Berita Video : Pesan dari Bangsa Papua terhadap semua rakyat Maluku di Papua Barat

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta WPNews - SPMNews Group Online

Pesan dari Bangsa Papua terhadap semua rakyat Maluku di Papua Barat

TPNPB-OPM Ask International Community Stop Military Aid To Indonesia

TPNPB-OPM Ask International Community Stop Military Aid To Indonesia

Commander of TPNPB-OPM La Pago region, Okiman Purom Wenda (left) with guard (Photo: Ist)
PAPUAN, --- Commander Jayapura West Papua National Liberation Army (TPN-PB)-La Pago region, Enden Wanimbo, asking the international community to halt military aid to the Indonesian government, because it had committed serious human rights violations in Lanny Jaya, Papua .

"What we know, the TNI / police are reduced by 5000 - 7000 personnel. It was too much, and so many in number, we can say that the war in that country Lanny Jaya down full force, "said Enden, when contacted suarapapua.com, via cell phone, from Lanny Jaya, Friday (23/08/2014).

Enden said, the international community, especially the United States, the Netherlands, Australia and the UK are not worth giving military equipment to Indonesia, because it has been used to perform gross human rights violations. (Read: Kelly Tabuni: "Brimob in Lanny Jaya Give Us Bullet For Halau Brimob From Beyond").

"With the military equipment provided by outside countries, Indonesia has killed and slaughtered millions of people of Papua, we ask immediately stop the military aid," he said.

Enden also said that although Indonesia lowered the power of large scale military, but none of his men who are victims, and it was regarded by him as a commander in the region eat it Jaya.

"Nature and God of Papua is on our side, so that no victim. If the victim in the stronghold of army / police is actually a lot, but they are so shy lids of the news media, "he said. (Read: Commander of TPN / OPM Denies There Members Who Killed Shot).

When asked if he and his men had done the burning of houses and honai-honai community property such as police statement, Enden flatly denied that information.

"It is not our fuel, the military / the fuel. Lanny Jaya community is our community, and we've known each other a long time, we might not want to burn them had honai, "said Enden.

Enden would ask journalists to ask questions directly to the public Lanny Jaya, because the more people know who the real culprits.

"Instead of us Hankey, a better question to the community or church leaders, they will tell who the perpetrators of the burning of hundreds of community-owned honai-honai Lanny Jaya since last July 28, 2014," he said.

The police claimed it no more troops in Lanny Jaya, Papua Police Mobile Brigade reasons, and military of the Military Command XVII / Cenderawasih are assigned to the region.


Oktovianus POGAU

Jubir TPN/OPM: “Kami Berbeda Pandangan Politik Dengan NRFPB”

PAPUAN, Jayapura — Menyangkut pembebasan Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi yang diklaim sebagai Presiden dan Perdana Menteri Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengaku memiliki pandangan politik yang berbeda. “Selama ini Forkorus Yaboisembut Cs tidak berjalan  bersama semangat revolusi yang dibangun TPM/OPM,” tegas Saul Bomay,…

Selengkapanya :  Jubir TPN/OPM: “Kami Berbeda Pandangan Politik Dengan NRFPB” was originally published on PAPUA MERDEKA! News

TPN-OPM Turun Gunung Pencitraan Gubernur Papua

Sumber: Video Siksaan Warga Sipil Puncak Jaya (Youtube)

Video Penyiksaan Warga Sipil, di iringi lagu Indonesia Tanah Air (Mereka), sepatu laras menerjang dada dan kepala, dituduh sepratis, jongkok dengan kepala kebawah, rumah dibakar, gedung gereja dibakar, itulah kisah kasih warga sipil Puncak Jaya yang kerap mendapat bogem mentah dari penyisiran rutin satun pengamanan pos TNI dari Nabire. Kekerasan yang menyiksakan luka psikis dan fisik itu, terbayar dengan uang, 300 miliar lebih. 

 

Amerika, memang wataknya demikian. Segala persoalan diselesaikan dengan uang. Apa yang dilakukan Gubernur Papua sama persis dengan cara kapitalis Amerika. Cara tersebut bertentangan dengan budaya suku Lany. Yang mana memegang teguh keinginan mereka. Saya makan ubi ya ubi, tak harus ganti dengan beras. 

