photo fgr_zpsa263fa65.gif

Headlines News :

 photo vanuatu_zpsed2b2tvn.jpg
Marilah Berjuang Dengan Sunguh-Sunguh Dan Serius, Setia, Jujur, Bijaksana, Aktif Serta Kontinuitas. Diberdayakan oleh Blogger.
     photo aktifmenulis_zps397205a9.jpg

    ★★★Berita Duka ★★★

     photo Banner2_zps5035c662.jpg

    ★★★Radar Malang★★★

    Tampilkan postingan dengan label west papua revolution army. Tampilkan semua postingan
    Tampilkan postingan dengan label west papua revolution army. Tampilkan semua postingan

    AMP : Selamat atas Sukses Simposium West Papua Vanuatu 2014

    Selamat atas Sukses Simposium West Papua Vanuatu 2014


    ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) KOMITE KOTA MALANG
    SECRETARIAT-GENERAL
    ==================================================================
    Press Release
    Dari Kota Bunga Orang Papua di Malang (OPM) Aliansi Mahasiswa Papua (AMP lewat  Secretariat-General dengan ini mengucapkan:
    SELAMAT DAN SUKSES
    atas terpilihkan
    • Sdr. Oktovianus Mote selaku Sekretaris-Jenderal dan
    • Sdr. Benny Wenda selaku Jurubicara
    dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang telah disahkan pada awal Desember 2014.

    Atas nama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang Raya, dengan ini Orang Papua di Malang (OPM) menyambut dengan gembira perkembangan yang telah terjadi dengan catatan sebagai berikut:
    1. Pertama, bahwa wadah ini ialah lembaga yang memayungi perjuangan bangsa Papua menuju identifikasi diri sebagai bangsa Papua, ras Melanesia, tidak sebatas melepaskan diri dari NKRI;
    2. Kedua, bahwa kepengurusan dengan bentuk Sekretaris-Jenderal dan Jurubicara ialah bentuk organisasi yang sesuai dengan realitas sosial-budaya dan sosial-politik bangsa Papua. Oleh karena itu patut didukung oleh semua pihak, semua bangs Papua baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Tanah Papua;
    3. Ketiga, mengajak semua orang Papua, baik pendukung Merah-Putih, pendukung Bintang Satu, Pendukung Bintang Daud, Pendukung Bintang Empatbelas, baik anggota perlemen NKRI, baik anggota MRP, baik pejabat pemerintah NKRI, semuanya bersatu di bawah organisasi payung yang telah kita bentuk ini dalam rangka “identifikasi jatidiri kita” sebagai orang Melanesia, ras Melanesia, bangsa Papua dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota Keluarga Besar Melanesia bernama MSG dalam waktu dekat.
    Untuk itu, kami dari Sekretariat-General AMP Komite Kota Malang Raya menyerukan kepada semua pihak untuk melupakan semua merek dan cap baru yang menempel dan sekaligus mengotori identitas kita sebagia orang Melanesia, disebabkan oleh pandangan dan pilihan politik yang telah kita ambil secara pribadi, dan mengambil sikap obyektiv sebagai orang Melaensia untuk bersatu, menyusun satu barisan menuju pendaftaran diri kita sebagai anggota dari keluarga besar Melanesia.

    Identitas kita sebagai orang Melanesia tidak akan pernah dihapus oleh Otsus, oleh DOM, oleh penjajahan Belanda, oleh pembunuhan, oleh teror dan intimidasi, oleh pembangunan dan kesejahteraan NKRI. Kita berbicara tentang identitas manusia, bukan aspirasi, bukan pandangan politik, bukan pilihan hidup. Identitas kita sebagai orang Melanesia tidak ialah sebuah “kodrat ilahi” yang tidak dapat diganggu-gugat oleh karena sikap, pandangan, pilihan atau status kita secara sosial, budaya, politik dan hukum buatan manusia, karena kodrat ialah hukum alam, hukum Tuhan, yang melampaui dan mengatasi semua hukum buatan manusia.
    Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

    Pada Tanggal: 12 Desember 2014
    Secretary-General,


    BPH AMP KK MALANG-SURABAYA
    ———————————
    Activis Independence of Papua

    Bukti dan Saksi : Perempuan Papua Dan Aceh Bangkit Untuk Lawan Kolonial Indonesia

    Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Lihat Bukti Dan Saksi Ini 

    Bukti dan Saksi : Siapa Bilang Indonesia Beratu ?

    Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Siapa bilang kita belum merdeka, siapa bilang kita belum bebas, siapa bilang perjuangan kita telah usai ?? Rapatlah barisan hai PEREMPUAN Papua untuk bangkit dan lawan kolonial Indonesia. Tidak ada istirahat dalam peperangan. BANGKIT DAN LAWAN ! Freedom for West Papua. By Koprs Wanita Angkatan Darat Tentara Revolusi West Papua (TRWP)

    Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Siapa bilang kita belum merdeka, siapa bilang kita belum bebas, siapa bilang perjuangan kita telah usai ?? Rapatlah barisan hai PEREMPUAN ACEH untuk bangkit dan lawan kolonial Indonesia. Tidak ada istirahat dalam peperangan. BANGKIT DAN LAWAN ! Freedom for ACEH (GAM). By Koprs Wanita Angkatan Darat GAM

    Share this post :

    Gen. TRPB Mathias Wenda: Pemuda Papua Maju Terus, Bangsa Papua Jangan Pernah Terlengah!

    Gen. TRPB Mathias Wenda: Pemuda Papua Maju Terus, Bangsa Papua Jangan Pernah Terlengah!

    Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat (MPP TRPB), menanggapi tindakan-tindakan kaum kolonial NKRI dan dalam rangka mengamankan kemajuan diplomasi dan politik yang sedang terjadi di luar negeri, maka perlu diperhatikan sejumlah hal sebagai berikut:
    1. Penanggungjawab dari segala Aksi dan Demonstrasi Mahasiswa Papua Barat yang sedang berlangsung sejak Peluncuran IPWP di London, Inggris sepenuhnya ada di tangan Panglima Komando Revolusi Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat (PANGTIKOR TRPB) di Markas Pusat Pertahanan TRPB;
    2. Oleh karena itu, kiranya segala tindakan dan kegiatan Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat agar memperhatikan garis komando dari TRPB lewat Sekretaris Jenderal, Leut Gen. Amunggut Tabi (kontak: trpb@papuapost.com), dan arahan untuk aksi-aksi demonstrasi dan kegiatan politik mengikuti dari Benny Wenda, SekJend Demmak, Co-Coordinator Free West Papua Campaign di Oxford, United Kingdom (kontak: office@freewestpapua.org).
    3. Masing-masing gerakan dan komponen agar menempatkan satu titik informasi dan pusat koordinasi sehingga berbagai informasi tidak bersebaran sembarang dan meresahkan serta memprovokasi masyarakat, dan agar tidak dimanfaatkan oleh tangan-tangan penghianat, pencundang, pengecut dan kaum Papindo serta kaum penjajah mereka;
    4. Agar gerakan dan aksi yang telah dimulai tidak dihentikan dengan alasan apapun, sampai ada komando dari Markas Pusat TRPB;
    5. Bersamaan waktu pula, kini TRPB telah memberlakukan Siaga I di setiap Pos dan Pusat Pertahanan;
    6. Untuk itu, ada pihak-pihak, khususnya para Calon Legislativ yang sudah mencalonkan diri untuk masuk ke Kursi Parlemen NKRI di tingkat daerah maupun Pusat yang mengkampanyekan bahwa perjuangan di Parlemen NKRI bermanfaat untuk kemerdekaan dan untuk mencari uang demi menyokong perjuangan Papua Merdeka adalah bohong belaka, baik dari pengalaman perjuangan bangsa-bangsa lain di dunia maupun secara khusus pengalaman perjuangan bangsa Papua sejauh ini. Oleh karena itu, agar jangan sampai para pemuda dan mahasiswa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mencari kepentingan pribadi (perut dan kepentingan keluarga).
    7. Kami dari Markas Pusat Pertahanan TRPB menyatakan bahwa segala kegiatan anak-anak kami Pemuda dan Mahasiswa Papua yang sedang digalang adalah murni ekspresi suara dan hatinurani bangsa Papua yang tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun, demi kepentingan apapun.
    8. Untuk itu agar para Pemuda dan Mahasiswa para pejuang sejati aspirasi bangsa Papua agar menyusun kekuatan dan strategi agar tidak terjadi penyusupan dan provokasi dari pihak penjajah;
    Himbauan ini disampaikan agar diketahui dan diikuti oleh segenap Pemuda dan Mahasiswa Papua di mana saja Anda berada, di tanah air, di perantauan maupun di pengasingan. An. PANGKORTI Sekretaris Jenderal
      Amunggut Tabi

    Utusan Khusus Gen. TRPB Mathias Wenda bertemu Panglima TRPB di Biak

    Utusan Khusus Gen. TRPB Mathias Wenda bertemu Panglima TRPB di Biak

    Baru-baru ini ada kunjungan khusus dari utusan khusus Panglima Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) ke Markas Pertahanan Kordap di Biak dan telah terjadi upcara penerimaan dan pelepasan secara resmi (militer). Telah dilakukan sejumlah pembicaraan yang bersifat interaksi antara keuatan yang ada, untuk saling mengenal dan saling berkuktar pikiran. Demikian sekilas info kepada SPMNews per SMS dari Marpas Pertahanan Pusat Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB)
     
     

    Utusan Khusus Gen. TRPB Mathias Wenda bertemu Panglima TRPB di Biak

     
     

    Pesan dari Panglima Tertinggi TRPB: OPM tetap Ada dan Berkarya!

    Pesan dari Panglima Tertinggi TRPB: OPM tetap Ada dan Berkarya!

    Mendengar banyak orang Papua mengisyukan OPM sudah tidak ada dan tidak bergigi lagi, maka Panglima TRPB, Gen. TRPB Mathias Wenda menyerukan kepada setiap insan orang Papua yang berhatinurani untuk merdeka dan berdaulat di Luar NKRI agar berbenah diri dan terus siap-siaga, karena Tentara Revolusi Papua Barat sekarang ini tidak bekerja secara sporadis dan tidak profesional seperti sediakala. Angkatan bersenjata untuk Papua Merdeka kini telah memantapkan diri dan bekerja sesuai petunjuk dan garis kerja bersama Organisasi Papua Merdeka. Oleh karena itu, untuk sepuluh tahun terakhir TRPB tidak melakukan kegiatan apa-apa berdasarkan kesepakatan dan arahan bersama. Kalau seandainya saja terjadi apa-apa, maka jangan pernah orang Papua-Indonesia menganggap bahwa OPM sudah mati. OPM tidak akan pernah mati sampai satu orang Papua-pun masih hidup. MERDEKA HARGA MATI! Per "SMS" ke SPMNews

    Discussion of Aspects of the Irian Jaya Problem with Mr. Amunggut Tabi

    Discussion of Aspects of the Irian Jaya Problem with Mr. Amunggut Tabi

    This is part of an input broadcast 6 Nov 1998 on Eastnet <eastnet@lava.net> in a discussion with Mr. Amunggut Tabi on the name "Irian", about the person of Frans Kasiepo who first introduced it, and on the importance of political unity.
    ________________________________________________

    > 1. The abbreviation, not name IRIAN, is from Sukarno and Jaya is from
    > Suharto. How Sukarno influenced Mr. Kaisiepo to name the land Irian is
    > something that you cannot find in any document in the world. There is
    > currently a scientific and historical study being done in order to find out
    > WHY Kaisiepo came out with this abbreviation, his intention etc.etc. I read
    > the first draft and I hope we all will read it in book form in this
    > reformation era. As we know, Kaisiepo finally turned 180 percent and became
    > the one of the founders of OPM. Why? The most probable answer is he did not
    > reach what he intended to gain for working with SUkarno.
     
