Jayapura, 1/12 (Jubi) – Meski dihadang kepolisian Papua New
Guinea, Bendera Bintang Kejora (BK) yang rencananya akan dikibarkan di
kantor Gubernur New Capital District (NCD), Papua New Guinea (PNG)
akhirnya bisa berkibar di kantor yang dipimpin oleh Powes Parkop.
Solidaritas sesama ras Melanesialah yang meloloskan BK dari hadangan
polisi.
Peaceful-March dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Papua Barat
yang ke-52, Minggu (1/12) yang seharusnya dimulai dari Unagi-park
menuju halaman Kantor Gubernur NCD ternyata tidak diijinkan oleh aparat
keamanan Papua New Guinea dengan alasan belum mendapat persetujuan dari
pihak keamanan, Kepala Polisi Kota Metropolitan, Sup. Andy Bawa. Namun perasaan serumpun Melanesia akhirnya memberikan kemungkinan
kepada pada pendukung Papua Merdeka untuk menyelenggarakan peringatan
hari tersebut.
“Para polisi ini kemudian membiarkan pendukung Papua Merdeka menggunakan angkutan yang dikordinir oleh panitia kegiatan. Alhasil, pendukung Papua Merdeka ini berhasil berkumpul dihalaman kantor Gubernur sekitar jam 11 pagi, bersama BK yang akan dikibarkan oleh Powes Parkop.” kata Jacob Ponau, seorang wartawan TV Nasional PNG, saat dihubungi Jubi, Minggu (1/12) malam.
Kedatangan massa pendukung Papua Merdeka ini, lanjut Ponau, disambut
oleh para penyanyi Gospel dari Shama Ministry, pimpinan Pastor Jack
Alberth. Saat Gubernur NCD, Powes Parkop dan nyonya tiba di tempat
peringatan, ia disambut oleh massa simpatisan Papua Merdeka dengan
teriakan “Papua Merdeka”.
Acara pengibaran BK ini dimulai dengan doa pembukaan yang dibawakan
oleh Pastor Jack Alberth, dilanjutkan dengan Pidato Solidaritas Papua
Merdeka oleh Gubernur NCD, Powes Parkop.
“Sudah saatnya kita harus mendukung perjuangan saudara-saudara serumpun kita yang masih belum bebas dan berada di bawah tekanan pemerintah Indonesia. Kita harus mendukung saudara kita dan bersuara kepada dunia bahwa rakyat Papua Barat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Kita harus mendukung saudara kita dan menyatakan kepada dunia bahwa pelaksanaan Pepera tahun 1969 yang diselenggarakan oleh Indonesia di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah cacat hukum karena telah melanggar hak-hak azasi manusia orang Papua Barat melalui berbagai tekanan, intimidasi dan pembunuhan untuk memenangkan dan memasukkan wilayah Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia….” kata Powes dalam pidatonya dihadapan pendukung Papua Merdeka.
Selesai Pidato Solidaritas Papua Merdeka oleh Gubernur NCD, Hon.
Powes Parkop, National Council of Woman di NCD menyerahkan BK kepada
Pastor Jack Alberth untuk didoakan sebelum diserahkan kepada Gubernur
untuk dikibarkan di kantor pemerintahannya.
“Namun BK hanya berkibar beberapa saat saja. Karena setelah BK dinaikkan di kantor gubernur, Gubernur Powes Parkop sendiri menurunkannya karena tekanan dari pihak keamanan PNG.” tambah Ponau.
Acara Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua yang ke-52, tanggal 1
Desember 2013 ini ditandai dengan Peresmian Kantor Kampanye Pembebasan
Papua Barat (Free West Papua Campaign Office) untuk wilayah Papua New
Guinea yang berkedudukan di Port Moresby.
Sebelum massa pendukung Papua Merdeka membubarkan diri, pihak
keamanan Papua New Guinea dengan rasa persaudaraan sebagai rumpun
Melanesia, memanggil Komite Penyelenggaraan Peringatan Hari Kemerdekaan
Papua yang ke-52, yakni Sdr. Fred Mambrasar, Sdr. Patrick Kaiku (Dosen
UPNG) dan Tony Fofau (anggota Free West Papua Campaign) untuk memberikan
keterangan. Seperti diberitakan sebelumnya, ketiga orang ini telah
menjalani pemeriksaan di kantor polisi Boroko, PNG. (Jubi/Victor Mambor)
SOLIDARITAS NEGARA-NEGARA SESAMA MELANESIA, LOLOSKAN BINTANG KEJORA KE KANTOR GUBERNUR NCD
SUMBER : http://wwwpapuabaratwimwone.blogspot.com/