 

Tapi, isu Papua merdeka ini punya banyak peluang untuk dijadikan sumber segala berkah; berupa karier, uang dan jabatan. Bisnis “Papua merdeka” memang subur. Dari proyek kamtibmas, pertahanan dan keamanan, investasi dan jabatan politik birokrasi, memang subur bila dikaitkan dengan isu separatisme.

 

Lukas Enembe dan Freeport dalam Cara Mengatasi Konflik

 

Semasa menjabat Bupati Puncak Jaya, orang nomor satu yang kini menduduki jabatan provinsi Papua, mengeluarkan dana APBD setempat senilai 2 miliar, kepada aparat TNI/POLRI demi melaksanakan operasi militer. Hasilnya, perkampungan warga dibakar, sehingga para penduduk mengungsi ke hutan-hutan belantara di pegunungan. 

 

Lanjut kemudian, ada bantuan berupa sensor kayu, kapak dan sejumlah uang, yang menurut pejabat disana untuk kelompok Goliat Tabuni. Pada pra pemilihan gubernur Papua, ada kelompok Wenda di perbatasan PNG-RI menyerahkan diri. Kegaduhan ini, ada dugaan sebagai upaya politisasi pelengkap kemenangan bagi Enembe pada pertarungan politik Lokal.

 

Sumber: Video Siksaan Warga Sipil Puncak Jaya (Youtube)

Baik Enembe maupun freeport, kerap menelorkan uang bagi tiap kepala. Namun, momentum bayar kepala kerap menjadi tuntutan para pihak yang bertikai (perang suku). Sekarang, pola tersebut disamakan dengan harga kepala seorang prajurit OPM, yang bagi mereka, telah menyerahkan diri. Kasus perang suku yang sering muncuk di daerah dimana freeport beroperasi, sebut saja kwamki Narama/lama, selalu diselesaikan dengan bayar denda, dan nilainya pun miliaran.

 

Penyelesaian Masalah era Amerika Sudah Kuno

 

Konflik Papua sedari awal merupakan rancangan sekutu Amerika, Indonesia sebagai eksekutor, tetap menerapkan cara-cara diatas. Tuntutan Papua merdeka dibayar dengan uang otsus 50 trilyun. Ada oknum mengaku OPM turun gunung, dibayar dengan ratusan miliar. Menyelesaikan konflik budaya dengan uang juga. 

 

Sementara, belahan dunia ini, daerah koloni Amerika Serika kerap ditalangi dengan dukungan bantuan utang luar negeri. Indonesia salah satunya. Watak Amerika yang mengedepankan perang pendudukan secara fisik, dilanjutkan dengan pendudukan secara ekonomi (utang luar negeri), tetap saja, cara tersebut tidak menyelesaikan masalah. Sama dengan cara Enembe atasi OPM di daerahnya tak akan selesaikan masalah. Begitu juga dengan negara-negara yang didonor AS, krisis finansial menganga sampai sekarang.

 

Publik harus mengawasi apa yang terjadi di Papua. Uang negara keluar hanya demi stigmatisasi OPM tanpa pertangunggjawaban yang jelas. Harus diusut. KPK jangan aneh-aneh soal Papua. Apalagi, kinerja negara dalam menyusun langkah mengatasi masalah dalam negeri, khususnya Papua, nyatanya gagal. Banyak uang beredar ke Papua, namun, Papua pisah dari NKRI tetap menyala sampai sekarang. Kenapa? Karena cara yang dipakai Indonesia hadapai Papua adalah cara impor dari Amerika Serikat. “Alias” ketinggalan jaman!

KEEROM DAMAI BUKAN BERARTI PAPUA DAMAI, MENYERAH JANGAN ATAS NAMA DAERAH DAN TPN-OPM

Dandrem 172 bertemu Koordinator Umum TPN-OPM wilayah Keerom Lambert Pekikir, sebagai bentuk silahturahmi sebagai sesama putra Papua guna menjalin persamaan dalam perbedaan. Seperti dilansir surat kabar lokal harian bintangpapua edisi 13 Maret 2014.