    I think I understand why you have difficulties finding out “how Sukarno influenced Mr. Kasiepo”. There is a widespread tendency to transpose the modalities of the post-1965 period onto the developments of 1945-1950, and on the subsequent period up to 1965. But the situation in 1945-1950, during which Frans Kasiepo proposed that name, was quite different from that of the Soeharto regime.

    To begin with, Sukarno did not and could not (even if he wanted to) bring direct influence to bear on representatives of the various ethnic groups, let alone to use the kind of compulsion or suppression that we all know from the Soeharto period. In fact, Sukarno and Hatta themselves were hesitant about whether the time was ripe to proclaim independence. It was the group of youth activists which “kidnapped” the two national leaders and made an ultimatum, that they would proclaim independence themselves, without the leaders. Only under these circumstances did Sukarno and Hatta proclaim the independence of Indonesia on August 17, 1945.

    Again, after the proclamation, it was not Sukarno and Hatta who were directly calling upon the people in all the places to rise to the defence of the Republic. This happened spontaneously in all the major islands, in Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Bali various islands in Nusa Tenggara and Maluku, etc. What everybody wanted was independent Indonesia, and they would proclaim Sukarno’s name because he was the president. It was not the other way round, as if he had the power and they would have to obey. On the contrary, he had very little power, and that little bit of power at that time was totally dependent on the spontaneous support of the population. He also had no regular army, but the army was still creating itself through the initiative of the armed people throughout the country, who armed themselves by capturing and looting the Japanese arms depots when these did not give up the arms voluntarily. Don’t forget, Frans Kasiepo made the name proposal in mid 1946, at the Malino Conference (in Sulawesi), this was long before the “normalisation” of Indonesian armed groups (…..).

    Since March 1946, when Dutch forces began to enter the territory of the Republic, many of the regions got under Dutch occupation, including the West New Guinea of that time. So that Sukarno really had no chance to influence anybody there, except those who were “influenced” by themselves through their enthusiasm for the Republic and its president. So, I think you are mistaken when you write: “The abbreviation, not name IRIAN, is from Sukarno”. Do you know whether Frans Kasiepo had ever been in Yogyakarta and met Sukarno before the Malino Conference of 1946? I’ll explain to you below, why I am so skeptical about this version, and why I am pretty sure that the name was not coined by Sukarno.

    I am very grateful to you for having disclosed that Frans Kasiepo was a West Papuan. Up to now, I did not know that. I was pretty sure that the spontaneous support for the Indonesian Republic in 1945 all over the former territory of Netherlands East Indies also included some urban population of West New Guinea. But I did not know anything concrete, except for the setting up of the Partai Indonesia Merdeka by Lukas Rumkorem (the father of Seth Jafet Rumkorem) on the island of Biak in October 1949. I am therefore now relieved to learn, that the person who suggested the “name” Irian at the Malino Conference was a West Papuan.

    So when the other Indonesians decided not to call the people of that island Papuans, because they were convinced that the word was insulting, they apparently decided to accept a name which somebody from that island had proposed (and when I speak Indonesian, I still do not use the word Papua, but only when I speak in a foreign language in which that word is not insulting). You must understand them. There is no indigenous name for the island. New Guinea is a foreign term, Papua was also not an indigenous name for the island, and it was considered insulting. But “luckily”, there was a name that had been proposed by an activist from that island, this very Irian, so they were happy to accept it as the name for the island.
    They did not know that the name was actually an abbreviation for ikut Republik Indonesia Anti Nederland (“join the Republic of Indonesia anti the Netherlands”), and I myself have always been very skeptical about that etymology. Why? For two reasons:

    (1) The Indonesian central government, including Sukarno, at first knew nothing of that name, and continued using the term Nieuw Guinea or Guinea Baru for the island. When they started to use Irian (I don’t remember exactly since when, but apparently only after 1950), they used it to refer to the whole island, refering to the Dutch occupied half as Irian Barat (“West Irian”), and to the British and Australian-administered half as Irian Timur (“East Irian”). That is also why the province was called Irian Barat when it was set up. If Sukarno or others in the central government had known of the abbreviation, then they would have known that it originally referred to the Dutch administered part of the island only, and if they said Irian Barat that would mean the Indonesian Republic claimed only the western part of West New Guinea. That would not have been a diplomatically clever thing to do.

    (2) From a purely linguistic point of view, the phrase anti Nederland would have been very awkward for both Bahasa Indonesia as well as for the colloquial Malay spoken in Java in the late 1940-s. It would have been possible in the late 1950-s, but even then, both for Bahasa Indonesia as well as in the colloquial Malay of Java, anti would not have been the natural opposite of ikut. The use of Nederland instead of Belanda also only became a feature of the language of the later 1950s onwards. If the acronym had been invented in Java around 1945-1946, by Sukarno or by somebody else in the central government or close to it, then it would probably have been ikut Republik Indonesia lawan Belanda and the acronym or abbreviation would have been something like IRIWANDA.

