara tidak manusiawi yaitu :

a. Tidak ada surat Pemberitahuan tentang penyerangan di Markas TPN - OPM dan penerangan tersebut di lakukan pada jam 6.00 sampai 2.00 WIT di dua arah yakni : Kampung Bandua dan Kampung Lakwame. Namun keberangkatan dari Wamena ke Markas TPN-OPM pada pukul 2.00 malam hari mengunakan beberapa kendaraan yaitu Truk dan Estrada.

b. Penembakan terjadi sejak jam 6.00 - 2 .00 pada siang hari, dalam pengamatan TPN-OPM bahwa peluruh senjata yang di keluarkan sulit di hitung dan di perkirakan 5000 an peluruh yang digunakan sebagai barang bukti TPN - OPM dapat mengumpulkan beberapa peluruh kini masih di Markas Besar TPN-OPM di Jugum.

c. Tindakan TNI dan POLRI Indonesia yang tidak manusiawi ini mengakibatkan jatuh korban yakni : Penyerangan di 7 Kampung dan Pembakaran Rumah masyarakat berjumlah 28 Rumah 1 Pos penjagaan TPN - OPM, perampasan terhadap ternak dan peralatan perang yaitu : Panah, busur dan peralatan lain milik masyarakat

d. Militer TNI dan Polri Indonesia todong senjata terhadap jenazah anggota masyarakat Papua Barat.

e. Ada pasien yang mengalami penderitaan yang cukup besar, ketika terjadi penerangan masyarakat di maksud melarikan diri dari rumah ke hutan dan pada sore hari ketika ia pulang dan tiba dirumah langsung meninggal dunia.

f. Pihak TPN-OPM telah menyampaikan pernyataan secara tertulis kepada komadan OPERASI namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutan atau tanggapan balik dari pihak TNI dan POLRI terhadap pernyataan SIKAP TPN-OPM Markas besar Jugum.

8. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat adat (Indigenous Peoples) tahun 2007, berbunyi pasal 3 & 4 “Masyarakat adat berhak untuk menentukan nasib sendiri.

9. Dari poin 1 sampai dengan point ke 7, maka dari point ke 8 diatas mensyaratkan, bahwa TPN-OPM dan masyarakat Bangsa Papua Barat, menentukan nasib sendiri, maka kami TPN-OPM mewakili masyarakat bangsa Papua barat mewakili ratusan Ribu orang yang sudah mati dibunuh oleh TNI dan POLRI tulang-benulang yang ada diliang Kuburan, bagi masyarakat pribumi Papua Barat yang hidup sekarang dan yang akan lahir, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Kami TPN - OPM dan masyarakat bangsa Papua barat menolak dengan tegas segala macam tawaran dan gula-gula politik yang ditawarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, baik melalui Undang-Undang no. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Maupun Pemekaran Wilayah Provinsi, Kabupaten Kota, Distrik, Desa di wilayah Papua Barat dari Sorong sampai Merauke. Dalam pengamatan TPN-OPM Otonomi khusus menjadi teori belakah dan otonomi khusus juga menjadi kepentingan pejabat tinggi tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

2. Kami TPN-OPM dan Masyarakat Bangsa Papua Barat meminta atau mendesak kepada pemerintah Indonesia segera mengadakan dialog Nasional antara Rakyat Bangsa Papua Barat dengan Indonesia duduk bersama satu meja kita menentukan Nasib Bangsa Papua barat.

3. Kami TPN-OPM dan Masyarakat Bangsa Papua barat meminta dan mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri untuk mengadakan dialog Internasional antara TPN-OPM, dan Masyaraka Bangsa Papua Barat, Amerika Serikat, PBB, Indonesia dan Belanda duduk bersama Satu Meja diluar Negeri meja internasional untuk perundingan.

4. Kami TPN-OPM mendesak Pemerintah Indonesia , Belanda, Amerikat serikat dan PBB segera Menijau Kembali Hasil PEPERA 1969.