Menurut Lambert Pekikir dikutip dari pemberitaan harian bintang papua, “Terkait slogan Keerom Damai yang sedang diupayakan, saya usulkan agar diundurkan karena menyangkut pokok pikiran yang harus kita bangun kesemua pihak agar pemahaman tercipta dan menjadi pedoman yang bagus serta pegangan yang baik bagi semua pihak. Dan hendaknya dilaksanakan setelah Pemilu ini dengan melakukan sosialisasi,” tukasnya.

Soal turun gunung (kembali ke pangkuan NKRI, red), Lambert Pekikir tidak memberikan jawaban pasti, tetapi Keerom damai, untuk semua dan Papua itu tergantung sosialisasi dan tergantung semua teman-teman sesama perjuangan Papua Merdeka menerima komitmen Keerom Damai, yang tentunya semua itu akan dituangkan dalam perjanjian-perjanjian tertentu. “Tentunya semua bisa menerima terutama yang cinta damai, dan di Keerom, Pak Panglima juga telah memberikan jaminanan keamanana bagi semua pihak,” pungkasnya.

Hal ini ditangkapi serius dari Kepala Staf Umum Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM), dinilai pertemuan Lambert dan Dandrem 172 itu merupakan pejuang murahan yang menyerah pertama dilakukan oleh Lambert Pekikir baru-baru ini di Keerom pada umumnya Jayapura.  Menurutnya “siapapun tokoh atau pejuang yang mengklaim atas nama bangsa menyerah kepada NKRI, perlu kita lihat legalitasnya. Legalitasnya dia seperti apa itu, seorang Lambert Pekikir seperti apa itu yang perlu kita lihat, tetapi kalau dia atas nama bangsa harap jangan memprofokasih perjuangan, tidak mengapa kalau menyerah diri secara pribadi, namun jangan atas nama bangsa dan daerah”, tegas Terianus Satto.

Terianus Satto juga mempertanyakan tentang slogan Keerom Damai yang selama ini perjuangkan Lambert Pekikir sebagai upaya utama dengan Polda dan Pangdam Papua. “Keerom damai untuk apa, damai untuk mendatangkan aspirasi merdeka berjuang atau berjuang secara damai, kami yang ada di Komando Nasional tidak tahu, tuan Lambert Pekikir seperti apa, kalau dia memang peduli tentang kemanusiaan lakukan sebuah perdamaian dengan Dandrem berarti keluar dari mekanisme prinsip-prinsip dasar perjuangan TPNPB-OPM ” tandasnya.

Kutip dari press release Danrem 172 yang dilansir Bintang Papua, “Nah persamaan inilah yang paling penting dan perlu terus dibina, karena dalam situasi yang damai semua dapat mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan rakyat, khususnya di wilayah Keerom. Sesuai kebijakan dan arahan Bapak Pangdam XVII/Cenderawasih bahwa bagi mereka yang berbeda pandangan bukan berarti musuh untuk itu sebagai sesama Putra Papua,”  bebernya. Menurut Terianus Satto “perjuangan TPNPB-OPM bukan soal kesejahtraan ekonomi dan pembangunan tidak! Tetapi kami berjuang untuk penentuan nasib sendiri untuk bebas seperti bangsa-bangsa lain”, tegas Satto.

Terianus Satto selaku Kepala Staf Umum Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM), berpangkat Mayor Jenderal Bintang Dua ini, harap kepada Pemerintah Indonesia, sekarang jangan memprofokasi perjuangan Papua Merdeka, kepada rakyat yang tidak tahu menahu dan tidak boleh melakukan tindakan diluar prosedur hukum Internasional dan Nasional. Perjuangan TPNPB-OPM untuk penentuan nasib sendiri adalah bagian dari hak yang menjamin hukum Internasional dan Nasional. Berharap “kepada Pemerintah Indonesia tidak boleh terulang kembali kesalahan masa lalu, ini bukan jamannya. Kerena Pemerintah Indonesia selama ini TNI/POLRI memprofokasih perjuangan Papua Merdeka, dan mempecah belah rakyat sipil yang tidak tahu menahu tentang perjuangan ini. Perjuangan ada kelompok ekstrim yang sedang berjuang, untuk penentuan nasib sendiri”, kata Satto.