    That is why I at first thought that this ikut Republik Indonesia anti Nederland was a Dutch invention, because it was linguistically quite imaginable in the speech of a Dutch speaker of Malay or Bahasa Indonesia but not of an Indonesian speaker in Java of 1945-1946. But if Frans Kasiepo was a West Papuan who had grown up and lived in the Dutch-administered environment of West New Guinea, I can well imagine that choice of wording of the abbreviated phrase coming from him as well. But I doubt that he would have phrased it that way if he had been in Java in 1945-1946 and had consulted with Sukarno or other members of the central government in Yogyakarta.

    So, I ask you to check up, what evidence is there, that the acronym had been coined by Sukarno, and that Frans Kasiepo had only proposed it under the influence of Sukarno?
    As for your question, why it is that Frans Kasiepo later changed his mind and joined the OPM, I think there are several possibilities. I don’t know when he changed his mind (I didn’t even know he had been a West Papuan and that he had been in the OPM at all). If he had only changed his mind after 1965, I think that would be very easy to understand. Seth Japhet Rumkorem (the son of Lukas Rumkorem), also was at first an Indonesian Republican, and became an officer in the Indonesian army. But when he saw the cruelties that the Indonesian military committed against the population, he did the logical and understandable thing, and crossed over to the OPM because there were no possibilities for a legal opposition under Soeharto rule. So, if Frans Kasiepo changed his mind after 1965, that would not have been surprising at all.
    If Frans Kasiepo already changed his mind before 1963, that is perhaps also understandable. One must bear in mind, that for Indonesian patriots in West New Guinea during Dutch occupation (1949-1962) it was very difficult. Many activists, like Martin Indey and Korinus Krey, got imprisoned by the colonial administration. So, if Frans Kasiepo decided to play it safe, well, maybe that wasn’t exactly “heroic”, but many people behave that way and they are also people whose rights one should perhaps respect. Obviously, nevertheless, he showed courage when he decided to join OPM in the face of the terror of the regime…..
    > Suharto changed the name Sukarnopura into Jayapura, Irian Barat into Irian
    > Jaya. This because he lead the MANDALA JAYA operation to integrate West
    > Papua into Indonesia. He name JAYAWIJAYA, PUNCAK JAYA, IRIAN JAYA, all
    > "JAYAs" refer to his glorious achievements to integrate West Papuans into
    > INdonesia.
     
    I fully agree with you. I think this “jaya” word is totally out of place and even insulting to the population. Particularly because none of the basic principles of the Indonesian struggle for national independence were “triumphant” (that is the actual meaning of jaya) in “Irian Jaya”. Quite the opposite. All the principles laid down in the constitution have been stamped with military boots spreading death, destruction and terror among the population.
    >             WHich means no indication to us "West Papuans" as human beings.
    > We are not tools for political manipulations, but we are people, have
    > identity and dignity.
    I agree.

    I think it is also very important to document the origin of the term Irian itself. If there is evidence that it was indeed an acronym of ikut Republik Indonesia anti Nederland, no matter who invented it, I think it is very important to let an as wide as possible Indonesian public know of this, especially people of the reform movement. I am quite sure you will find understanding among them, and the agreement from them that the local population has the full right to decide its own name and to demand a change of the name if it considers it insulting. I would be very happy if I could get or buy a copy of that book you mentioned in which the problem is treated. Please let me know how I can acquire a copy.
    > 2. Both EYK and John Wilson, having missionary background with us in WP
    > appear to be reluctant to help us towards the full independence AT THE
    > MOMENT. This is the reason why the church is now regarded NOT as the place
    > for its members to go and ask for help. Church leaders, especially western
    > missionaries, have been imposing their beliefs and brands of issues such as
    > cargoism, etc. towards OPM struggle. Your e-mails show clearly that you are
    > still thinking in a way that you previous missionaries were thinking. Can
    > you change your perceptions? to help us?
    > I had been working with missionaries and church for more than 10 years and I
    > heard them talking about us and our struggle.
    > One missionary member from Australia and one from British told me this: WE
    > MISSIONARIES ARE NOT ASSURE THAT YOU CAN GET YOUR INDEPENDENCE. YOU ARE
    > STILL UNABLE TO. WE DO NOT WANT TO HELP YOU BECAUSE WE KNOW YOU CANNOT GET
    > IT.
     
    I can understand the motivation of the church people, even if I don’t necessarily agree with them in detail. I myself also think you shouldn’t separate from the Republic of indonesia. But I’m not so sure that you CAN’T. Perhaps there is a small possibility that you COULD, and you might therefore perhaps think it worth the effort to try. But my advice as a friend is, don’t do it. Not because you can’t succeed, but because if you do succeed, it will bring you even greater and more prolonged suffering than the people of West Papua have already experienced up to now. I already explained why in my response to Ottis Simopiaref which I have meanwhile placed on WWW, and also in some inputs here on Eastnet, e.g. 25 Jul 1998 in response to Geoffrey Heard. This input is already much too long so I will not repeat everything again here.
    Important is, I think, that we keep up unity. At the moment I am sorry to see various divisions. Different West Papuan activists, whether considering themselves OPM or not, are making contradicting statements. This is not good. It is very important to come to an agreement with each other first, so that you can speak to the authorities and to the outside world with one voice. Otherwise it will be much too easy for your enemies to instrumentalize some Papuans against other Papuans, and in the end Papuans will be fighting each other while the apparatus of the regime watches and claps its hands.

