Perjuangan Masyarakat Adat Menuju Negara Demokrasi Kesukuan di Papua Barat

Perjuangan Masyarakat Adat Menuju Negara Demokrasi Kesukuan di Papua Barat

Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DEMMAK) lahir dari hasil prakarsa anak bangsa yang stelah melihat hasil perjuangan melalui Presidium Dewan Papua (PDP) dibawah pimpinan Alm.Theys Hiyo Eluay, tidak lagi konsisiten memperjuangan aspirasi masyarakat Papua yang telah lama hidup di bawah cengkeraman kolonial NKRI selama 30 tahun. Segala Harapan dan aspirasi masyarakat saat itu ada pada pimpinan dan Pilar PDP, namun aspirasi dan harapan rakyat itu tidak diperjuangan semaksimal sesuai harapan Rakyat Papua, terlihat PDP semakin akrab dengan NKRI, dan seolah ada  permainan dari pimpinan PDP dalam memperjuangan hak-hak dasar serta aspirasi menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, Maka DEMMAK di dirikan oleh anak Koteka yang setelah melihat semua keganjilan yang terjadi di tubuh PDP.

DeMMaK di dirikan setelah Musyawarah  Besar Papua ke II tahun 2000, DEMMAK berdiri  sebagai Organisasi masyarakat adat yang menyuarakan hak-hak dasar masyarakat Adat Papua yang telah dan sedang menuju kepunahan dan kehancuran.

Perjuangan DEMMAK tidak melalui dalam Negeri, perjuangan dan Kampanye Papua mulai dari luar Negeri, dengan kantor pusatnya di Ireland, Ingggris Raya, vanuatu dan beberapa negara di Eropa... Perjuangan ini di dukung penuh oleh Masyarakat Adat Koteka yang ada di Pegunungan Tengah Papua, terutama Suku Walak yang hingga hari ini masih Eksis memperjuangan melalui Dukungan Dana dan Doa dalam men capai Negara Demokrasi Kesukuan.

Perjuangan keras Masyarakat Adata Koteka di Wilayah Pegunungan Tengah Papua  sehingga kantor DEMMAK dan Lobi politik di sejumlah negara berhasil dan sedang mendukung Penuh untuk Merdeka. Dalam rangka mendukung Perjuangan DEMMAK di luar negeri , Masyarakat Adat Adat Koteka di wilayah Badlima, berbagai cara mencari dana untuk mendukung Perjuangan lobi Politik di luar negeri,

Sejarah Bangsa Papua, dan dunia akan mencatat, sebuah sejarah baru dimana Masyarakat adat Koteka wilayah Badlima telah menjual anak-anak gadisnya dengan harga yang murah demi mendukung dana Perjuangan Papua, Koordinator DEMMAK wilayah Badlima Tuan Jafet Togodly melakukan tindakan penjualan gadis-gadis papua di wilayah badlima kepada masyarakat disekitarnya untuk demi mendapatkan uang untuk perjuangan Politik Papua di Luar Negeri.

Sejarah ini akan selalu mencatat di papua barat, bahwa begitu jerih payahnya Perjuangan masyarakat Adat Koteka wilayah Badlima untuk mendorong proses Perjuangan Papua menuju Kemerdekaan Penuh dengan negara Demokarasi Kesukuan...

Perjuangan panjuang Masyarakat Adat Koteka seperti di wilayah Badlima, adakah perjuangan seperti ini dilakukan juga masyarakat lain di Papua??? Ataukah hanya mengahrapkan kemerdekaan dan Kebebasan itu datang begitu saja dari Surga? dari PBB?, atau orang kulit putih??? TIDAK!!!

Perjuangan harus dari masyarakat Papua sendiri dengan penuh keyakinan, tanggungjawab, terhadap Perjuangan ini...

DEMMAK Koordinator Wilayah Badlima, hingga hari ini masih Eksis dan semangat dalam perjuangan menuju Kemerdekaan Penuh dengan Negara Demokrasi Kesukuan, Moto Perjuangan masyarakat Adat Koteka Wilayah Badliama adalah, " Perjuangan Melawan Antara TIPU dan Benar"" BENAR LAWAN TIPU" ...