Akhir dari itu Terianus Satto menyampikan komitmenya untuk dijaga dari dasar-dasar serta prinsip TPNPB-OPM kepada semua Panglima Komando Daerah Pertahanan (Pangkodap) di seluruh tanah air yang tergabung dalam Komando Nasional, untuk harus dijaga. “Ingat! kami TPNPB-OPM tetap solid sampai dengan penentuan nasib sendiri, itu komitmen dan prinsip kami TPNPB-OPM dibawah pimpinan Jenderal Goliath Tabuni”, kata Satto.

WASPADA STRUKTUR KOMANDO TPNPB FAKFAK BOCOR

http://www.komnas-tpnpb.net/

Berikut ini  bukti bahwa ada orang Papindo (Papua Indonesia) disusupi  dalam internal  Struktur Komando Nasional-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

Bila Prosesi Pengukuhan Struktural TPN-OPM Papua Barat Terjadi, Intelijen Kita Lumpuh

Apabila informasi yang menyatakan adanya proses pengukuhan struktural TPN-OPM Papua Barat di Kabupaten Fakfak benar-benar terjadi maka intelijen militer, intelijen nasional dan intelijen kepolisian benar-benar sudah lumpuh.

  Demikian dikemukakan Farel Koto di Jakarta (22/10) seraya menambahkan, peristiwa seperti itu bisa berlangsung tanpa pencegahan dari aparat negara terutama aparat keamanan dan aparat intelijen yang bertugas di Papua, sehingga sungguh sangat menyedihkan.

Menurut peneliti ini, menyikapi masalah ini maka perlu ada pembahasan khusus di jajaran Polhukam untuk membuat klarifikasi, penilaian, perkiraan dan rencana tindak operasional yang harus dilakukan.

”Sudah merupakan kegiatan gangguan keamanan yang tidak perlu ada pertimbangan apapun harus segera ditumpas, dan aparat yang ada di daerah tidak perlu takut-takut melanggar HAM apabila menindak secara tegas TPN-OPM,” ujarnya.

Informasi yang beredar di kalangan masyarakat di Fakfak bahwa pada 17 Oktober 2013 telah berlangsung prosesi pengukuhan struktural TPN-OPM di Kabupaten Fakfak yang diikuti 150 orang dari berbagai distrik, dimana pengukuhan terseut dilakukan secara adat dan secara agama. Bahkan beredar nama struktur TPN-OPM di Kabupaten Fakfak yaitu, Yakobus Taswa (Ketua), Ignasius Heremba (Sekretaris Umum), Melki Genuni (Wakil Sekretaris), Jackobus Gewab (Staf Ahli Pemerintahan), dan Matias Taswa (Koordinator Lapangan). Menurut sejumlah pihak di Papua, Kabupaten Fakfak menjadi target pergerakan kelompok TPN-OPM, karena masih banyak masyarakat memilih NKRI daripada berjuang untuk merdeka.(TGR | GFI)

sumber:http://strategi-militer.blogspot.com/2013/10/bila-prosesi-pengukuhan-struktural-tpn.html

FOTO: TPN-OPM WILAYAH PANIAI, MEMPERINGATI HUT BANGSA PAPUA KE-52 TAHUN

Wisel Meren-- Semangat Patriot cinta tanah Air  Papua barat, Tentara Pembebasan Nasional dan Organisasi Papua merdeka (TPN-OPM) Devisi II Makodam IV Paniai  menggelar upacara bendera  Bintang Kejara sebagai Bendera Negara Papua barat, bentuk wujud merenung kembali  Hari Ulang Tahun (HUT) Negara Papua Barat yang ke-52 tahun. Pada Hari minggu 1  desember 2013 beberapa waktu lalu. TPN-OPM melakukan upacara berjalan aman dan lancar.

Dalam Pidatonya Leo M Yogi, Selaku Pembina Upacara. kami dari Tpn Opm Devisi II Makodam Peka IV Paniai, siap memperingati hari kelahiran Bendera Bangsa negara Bintang kejora, dan lahirnya Bangsa Papua 1 Desember 1961 yang ke 52. Sekaligus mempersiapkan Trategi Perjuangan Pembebasan Nasional sebagai tujuan TPN.

