Kedatangan Tamu Negara Tetangga Intelkam Polda Bali Di Asrama Papua Bali

Photo Revolusi Mental Papua
"Kedatangan Tamu Negara Tetangga Intelkam Polda Bali
Di Asrama Papua Bali"

Denpasar Bali - Anggota Kepolisian Intelkam daerah Bali mendatanggi Asrama Papua Bali pada tanggal 16 November 2017 yang lalu, dengan agenda khusus dari perintah atasan KAPOLDA BALI, mengecek Mengenai situasi di Tembagapura Timika Papua, terutama bagimana respon dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali terkait kasus di Tembagapura, dan tindakan rakyat Papua yang berdomisili di Bali mengenai situasi Tembagapura  serta pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Jakarta (Tentang Temu Pers).

Kedatangan para militer di kediamaan asrama Papua sangat jelas bahwa hanya ingin menutup ruang demokrasi pada 1 Desember 2017, yang merupakan hari kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat serta pergerakan yang sangat bergejolak secara konprensip di tingkat Nasional maupun Nasional. sehingga, Taktik atau cara dari militer telah melebar luas untuk memantau berbagai aktivitas yang di lakukan di setiap kota Study maupun di tingakat tanah air Papua Barat, seperti yang terjadi di Kota Study Semarang, Malang, Dan Kota Studi lainnya serta di tanah air Papua Barat. di mana militer melakukan aksi diskriminasi, intimidasi dan melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan bagi mahasiswa Papua dan rakyat Papua yang berdiami dan berdomisili di lingkungan setempat.

Kronologi selengkapnya Mengenai Kedatangan Intelkan kepolisian di Asrama Papua:

Pada 15 November 2017 sekitar pukul 16:30 WITA, dari salah satu kepolisian menghubungi aktivis Aliansi Mahasiswa Papua  melalui WhatsApp (WA)Nya dan serta melalui Handphone Seluler di telepon,untuk bertemu bersama pada hari besoknya. Tepat  pada tanggal 16 November 2017 pukul 13:00 WITA di tempat Asrama Papua Bali. 

Dengan adanya laporan demikian dari Intelkam kepolisian KAPOLDA BALI. Maka, saat itu membuat kesepakatan  secara Internal antara Mahasiswa Papua untuk bertemu dalam menanggapai apa yang akan Intelkam kepolisian mengungkapkan dan sampaikan dengan agenda yang di infromasikan langsung dari POLDA BALI.

Kemudian Pada tanggal 16 November 2017, datangnya  dua orang anggota Intelkam kepolisian Polda Bali di  Asrama Papua tepat pada pukul 13:58 WITA sesuai perjanjian waktu dan ketentuan tempatnya (Tetapi kedua Intel tersebut telah datang terlebih dahulu sebelum waktu yang di tentukan). kedua polisi (Intel) sudah berada di area parkir Grasi motor dan memasuki ruang tamu asrama Papua salah satu darinya. Sedangkan yang satunya masih tinggal di luar untuk memantau situasi dari luar ruangan asrama Papua (Mengambil photo asrama dan sebagainya). Pada saat itu, Mahasiswa penghuni Asrama Papua dalam keadaan di luar asrama (masih dalam aktivitas Kampus) tetapi yang menerima tamu adalah salah satu  Mahasiswa (Aktivisit) yang tinggal di  Asrama Papua  menerima kedua polisi tersebut, sambil berbincang-bincang dan tanda cawa bersama kedua polisi itu, hingga beberapa mahasiswa Papua terkumpul bersama.

Setelah, beberapa menit kemudian pada pukul 14:07 beberapa Mahasiswa Papua terkumpul di Asrama Papua dan membuka diskusi terbuka tentang apa yang akan di sampaikan oleh kepolisian yang datang. Kemudian dalam waktu yang terbuka, dari salah satu aktivis Aliansi Mahasiswa Papua mempertanyakan apa tujuan bapak datang ke Asrama Papua? dan mengapa Bapak datang dalam jumlah sebanyak dua orang? dan siapa yang mengutus bapak datang ke sini? serta apakah bapak membawa surat izin dari kepolisian? secara umum bahwa kedatangan mereka untuk mempertanyakan persoalan yang di sampaikan di atas itu.

Anggota Intelkam Kepolisian yang bernama Mastra asal dari Bali dan salah satunya asal dari Jawa, pertanyaan di jawab oleh Mastra "Kami datang kemari atas dasar utusan dari atasan KAPAOLDA BALI untuk menanyakan dan meminta tanggapan tentang situasi Tembagapura Timika Papua dan Pergerakan Aliansi mahasiswa Papua di Jakarta kemarin (Temu Perss) serta apakah pergerakan Aliansi Mahasiwa Papua di Bali sama dengan pergerakan yang di Timika." itu tujuan kedatanagan kami untuk menjawab kasus di Tembagapura Timika Papua, Ugkapnya.