    Now, unity is not very easy to achieve. there are widely divergent interests within West Papuan society, and there is a not small part of the population which would prefer to stay within Indonesia. So, when you start forming a united position, you will soon find that it might not be possible to reach an agreement among West Papuans themselves for an immediate separation from Indonesia. Don’t let that discourage you. Whatever you want to achieve often has to be achieved step by step. At each step you can always decide, whether the majority still wants to make the next step further.

    On the other hand, if you want to insist on a maximalist program of total independence while a sufficiently large fraction disagrees, it would be very dangerous to continue the maximalist program, because, if you succeed, you will have an independent West Papua in which Papuans will be fighting against Papuans. You can be sure, that there will be an Indonesian army outside the door, its hands itching to get in and “help” one of the sides…….
    So whatever compromise you reach among yourselves as West Papuans, even if it is far below the independence you yourself might want, it is far better to stick together and reach a small success, than perhaps to even manage to reach a large success but with your house divided against yourself. The failure to realise the importance of searching unity through compromise is a typical mistake of all fledgeling nations, and Papuans don’t need to be ashamed about it.

    In 1945-1948, Indonesian parties were also fighting each other rather than remaining united in the face of the return of the colonial power. As a result, the colonial forces managed to overrun the capital which was Yogyakarta at that time, and capture Sukarno and Hatta. In East Timor, when the Portuguese administration loosened control, one party decided to grab power all by itself. As a result, the main rival party revolted and finally managed to overthrow the power of the former party. This situation was used by the Indonesian military to overrun East Timor, with the most horrible consequences up to this day, which you probably also know. Even during the American War of Independence, there was a time when George Washington had to face a dangerous opposition in Congress, and there was some degree of luck that the United States finally succeeded in becoming independent from the British monarchy in spite of internal disagreements.
    I think, this is what one of the writers meant, who wrote: look at what is happening in Africa….
    So you see, everybody had the same trouble, and it is not at all easy to reach a compromise. But it is of vital importance to succeed.

    This is one of the reasons, why it is my strong opinion, that it is better for all the different West Papuan fractions to cooperate with each other and to join forces with the movement for total reform in the rest of whole Indonesia. This will bring peace to the country including West Papua, and will give you the opportunity to consolidate yourselves as West Papuans in conditions where you are not constantly chased around, where you do not have to be afraid to be shot dead or your house burned down or your wife or sister raped by Indonesian militaries. It will only succeed if all the oppressed population of all ethnic groups, all religions, from all the islands and provinces join forces and confront the military with the reality that they are not anybody’s army anymore if they don’t submit to total reform.

    > 6. Mr. Waruno had been arguing about the name IRIAN and JAYA. I am sorry,
    > but you name is I am afraid, indicating you heart for Javanese, or maybe you
    > are. Yes, names indicate the person, name is not only letters and words. It
    > has meanings which characterise the name.
    You are wrong. I am not a Javanese. But I don’t mind the Javanese any more or any less than I mind West Papuans, or any other peoples. Because the Javanese have suffered just as badly from the regime, as all the other peoples in Indonesia. Therefore, it is important for you to know, who are your friends, and to know, who are your enemies. Let your enemies be as few as possible, and let your friends be as many as possible. And if there are people you can’t make your friends, it will still be worthwhile to care that they don’t join your enemies.

    What do you want to do if the government pulls out all the Javanese soldiers out of “Irian Jaya” and replaces them with soldiers from Sumatra, Sulawesi, Madura, Maluku, etc.? Stop the struggle?
    Not the Javanese are your enemies, but the regime. There are many Javanese who were killed or were and still are kept in prison by the regime. Many Javanese are helping support West Papuan activists in “Irian Jaya”. On the other hand, the commander in chief of the military in “Irian Jaya” is not a Javanese, but a Batak (from Sumatra). The governor of the province who is the representative of the regime in “Irian Jaya”, is also not a Javanese, but a West Papuan. So you see, it is essentially not a struggle of West Papuans against Javanese. It is a struggle of all the oppressed in West Papua and in the rest of Indonesia against the oppressive regime. And as these oppressed are far greater in number than the oppressors, you have more friends than enemies. Be happy about that, and make full use of it.
    And beware of all people who will try to convince you that your enemy is the Javanese. They are trying to make you increase the number of your enemies and to lessen the number of you friends…..
    Filed under: Media & Analysis, , , ,


