photo fgr_zpsa263fa65.gif

Headlines News :

 photo vanuatu_zpsed2b2tvn.jpg
Marilah Berjuang Dengan Sunguh-Sunguh Dan Serius, Setia, Jujur, Bijaksana, Aktif Serta Kontinuitas. Diberdayakan oleh Blogger.
     photo aktifmenulis_zps397205a9.jpg

    ★★★Berita Duka ★★★

     photo Banner2_zps5035c662.jpg

    ★★★Radar Malang★★★

    Tampilkan postingan dengan label Demo Mahasiswa Papua. Tampilkan semua postingan
    Tampilkan postingan dengan label Demo Mahasiswa Papua. Tampilkan semua postingan

    Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Dukung Referendum

    Aliansi Mahasiswa dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Papua di Jawa dukung referendum

    Mahasiswa Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan rakyat Indonesia dari beberapa organisasi yang bergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) menggelar demonstrasi di Salatiga - (Jubi/ Ist ). 
     
    Papua No. 1 News Portal | Jubi,

    Jayapura, Jubi -  Mahasiswa Papua di Kota Salatiga, Jawa Tengah, yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)  dan rakyat Indonesia yang bergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) menggelar demonstrasi. Mereka menuntut referendum sebagai solusi demokratis bagi persoalan ekonomi-politik di Papua.

    "Hak politik bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri dihancurkan melalui Trikora 19 Desember 1961,” kata Janua Adi, anggota AMP komite kota Semarang, saat menggelar aksi di depan Universitas Kristen Satya Wiyata (UKSW) di Kota Salatiga, Rabu (15/11/2017).

    Ia menjelaskan pemerintah menggunakan militer memaksa rakyat Papua dengan intimidasi dan kekerasan yang menimbulkan kematian.  “Bahwa 1.026 orang Papua dalam dewan musyawarah Pepera 1969 harus memilih bergabung dengan Indonesia dengan ancaman kematian,"  kata Janua, menambahkan.
    Dalam orasi  politiknya mahasiswa Papua mengutuk penggadaian hak menentukan sendiri bangsa Papua demi kepentingan mengeruk kekayaan alam Papua.

    Bernardo Boma, anggota AMP lainnya menyatakan motif ekonomi  dan kepentingan asing melalui kolonialisme dan perampokan kekayaan alam Papua. Kondisi itu juga menimbulkan rentetan pelanggaran HAM dan persoalan sosial lain.

    "Freeport Indonesia adalah akar persoalan. Dia hadir sebelum bangsa Papua menentukan pilihannya, dua  tahun sebelum Pepera 1969,” kata Bernanrdo.
    Sejak itu pelanggaran HAM dan pembunuhan masif dibuat untuk menutup aspirasi bangsa Papua yang ingin merdeka. Ia menuding sejarah pplitik Papua telah dimanipulasi dan menimbulkan sejarah.
    "Solusi demokratik bagi bangsa Papua hanyalah menentukan nasib sendiri. Dengan begitu, maka bangsa Papua akan punya kesempatan untuk mementukan pilihan pplitik secara bebas,” katanya. (*)
    Reporter :Hengky Yeimo
    yeimohengky@gmail.com
    Editor : Edi Faisol
    Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

    Foto: AMP Komite Kota Malang Menggelar Aksi Damai Peringati Aneksasi Papua Kedalam NKRI adalah ILEGAL

    AMP Komite Kota Malang Menggelar Aksi Damai Peringati Aneksasi Papua Kedalam NKRI adalah ILEGAL

     "Penyerahan Papua ke Indonesia oleh UNTEA adalah Ilegal dan Melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Hidup Orang Papua"

    "...Sejarah tidak pernah menipu dan bahkan akan selalu tertanam dalam tiap sanubari anak-anak Bangsa dari satu generasi menuju generasi berikutnya, di mana saja mereka berada..."