Setelah tanggapan demikian, tanggapan Balik dari aktivist Aliansi Mahasiswa Papua bahwa "kami Aliansi Mahasiswa Papua Bali yang mengorganisir seluruh Mahasiswa Papua di Bali menyikapi apa yang terjadi di Tembagapura Timika Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua di jakarta (Temu perss) merupakan presepsi arah  perjuangan yang berbeda, namun tujuannya sama yaitu Penentuan Nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat dan serta kami turut tetap menjaga keamanan di Bali, karena organisasi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali ini dapat terorganisir dan terstruktur dari pusat. maka kami tetap menunggu jawaban dari pusat tentang keputusan apa pun juga. Dan Untuk mengenai  informasi yang sangat nyata  sudah ada di berbagai media Massa terutama pergerakan di Jakarta dan di Tembagapura Timika Papua dalam hal perjuangan pembebasan rakyat papua Barat; dengan itu kami memohon kepada bapak dan jajarannya dapat telusuri secara rincin di media massa yang sedang beredar, serta secara umum juga, kami dari Aliansi mahasiswa Papua Komite Kota Bali mempunyai data yang telah di print out tentang situasi itu". Saat itu, dari salah satu aktivist berikan print out itu kepada pihak kedua anggota intelkam tersebut.

Dan Kemudian tanggapan lagi dari pihak Intelkam" kami berharap bahwa apa yang terjadi di balakang ini terutama di timika Papua dan AMP di Jakarta dapat berjalan secara aman-aman sesuai kehendak yang dimintah dan terutama dari Rakyat Papua serta Aliansi Mahasiswa Papua di jakarta maupun di Bali. Lanjutnya, apa bila memang Papua mau Merdeka itu tanggung jawab negara, Ya...Pasti kalo Papua Merdeka..Merdeka  yang  terpenting adalah Mahasiswa Papua di Bali aman-aman saja dan menjaga keamanan Bali". tegas dari salah satu anggota Intelkam Polda Bali (Mastra).
 
Dan adapun juga tanggapan dari kedua Intelkam bahwa apakah ada masukan dan saran tentang situasi di Bali terutama terhadap mahasiswa Papua? ketika itu, ada beberapa aktivist menjawab "kami merasa ada tekanan dari polisi di Bali di mana, ketika kami mahasiswa Papua melakukan aktivitas ada pun polisi masih tekan kami, terutama tentang lintas perjuangan pembebasan Papua Barat (di tanya-tanya sambil paksas)  atau masih saja polisi menutup ruang aktivitas dan ruang demokrasi, serta masih sangat respresif menjaga-jaga kami dalam aktivitas apa pun dan yang sangat buruknya sekarang militer sudah masuk di kampus. maka mohon perlu pertimbangan penuh sebelum terjadi pengancaman antara kedua pihak,  Pihak kepolisian perlu mengambil tindakan yang tegas dalam menyikapi kode etik kemanusiaan  dan perlu catatan ini di muat di berbagai media, agar tidak ada ancaman apapun di Bali".

Kedatangan mereka sangat mencurigakan, karena kedua pihak memilik krakter yang sangat berbeda untuk di nilai secara terbuka. Apa lagi Intel yang Asal dari luar Bali sangat mencurigakan pada saat dalam proses disksusi bebas, sebab tidak memasuki ruangan tetapi berada di luar ruangan di skusi sambil mengambil gambar terhadap mahasiswa Papua. Tetapi pada saat akhir itu, kami mengambil gambar secara bersama-sama untuk sebagai pembuktian bahwa adanya utusan POLDA BALI melalui dua Anggota Intelkam. dan saat itu, keduanya membawa suarat izin dari POLDA BALI untuk datang ke Asrama Papua untuk bertemu bersama Para Aktivist Aliansi Mahasiswa Papua.

Dengan rapat yang terbuka serta berjalan dengan lancar dan tindak ada simpatisan antara pihak kepolisian.  Namun, pembacaan situasi yang kami mendapatkan tentang kedatangan kedua pihak, belum tentu baik. karena sikap di lapangan dari Pihak kepolisian bisanya sangat berbeda.
ada pun kami memberikan  data tentang kejadian di Tembagapura Timika Papua (8 pernyataan TPN-PB) dan pernyataan sikap Aliansi mahasiswa Papua yang di jakarta (Jumpa Pers bersama FRI-West Papua) serta saran dan masukan yang saling sama mengkritik.

Saran untuk rakyat Papua dan Mahasiswa Papua bahwa kewaspadaan selalu di utamakan dalam hal jaga diri baik, kenali tempat baik, hentikan kerja tambahan yang membuat diri mengancam, selalu membaca situasi dengan baik di mana kamu berada. Sebab musuh rakyat Papua adalah musuh dunia secara lokal, nasional maupun Internasional terutama para militer Indonesia.

Salam Revolusi.

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali.

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Dukung Referendum

Aliansi Mahasiswa dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Papua di Jawa dukung referendum

Mahasiswa Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan rakyat Indonesia dari beberapa organisasi yang bergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) menggelar demonstrasi di Salatiga - (Jubi/ Ist ). 

 

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi -  Mahasiswa Papua di Kota Salatiga, Jawa Tengah, yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)  dan rakyat Indonesia yang bergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) menggelar demonstrasi. Mereka menuntut referendum sebagai solusi demokratis bagi persoalan ekonomi-politik di Papua.

"Hak politik bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri dihancurkan melalui Trikora 19 Desember 1961,” kata Janua Adi, anggota AMP komite kota Semarang, saat menggelar aksi di depan Universitas Kristen Satya Wiyata (UKSW) di Kota Salatiga, Rabu (15/11/2017).

Ia menjelaskan pemerintah menggunakan militer memaksa rakyat Papua dengan intimidasi dan kekerasan yang menimbulkan kematian.  “Bahwa 1.026 orang Papua dalam dewan musyawarah Pepera 1969 harus memilih bergabung dengan Indonesia dengan ancaman kematian,"  kata Janua, menambahkan.
Dalam orasi  politiknya mahasiswa Papua mengutuk penggadaian hak menentukan sendiri bangsa Papua demi kepentingan mengeruk kekayaan alam Papua.