    Tentara Revolusi West Papua Menyalahkan NKRI/Papindo atas Pengeboman di Timika

    Tentara Revolusi West Papua Menyalahkan NKRI/Papindo atas Pengeboman di Timika

    Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB)
    Markas Pusat Pertahanan – Komando Revolusi Tertinggi
    ————————————————————–
    Dari Markas Pusat Pertahanan Papua Barat’>TRPB dengan ini hendak menyampaikan konfirmasi terakhir menyangkut kasus sejumlah pengeboman yang terjadi di Timika belakangan ini bahwa:
    1. Peristiwa ini murni ulah Kaum Papua-Indonesia (Papindo), yang menghendaki Freeport dan NKRI memberikan tambahan sesuap nasi;
    2. Para pelaku sendiri adalah bagian dari politik NKRI dalam mencari posisi/ jabatan di kursi Nomor Satu (eksekutiv dan legislativ) di Kabupaten Mimika;
    3. Pengibaran Sang Bintang Kejora, dan mengeluarkan Perintah Operasi atas nama organisasi Perjuangan Papua Merdeka adalah cara kerja penjahat dan penghianat, yang mengatasnamakan perjuangan dan tanah untuk kepentingan posisi dan perut di dalam NKRI. Cara ini mengacaukan dan mengusik ketentraman hidup masyarakat, yang sudah lama ditinggalkan para gerilayawan Papua Merdeka.
    Terkait dengan itu, maka Papua Barat’>TRPB menghimbau:
    1. Agar para kaum Papindo, yang Papua Barat’>TRPB telah miliki identitas mereka satu per satu, melakukan aksi-aksinya murni dalam rangka menuntut Freeport dan NKRI memperhatikan posiisi dan sesuap nasi mereka, dengan TIDAK MENGORBANKAN BENDERA dan ORGANISASI PERJUANGAN Papua Merdeka, karena dengan demikian perbuatan ini jelas menunjukkan betapa Anda tertinggal dari kemajuan yang sedang terjadi di kubu pertahanan dan perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaannya;
    2. Agar para kaum Papindo menghentikan cara-cara menghasut masyarakat Papua dengan mendorong isu Papua Merdeka, padahal tujuan akhirnya hanyalah meminta jabatan dan porsi uang;
    3. Agar bangsa Papua sendiri pandai membaca situasi dan bergerak berdasarkan suara hatinurani, agar tidak berulang kali, dari tahun ke tahun, terus-menerus ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, alias Preman Politik NKRI.
    4. Perjuangan ini bukan merupakan aksi premanisme dan terorisme, ini sebuah gerakan atas nama sebuah identitas dan entitas suku, bangsa, wilayah, budaya, etnis, politik dan ekonomi dalam hukum universal yang berlaku di muka Bumi. Hukum itu melarang tindakan terorisme yang menyesatkan, meresahkan dan mengorbankan masyarakat adat (masyarakat sipil);
    5. Agar para pejuang jabatan BUpati dan Ketua DPR di Kabupaten Mimika menggunakan cara-cara yang profesional dan bermartabat, tidak menggunakan cara-cara preman dan amatir, yang ujung-ujungnya merusak keamanan dan kedamaian hidup masyarakat.
    Demikian untuk diketahui oleh NKRI dan bangsa Papua
    Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat
    Pada Tanggal: 17 September 2008

    An. Panglima Komando Revolusi Tertinggi;
    ttd.
    Leut. Gen. TRPB Amunggut Tabi
    Sekretaris Jenderal

    Protes Tentara Revolusi West Papua (TRWP) - Matias Wenda

     PROTES Tentara Revolusi West Papua (TRWP) -  MATHIAS WENDA
    Gen. TRWP Mathias Wenda, Panglima Tertinggi Komando RevolusiGen. TRWP Mathias Wenda, Panglima Tertinggi Komando Revolusi
    Terkait dengan isu-isu yang berkembang di tanah air belakangan ini, terutama rencana Kongres Rakyat Papua III, 2011 yang telah PMNews muat secara berturut-turut selama seminggu belakangan, maka Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua, Gen. Mathias Wenda sebagai penasehat WPNews Group Online Services menyampaikan teguran keras kepada PMNews dengan mempertanyakan, "Apa itu Kongres Rakyat Papua III, atau itu Kongres WPNA/Bintang-14 Pertama?"
    Untuk Informasi Penyelenggara Silahkan Click di SINI
    Tidak seperti biasanya, WPNews yang selalu menghubungi Gen. Wenda untuk meminta pendapat, tetapi kali ini secara langsung Gen. Wenda menyampaikan pesan dengan nada keras dan penuh tanda-tanya menyangkut rencana penyelenggaraan Kongress Rakyat Papua III, 2011, yang menurut Ketua Panitia Selvius Bobby akan diselenggarakan bulan September 2011.
    Berikut petikan pesan (sebenarnya ini bukan wawancara, tetapi petikan pesan dan pertanyaan PMNews): Source http://papuapost.com/

    Gen. TRWP Mathias Wenda (TRWP): Selamat malam anak-anak, bapak minta permisi, mau bicara sedikit saja, tidak terlalu penting tetapi mungkin ini penting untuk rakyat seluruhnya.

    Papua Merdeka! News (PMNews): Selamat malam. Salam Hormat, Terimakasih untuk menghubungi kami. Kami siap mendengar.
    TRWP: Begini, saya baca berita-berita yang anak-anak kasih naik itu berita tentang Kongres Rakyat Papua yang ketiga. OK, itu baik sekali. Tetapi saya sebagai orang tua yang melahirkan dan membesarkan kalian merasa menyesal karena ternyata anak-anak yang saya lahirkan itu berpolitik seperti ini? Saya duduk pikir, "Kenapa anak-anak ini punya model politik masih begini terus? Kenapa tambah tahun tambah dewasa, tambah modern, tambah pandai berpolitik itu tidak terjadi? Yang terjadi, tambah umum, tambah sekolah, tambah modern, tambah pandai,politiknya masih tinggal di tempat. Bukan tinggal di tempat lagi, mundur kebelakang.
    Kenapa anak-anak main politik mundur ke belakang begitu?

    PMNews: Minta maaf, sekali lagi minta maaf. Apakah kami salah memuat berita tentang Kongres Rakyat Papua III, 2011 ini?

    TRWP: Bukan salah muat, memang harus dimuat. Tetapi bapak menyesalnya kenapa sampai berita politik Papua Merdeka masih bernada sumbang seperti itu? Kenapa nadanya tidak pas dengan irama politik sekarang? Kenapa menyanyikan lagu-lagu lama? Kenapa nadanya nada-nada lama? Kenapa anak-anak main politik sporadis seperti ini? Ini politik orang-orang abad lalu, orang-orang tua saya punya politik, bukan politik era pascamodern.

    PMNews: Bapak, ini anak-anak yang bergelar Doktor dari Papua seperti Pater Neles Tebay, Dr. Jack Rumbiak, dan orang Papua terpelajar yang ada bikin.