    Perlu disadari oleh semua orang di dunia bahwa ada keganjilan besar dalam Sejarah Papua yang berusaha dimanipulasi atau ditutupi kebenaran sejarahnya. Bagi sejarah orang Papua, 1 Mei 1963 adalah kejahatan kemanusiaan jilid kedua dari rentetan kejahatan kemanusiaan yang dilalukan negara Indonesia di Tanah Papua, di mana Jilid Pertama dikenal dengan lahirnya Tiga Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961, yang diikuti dengan pendudukan militer Indonesia di Tanah Papua, yang menumpas rakyat sipil di Tanah Papua (terjadi pelanggaran HAM besar-besaran pada tahap pertama).

    Jilid kedua masuk dalam tahapan kepentingan Amerika dan Indonesia, melalui deal Politik yang dibangun John F Kenedy dan Soekarno atas upaya pencaplokan tanah Papua. Proses penyerahan Papua dari UNTEA ke dalam Indonesia, adalah sebuah proses upaya pengkondisian yang dilakukan oleh Indonesia agar mencapai target kemenangan pada Pepera 1969.

    Lebih buruk lagi, keberadaan PT. Freeport di Tanah Papua justru lebih dulu sebelum penentuan Pendapat Rakyat digelar, yakni 1967, dan ini tidak melalui sebuah mekanisme formal, sehingga sangat Ilegal. Proses ilegal dan Kejahatan luar biasa atas konspirasi Amerika dan Indonesia sangat menghancurkan peradaban Orang Papua dan melecehkan martabat Papua.

    Tanggal 1 Mei 1963 adalah proses penyerahan Papua ke UNTEA tanpa melibatkan orang Papua. Proses serahkan-menyerahkan Papua menjadi Hak dan Kewenangan Amerika dan Indonesia, seakan orang Papua itu bukan manusia yang tidak memiliki hak untuk menentukan nasip mereka dan nasip negeri mereka. Ini kasus kejahatan terbesar yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika karena tidak membuat mekanisme dengar Hak Orang Papua, apakah mau Papua tetap dalam kawasan atau perlindungan UNTEA ataukah Belanda atau mungkin negara lain.

    Sehingga, dengan tegas saya boleh menyimpulkan, 1 Mei 1963, yang mana, proses penyerahan Papua dari UNTEA ke Indonesia adalah Ilegal. Dan hal ini, tidak ada yang bisa membantahnya, karena ini kebenaran sejarah. Kebenaran yang mana, proses penyerahan justru dilakukan sepihak oleh Indonesia dan Amerika atas kepentingan kedua negara tanpa melibatkan orang Papua.

    Situasi Hari Ini

    Hari ini, Negara melalui Aparat Negara membangun opini di seluruh Indonesia, 1963 adalah kembalinya Papua ke Indonesia. Pertanyaan sederhana, kapan Papua menjadi bagian dari Indonesia sebelumnya, kemudian pergi dan kembali lagi, sehingga dibilang kembali?

    Papua merupakan sebuah bangsa yang pernah merdeka 1961. Kemerdekaan Papua sesungguhnya sama dengan Indonesia. Yang membedakan Papua dan Indonesia adalah "Kemerdekaan Papua diakui Belanda dengan ketulusan", sementara "Kemerdekaan Indonesia belum diakui seutuhnya kemerdekaannya". Dan bahkan pemberian kemerdekaan Indonesia 1949 oleh Belanda itu pun dengan keterpaksaan atas desakan Amerika.

    Jika kita lihat proses pemajangan baliho di Papua seperti baliho yang dipajang di depan Korem 172 Jayapura yang tertuliskan "1 Mei 1963 Tonggak Sejarah Pembebasan Masyarakat Papua dari Kebodohan, Kemiskinan dan Ketertinggalan", ini pernyataan Pembodohan Publik. Ini menunjukan bahwa Korem tidak tahu sejarah Papua sesungguhnya. Orang Papua justru lebih maju jauh dari Indonesia di bawah tahun 1961. Orang Papua punya ratusan Dokter tamatan Belanda. Orang Papua punya Guru tamatan Belanda yang profesional. Orang Papua punya Teknisi dan banyak yang lainnya.