Bernardo Boma, anggota AMP lainnya menyatakan motif ekonomi  dan kepentingan asing melalui kolonialisme dan perampokan kekayaan alam Papua. Kondisi itu juga menimbulkan rentetan pelanggaran HAM dan persoalan sosial lain.

"Freeport Indonesia adalah akar persoalan. Dia hadir sebelum bangsa Papua menentukan pilihannya, dua  tahun sebelum Pepera 1969,” kata Bernanrdo.
Sejak itu pelanggaran HAM dan pembunuhan masif dibuat untuk menutup aspirasi bangsa Papua yang ingin merdeka. Ia menuding sejarah pplitik Papua telah dimanipulasi dan menimbulkan sejarah.
"Solusi demokratik bagi bangsa Papua hanyalah menentukan nasib sendiri. Dengan begitu, maka bangsa Papua akan punya kesempatan untuk mementukan pilihan pplitik secara bebas,” katanya. (*)

Reporter :Hengky Yeimo

yeimohengky@gmail.com

Editor : Edi Faisol

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

1 Desember 2017: Hari HUT West Papua di Bali Indonesia

Photo Revolusi Mental Papua
Saat Ibadah HUT bangsa Papua Barat yang ke 56 Tahun
"1 Desember 2017: Hari HUT West Papua di Bali"

DENPASAR - Perjuangan terus berjalan di tengah kota-kota, yang di organisir oleh Aliansi Mahasiswa Papua menjadikan pondasi dalam perjuangan sejati. Di berbagai kota yang ada di seluruh Indonesia juga memperingati hari lahirnya Kemerdekaan bangsa Papua Barat dalam merebut kembali kedaulatan pada kemerdekaan.

Pada Tahun ini, keterlibatan dukungan atas perjuangan bangsa Papua Barat mulai dari kanca Internasional, Nasional hingga pada tahap Lokal Daerah West Papua. yang mana, di selenggarakan secara serentak oleh para pendukung ( solidaritas-solidaritas),  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Front Rakyat Indonesia For West Papua (FRI-West Papua), United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Free West Papua Campaign (FWPC) around the world, Tentara Pembebsan Nasional Papua Barat (TPN-PB) dan serta seluruh masyarakat Papua Barat dari setiap lingkungan masing-masing dengan berkategori Ruang Diskusi, Pengibaran Bintang Fajar, Ibadah Syukuran Hari HUT, Demontrasi dan lainya.  Maupun terlihat jelas pada setiap individu di media seosial (Facebook, Line, What's Up (WA), Instagram, ect) menganimasikan berbagai bintang fajar sebagai telah lahirnya embrio kebangsaan Papua Barat untuk memperjuangkan terus dalam mengembalikan "Hak Penentuan Nasib Sendiri" dan Nasib Rakyat Bangsa Papua barat.

Dengan peringati hari besar Bangsa Papua Barat, yang telah merdeka sejak 1 Desember 1961 hingga kini masih memperingati 1 Desember 2017 telah 56 Tahun perjuangan tetap pada posisi. Kemerdekaan bangsa Papua Barat sejak 1 Desember 1961 telah merdeka secara keutuhan wilayah Papua Barat Sorang sampai Samarai secara de facto dan de jure. Namun, Bangsa Papua Barat yang baru lahir memiliki waktu 19 Hari, yang mana Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB saling merebut kekuasaan wilayah Papua Barat dalam targetan untuk tempat Eksploitasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Yang kini pun, masih dalam perebutan kekuasaan bangsa Papua Barat.

Terpampang sejarah bangsa Papua Barat, evolusi dan revolusi semakin Nyata mewujudkan garis perjuangan yang kian perlawanan merebut hak dasar dari bangsa Papua Barat sesuai Ideologi dan sejarah bangsa Papua Barat yang selalu hidup dalam perjuangan rakyat bangsa Papua Barat. Pada 1 Desember 2017,  Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali dan  IMMAPA BALI telah merayakan ibadah Syukur hari kebangsaan Papua Barat yang ke-56 Tahun dalam garis perjuangan yang nyata.

Beberapa waktu yang lalu, AMP dan IMMAPA di BALI merayakan ibadah Syukuran di  Asrama Mimika, Ibadah dimulai dari pukul 10:00 WITA, dengan  massa mahasiswa dan masyarakat sekitar 60-an orang.  Dalam tata cara perayaan Ibadah, untuk lagu pembukaan dimulai dengan  Lagu Kebangsaan Bangsa Papua barat "Hai TanahKu Papua". Setelah Lagu Kebangsaan, di mulai dengan SabdaTuhan yang dibawakan oleh Bapak Rumpaidus. Menyampaikan bawah "dengan memperingati HUT Papua yang ke 56th ini Papua  bisa terlepas dari segala belenggu penidasan dan pengisapan dari kolonial Indonesai dan kaptalis global. dan kami juga meminta pertologan Tuhan Dalam perjugan Papua". Ungkapnya.