5. Kami TPN-OPM mendesak segera selenggarakan Referendum Ulang di Papua Barat secara demokratis, Jujur dan adil.

Demikian pernyataan kami atas perhatian kami tak lupa menyampaikan terima kasih. Papua Merdeka.

Dikeluarkan di : Jugum
Pada Tanggal : 21 Oktober 2009

KOMANDO DAERAH MILITER TPN – PB KODAM II BALIEM WAMENA

(BRIGADIR JENDRAL YULIUS TABUNI)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua West Papua National Coalition For Liberation.
2. Ketua Dewan Militer TPN – PB
3. Panglima TPN – PB.
4. Dipolomasi Australia di Australia
5. Dipolomasi Vanuatu di Vanuatu
6. Dipolomasi Inggris di Inggris
7. Dipolomasi Amerika di- Amerika
8. Amesti Internasional di Belanda
9. Tim Kerja Nasinal di Jayapura
10. Arsip

PERNYATAAN TPNPB TOLAK PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU

Pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Markas Komando Darah Pertahanan (MAKODAP) Ilaga, Yambi dan Sinak menyatakan sikap tolak terhadap ada rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Wilayah itu.

Dengan adanya rencana  Pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru antara lain; Pemekaran Kabupaten Sianak  dari Kabupaten Puncak Ilaga, Pemekaran Kabupaten Yamo dari Kabupaten Puncak Jaya dan Pemekaran Kabupaten Puncak Trikora dari Kabupaten Lani Jaya.

Pernyataan bersama ini dikeluarga dari tiga pimpinan di daerah Puncak Ilaga dan Puncakjaya tersebut dibawah Komando Nasional Jenderal Goliath Tabuni. Pernyataan dikeluarkan dari tempat yang berbeda dengan tujuan yang sama.

Tiga pimpinan masing-masing, yang memiliki kekuatan yang sama diwilayah tersebut eksis mempertahankan ideologi tujuan nasional Papua Merdeka. Pimpinan yang dimaksud adalah Pimpinan Daerah Yambi dan sekitarnya Lekagak Telenggen, Militer Murib Pimpinan daerah Sinak dan sekitarnya, dan Daerah Ilaga sekitarnya Penny Telenggen sebagai Panglima Komando Daerah Pertahanan.

Berikut isi pernyataan sikap TPNPB:

1. Bahwa dengan tegas menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru di wilayah Kabupaten Puncakjaya, LaniJaya dan Puncak Ilaga;
2. Bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyatakan dengan tegas, peringatan untuk semua pejabat Pemerintah Indonesia diwilayah Puncakjaya, Puncak Ilaga dan Lanijaya, tukang ojek orang Papua, non Papua maupun pedakang non Papua dan seluruh orang Asli Papua yang menjadi agen Inteljen dan mendukung segala bentuk program yang mematikan Ideologi Bangsa Papua Merdeka;
3. Bahwa dengan tegas menyatakan kepada pemerintah Indonesia, lebih khusus TNI/POLRI perang gerilya di Papua tidak akan berhenti sebelum Papua Merdeka;
4. Dengan tegas menyatakan kepada Pemerintah Indonesia, TNI/POLRI, Media elektronic, surat kabar Indonesia dan Papua serta Internasional di dunia bahwa, aksi penembakan di Papua lebih khusus di Puncakjaya adalah murni dari TPNPB dengan tujuan nasional Papua Merdeka;
5. Apabila isi pernyataan poin tiga diatas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat kedapatan akan tembak mati;
6. Pernyataan poin satu diatas, kami beri peringatan aktor-aktor yang berjuang untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru di tiga wilaya tersebut. Apabila kedapatan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat akan ditembak mati;

Demikian pernyataan tegas ini dikeluarkan, harap menjadi perhatian oleh semua pihak. Salam Revolusi, Papua Merdeka!!