    Dan bahkan, saat itu orang Papua punya perusahaan dan tokoh-tokoh. Rumah Sakit Dok 2 di jaman itu, justru menjadi rumah sakit rujukan untuk Asia dan Pasifik. Papua di jaman itu sudah bersaing dengan Orang Eropa. Sayangnya, semua itu hilang dan hancur saat terjadi pendudukan dan penumpasan yang dilakukan oleh Negara melalui aparat Negara.

    Bastian Rumaseb, Asisten Dokter Bedah di ruang operasi mulai dekade 1940-an 1950-an menjadi pekerja profesional di jaman Papua menuju Kemerdekaan. Dia kemudian dikejar oleh Aparat Indonesia dan harus mengungsi. Dan kemudian bekerja membantu pekerjaan misionaris dari Gereja Reformasi di salah satu pos Zending yang baru dibuka di pedalaman Merauke (Mappi Atas) saat itu. Ini salah satu contoh kasus, seorang Asisten Dokter Bedah di tahun itu, kemudian harus kehilangan Profesinya. Dan kasus yang sama menimpa semua dokter-dokter Papua, Mantri-mantri Papua, Teknisi-teknisi dan yang lainnya.

    Dari sejarah Papua, sesungguhnya menunjukan bahwa yang membawa kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan untuk orang Papua adalah Negara Indonesia. Tidak ada dalam Sejarah Dunia bahwa, masyarakat yang punya kelimpahan kekayaan menjadi Miskin, Bodoh dan Tertinggal, kalau bukan karena Sistem Negara yang membuat masyarakat setempat itu Bodoh, Miskin dan Tertinggal. Apalagi, Papua punya sejarah sebelum Indonesia masuk, bahwa, Papua lebih maju jauh dari Indonesia dan Papua di bawah tahun 1960 pernah bersaing dengan Eropa, dan jauh lebih maju dari Asia dan Pasifik.

    Keganjalan Hari Ini

    Hari ini, 1 Mei 1963, hari dimana semua orang di dunia bisa menanyakan proses Penyerahan Papua oleh UNTEA ke Indonesia, yang mengakibatkan banyak terjadi kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Proses tanya menanya adalah proses demokrasi yang semestinya dihormati siapapun, sekalipun itu Negara. Sayangnya, justru hari ini, orang Papua dilarang aksi di tanah leluhur mereka, Tanah Papua.

    Bahkan, tadi subuh, 01.30, ada penangkapan di Merauke kepada anggota PRD dan KNPB. Dari situasi penangkapan dan pelarangan aksi pada 1 Mei 1963 di Tanah Papua, sesungguhnya menegaskan bahwa "1 Mei 1963 ada masalah". Apa masalahnya? Tentu masalahnya adalah konspiratif yang dimainkan oleh Amerika dan Indonesia. Dan proses itu adalah Proses Ilegal.

    Situasi saat ini menunjukan bahwa, semakin represif di Papua, semakin menimpulkan jutaan pertannyaan tentang Papua. Dunia saat ini bukan dunia kumpulan orang-orang tidak mengerti yang bisa tertipu oleh semua skenario pelarangan ataupun penutupan semua akses sekalipun itu akses informasi. Dunia sekarang adalah dunia teknologi yang bisa membuat manusia di dunia memahami semua masalah di dunia. 1 Mei 1963 pun, tentu sudah menjadi pengetahuan publik sekalipun Negara melalui Aparat Negaranya memutar balik jutaan kata dengan kampanyenya, namun semua itu hanya akan menunjukan kebodohannya pada publik.

    Sejarah mengajarkan pada kita untuk mengetahui kebenaran peristiwa di masa silam. Sejarah juga mengantarkan kita pada pemahaman yang objektif dan akurat kebenarannya. Kiranya kebenaran sejarah Papua menjadi kekuatan proteksi bagi orang Papua yang dalam populasi penduduknya mulai mengalami penurunan yang signifikan.