Dasar Perjuangan Masyarakat Adat Koteka Papua adalah X1414,  Benar bahwa Allah menjadikan Tanah Papua dan penjaga atas ciptaaan tanah ini adalah orang Papua, kulitnya hitam, rambut Keriting, bukan orang rambut dan kulit lain... Kalau Allah kehendaki orang Papua yang menghuni di atas negeri ini, kenapa ada orang lain yang datang merampas, mencuri dan membunuh dengan seenaknya saja atas keberadaban manusia Papua???

Allah sebagai Panglima Perang akan Berperang Bagi Umatnya, dan tugas kami adalah bekerja keras, mendukung  impian dan harapan itru terwujud dengan memberikan dukungan dana,kepada Diplomat anak Koteka yang ada di Luar Negeri.

Bersama Kebenaran Sejarah Sang Bintang Kejora !!! Kita Pasti meraih Kemerdekaan dan Pembebasan Nasional Bagi Rakyat Papua Barat.

AMP : Kami Menolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena, Bukan Keinginan Rakyat West Papua

Ilustrasi Mako Brimob. Foto: Ist.

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Rencana pembangunan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, adalah bukan keinginan murni rakyat. Untuk itu, DPRP Papua diminta segera memediasi semua elemen, rakyat, pemerintah daerah, pihak keamanan dan mahasiswa untuk mendiskusikan bersama. 

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dengan tegas menolak Rencana pembangunan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Kami menyarankan kepada Bupati Wempi Wetipo agar harus mendengar aspirasi masyarakat di wilayah La Pago dan berbagai pihak terkait rencana pembangunan Mako Brimob.

"Sikap mahasiswa sudah jelas, bahwa dengan sangat tegas menolak kehadiran Mako Brimob yang saat ini sedang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Rencana kehadiran Mako Brimob bukan keinginan murni rakyat. Ia lebih kepada kepentingan-kepentingan elit politik yang ingin mengorbankan rakyat," 

Ditegaskan, alasan pemerintah daerah untuk membangun Mako Brimob adalah untuk meminimalisir kasus kriminal yang diakibatkan oleh minuman keras (Miras) dan aksi penjambretan, sangat tidak tepat.

"Itu bukan alasan yang logis dan sangat tidak masuk akal. Pertanyaannya, apa peran dan fungsi polisi yang ada di Wamena?" kata dia.

Menurutnya, alasan murahan tersebut hanya dipakai untuk memuluskan kepentingan Bupati dan kelompoknya dengan mengabaikan aspirasi masyarakat Jayawijaya yang terus menyampaikan sikap penolakan.

"Sikap mahasiswa sama dengan masyarakat, tetap menolak. Jadi, Bupati jangan paksakan kemauan pribadi," tegas Alus.

Dipaparkan, sejak Papua diintegrasikan ke dalam Indonesia 1 Mei 1963, kehadiran aparat keamanan di tanah Papua tidak pernah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Papua pada umumnya dan Jayawijaya khususnya.

"Kenyataannya, justru ciptakan berbagai kasus pelanggaran HAM seperti kasus gejolak tahun 1977, 6 Oktober di Wamena, Abe Berdarah, Biak Berdarah, Kasus Wasior, Paniai berdarah dan lainnya," beber Alus.

Dari berbagai tersebut, pihaknya tak mau rakyat Papua khususnya di Jayawijaya mengalami hal sama di waktu mendatang. "Kami sangat tidak ingin korban terus berjatuhan di atas tanahnya yang kaya susu dan madu ini," ujarnya.

Ia meminta, jika Bupati Wempi Wetipo ingin melindungi diri dari kasus-kasus korupsi, maka cari cara lain.