Adapula yang minggisi  dengan puisi Perlawan yang di bawakan oleh Monda Judul "Angin Pembebasan" Karya Alex Giayai, dan focal grup atau nyayian dari asrama putri dalam membawa suasana ibadah.  serta ada pun juga materi singkat kemerdekaan Papua Barat yang di bawakan oleh Saudari Mia, dalam penyampaian materi mengenai awal kemerdekaan Papua dari 1 Desember 1961 sampai 2000an yang dimana "pejuang Papua yang bergerak untuk mengembalikan kemerdekaan Papua 1 Desember 1961, untuk mengembalikan Papua Barat tidak selalu mulus ada korban dan intimikasi yang dilakukan oleh aparatur NKRI di papua, indonesia bahkan dunia internasional terhadap para pejuang. Tetapi ideologi, sejarah itu menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga, kemarin, hari ini dan besok akan  menuntut  kemerdekaan yang di manipulasi oleh NKRI.dengan cara kami orang Papua yang di lakukan oleh toko-toko papua di internasional yang bakan didalam negeri". ungkapnya.

Dan juga di tambahkan "melalui HUT Kemerdekaan Papua Ke 56th ini seluruh masyarakat Papua dari Sorong sampai Samarai menjadi satu untuk merebut kembali kemerdekaan Papua yang sudah perna di manipulasi oleh NKRI dan Belanda, Amerika dan PBB. Tegasnya.

Dan akhir dari ibadah bersama AMP Dan IMMAPA pemotogan kue HUT kemerdekaan Papua yang ke 56th  yang di wakili oleh AMP,IMMAPA, MASYARAKAT PAPUA yang berada  di Bali. Dan foto bersama seluru Mahasiswa dan Masyarakat yang hadir dalam ibada bersama

Ada pun beberapa Tuntutan :

1. Tutup PT Freeport 
2. Tarik militer organik dan non organi yang ada diseluruh tanah papua
3. Berikan Hak Penentuan Nasip Sendiri sololusi Demokatis Bagi rakyat  Papua Barat 

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

Perjanjian New York 15 Agustus 1961 Kesepakatan Internasional Yang Ilegal

Perjanjian New York 15 Agustus 1961 Kesepakatan Internasional Yang Ilegal, Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat 

Press Release

Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreemnent) antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua.

Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote). Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA kepada Indonesia.

Setelah tranfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi tanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New york, Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia.

Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Keadaan yang demikian ; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.

Maka, dalam rangka peringatan 52 Tahun Perjanjian New York/New York Agreement yang Ilegal, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap politik kami kepada Rezim SBY-Boediono, atau pemerintahan baru Jokowi JK, Belanda dan PBB untuk segera :

1.  Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua. 

3.   Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

Demikian press release ini dibuat, kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap Bangsa dan Rakyat Papua Barat. Terima kasih atas dukungan Kawan-kawan jurnalis dalam memberitakan persoalan rakyat Papua demi terciptanya demokratisasi di Tanah Papua

Salam Demokrasi!

Malang 01/05/2015

Humas Aksi

Yusni Y

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

AMP : Perusahan Kelapa Sawit di Nabire Papua Segera Tutup

Perusahan Kelapa Sawit di Nabire Papua Segera"Angkat Kaki"

Perkebunan Kelapa Sawit milik PT Nabire Baru di Nabire, Papua/Foto: SP

Malang, AMP -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya  mengutuk tindakan perusahan kelapa sawit yang menggunakan jasa aparat keamanan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat pemilik hak ulayat di Kampung Sima, Nabire, Papua.

Seperti dikutip dari suarapapuacom, AMP mengatakan, perusahan kelapa sawit PT. Nabire Baru beroperasi di Nabire tanpa mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat suku besar Yerisiam sebagai pemilik hak ulayat.

�Tanpa dasar hukum yang jelas PT. Nabire Baru masuk dan beroperasi, kepala suku setempat telah tolak kehadiran perusahan, apalagi menggunakan jasa aparat keamanan," ujar AMP, dalam pernyataan tertulis kepada suarapapua.com, Selasa, (27/1/2015).

Menurut AMP, Kepala suku besar suku Yerisiam juga telah meminta pertanggungjawaban perusahan atas pengambilan kayu putih/mix dalam proses land clearing dan penggunaan material pasir tanpa membayar hak ulayat kepada suku Yerisiam sebagai pemilik hak ulayat di kampung Sima, Distrik Yaur, Nabire.

AMP juga menilai, berbagai persoalan yang dibuat militer Indonesia telah sangat meresahkan warga, dan kehadirannya tidak memberikan kontribusi positif, malahan sering terjadi pembantaian dan penangkapan terhadap masyarakat adat.

�Dengan tegas tarik Brimob PAM atau militer Indonesia di lokasi perkebunan, dan secara umum dari di Tanah Papua. Kami prihatin melihat kondisi masyarakat di sana yang selalu diintimidasi oleh aparat keamanan,� tulis AMP.

AMP juga menilai, insiden penyiksaan dan kekerasan terhadap masyarakat adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), apalagi dilakukan dengan cara-cara yang sistematis untuk memusnahkan etnis Melanesia di Papua.

�Tindakan militer seperti pembantaian, penembakan, dan pemenjarahan masih dilakukan hingga saat ini, secara khusus di areal perkebunan PT. Nabire Baru, mereka harus ditarik dari Nabire," tulis AMP.

�Pembantaian-pembantaian tersebut dilakukan dengan permainan politik Indonesia untuk memusnahkan etnis Papua secara perlahan-lahan,� lanjut AMP.

AMP juga mengatakan, operasi-operasi militer Indonesia sejak 1963 hingga saat ini masih terus dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, dan diduga bertujuan memusnahkan orang Papua.