    Kiranya tulisan ini bisa membantu kita sekalian untuk lebih peka melihat kebenaran di Tanah Papua dengan akal budi dan marifat yang tinggi. Tuhan memberkati.

    Foto Aksi AMP Komite Kota Malang Menggelar Aksi Damai Peringati Aneksasi Papua 
    Kedalam NKRI adalah ILEGAL dan Cacat Hukum







































    Aksi demonstrasi mahasiswa Papua pada 1 Mei 2015 di Malang. Foto: Ist. 
    Foto Aksi AMP Komite Kota Malang Menggelar Aksi Damai Peringati Aneksasi Papua 
    Kedalam NKRI adalah ILEGAL dan Cacat Hukum
    Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

    Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya

    Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya, kalau tidak kami menuntut dan naik banding secara hukum.

    Spanduk yang dibentangkan mahasiswa Papua saat aksi 1 Mei 2015 di Surabaya. Foto: Ist.


    Surabaya, AMP In Action -- Hari ini, 1 Mei 2015,  mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya turun jalan menentang penggabungan Papua ke dalam Indonesia. Namun rupanya pihak kepolisian Polrestabes Surabaya justru membuat kisruh aksi demai yang digelar oleh AMP Komite Kota Surabya.
    Dari Surabaya kami melaporkan, tiga mahasiswa atas nama Frans Madai, Elias Pekey dan Hendrik Rumaropen, dikabarkan ditangkap kepolisian setempat. Polisi juga sita atribut AMP seperti bendera AMP, Spanduk Referendum, Tali Komando, Poster Bintang Kejora, dan Noken Asli Papua.

    Hingga kronologis berita ini ditulis, tiga mahasiswa yang ditangkap oleh Mapoltabes Surabaya telah dibebaskan namun sejumlah atribut aksi yang digunakan waktu itu masih di tahan oleh pihak kepolisian surabaya. 

    Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya, kalau tidak kami menuntut dan naik banding secara hukum, tanggapan Secretary General AMP Komite Kota Surabaya Yabingga Togodly.
    Yabingga Togodly juga menilai pihak kepolisian surabaya tidak berprofesianl terhadap hukum dan demokrasi di negara ini, justru melanggar atauran yang dibuat oleh mereka sendiri. Ia juga mendesak agar atribut yang ditahan oleh pihak Polretabes Surabaya segera kembalikan, jika belum di kembalikan  sesuai waktu yang ditentukan maka AMP Komite Kota Surabaya akan naikan  banding dan diselesaikan secara hukum, biar masyarakat surabaya dan indonesia pada umumnya tahu bahwa segala TIPU DAYA hukum dan demokrasi indonesi yang selama ini diterapkan di negeri ini adalah BOHONG BELAKA dan tidak sesua undang-undang. Justru yang melanggar adalah dari aparat keamanan (TNI-POLRI) pemerintah indonesia itu sendiri.

    Kami akan buktikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia mana yang benar dan mana yang salah "siapa yang benar dan siapa yang salah". Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan membela perjuangan melawan antara TIPU melawan NENAR, dan BENAR melawan TIPU di meja hukum ujarnya Yabingga Togodly saat dikonfirmasih melalui via telephone celuller langsung dari Surabaya kepada admin situs ini.

    Tunggu Informasih Lebih Lanjut....SALJU...
    PAPUA MERDEKA!

    "Referendum sebagai solusi final dalam penyelesaian West Papua. Tidak pernah ada orang Papua berjuang bagi Indonesia, yang ada adalah Papua pernah dan sedang berjuang bagi kemerdekaan negerinya Papua Barat," 

    (admin/X1414 Group Online)
    Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