    TRWP: Itu doktor yang orang barat kasih mereka, lihat cara mereka main, saya akan cabut gelar-gelar doktor itu karena politik yang mereka main dengan gelar mereka tidak pas, meleset jauh sekali.

    PMNews: Apakah ini artinya Bapak tidak setuju dengan rencana Kongres ini?

    TRWP:  Masalahnya bukan segampang tanya setuju-tidak setuju begitu. Masalahnya tadi, kenapa orang Papua masih putar lagu lama?

    PMNews: Maksud lagu lama?

    TRWP: Lagu lama artinya, cara, pendekatan, gerakan, format, tujuan, sponsor, penggagas, penanggungjawab, semuanya berputar pada lingkaran setan yang sama, lingkaran yang bertujuan MEMATIKAN PERJUANGAN PAPUA MERDEKA.

    PMNews: Berarti Komando yang Bapak pimpin menolak dan menganggap Kongres Rakyat Papua III ini? Alasan dasasrnya karena orang-orang yang terlibat dalam persiapan ini tidak mendukung Papua Merdeka?

    TRWP: Jangan ambil kesimpulan terlalu jauh dan paksa saya untuk setuju begitu. Saya tidak bicara mengenai orang per orang. Yang saya maksudkan ialah cara, pendekatan, gerakan, format dan seterusnya tadi. Saya dari sejak muda terlibat dalam perjuangan ini, dan saya tahu persis gejala seperti ini sudah melibatkan saya berulang-ulang, ulang dan ulang.
    Ada yang pernah datang ke Markas Pusat Pertahanan, minta saya bikin Kongres di hutan, lalu mereka bilang "Kami bersatu menjadi satu barisan. Saya tidak ikut, saya bubarkan mereka. Tetapi mereka ke luar negeri, mereka bilang kami sudah bersatu, mereka umumkan nama-nama orang dengan tugas-tugas yang mereka buat sendiri di jalan-jalan, lalu mereka bialng saya sudah setuju." Ini kelakuan nenek-moyang tetek-bengek dari mana?
    Ini  anak-anak muda, tetapi sedang memainkan politik yang tidak tahu berasal dari ajaran guru siapa. Orang tua tidak pernah begini, nenek-moyang tidak pernah begini, kami sekarang juga tidak begitu. Ini anak-anak siapa yang ajar mereka main politik seperti ini?

    PMNews: Bisa bapak kasih contoh, cara atau pendekatan dan sebagainya yang Bapak sebut tadi yang perlu kita cermati dengan baik?

    TRWP:  Baik, sudah jelas itu. Tetapi saya kasih tahu satu saja. Ada saja orang Papua, tua atau muda, di dalam atau di luar negeri, di kampung atau di hutan, ada saja yang tiba-tiba muncul, tidak tahu dari mana asal-usul idenya, tiba-tiba langsung bilang, "Kita mau bikin kongress bulan depan!" Wah-wah, wah, ini acara bayar maskawin, atau acara tukar-cincin?
    Generasi sekarang dan ke depan jangan sama dengan generesi saya. Generasi saya pantas. Bapak Nicolaas Jouwe dulu main politik lebih bagus, tidak sama dengan dia pu cucu-cucu sekarang. Sebuah acara yang diselenggarakan untuk nasib sebuah bangsa dan Tanah yang besar ini tidak bisa seorang anak tiba-tiba muncul di panggung politik lalu bicara, "Saya mau bikin kongress!" Eh, eh, eh, ini bukan barang main-main. Ini nasib sebuah bangsa dan sebuah Tanah yang besar.
    Itu baru dari segi politik, saya tidak masuk ke aspek hukum, dari hukum revolusi. Kalau hukum revolusi, maka memang siapa saja boleh berbicara, tetapi semuanya harus diatur menurut alunan suara yang sedang berkembang, bukan mengeluarkan nada-nada sumbang di tengah-tengah paduan suara yang sedang bernyanyi. Artinya, jangan bikin panggung terlepas satu dengan lain, jangan juga bernyanyi di atas panggung orang lain, seolah-olah itu panggungmu, padahal tidak. Jangan juga membiarkan orang sembarangan datang naik panggungmu dan bernyanyi semaunya.

    Itu maksudnya, sudah jelas?

    PMNews: Kami coba simpulkan dulu. Apakah bapak maksudkan bahwa KRP III, 20111 ini tidak sah? Atau supaya orang Papua tidak ikut?

    TRWP:  Tadi kalau sudah catat kalimat saya, baca baik-baik, saya tidak katakan begitu sama sekali. Yang saya bilang itu bahwa
    "Hai anak-anak, mari kita mainkan politik bangsa dan Tanah Papua sesuai irama politik global, jangan putar lagu lama, jangan putar lagu sendiri dan berpaduan sendiri. Kita ada dalam sebuah dan sekali lagi satu panggung. Panggung itu namanya panggung politik global. Ini era globalisasi. Semua yang terjadi di manapun di dunia, berada dalam satu irama.
    Lain dengan waktu Indonesia merdeka. Waktu itu ada dua paduan suara, yang satu dipandu Amerika Serikat, lainnya dipandu Uni Soviet. Jadi, kita bisa menyanyi semau kita, sambil tunggu siapa yang menyambut lagu kami. Makanya permainan politik agak mudah waktu itu. Sekarang semuanya jadi satu, selagu, senada, sepanggung, seirama. Nah di tengah-tengah ini, politik orang Papua selalu menyanyikan lagu-lagu sumbang. Itu yang saya maksud. Kami di hutan saja sudah ikit paduan suara global itu, kamu di kota tinggal bikin apa? Mata buta?" Kamu yang sekolah belajar apa? Belajar politik dan praktekkan dalam konteks politik global. Bukan politik untuk kepentingan golongan atau kelompok, tetapi mengatasnamakan bangsa. Ini politik yang sudah basi, tidak perlu dipakai, buang ke tong sampah saja.