Dikeluarkan di: Puncakjaya-Puncakilaga 12 Juli 2014

Lekagak Telenggen        Militer Murib              Penny Telenggen

TPN-OPM Turun Gunung Pencitraan Gubernur Papua

Sumber: Video Siksaan Warga Sipil Puncak Jaya (Youtube)

Video Penyiksaan Warga Sipil, di iringi lagu Indonesia Tanah Air (Mereka), sepatu laras menerjang dada dan kepala, dituduh sepratis, jongkok dengan kepala kebawah, rumah dibakar, gedung gereja dibakar, itulah kisah kasih warga sipil Puncak Jaya yang kerap mendapat bogem mentah dari penyisiran rutin satun pengamanan pos TNI dari Nabire. Kekerasan yang menyiksakan luka psikis dan fisik itu, terbayar dengan uang, 300 miliar lebih. 

 

Amerika, memang wataknya demikian. Segala persoalan diselesaikan dengan uang. Apa yang dilakukan Gubernur Papua sama persis dengan cara kapitalis Amerika. Cara tersebut bertentangan dengan budaya suku Lany. Yang mana memegang teguh keinginan mereka. Saya makan ubi ya ubi, tak harus ganti dengan beras. 

 

Tapi, isu Papua merdeka ini punya banyak peluang untuk dijadikan sumber segala berkah; berupa karier, uang dan jabatan. Bisnis “Papua merdeka” memang subur. Dari proyek kamtibmas, pertahanan dan keamanan, investasi dan jabatan politik birokrasi, memang subur bila dikaitkan dengan isu separatisme.

 

Lukas Enembe dan Freeport dalam Cara Mengatasi Konflik

 

Semasa menjabat Bupati Puncak Jaya, orang nomor satu yang kini menduduki jabatan provinsi Papua, mengeluarkan dana APBD setempat senilai 2 miliar, kepada aparat TNI/POLRI demi melaksanakan operasi militer. Hasilnya, perkampungan warga dibakar, sehingga para penduduk mengungsi ke hutan-hutan belantara di pegunungan. 

 

Lanjut kemudian, ada bantuan berupa sensor kayu, kapak dan sejumlah uang, yang menurut pejabat disana untuk kelompok Goliat Tabuni. Pada pra pemilihan gubernur Papua, ada kelompok Wenda di perbatasan PNG-RI menyerahkan diri. Kegaduhan ini, ada dugaan sebagai upaya politisasi pelengkap kemenangan bagi Enembe pada pertarungan politik Lokal.

 

Sumber: Video Siksaan Warga Sipil Puncak Jaya (Youtube)

Baik Enembe maupun freeport, kerap menelorkan uang bagi tiap kepala. Namun, momentum bayar kepala kerap menjadi tuntutan para pihak yang bertikai (perang suku). Sekarang, pola tersebut disamakan dengan harga kepala seorang prajurit OPM, yang bagi mereka, telah menyerahkan diri. Kasus perang suku yang sering muncuk di daerah dimana freeport beroperasi, sebut saja kwamki Narama/lama, selalu diselesaikan dengan bayar denda, dan nilainya pun miliaran.

 

Penyelesaian Masalah era Amerika Sudah Kuno

 

Konflik Papua sedari awal merupakan rancangan sekutu Amerika, Indonesia sebagai eksekutor, tetap menerapkan cara-cara diatas. Tuntutan Papua merdeka dibayar dengan uang otsus 50 trilyun. Ada oknum mengaku OPM turun gunung, dibayar dengan ratusan miliar. Menyelesaikan konflik budaya dengan uang juga. 

 

Sementara, belahan dunia ini, daerah koloni Amerika Serika kerap ditalangi dengan dukungan bantuan utang luar negeri. Indonesia salah satunya. Watak Amerika yang mengedepankan perang pendudukan secara fisik, dilanjutkan dengan pendudukan secara ekonomi (utang luar negeri), tetap saja, cara tersebut tidak menyelesaikan masalah. Sama dengan cara Enembe atasi OPM di daerahnya tak akan selesaikan masalah. Begitu juga dengan negara-negara yang didonor AS, krisis finansial menganga sampai sekarang.