    Peringati 53 Tahun Aneksasi Papua, AMP KK Malang Gelar Aksi Demo Damai

    Peringati 53 Tahun Aneksasi Papua, AMP KK Malang Gelar Aksi Demo Damai

    Suasana ketika aksi demo damai berlangsung. Foto: AP/BEKO.
    Malang, AMP in Action - Dalam rangka memperingati 53 Hari Aneksasi Papua, 1 Mei 2015, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota (KK) Malang menggelar aksi demo damai. Aksi demo damai ini digelar di Stadion Gajayana Malang hingga depan Balai Kota Malang.
    Dalam aksi demo damai tersebut, AMP KK Malang menuntut agar Jokowi–JK dan Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua seperti intimidasi, pemerkosaan, pembunuhan brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan militer kolonial Indonesia (TNI/Polri) kepada masyarakat sipil di Papua yang sampai sekarang belum terungkap. AMP KK Malang juga meminta agar Jokowi–JK dan Pemerintah Indonesia menarik aparat keamanan yang ada di seluruh tanah Papua. 
    Selain itu, AMP KK Malang menyatakan sikap kepada rezime Jokowi-JK, Pemerintah Indonesia, dan PBB untuk segera  (1) Membubarkan Kodam, Kodim, Korem, dan tarik militer dari seluruh tanah Papua. (2) Hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perusahan milik kaum Imperialis. (3) Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis (Referendum). 
    Sat sela-sela aksi, ketika di wawancarai Korlap, Juru Bicara AMP KK Malang, Salmon Pekei mengatakan, Pemerintah Indonesia segera membuka ruang untuk wartawan asing, tutup semua perusahan imperialis, dan meminta kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri (referendum) di tanahnya (OAP) sendiri. (Alfred Pekei/BEKO)
    Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

    Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Protes Perpanjangan Kontrak PT.Freeport

    Aliansi Mahasiswa Papua Protes Perpanjangan Kontrak Freeport

    Senin, 02 Februari 2015 12:00:55
    Reporter : Hanum Oktavia
    Aliansi Mahasiswa Papua Protes Perpanjangan Kontrak Freeport


    Malang - Perpanjangan kontrak PT Freeport oleh Pemerintahan Jokowi menuai protes dari Aliansi Mahasiswa Papua di Malang. Bahkan mereka menggelar aksi demo di depan Balaikota Malang, Senin (2/2/2015).

    Menurut Yustus Yekusamon, juru bicara aksi, pihaknya kecewa dengan sikap pemerintah yang memperpanjang kontrak dengan PT Freeport. Pasalnyan Freeport dinilai sebagai dalang kejahatan di Papua. "Sejak awal berdiri PT Freeport selalu berulah dengan menciptakan chaos," tuturnya di sela aksi.

    Untuk itu, para mahasiswa menuntut agar pemerintah menutup usaha PT Freeport di tanah Papua. Apalagi, sejak PT Freeport berdiri, masyarakat Papua belum pernah mendapatkan kontribusi positif. "Belum ada kontribusi positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua," tegasnya.

    Yustus menambahkan, PT Freeport juga ditengarai telah melakukan intimidasi terhadap rakyat Papua dengan menggunakan senjata militer. "Kami meminta militer Indonesia ditarik baik yang organik maupun non organik. Jangan sampai tanah Papua dieksploitasi," tandas Yustus. [num/kun]
    Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

    Aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada 1 Mei 2015 di Surabaya

    Aksi demonstrasi mahasiswa Papua pada 1 Mei 2015 di Surabaya. Foto: Ist.

    "Penyerahan Papua ke Indonesia oleh UNTEA adalah Ilegal dan Melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Hidup Orang Papua"


    "...Sejarah tidak pernah menipu dan bahkan akan selalu tertanam dalam tiap sanubari anak-anak Bangsa dari satu generasi menuju generasi berikutnya, di mana saja mereka berada..."
    Perlu disadari oleh semua orang di dunia bahwa ada keganjilan besar dalam Sejarah Papua yang berusaha dimanipulasi atau ditutupi kebenaran sejarahnya. Bagi sejarah orang Papua, 1 Mei 1963 adalah kejahatan kemanusiaan jilid kedua dari rentetan kejahatan kemanusiaan yang dilalukan negara Indonesia di Tanah Papua, di mana Jilid Pertama dikenal dengan lahirnya Tiga Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961, yang diikuti dengan pendudukan militer Indonesia di Tanah Papua, yang menumpas rakyat sipil di Tanah Papua (terjadi pelanggaran HAM besar-besaran pada tahap pertama).