AMP menuntut, pertama, tarik militer (TNI/POLRI) organik maupun non-organik dari seluruh tanah Papua; kedua, hentikan seluruh aktivitas eksploitasi di seluruh tanah Papua; dan ketiga, berikan kebebasan dan Hak Menentukan Nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi seluruh Rakyat Papua.

AMP Komite Kota Malang-Surabaya

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

AMP KOMITE KOTA MALANG TEGAS TOLAK PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB BARU DI WAMENA

AMP KOMITE KOTA MALANG TEGAS TOLAK PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB BARU DI WAMENA !!!

Anggota Brimob saat menghadiri apel nasional di Jakarta (Dok suarapapua.com)

Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua [KK-AMP] kota Malang dengan tegas TOLAK Rencana pembangunan Markas Komando Brigadir Mobil (Mako Brimob), di Kabupaten Jayawijaya, Papua, dengan mengunakan tanah Adat.

 Kehadiran Brigadir Mobil ( brimob) di seluruh tanah Papua merupakan ancaman serius bagi masyarakat Papua, lebih khusus di kab Jayawijaya yang rencananya akan dibangun itu.

Masyarakat Papua sejak tahun 1961 hingga saat ini hidup dibawa tekana, ketakutan, tondongan senjata api dan berbagai persoalan lain  aparat negara indonesia.

Jangan lagi bangun Markas Komando Brigadir Mobil baru di seluruh tanah Papua dan Papua Barat  yang nantinya akan membunuh rakyat sipil yang tak bersalah.

Saat konflik antara warga Kurima dengan masyarakat Wouma di Wamena, aparat negara terutama pihak keamanan tidak buat apa-apa, tetapi justru nonton warga bertikai.

Jika begitu guna apa Markas Brimob baru dibangun di Jayawijaya? Apakah agar terus membunuh rakyat?

Kami lahir dan besar di tengah konflik dan berbagai permasalahan yang diciptakan oleh aparat (TNI,Polisi dan Brimob) negara indonesia, jadi kami tahu persis kelakuan aparat indonesia di Papua.


Dengan Tegas, Kami AMP kota Malang Raya Tolak pembanguna Markas Brimob baru di Jayawijya. 


Tebusan :
1. Polda Papua
2. Pemerintah Kab Jayawijaya
3. DPRD kab Jayawijaya
4. Gubernur Propinsi Papua
5. Polda Papua Barat.
6. Gubernur Papua Barat dan semua pihak.

Malang, 01 Mei 2015

Hormat kami

Yusni Y

Perekrutan 40 Pilot Papua Diminta Jangan Dipolitisir

Perekrutan 40 Pilot Papua Diminta Jangan Dipolitisir

 

Pilot Nalio Jangkup saat berada di ruang cockpit siap terbang menuju Intan Jaya. Foto: Sudadi

Jakarta, MAJALAH  SELANGKAH -- Presiden Republik Indonesia (SBY) diberitakan telah perintahkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk mencari 40 orang anak asli Papua untuk disekolahkan sebagai polot. 

  Recana itu disampaikan sekretaris BPSDM Kemenhub, Wahyu Utomo pada lokakarya Forwahub di Novotel, Solo seperti dikuti bisnis.liputan 6.com, Jumat (14/6/13) lalu. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara, Yudhi Sari Sitompul juga mengatakan hal serupa. 

Kata Yudhi, 40 putra-putri Papua dan Papua Barat itu akan dididik menjadi pilot profesioanal. Perekrutan akan dimulai Oktober 2013 melalui kabupaten masing-masing. Dikabarkan, tahap I akan dididik di ATKP Surabaya sebanyak 24 dan 16 lainnya di STPI Curug, Tangerang. Mereka akan  dibina selama 18 bulan. 

Rencana itu dinilai sebuah upaya yang harus diberi apresiasi. Tetapi, di sisi lain perekrutan ini baru dilakukan saat situasi politik Papua memanas. Upaya ini tidak dilakukan selama 50 tahun Papua bersama Indoensia. Maka, diharapkan, pemerintah jangan politisasi perekrutan ini terkait isu politik Papua. 

Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Yogjakarta, Roy Karoba misalnya mengatakan, "Dari sisi kebutuhan memang di Papua dan Papua Barat butuh pilot. Namun, menjadi pertanyaan buat saya adalah mengapa Indonesia baru memikirkan soal pengembangan SDM. Saya rasa ini sengaja dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencari muka di hadapan dunia  internasional. Karena, keberadaan Indonesia di tanah Papua sedang dikrisrisi," katanya. 

"Kami tetap akan menganggap upaya-upaya yang dijalankan oleh Indonesia di tanah Papua hanya untuk meredam tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Perjuangan rakyat Papua yang sudah menelan 50-an tahun ini bukan persoalan kesejahteraan dan pembangunan SDM tapi soal harga diri," katanya. 

Sementara itu, seorang pemerhati masalah sosial di Jayapura, Naftali Edoway mengatakan, tawaran SBY ini peluang bagus untuk anak Papua. 