Leo juga, dengan tegas menolak segala tawaran peket apapun saja dari  Penjajah Repuplik Indonesia, Seperti Utsus, UP4B, Otsus Plus, Pemekaran Kabupaten dan Propinsi, serta Undang-Undang Papua. Indonesia Stop  memusnaan genosida  rakyat papua baik secara kelihatan maupun terselubung. 

"Kami tidak butuh kesenjangan sosial serta kesejatraan (soal makan-minum). Tetapi kami Tpn-OPM dan Rakyat Papua memintah kemerdekaan sejati bebas dari Penjajah Indonesia," Tegasnya.

Dan tututan terakhir kami dengan Tegas Indonesia, Belanda, Amerika, PBB, segara memberikan Ruang demokrasi demi menentukan Nasib Kami sendiri, jika kalian menghargai Demokrasi. dan segera mengakui kedaulatan Negara Papua yang berdeka sejak 1 desember 1961 itu.

 

Kemudian, usai upacara, Leo bersama pasukannya bakar batu  babi  di pos TPN-OPM setempat. sebagai ucapan syukur rasa hormat atas tulang belung yang mendahului untuk memperjuangkan Negara Papua.( Admi)

Sumber: Fb 

 Foto-foto

PEMBACAAN PERNYATAAN SIKAP POLITIK

PASUKAN TERLIHAT DALAM BARISAN UPACARA

BENDERA BINTANG KEJORA BERKIBAR SAAT-SAAT DIUJUNG TIANG BENDERA

PASUKAN UKA-MAPEKA SIAP MENGIKUTI UPACARA DALAM HUT BANGSA PAPUA KE-52 TAHUN

PASUKAN DALAM BARISAN UPACARA

LAPORAN PIMBINAN BARISAN KEPADA PEMIMPIN UPACARA BAHWA SIAP MEGIKUTI UPACARA BENDERA

MASYARAKAT PANIAI JUGA MENGIKUTI MMOMEN HUT 1 DESEMBER 2013

MAMA-MAMA PEJUANG PAPUA DALAM BARISAN  MENGIKUTI UPACARA

SAAT DETIK-DETIK PENGIBARAN PENAIKAN BENDERA BINTANG KEJORA

PASUKAN KOTEKA DALAM SIAGA MENGIKUTI UPACARA

PASUKAN DALAM MENGIKUTI UPACARA

OPM-TPN.PB-seluruh Tanah Papua Akan Peringati HUT yang ke 42 Tahun 1 Juli 2013,

OPM-TPN.PB-seluruh Tanah Papua Akan Peringati HUT yang ke 42 Tahun 1 Juli 2013, .  
                                                                                                                        

TPN.PB Commando

PAPUAN, Jayapura— JUBIR  Militer (TPN.PB) Mili Name Molo Newy, bermarkas di victoria mengatakan bahawa pada tanggal 1 Juli 2013 mendatang,OPM-TPN.PB  yang ada di seluruh tanah Papua akan memperingati hari PROKLAMASI KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT  pada tanggal 1 Juli 1971.

“Kami mengingatkan kepada seluruh orang asli Papua agar tidak terprovokasi dengan perayaan peringatan hari Proklamasi OPM pada 1 Juli 2013 mendatang, ujar” jubir TPN.PB Mili name molo newy  dari mabes pusat pertahanan OPM papua barat

Menurut mili name, perayaan 1 Juli merupakan bagian dari bentuk ekspresi dan mengingat kembali pada peristiwa 1 Juli 1971 yang merupakan hari bersejarah dalam sejarah orang asli Papua sebagai hari proklamasi bangsa papua.

“Peringatan itu seluruh markas pertahanan ditanah air papua barat akan rayakan   upacara  dalam bentuk doa dalam komandonya pusat victoria.
Entah pihak keamanan akan terbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau tidak, yang jelas OPM-TPN.PB akan tetap melakukan peringatan.
Tetapi jika dari organ lain yang ingin lakukan peringatan dalam bentuk apapun atau  mengacaukan situasi yang terprovokasi  masyarakat  itu diluar dari kegiatan opm dan kami tak akan bertanggung jawab,    ” tuturnya.