"Caranya bukan seperti ini yang mengorbankan rakyat. Rakyatlah yang memilihmu untuk pimpin Jayawijaya dua periode (2008-2018). Untuk itu, tolong pikirkan, apa yang kamu beri untuk rakyat kecil di sana," pinta Himan.

Kalau bupati tetap pada prinsip, mama-mama yang hari-harinnya bekerja mencari nafkah dan biaya hidup di tempat dimana Mako Brimob dibangun itu, nasib mereka akan dikemanakan?

Frans Huby, juru bicara Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Alam semesta Papua (SMPASP) menegaskan, secara objektif kehadiran TNI/POLRI di Papua tidak pernah menjamin rasa aman. 

Karena itu, untuk pembangunan Mako Brimob di Wamena benar-benar bukan keinginan murni masyarakat Jayawijaya.

"Kami menilai ini ada kepentingan politik di mana upaya pembangunan Mako Brimob ini diurus orang-orang tertentu sebagai salah satu syarat hadirnya Provinsi Papua Tengah," tegas Frans.

"Kalau pemerintah ingin tau, kebutuhan masyarakat Papua pada umumnya dan Jayawijaya khususnya adalah penanganan masalah HIV/AIDS, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kenapa pemerintah mengesampingkan persoalan HIV/AIDS, dan terus ngotot? Ada kepentingan apa di balik pembangunan Mako Brimob?"

Lebih lanjut ditegaskan, kehadiran Mako Brimob justru akan mempersempit ruang gerak masyarakat mengingat stigma-stigma yang diberikan pemerintah (aparat keamanan) seperti separatis, OPM, GPK, KSB dan lain-lain yang sudah ada dan melekat pada diri masyarakat.

"Masyarakat Papua di Jayawijaya akan termarjinalisasi, ditindas, dibungkam, dan bahkan dibunuh atas nama pembangunan dan stabilatas nasional," ujar Frans Huby.

DPRP Diminta Turun Dengarkan dari Rakyat

Rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya, ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Dalam situasi demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) diminta ada sikap tegas.

Saat aksi di halaman kantor Gubernur Papua pada  pekan kemarin, massa yang tergabung dalam SMPASP menyampaikan beberapa pernyataan terkait rencana pembangunan Mako Brimob itu.

SMPASP mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP segera melakukan investigasi bersama dan bangun diskusi dengan melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, DPRD, mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat karena kabupaten Jayawijaya bukan daerah zona darurat perang.

 Selain itu, sebelum ada diskusi bersama semu pihak, diminta agar segera hentikan upaya pendekatan kepada tiga distrik, yakni distrik Wouma, distrik Asso-Lokobal, dan distrik Welesi untuk mencari legitimasi dari masyarakat setempat demi memuluskan rencana pembangunan Mako Brimob.

"Untuk itu, kami mendesak kepada pemerintah provinsi Papua dan DPRP untuk segera investigasi bersama dan bangun diskusi dengan melibatkan semua elemen." Semua kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dibuang jauh-jauh dan jangan menyelesaikan/menambah masalah dalam masalah. Karena rakyat west papua ingin PAPUA MERDEKA! Bukan mengurus kepentingan, kesejahtraan, pembangunan, pemekaran, UP4B dan lain-lain. Bupati dan Para elit politik di kabupaten jayawijaya stop memperalat masyarat untuk kepentingan pribadi.

"Tanah Papua Milik Orang Papua, Kami Berhak Merdeka Tanpa Indonesia, Indonesia Stop memaksa mengindonesiakan orang papua masuk dalam NKRI". (Admin)

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Ormas P2MAPTP Terbentuk, Harusnya Aparat Berkaca Diri

- Marinus: Ormas ini Wujud Nyata Ketidakpercayaan Kepada Aparat Keamanan

JAYAPURA - Pengamat Sosial Politik, HAM dan Hukum Internasional FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, seharusnya pihak keamanan merasa tersinggung dan berkaca diri dengan dibentuknya organisasi masyarakat (Ormas) baru yakni Pusat Pengendalian Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2MAPTP). 