"Ini peluang bagus. Namun, pemerintah pusat harus serius. Jangan hanya janji di atas janji atau momen ini dimanfaatkan untuk kampanye di luar negeri bahwa Indonesia sudah berhasil membangun SDM di tanah Papua," kata Edoway. (MS)

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Foto: AMP Komite Kota Malang Menggelar Aksi Damai Peringati Aneksasi Papua Kedalam NKRI adalah ILEGAL

AMP Komite Kota Malang Menggelar Aksi Damai Peringati Aneksasi Papua Kedalam NKRI adalah ILEGAL

 "Penyerahan Papua ke Indonesia oleh UNTEA adalah Ilegal dan Melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Hidup Orang Papua"

"...Sejarah tidak pernah menipu dan bahkan akan selalu tertanam dalam tiap sanubari anak-anak Bangsa dari satu generasi menuju generasi berikutnya, di mana saja mereka berada..."

Perlu disadari oleh semua orang di dunia bahwa ada keganjilan besar dalam Sejarah Papua yang berusaha dimanipulasi atau ditutupi kebenaran sejarahnya. Bagi sejarah orang Papua, 1 Mei 1963 adalah kejahatan kemanusiaan jilid kedua dari rentetan kejahatan kemanusiaan yang dilalukan negara Indonesia di Tanah Papua, di mana Jilid Pertama dikenal dengan lahirnya Tiga Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961, yang diikuti dengan pendudukan militer Indonesia di Tanah Papua, yang menumpas rakyat sipil di Tanah Papua (terjadi pelanggaran HAM besar-besaran pada tahap pertama).

Jilid kedua masuk dalam tahapan kepentingan Amerika dan Indonesia, melalui deal Politik yang dibangun John F Kenedy dan Soekarno atas upaya pencaplokan tanah Papua. Proses penyerahan Papua dari UNTEA ke dalam Indonesia, adalah sebuah proses upaya pengkondisian yang dilakukan oleh Indonesia agar mencapai target kemenangan pada Pepera 1969.

Lebih buruk lagi, keberadaan PT. Freeport di Tanah Papua justru lebih dulu sebelum penentuan Pendapat Rakyat digelar, yakni 1967, dan ini tidak melalui sebuah mekanisme formal, sehingga sangat Ilegal. Proses ilegal dan Kejahatan luar biasa atas konspirasi Amerika dan Indonesia sangat menghancurkan peradaban Orang Papua dan melecehkan martabat Papua.

Tanggal 1 Mei 1963 adalah proses penyerahan Papua ke UNTEA tanpa melibatkan orang Papua. Proses serahkan-menyerahkan Papua menjadi Hak dan Kewenangan Amerika dan Indonesia, seakan orang Papua itu bukan manusia yang tidak memiliki hak untuk menentukan nasip mereka dan nasip negeri mereka. Ini kasus kejahatan terbesar yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika karena tidak membuat mekanisme dengar Hak Orang Papua, apakah mau Papua tetap dalam kawasan atau perlindungan UNTEA ataukah Belanda atau mungkin negara lain.

Sehingga, dengan tegas saya boleh menyimpulkan, 1 Mei 1963, yang mana, proses penyerahan Papua dari UNTEA ke Indonesia adalah Ilegal. Dan hal ini, tidak ada yang bisa membantahnya, karena ini kebenaran sejarah. Kebenaran yang mana, proses penyerahan justru dilakukan sepihak oleh Indonesia dan Amerika atas kepentingan kedua negara tanpa melibatkan orang Papua.

Situasi Hari Ini

Hari ini, Negara melalui Aparat Negara membangun opini di seluruh Indonesia, 1963 adalah kembalinya Papua ke Indonesia. Pertanyaan sederhana, kapan Papua menjadi bagian dari Indonesia sebelumnya, kemudian pergi dan kembali lagi, sehingga dibilang kembali?

Papua merupakan sebuah bangsa yang pernah merdeka 1961. Kemerdekaan Papua sesungguhnya sama dengan Indonesia. Yang membedakan Papua dan Indonesia adalah "Kemerdekaan Papua diakui Belanda dengan ketulusan", sementara "Kemerdekaan Indonesia belum diakui seutuhnya kemerdekaannya". Dan bahkan pemberian kemerdekaan Indonesia 1949 oleh Belanda itu pun dengan keterpaksaan atas desakan Amerika.

Jika kita lihat proses pemajangan baliho di Papua seperti baliho yang dipajang di depan Korem 172 Jayapura yang tertuliskan "1 Mei 1963 Tonggak Sejarah Pembebasan Masyarakat Papua dari Kebodohan, Kemiskinan dan Ketertinggalan", ini pernyataan Pembodohan Publik. Ini menunjukan bahwa Korem tidak tahu sejarah Papua sesungguhnya. Orang Papua justru lebih maju jauh dari Indonesia di bawah tahun 1961. Orang Papua punya ratusan Dokter tamatan Belanda. Orang Papua punya Guru tamatan Belanda yang profesional. Orang Papua punya Teknisi dan banyak yang lainnya.

Dan bahkan, saat itu orang Papua punya perusahaan dan tokoh-tokoh. Rumah Sakit Dok 2 di jaman itu, justru menjadi rumah sakit rujukan untuk Asia dan Pasifik. Papua di jaman itu sudah bersaing dengan Orang Eropa. Sayangnya, semua itu hilang dan hancur saat terjadi pendudukan dan penumpasan yang dilakukan oleh Negara melalui aparat Negara.

