TPN-OPM Turun Gunung Pencitraan Gubernur Papua

Sumber: Video Siksaan Warga Sipil Puncak Jaya (Youtube)

Video Penyiksaan Warga Sipil, di iringi lagu Indonesia Tanah Air (Mereka), sepatu laras menerjang dada dan kepala, dituduh sepratis, jongkok dengan kepala kebawah, rumah dibakar, gedung gereja dibakar, itulah kisah kasih warga sipil Puncak Jaya yang kerap mendapat bogem mentah dari penyisiran rutin satun pengamanan pos TNI dari Nabire. Kekerasan yang menyiksakan luka psikis dan fisik itu, terbayar dengan uang, 300 miliar lebih. 

 

Amerika, memang wataknya demikian. Segala persoalan diselesaikan dengan uang. Apa yang dilakukan Gubernur Papua sama persis dengan cara kapitalis Amerika. Cara tersebut bertentangan dengan budaya suku Lany. Yang mana memegang teguh keinginan mereka. Saya makan ubi ya ubi, tak harus ganti dengan beras. 

 

Tapi, isu Papua merdeka ini punya banyak peluang untuk dijadikan sumber segala berkah; berupa karier, uang dan jabatan. Bisnis “Papua merdeka” memang subur. Dari proyek kamtibmas, pertahanan dan keamanan, investasi dan jabatan politik birokrasi, memang subur bila dikaitkan dengan isu separatisme.

 

Lukas Enembe dan Freeport dalam Cara Mengatasi Konflik

 

Semasa menjabat Bupati Puncak Jaya, orang nomor satu yang kini menduduki jabatan provinsi Papua, mengeluarkan dana APBD setempat senilai 2 miliar, kepada aparat TNI/POLRI demi melaksanakan operasi militer. Hasilnya, perkampungan warga dibakar, sehingga para penduduk mengungsi ke hutan-hutan belantara di pegunungan. 

 

Lanjut kemudian, ada bantuan berupa sensor kayu, kapak dan sejumlah uang, yang menurut pejabat disana untuk kelompok Goliat Tabuni. Pada pra pemilihan gubernur Papua, ada kelompok Wenda di perbatasan PNG-RI menyerahkan diri. Kegaduhan ini, ada dugaan sebagai upaya politisasi pelengkap kemenangan bagi Enembe pada pertarungan politik Lokal.

 

Sumber: Video Siksaan Warga Sipil Puncak Jaya (Youtube)

Baik Enembe maupun freeport, kerap menelorkan uang bagi tiap kepala. Namun, momentum bayar kepala kerap menjadi tuntutan para pihak yang bertikai (perang suku). Sekarang, pola tersebut disamakan dengan harga kepala seorang prajurit OPM, yang bagi mereka, telah menyerahkan diri. Kasus perang suku yang sering muncuk di daerah dimana freeport beroperasi, sebut saja kwamki Narama/lama, selalu diselesaikan dengan bayar denda, dan nilainya pun miliaran.

 

Penyelesaian Masalah era Amerika Sudah Kuno

 

Konflik Papua sedari awal merupakan rancangan sekutu Amerika, Indonesia sebagai eksekutor, tetap menerapkan cara-cara diatas. Tuntutan Papua merdeka dibayar dengan uang otsus 50 trilyun. Ada oknum mengaku OPM turun gunung, dibayar dengan ratusan miliar. Menyelesaikan konflik budaya dengan uang juga. 

 

Sementara, belahan dunia ini, daerah koloni Amerika Serika kerap ditalangi dengan dukungan bantuan utang luar negeri. Indonesia salah satunya. Watak Amerika yang mengedepankan perang pendudukan secara fisik, dilanjutkan dengan pendudukan secara ekonomi (utang luar negeri), tetap saja, cara tersebut tidak menyelesaikan masalah. Sama dengan cara Enembe atasi OPM di daerahnya tak akan selesaikan masalah. Begitu juga dengan negara-negara yang didonor AS, krisis finansial menganga sampai sekarang.

 

Publik harus mengawasi apa yang terjadi di Papua. Uang negara keluar hanya demi stigmatisasi OPM tanpa pertangunggjawaban yang jelas. Harus diusut. KPK jangan aneh-aneh soal Papua. Apalagi, kinerja negara dalam menyusun langkah mengatasi masalah dalam negeri, khususnya Papua, nyatanya gagal. Banyak uang beredar ke Papua, namun, Papua pisah dari NKRI tetap menyala sampai sekarang. Kenapa? Karena cara yang dipakai Indonesia hadapai Papua adalah cara impor dari Amerika Serikat. “Alias” ketinggalan jaman!