Komunikasi Politik Jokowi Terhadap Papua, Bagaikan Iblis Menipu Hawa

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta WPNews - SPMNews Group Online

Komunikasi Politik Jokowi Terhadap Papua, Bagaikan Iblis Menipu Hawa

---

Komunikasi Politik  adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktorpolitik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian itu, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang  memerintah" dan "yang diperintah".

Gaya Komunikasi Politik Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, terhadap tanah Papua telah menuai kekecewaan bagi rakyat Papua dan Pemerintah Provinsi Papua.Beberapa mentri yang direktutnya belum lama ini mengutara kebijakan politiksesuai dengan masing-masing sudut pandang untuk tanah Papua; tapi tidak sesuai dengan keinginan rakyat Papua. Ada pula Menteri yang telah  melakukan pembunuhan terhadap rakyat  Papua.

Pada persoalan pertama, merasa dikesal terhadap OAP ialah Mantan Angkata Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Ryamizard Ryacudu, direkrut oleh Jokowi menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pada hal, yang bersangkutan salah satu yang menjadi terdakwa dalam pembunuhan terhadap Tokoh Papua, Theys Hilo Eluay.

Selain itu, Kebijakan politik dalam negari Republik Indonesia terhadap tanah Papuasoal Transmigrasi dan Pemekaran, telah melahirkan malapetakan baru bagi rakyat Papua.

Melalui, media detik,  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan jafar ingikan, Transmigrasi kaum miskin dari Jawa Ke Papua.  Hal tersebut, terjadi perbedaan persepsi dengan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe S.Ip. Namun, dengan tegas Gubernur Papua, mendesak pemerintah Pusat, untuk tidak mengirim Transmigrasi ke tanah Papua, seperti yang diberitakan media suarapapua.com pada edisi; Senin,(3/11/14) .

Sosok yang disapa Jokowi, harus sadar bawah, Rakyat memenangan Jokowi sebagai Presiden Indonesia  di wilayah Tanah Papua, pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dengan penuh harapan untuk mambangun budaya Keadialan dan perdamaian serta menuntaskan sejumlah masalah yang  sedang mengancam eksitensi orang asli Papua.

Selain Transmigrasi. Jokowi akan upayakan pemekaran wilayah di tanah Papua. Hal tersebut, diungkap oleh Mentri Dalam Negari, Tjahjo Kumolo belum lama ini.

Penulis menyimak bawah ada penekanan dari Partai yang usungnya. Sosok yang disapa Jokowi, tentu punya gaya khusus untuk menangani konflik sosial serta konflik Politik di Papua.

http://jacksonikomouw.blogspot.com/2014/11/komunikasi-politik-jokowi-terhadap.html

Potret politik stigma yang dimainkan di Papua

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta ampmalangraya.tk

Potret politik stigma yang dimainkan di Papua

Katanya negara Indonesi negara hukum. Katanya Negara Indonesia Negara demokrasi. Katanya Negara Indonesia bercita-cita menegakkan HAM. Katanya Negara Indonesia mau mencerdaskan bangsa.

Dan banyak ‘katanya', saya sendiri tidak tahu, karena ternyata itu semua bukan untuk orang Papua. Bahkan, pada suatu titik saya malah bertanya "Adakah kehidupan untuk orang Papua di Negara Oligarki ini?" Hukum di negara ini telah dikebiri atas dasar kompromi kepentingan setiap pihak yang melibatkan penguasa dan kapitalis. Tidak ada hukum bagi Orang Papua, tidak ada demokrasi bagi orang Papua, tidak ada HAM bagi orang Papua, tidak ada pendidikan bagi orang Papua.

Yang ada adalah stigma separatis bagi orang Papua di negeri ini. Bukankah justru Jakarta yang selalu mempermainkan Papua itulah yang sebenarnya separatis. Tanya kenapa? Saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa perlakuan situasi masyarakat Papua saat ini adalah tantangan kemanusiaan kita, bukan saja dalam lingkup Indonesia, melainkan juga dunia. Sampai sekarang, secara tidak sadar, kita terseret pada potret politik stigma yang dimainkan di Papua.