Bastian Rumaseb, Asisten Dokter Bedah di ruang operasi mulai dekade 1940-an 1950-an menjadi pekerja profesional di jaman Papua menuju Kemerdekaan. Dia kemudian dikejar oleh Aparat Indonesia dan harus mengungsi. Dan kemudian bekerja membantu pekerjaan misionaris dari Gereja Reformasi di salah satu pos Zending yang baru dibuka di pedalaman Merauke (Mappi Atas) saat itu. Ini salah satu contoh kasus, seorang Asisten Dokter Bedah di tahun itu, kemudian harus kehilangan Profesinya. Dan kasus yang sama menimpa semua dokter-dokter Papua, Mantri-mantri Papua, Teknisi-teknisi dan yang lainnya.

Dari sejarah Papua, sesungguhnya menunjukan bahwa yang membawa kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan untuk orang Papua adalah Negara Indonesia. Tidak ada dalam Sejarah Dunia bahwa, masyarakat yang punya kelimpahan kekayaan menjadi Miskin, Bodoh dan Tertinggal, kalau bukan karena Sistem Negara yang membuat masyarakat setempat itu Bodoh, Miskin dan Tertinggal. Apalagi, Papua punya sejarah sebelum Indonesia masuk, bahwa, Papua lebih maju jauh dari Indonesia dan Papua di bawah tahun 1960 pernah bersaing dengan Eropa, dan jauh lebih maju dari Asia dan Pasifik.

Keganjalan Hari Ini

Hari ini, 1 Mei 1963, hari dimana semua orang di dunia bisa menanyakan proses Penyerahan Papua oleh UNTEA ke Indonesia, yang mengakibatkan banyak terjadi kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Proses tanya menanya adalah proses demokrasi yang semestinya dihormati siapapun, sekalipun itu Negara. Sayangnya, justru hari ini, orang Papua dilarang aksi di tanah leluhur mereka, Tanah Papua.

Bahkan, tadi subuh, 01.30, ada penangkapan di Merauke kepada anggota PRD dan KNPB. Dari situasi penangkapan dan pelarangan aksi pada 1 Mei 1963 di Tanah Papua, sesungguhnya menegaskan bahwa "1 Mei 1963 ada masalah". Apa masalahnya? Tentu masalahnya adalah konspiratif yang dimainkan oleh Amerika dan Indonesia. Dan proses itu adalah Proses Ilegal.

Situasi saat ini menunjukan bahwa, semakin represif di Papua, semakin menimpulkan jutaan pertannyaan tentang Papua. Dunia saat ini bukan dunia kumpulan orang-orang tidak mengerti yang bisa tertipu oleh semua skenario pelarangan ataupun penutupan semua akses sekalipun itu akses informasi. Dunia sekarang adalah dunia teknologi yang bisa membuat manusia di dunia memahami semua masalah di dunia. 1 Mei 1963 pun, tentu sudah menjadi pengetahuan publik sekalipun Negara melalui Aparat Negaranya memutar balik jutaan kata dengan kampanyenya, namun semua itu hanya akan menunjukan kebodohannya pada publik.

Sejarah mengajarkan pada kita untuk mengetahui kebenaran peristiwa di masa silam. Sejarah juga mengantarkan kita pada pemahaman yang objektif dan akurat kebenarannya. Kiranya kebenaran sejarah Papua menjadi kekuatan proteksi bagi orang Papua yang dalam populasi penduduknya mulai mengalami penurunan yang signifikan.

Kiranya tulisan ini bisa membantu kita sekalian untuk lebih peka melihat kebenaran di Tanah Papua dengan akal budi dan marifat yang tinggi. Tuhan memberkati.

Foto Aksi AMP Komite Kota Malang Menggelar Aksi Damai Peringati Aneksasi Papua 

Kedalam NKRI adalah ILEGAL dan Cacat Hukum

 

Aksi demonstrasi mahasiswa Papua pada 1 Mei 2015 di Malang. Foto: Ist. 

Foto Aksi AMP Komite Kota Malang Menggelar Aksi Damai Peringati Aneksasi Papua 

Kedalam NKRI adalah ILEGAL dan Cacat Hukum

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

SIKAP RAKYAT WEST PAPUA 1 MEI 2015

SIKAP RAKYAT WEST PAPUA 1 MEI 2015

Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Karena gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, lahir pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.

Wilayah Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera nasional Bintang fajar memiliki lagu Kebangsaan Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan dan nama negara Papua Barat. Simbol-simbol kenegaraan disiapkan oleh Komite Nasional Papua (KNP) sekarang yang kita kenal hari ini dengan nama Komite Nasional Papua Barat (KNPB), simbol negara ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.

Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.

Masa depan Bangsa Papua dikorbankan dengan tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda. Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera.

Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu.

Sejak pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua Barat akan memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun semakin menyadari hal ini. Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia.

Dalam memperingati hari aneksasi West Papua ke dalam penjajahan Indonesia ke-55, tanggal 1 Mei 2014, rakyat West Papua mendesak Indonesia dan dunia internasional agar menghentikan penjajahan Indonesia dan segera memediasi rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum yang damai, demokratis dan final.

Dalam upaya mencapai hak penentuan nasib sendiri, rakyat West Papua memberi kewenangan penuh kepada badan unifikasi yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk mewakili menjadi anggota penuh dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG). Oleh sebab itu, kami menganggap upaya dari kelompok lain yang berupaya menjadi anggota MSG adalah illegal dan tidak mewakili rakyat West Papua.

Segala bentuk dan siasat kolonial Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Karena itu, kami mendesak Pemimpin-pemimpin Negara-negara Melanesia untuk tidak terjebak dalam rayuan Negara Indonesia yang sedang menindas bangsa Melanesia di West Papua.