Mili name, juga menjamin penuh sesua i dengan pernyataan KORDINATOR  UMUM OPM-TPN.PAPUA BARAT , LAMBERTUS PEKIKIR pada 26/06/2003 lalu, bahwa pada tanggal 1 Juli, opm-tpn papua barat tidak ada akan melakukan aksi pengibaran bendera bintang fajar. “Saya jamin tidak akan ada pengibaran bendera Bintang Fajar pada hari peringatan HUT OPM nanti,” tegasnya.

“Kami orang Papua itu orang yang bermartabat. Jadi kami OPM-TPN.PB  akan memperingati hari kebangkitan dan   proklamasi kemerdekaan bangsa papua barat  itu dengan cara yang bermartabat. Apapun resikonya itu tanggung jawab kami, sehingga mau tidak mau kami akan melakukan semuanya,” tegasnya lagi.
Sekedar diketahui, tiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari lahirnya OPM. Saat itu, bertempat di Desa Waris Kabupaten keerom, Numbay, Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan  Bangsa Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat bersama –sama dengan Mr Brigjend Yakob Parai.

Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman, kekejaman, dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua hingga saat ini.
Menurut JURUBICARA; TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT, MILI NAME MOLO NEWY, juga kwatir terhadap negara ini. lihaknya juga menilai pernyataan Kapolda Papua di beberapa media lokal, yang menyatakan akan menindak tegas rakyat papua barat yang akan melakukan peringatan hari HUT  proklamasi OPM  pada tanggal1 juli 1971   adalah pernyataan sepihak.
Menurut nya seharusnya negara  indoensia harus memahami baik-baik tentang NILAI-NILAI HAM DAN DEMOKRASI yang berlaku di negara ini. Salah satunya yang tercatat dalam buku PANDUAN MILIK TNI-POLRI DIKELUARKAN MENTERI NEGARA URUSAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA NKRI.

=.>  HAM Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagi makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan   martabat manusia.

=>.  Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing , tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi , bebas bergerak

=>.  Dan lain-lain
“Ini adalah bentuk pembungkaman ruang demokrasi. Entah aspirasi baik atau buruk yang ingin disampaikan oleh rakyat, aparat kepolisian harus ada sebagai pengaman jalannya penyampaian aspirasi itu. Bukan membungkam, menutup bahkan sampai membubarkan secara pakasa dengan peralatan perang dengan menurunkan ratusan aparat,” tambahnya.

Perkembangan HAM DI NEGARA NKRI
ð  Yang harus diperhatikan oleh TNI-POLDRI indonesia
a.       Hak untuk menentukan nasib sendiri
b.      Hak untuk hidup
c.       Hak untuk tidak di hukum mati
d.      Hak untuk tidak disiksa
e.      Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang
f.        Hak untuk menyampaikan pendapat
g.       Dll

PANDANGAN UMUM  PROKLAMASI 1 JULI 1971  DARI  MARKAS BESAR OPM-TPN PAPUA BARAT DI VICTORIA

Proklamasi 1 juli 1971 adalah perwujudan sikap protes rakyat papua barat terhadap dunia internasional atas AFC yang tidak jujur.

     Perjanjian Roma dan Neu York Agreement adalah suatu kejahatan internasional terhadap hak dan kedaulatan rakyat papua barat yang sudah di jamin oleh piagam PBB, dan Atlantac Chapter untuk membentuk nasib sendiri, dimana pemerintah Belanda mengambil langka-langka persiapan menuju pembentukan berdirinya negera papua barat dengan dilahirkaan manifestasi politik 19 november 1961 serta membentuk dewan NEW GUINEA paada tanggal 1 Desember 1961 sebagai persiapan penyerahan  kedaulatan pada tanggal 1 Mei 1963 dimana semua upaya ini digagalkan oleh Indonesia lewat New York Agreement dan komando TRIKORA.

     Lewat perjanjian dan konfrontasi senjata ini, indonesia dengan licik menggelabui PBB MelaksanaKan ATC (Ast of free Choise) dari on man one vote di tahun 1969 , menjadi one district one vote. Kaum terdidik rendahan orang papua yang sedikit sudah perpengalaman politik, tidak puas dengan keputusan PBB, Belanda dan indonesia, melakukan protes dengan tercetusnya pemberontakan 28 juli 1965 .