    PMNews: Kami mau mengakhiri tetapi mau tanya sekali lagi. "Jadi kesimpulannya, apakah KRP III, 2011 ini merupakan lanjutan dari KRP II, 2000? Dan apakah dengan demikian Bapak mendukung?"

    TRWP: Jangan tanya saya, tanyakan kepada rakyat. Saya bicara di sini sebagai orang yang sudah hampir setengah abad ikut dan memimpin dalam perjuangan ini. Bukan seperti orang-orang yang baru muncul menjadi pahlawan siang-bolong. Saya bicara bukan untuk saya, karena saya sudah tua, jadi apa gunanya saya manfaatkan politik ini untuk kepentingan saya. Sama sekali tidak ada. Saya telah bersumpah dan menyerahkan hidup saya untuk perjuangan ini. Oleh karena itu, kalau ada anak-anak yang mempermainkannya, saya muncul untuk menegur. Itupun sebatas suara orang tua kepada anaknya. Kalaupun anak itu mau dengar atau tidak, itu urusannya. Tetapi akhirnya vonis benar dan salah akan dijatuhkan oleh tanah dan bangsa Papua. Sejarah akan mencatat. Dan bapak bicara di sini tidak mewakili kepentingan orang atau organisasi, tetapi mewakil Revolusi West Papua Merdeka.
    Last Updated on Thursday, 01 September 2011 22:10

    Gen. TRWP Mathias Wenda sebagai seorang Kepala Suku Wenda-Tabuni dan Wenda-Kilungga


    Kepala Suku Perang TRWP / WPRA
    Tentara Revolusi West Papua (TRWP) atau West Papua Revolutionary Army (WPRA) dengan kampanye-kampanyenya untuk Papua Merdeka sejak tahun 2000 yang dicap sebagai sebuah “Koteka Revolution” ialah saudara kembar dari Bougainville Revolutionary Army (BRA) dengan julukannya “Coconut Revolution”. Julukan “koteka revolution” diberikan oleh seorang aktivis sekaligus penulis bernama Paul Kingsnorth dalam bukunya “One No, Many Yeses: An investigative journey though the anti-globalisation movement“. Buku ini menarik karena merangkai dan meringkas berbagai gerakan kemerdekaan dan gerakan menentang imperlialisme dan neo-kolonialisme di seluruh muka Bumi. Saat datang ke West Papua waktu itu, Paul Kingsnorth ditemani oleh Benny Wenda dan kawan-kawannya di Tanah Papua dan melihat warna perjuangan Papua Merdeka setelah tahun 2000 diwarnai oleh gerakan-gerakan seperti pendirian dan perjuangan oleh Koteka Tribal Assembly atau Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK) di mana Benny Wenda ialah Sekretaris-Jenderal-nya. Warna perjuangan ini menarik, karena warna revolusi koteka sangat kental sejak pembentukan DeMMAK dan gerakan yang dipimpin oleh Benny Wenda dan koleganya.

    Semenjak Gen. TRWP Mathias Wenda sebagai seorang Kepala Suku Wenda-Tabuni dan Wenda-Kilungga merasa bertanggungjawab atas hargadiri dan martabat bangsanya dan mulai memperjuangkan kemerdekaan West Papua, dan perjuangannya dilalui dengan berjalan kaki dari Lembah Baliem sampai ke Bewani, Vanimo, Papua New Guinea dengan cara bergerilya sepanjang Rimba Raya New Guinea, sepanjang itu ia telah berdoa agar suatu waktu kelak, anak dan cucunya akan berjuang melanjutkan posisi dan perjuangannya dengan gerakan-gerakan politik di pentas politik dan diplomasi global. Cita-cita itu tercapai sudah dengan pengutusan Benny Wenda ke Eropa untuk menggalakkan kegiatan-kegiatan diplomasi dan politik Papua Merdeka.

    Sampai dengan hari ini General TRWP Mathias Wenda memiliki tiga buah “noken” yang penuh dengan Surat-Surat dari para diplomat Papua Merdeka di luar negeri, antara lain dari Nicolaas Jouwe, Hendrick Jacob Prai dan Seth Jafeth Roemkorem (alm.). Menurutnya,
    “Surat-Surat ini mereka kirim, isinya penuh dengan janji-janji Papua Merdeka, lengkap dengan tanggal dan bulan, lengkap dengan perintah apa yang harus dilakukan gerilyawan di Rimbaraya New Guinea. Akan tetapi semua ini merupakan tipu-daya. Saya ditipu oleh sesama pejuang sendiri. Sekarang, saya angkat dan mengambil sumpah kalian, anak-anak yang saya lahirkan dengan Koteka saya sendiri, untuk membenahi semua penipuan ini, supaya bangsa ini mengakhiri saling menipu.”


    Dalam bahasa Lani katanya,
    “Yogok Nayo paga ndakinakirak aret mepinagagi ti, kit kinewewi logwe a’nduk nogogwarak pu’lit-pu’lit yo’nogwe nagarak ti ndak-ndak kit togop yo’nirirak mage pigi. Nayo paga, koteka yugu logonet ndakinakirak me, kiniki tebe yinuk, kinur tebe yinuk, yabu yi pipak erino. Ap ndogwe waganogo pegarak yigi ndegenogo worawok nen. Pipak erino, nawot-naput”
     
     photo bendera-bintang-kejora-dan-cewek-bule-jpg1_zps4a30c64f.jpg
     photo SALAMPEMBEBASANDANREVOLUSI_zpsbdffla8q.gif