Papua hanya dilihat dengan mata curiga, atau lebih keras lagi, dilakukan dengan cara demonisasi cap dan tekanan psiko-sosial yang berulang-ulang. Begitu sistematisnya demonisasi ini sampai-sampai tidak sedikit orang yang menganggap adalah lumrah melakukan kekerasan terhadap masyarakat Papua: karena mereka "separatis" karena mereka ras melanesia.bukan ras melayu

By : Wendakilungga on NAPAS

DPR RI : TUNTUTAN PAPUA MERDEKA ITU HAK

 DPR RI : TUNTUTAN PAPUA MERDEKA ITU HAK

Papua Merdeka - Free West Papua

Penulis : Musa Abubar 23:43:31 WP

• Editor : -
Semua hasil karya yang dimuat di AMP baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta AMP Malng Raya

Jayapura, 29/7 (Jubi) – Anggota Komisi I DPR RI, Yorrys Raweyai menilai, tuntutan Papua Merdeka yang selalu disuarakan di wilayah tertimur ini merupakan hak warga. Tuntutan itu merupakan kebebasan.

Kebebasan berekperesi dan menyampaikan pendapat sepanjang tidak mengganggu stabilitas keamanan juga tak boleh dikekang. “Tuntutan Papua Merdeka itu hak. Saya mengambil contoh seperti pembukaan Kantor OPM yang terjadi di Oxford,Inggrish, pekan lalu. Pemerintah Inggris tidak melarang pembukaan kantor tersebut,” kata Yorrys kepada wartawan usai berbuka pusa dengan sejumlah anak panti asuhan di Jayapura di Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura, Senin (29/7).

Meskipun, lanjut dia, pemerintah Indonesia kala itu, komplen dan melarang. Tetapi pemerintah Inggris menyatakan tidak bisa dilarang sepanjang mereka tak membuka teroris disitu,  tak bisa dilarang. Dia menilai, tuntutan kemerdekaan merupakan sebuah kebebasan.“Tuntutan merdeka ini kan kebebasan,” ujarnya. Yorrys mengatakan, kemerdekaan yang dituntut, jangan disalahkan artikan. Kemerdekaan bukan semata langsung memisahkan diri dengan Indonesia tetapi kemerdekaan yang dituntut tidak lain adalah kemerdekaan dari kemiskinan, keterbelakangan.

“Itu kan yang selama ini dituntut,” ujarnya lagi. Lebih ia mengatakan, menyampaikan pendapat sudah diatur dalam udang-undang. Tapi perlu diingat bahwa tidak boleh mengganggu ketertibaan umum,kemudian tidak boleh memecah belah. “Kan Kapolda sekarang dia menegaskan soal itu. Anda boleh demo silahkan, tetapi jangan mengganggu ketentraman umum yang lain,” tuturnya.

Isu yang diangkat dalam demo juga jangan isu yang memecah belah atau memprovokasi karena diatur dalam undang-undang. Jika pelarangan berdasarkan itu, didukung.”Kalau pelarangan dengan di dasarkan atas itu, saya dukung,” ungkapnya. Dia menambahkan, kebebasan berekrekspresi juga harus kebebasan terarah,bukan kebebasan suka-suka. “Kalau mengganggu ketertiban itu yang menjadi masalah,” katanya lagi.

Sebelumnya, seperti dikabarkan sejumlah media di Papua, Rabu, 22 Mei 2013, Kapolda Papua  Irjen (Pol)  Tito Karnavian menandaskan, ada bebeberapa poin yang bisa dipetik dalam demo. Salah satunya, tak harus ada kesepakatan dan yang lebih penting adanya komunikasi serta saling memahami antara satu dengan yang lain. “Kalaupun semua memiliki pendapat masing-masing kenapa tidak, toh bebas menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan,” tuturnya. Lanjut Kapolda Tito, aparat penegak hukum tetap berpatokan dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, selagi masih ada hukum positif, maka akan ditegakkan. (Jubi/Musa)

About Musa Abubar

Musa Abubar has written 83 post for tabloidjubi.com.

• View all posts by Musa Abubar →
• Blog
• Facebook

(Artikel ini telah dibaca 103 kali