 

Publik harus mengawasi apa yang terjadi di Papua. Uang negara keluar hanya demi stigmatisasi OPM tanpa pertangunggjawaban yang jelas. Harus diusut. KPK jangan aneh-aneh soal Papua. Apalagi, kinerja negara dalam menyusun langkah mengatasi masalah dalam negeri, khususnya Papua, nyatanya gagal. Banyak uang beredar ke Papua, namun, Papua pisah dari NKRI tetap menyala sampai sekarang. Kenapa? Karena cara yang dipakai Indonesia hadapai Papua adalah cara impor dari Amerika Serikat. “Alias” ketinggalan jaman!

WASPADA STRUKTUR KOMANDO TPNPB FAKFAK BOCOR

http://www.komnas-tpnpb.net/

Berikut ini  bukti bahwa ada orang Papindo (Papua Indonesia) disusupi  dalam internal  Struktur Komando Nasional-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

Bila Prosesi Pengukuhan Struktural TPN-OPM Papua Barat Terjadi, Intelijen Kita Lumpuh

Apabila informasi yang menyatakan adanya proses pengukuhan struktural TPN-OPM Papua Barat di Kabupaten Fakfak benar-benar terjadi maka intelijen militer, intelijen nasional dan intelijen kepolisian benar-benar sudah lumpuh.

  Demikian dikemukakan Farel Koto di Jakarta (22/10) seraya menambahkan, peristiwa seperti itu bisa berlangsung tanpa pencegahan dari aparat negara terutama aparat keamanan dan aparat intelijen yang bertugas di Papua, sehingga sungguh sangat menyedihkan.

Menurut peneliti ini, menyikapi masalah ini maka perlu ada pembahasan khusus di jajaran Polhukam untuk membuat klarifikasi, penilaian, perkiraan dan rencana tindak operasional yang harus dilakukan.

”Sudah merupakan kegiatan gangguan keamanan yang tidak perlu ada pertimbangan apapun harus segera ditumpas, dan aparat yang ada di daerah tidak perlu takut-takut melanggar HAM apabila menindak secara tegas TPN-OPM,” ujarnya.

Informasi yang beredar di kalangan masyarakat di Fakfak bahwa pada 17 Oktober 2013 telah berlangsung prosesi pengukuhan struktural TPN-OPM di Kabupaten Fakfak yang diikuti 150 orang dari berbagai distrik, dimana pengukuhan terseut dilakukan secara adat dan secara agama. Bahkan beredar nama struktur TPN-OPM di Kabupaten Fakfak yaitu, Yakobus Taswa (Ketua), Ignasius Heremba (Sekretaris Umum), Melki Genuni (Wakil Sekretaris), Jackobus Gewab (Staf Ahli Pemerintahan), dan Matias Taswa (Koordinator Lapangan). Menurut sejumlah pihak di Papua, Kabupaten Fakfak menjadi target pergerakan kelompok TPN-OPM, karena masih banyak masyarakat memilih NKRI daripada berjuang untuk merdeka.(TGR | GFI)

sumber:http://strategi-militer.blogspot.com/2013/10/bila-prosesi-pengukuhan-struktural-tpn.html

PANGLIMA TINGGI TPN WEST PAPUA - TIDAK ADA ISTIRAHAT DALAM PEPERANGAN

TIDAK ADA ISTIRAHAT DALAM PEPERANGAN,

JIKA KITA BERISTIRAHAT MAKA PASTI KITA BANYAK JATUH KORBAN.

SEBAB MUSUH MEMBACA PERGERAKAN KITA,

SEKALI LAGI JANGAN LELAH UNTUK BERTARUNG.

JADILAH ORANG2 YG DI PERCAYAKAN UTK MENUNTASKAN PERJUANGAN KITA.

Salam Perjuangan.

VIKTORY..!!!

EMENEME YAWARE.


PANGLIMA TINGGI TPN  WEST PAPUA

                              (GEN. GOLIATH, N TABUNI)