Demikian juga para politisi dari partai politik berhimpun di jayapura pada juni 1968 , memutuskan memberikan mandapat kepada OPM dengan menunjuk TUAN YAKOB PRAI tetap melanjutkan perjuangan agar dunia internasional dapat mengembalikan hak dan kedaulatan bagi rakyat papua barat.
Dengan  mandat inilah Yakob Prai, Zeth Yafet  Rumkorem bersama rekan-rekannya  pemimpin OPM lainnya  di markas besar Victoria secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan di waris pada tanggal 1 juli 1971, sebagai protes kepada PBB, dan dunia internasional  atas keputusan New  York  Agreement, pelaksanaan AFC  dan resolusi PBB, No. 2504 (XXIV)  tanggal 19 september 1969 yangt tidak jujur dan adil bagi rakyat papua barat.

TUJUAN PROKLAMASI PAPUA BARAT 1 JULI 1971  adalah:
1.       Menyatakan kepada perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dunia internasional dan pemerintah republic Indonesia, bahwa rakyat papua barat tidak setujuh dan secara tegas menolak hasil pelaksanaan penentuan pendapat rakyat PEPERA tahun 1969 yang tercacat dalam agenda resolusi PBB NOMOR 2504 /VI/ tanggal 19 nopember 1969 yang menyatakan bahwa papua barat adalah bagian dari wilayah kesatuan republic Indonesia.

2.       Menyatakan kepada dunia internasional dan pemerintah republic Indonesia bahwa terhitung tanggal 1 juli 1971 rakyat papua barat kembali mengibarkan Bendera Negara republic papua barat. Yaitu sang bintang fajar di bumi papua barat yang pernah dikibarkan pada tanggal 1 desember 1961 dan di turunkan tanpa hormat dari pemerintah Indonesia pada tanggal 1 mei 1963.

3.       Menyatakan kepada dunia internasional, bahwa rakyat papua barat memohon dengan hormat kepada pemerintah republic Indonesia untuk mengembalikan dan mengakui kemerdekaan republic papua barat pada 1 desember 1961 sesuai UUD 1945 pembukaan  alinea pertama yang mengatakan;
     Bahwa sesungguhnaya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajahan di  atas   dunia harus di hapuskan tidak sesui dengan pri kemanusian dan pri keadilan.
4.       Menyatakan kepada dunia internasional dan pemerintah republic Indonesia bahwa rakyat papua barat menolak dengan tegas pelaksanaan pemilihan (UMUM) ditanah papua bertamakali pada tanggal 15 juli 1971.

5.       Menyatakan kepada dunia internasional bahwa terhitung pada tanggal 1 juli 1971 rakyat papua barat (BERTEKAD) menghihupkan kembali induk organisasi kemerdekaan rakyat papua barat yang di kenal dengan nama; ORGANISASI PAPUA MERDEKA yang disingkat OPM.

6.       Menyatakan kepada dunia internasional dan pemerintah republic Indonesia bahwa terhitung pada tanggal 1 juli 1971 UUD/KONSTITUSI SEMENTARA rapublik west papua disahkan dan mulai berlaku sebagai dasar hokum untuk membentuk dan mengatur pemerintah republic papua barat di tanah Air papua.

      OPM sejak itu  hingga sekarang dan kedepan  akan tetap mempertahankan  menuntut pengembalian hak dan   kedaulatan rakyat papua barat yang sudah pernah ada, sejak itu pula opm membentuk pemerintahan sementara (the revolutionary provincial  Gorverment  menegakan  1 juli 1971 di pengasingan .

“Organisasi Papua Merdeka”  OPM juga membentuk satu kekuatan Besar Sayap MILITER  yang diberi Nama :TEPENAL  atau disingkat TPN.Papua Barat. “Tentara Pembebasan Nasional” Didirikan berdasarkan : RESOLUSI Sidang Umum PBB/UN 2711-XXV,MENGUTIP Pada tangal :14 Oktober 1970 ,termasuk pengunaan kekuatan senjata yang dipakai oleh :Rakyat tertindas guna memperoleh hak penentuan nasib  sendiri dan melepaskan diri dari  kekuasaan bangsa kolonial Asing itulah dasar hukum OPM dalam membentuk angkatan perang bangsa papua barat yang disebut Tentara Pembebasan Nasional (TPN).Jadi OPM /TPN tidak dapat dipisakan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun .

        I.            SEJARAH,  OPM-TPN & PERJUANGAN NYA
“Organisasi Papua Merdeka”  OPM membentuk satu kekuatan Perang yang diberi Nama :TEPENAL atau disingkat TPN “Tentara Pembebasan Nasional”Didirikan berdasarkan : RESOLUSI Sidang Umum PBB/UN 2711-XXV,MENGUTIP Pada tangal :14 Oktober 1970 ,termasuk pengunaan kekuatan senjata yang dipakai oleh :Rakyat tertindas guna memperoleh hak penentuan nasip diri sendiri dan melepaskan diri dari denominasi kekuasaan bangsa kolonial Asing itulah dasar hokum  OPM dalam membentuk angkatan perang bangsa papua barat yang disebut Tentara Pembebasan Nasional (TPN).Jadi OPM /TPN tidak dapat dipisakan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun .
Ada  dua hal yang menjadi kekuatan Hukum dan Politik OPM-TPN  dalam memperjuangkan ke Merdekaan Bangsa Papua Barat yaitu:

1.      Bangsa Papua Barat pertama memiliki sebua Negara itu dibuktikan dengan adanya Bendera Negara BIntang Kejora ,Lambang Negara Burung Mambruk  dan Lagu Kebangsaan Hai Tanah Ku Papua,dan telah memiliki wada legislative yaitu:DEWAN NIGUINEA RAT namun Pemerintah Indonesia lewat Insinur Sokarno Presiden Repoplik Indonesia yang pertama ,telah membubarkan Negara Papua Barat itu secara paksadibawa  komando Trikora /Tiga Komando Rakyat Bagi OPM itu adalah sebua pelangaran Hukum Ham dan Demokrasi.

2.      Mekanisme Pelaksanaan Penentuan Pendapatan Rakyat   PEPERA 1960 Itu tadak demokrasi tidak sesuai dengan aturan Hukum Intrnasional Hasil keputusan PEPERA yang catat Hukum itu telah dibenarkan dan disahkan  oleh :PBB/UN dengan Resolusi   No.2504-XXIV Tangal   19 November 1969 Itulah letak kesalahan PBB/UN.
Jadi OPM melihat bahwa pemasukan Papua Barat kedalam NKRI adalah Tidak Sah Ilegal ,hal inilah yang menjadi dasar hukum   OPM-TPN dalam memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.
   Demikian himbauan ini di keluarkan dari Markas besar pusat pertahanan komando OPM-TPN.PAPUA BARAT
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            VICTORIA 2013

TPN-OPM di Paniai Tewaskan 1 Anggota Polisi Indonesia

  TPN-OPM di Paniai Tewaskan 1 Anggota Polisi Indonesia

TPN.PB Wilayah Pania

PSNCRnews- Gerilyawan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Komando Daerah Wedauma, dibawah pimpinan Komando Operasi Gadei Nawipa telah berhasil menewaskan salah satu anggota Polisi Indonesia yang kerapkali membuat teror dan intimidasi terhadap rakyat Papua Barat di Enarotali, Paniai pagi ini, Selasa (21/8).

Menurut sumber langsung dari Paniai pagi ini, anggota polisi yang belum diketahui identitasnya itu dilarikan ke RS untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Gadei mengatakan penembakan itu dilakukan dalam upaya melindungi rakyat Papua dari ancaman genosida dan operasi militer yang terus terjadi diatas tanah Papua, terutama di Paniai.

Beberapa warga yang melihat kejadian ini membenarkan terjadi penembakan tepatnya di ujung landasan Bandar Udara Enarotali, Paniai. Operasi militer TPN mulai giat dilakukan di Paniai setelah sebelumnya pasukan Militer Indonesia membongkar Markas Komando Divisi IV Paniai di Eduda. Menurut data yang ada, operasi tersebut telah menewaskan puluhan gerilyawan TPN.OPM.