Rakyat West Papua menolak setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan rekayasa. Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana. Sebab, rakyat West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori West Papua.

Rakyat West Papua juga mendesak aparat kolonial Indonesia untuk menghentikan upaya kriminalisasi gerakan damai rakyat West Papua. Rakyat West Papua meminta ruang demokratis yang damai dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menggunakan cara-cara militeristik dalam penyelesaian konflik politik teritori West Papua. Hentikan penangkapan, penyiksaan, pembunuhan terhadap rakyat dan aktivis damai, dan segera bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan rakyat sipil West Papua.

Berdasarkan sejarah masa lalu diatas kami Rakyat Papua Barat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Mendesak :

1. Bangsa Papua Barat bukan bagian dari Bangsa Indonesia Melayu tetapi kami bangsa Papua Barat adalah bagian dari ras Melanesia, maka kami rakyat Papua menolak dengan tegas aneksasi bagsa Papua 1 Mei 1963-2015.

2. Mendesak kepda PBB Segera kembalikan Administrasi West Papua yang diserakan oleh UNTEA kepada Pemerintah Indonesia secara sepihak demi kepentigan dan konggalinggong antara Amerika Serika, Belada, Indonesia dan PBB tanpa mempertimbangkan masa depan bangsa Papua Barat.

3. PBB segera meninjau kembali Status Politik Bangsa Papua Barat yang sepihak melalui Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 yang mendasari Act of Free Choice, atau Pepera 1969 yang penuh sacat Hukum dan moral.

4. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia Memberikan kebebasan unutk rakyat Papua Menentukan Nasib Sendiri melalu Self Detemination Referendum sebagai solusi untuk membuktikan apakah Rakyat Papua Ingin hidup dengan Indonesia atau Merdeka sendiri lepas dari Indonesia.

5. Mendukung penuh ULMWP dan aplikasi west Papua yang diayukan oleh ULMWP guna west Papua menjadi bagian dari anggota MSG.

6. Kami Komote Nasional Papua Barat (KNPB) menghimbau kepada Seluruh Rakyat Papua Barat, dan Seluruh organisasi perjuagan yang ada dalam negeri Maupun Luar Negeri Segera Bersatu dalam satu Isu tunggal Yaitu, Hak Penentuan Nasib Sendiri (Self Determenation ) sesuai Hasil Keputusan KTT MSG di Noumena Kanaky.

Demikian setekmen Politik Bangsa Papua Atas perhatian tak lupa kami haturkan berlimpa terima Kasih

Komite Wilayah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Se-Jawa Timur

        Yabingga Togodly

     Sekertaris Umum

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya

Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya, kalau tidak kami menuntut dan naik banding secara hukum.

Spanduk yang dibentangkan mahasiswa Papua saat aksi 1 Mei 2015 di Surabaya. Foto: Ist.

Surabaya, AMP In Action -- Hari ini, 1 Mei 2015,  mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya turun jalan menentang penggabungan Papua ke dalam Indonesia. Namun rupanya pihak kepolisian Polrestabes Surabaya justru membuat kisruh aksi demai yang digelar oleh AMP Komite Kota Surabya.

Dari Surabaya kami melaporkan, tiga mahasiswa atas nama Frans Madai, Elias Pekey dan Hendrik Rumaropen, dikabarkan ditangkap kepolisian setempat. Polisi juga sita atribut AMP seperti bendera AMP, Spanduk Referendum, Tali Komando, Poster Bintang Kejora, dan Noken Asli Papua.

Hingga kronologis berita ini ditulis, tiga mahasiswa yang ditangkap oleh Mapoltabes Surabaya telah dibebaskan namun sejumlah atribut aksi yang digunakan waktu itu masih di tahan oleh pihak kepolisian surabaya. 

Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya, kalau tidak kami menuntut dan naik banding secara hukum, tanggapan Secretary General AMP Komite Kota Surabaya Yabingga Togodly.

Yabingga Togodly juga menilai pihak kepolisian surabaya tidak berprofesianl terhadap hukum dan demokrasi di negara ini, justru melanggar atauran yang dibuat oleh mereka sendiri. Ia juga mendesak agar atribut yang ditahan oleh pihak Polretabes Surabaya segera kembalikan, jika belum di kembalikan  sesuai waktu yang ditentukan maka AMP Komite Kota Surabaya akan naikan  banding dan diselesaikan secara hukum, biar masyarakat surabaya dan indonesia pada umumnya tahu bahwa segala TIPU DAYA hukum dan demokrasi indonesi yang selama ini diterapkan di negeri ini adalah BOHONG BELAKA dan tidak sesua undang-undang. Justru yang melanggar adalah dari aparat keamanan (TNI-POLRI) pemerintah indonesia itu sendiri.

Kami akan buktikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia mana yang benar dan mana yang salah "siapa yang benar dan siapa yang salah". Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan membela perjuangan melawan antara TIPU melawan NENAR, dan BENAR melawan TIPU di meja hukum ujarnya Yabingga Togodly saat dikonfirmasih melalui via telephone celuller langsung dari Surabaya kepada admin situs ini.

Tunggu Informasih Lebih Lanjut....SALJU...

PAPUA MERDEKA!

"Referendum sebagai solusi final dalam penyelesaian West Papua. Tidak pernah ada orang Papua berjuang bagi Indonesia, yang ada adalah Papua pernah dan sedang berjuang bagi kemerdekaan negerinya Papua Barat," 

(admin/X1414 Group Online)

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)