Pasalnya, Ormas ini merupakan wujud nyata ketidakpercayaan pejabat dan elite politik Papua terhadap kinerja dan tanggung jawab TNI-POLRI dalam menjaga keamanan di wilayah Pegunungan Tengah Papua. 

 

Semakin tingginya eskalasi konflik dan kekerasan di Pegunungan Tengah, walaupun seluruh kekuatan personil militer dan senjata telah dikerahkan, namun belum bisa mengendalikan situasi keamanan di sana. 

 

Situasi ini menimbulkan kecurigaan yang kuat di kalangan pejabat dan elite politik Papua akan keterlibatan pihak keamanan dalam pusaran konflik di Pegunungan Tengah.

“Meningkatnya kecurigaan inilah yang menjadi alasan kuat dibentuknya Ormas baru ini untuk berperan aktif dalam menciptakan dan mengendalikan situasi keamanan di Pegunungan Tengah,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Senin, (31/3).

Baginya, inilah bom waktu konflik horisontal yang sudah diletakkan pejabat Papua. Kehadiran Ormas ini akan semakin menimbulkan saling kecurigaan diantara sesama orang Papua dan juga diantara pihak keamanan dengan Ormas ini. Dan tinggal menunggu waktu saja konflik terbuka dalam skala yang lebih luas dengan jumlah korban yang jauh lebih besar muncul kepermukaan. 

Konflik ini akan bermula dari dalam birokrasi Pemda Provinsi Papua, karena biaya operasional Ormas ini akan diambil dari pos anggaran mana? Dari dana Otsus atau dana pribadi pejabat gubernur atau bupati-bupati se-Pegunungan Tengah? Adakah dana yang sudah dianggarkan dalam APBD Papua 2014 untuk ormas seperti ini?. 

Ketidakjelasan pembiayaan ini akan menimbulkan konflik kepentingan dalam birokrasi Pemda Papua. Sangat sulit memang mengikuti logika berpikir Gubernur Papua Lukas Enembe belakangan ini. Kita berharap terciptanya perdamaian dan keadilan di Papua lebih cepat, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik menuju masa depan Papua yang jauh lebih baik, tetapi menilai report kinerja Gubernur Papua Lukas Enembe menjelang satu tahun kepemimpinannya ini, dirinya tidak tahu Papua ini mau di bawah kemana. 

Diakui Program kerja gubernur yang dipublikasikan Bappeda Provinsi Papua terlihat bagus di atas kertas, tapi dalam logika politik pemerintahan,suatu program kerja dikatakan memiliki prospek yang baik apabila ketika dipublikasikan, akan langsung memiliki dampak terhadap meningkatnya dukungan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Yang dibuktikan dengan berkurangnya aksi-aksi protes dan aksi-aksi ketidakpercayaan lainnya. 

Apakah terbukti? Justru yang terjadi adalah semakin banyak muncul rasa tidak simpati dari pegawai sendiri terhadap kinerja gubernur dan juga semakin menguatnya keinginan rakyat Papua untuk keluar dari NKRI. Semakin menguatnya perlawanan rakyat Papua terhadap kinerja gubernur yang merupakan kepanjangan tangan presiden, masa depan Papua benar-benar suram dan tak menentu. 

“Ormas P2MAPTP hadir bukan untuk menjadi solusi, tetapi menjadi bagian dari kompleksitas persoalan Papua yang belum ada ujung akhir penyelesaiannya. Hentikan segera semua praktik politik DEVIDE ET IMPERA di Tanah Papua kalau orang Papua mau lihat tercipta perdamaian dan keadilan di atas tanah yang kita cintai bersama ini,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Tokoh Intelektual asal Pegunungan Tengah, Agus Adepa, menandaskan, sistem kepemimpinan di Pegunungan Tengah tidak seperti itu yang mana kepala suku dipilih dan dilantik. Sehingga tindakan hadirnya P2MAPTP ini sudah melanggar adat masyarakat Pegunungan Tengah.(nls/don/l03)