    Jilid kedua masuk dalam tahapan kepentingan Amerika dan Indonesia, melalui deal Politik yang dibangun John F Kenedy dan Soekarno atas upaya pencaplokan tanah Papua. Proses penyerahan Papua dari UNTEA ke dalam Indonesia, adalah sebuah proses upaya pengkondisian yang dilakukan oleh Indonesia agar mencapai target kemenangan pada Pepera 1969.

    Lebih buruk lagi, keberadaan PT. Freeport di Tanah Papua justru lebih dulu sebelum penentuan Pendapat Rakyat digelar, yakni 1967, dan ini tidak melalui sebuah mekanisme formal, sehingga sangat Ilegal. Proses ilegal dan Kejahatan luar biasa atas konspirasi Amerika dan Indonesia sangat menghancurkan peradaban Orang Papua dan melecehkan martabat Papua.

    Tanggal 1 Mei 1963 adalah proses penyerahan Papua ke UNTEA tanpa melibatkan orang Papua. Proses serahkan-menyerahkan Papua menjadi Hak dan Kewenangan Amerika dan Indonesia, seakan orang Papua itu bukan manusia yang tidak memiliki hak untuk menentukan nasip mereka dan nasip negeri mereka. Ini kasus kejahatan terbesar yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika karena tidak membuat mekanisme dengar Hak Orang Papua, apakah mau Papua tetap dalam kawasan atau perlindungan UNTEA ataukah Belanda atau mungkin negara lain.

    Sehingga, dengan tegas saya boleh menyimpulkan, 1 Mei 1963, yang mana, proses penyerahan Papua dari UNTEA ke Indonesia adalah Ilegal. Dan hal ini, tidak ada yang bisa membantahnya, karena ini kebenaran sejarah. Kebenaran yang mana, proses penyerahan justru dilakukan sepihak oleh Indonesia dan Amerika atas kepentingan kedua negara tanpa melibatkan orang Papua.

    Situasi Hari Ini

    Hari ini, Negara melalui Aparat Negara membangun opini di seluruh Indonesia, 1963 adalah kembalinya Papua ke Indonesia. Pertanyaan sederhana, kapan Papua menjadi bagian dari Indonesia sebelumnya, kemudian pergi dan kembali lagi, sehingga dibilang kembali?

    Papua merupakan sebuah bangsa yang pernah merdeka 1961. Kemerdekaan Papua sesungguhnya sama dengan Indonesia. Yang membedakan Papua dan Indonesia adalah "Kemerdekaan Papua diakui Belanda dengan ketulusan", sementara "Kemerdekaan Indonesia belum diakui seutuhnya kemerdekaannya". Dan bahkan pemberian kemerdekaan Indonesia 1949 oleh Belanda itu pun dengan keterpaksaan atas desakan Amerika.

    Jika kita lihat proses pemajangan baliho di Papua seperti baliho yang dipajang di depan Korem 172 Jayapura yang tertuliskan "1 Mei 1963 Tonggak Sejarah Pembebasan Masyarakat Papua dari Kebodohan, Kemiskinan dan Ketertinggalan", ini pernyataan Pembodohan Publik. Ini menunjukan bahwa Korem tidak tahu sejarah Papua sesungguhnya. Orang Papua justru lebih maju jauh dari Indonesia di bawah tahun 1961. Orang Papua punya ratusan Dokter tamatan Belanda. Orang Papua punya Guru tamatan Belanda yang profesional. Orang Papua punya Teknisi dan banyak yang lainnya.

    Dan bahkan, saat itu orang Papua punya perusahaan dan tokoh-tokoh. Rumah Sakit Dok 2 di jaman itu, justru menjadi rumah sakit rujukan untuk Asia dan Pasifik. Papua di jaman itu sudah bersaing dengan Orang Eropa. Sayangnya, semua itu hilang dan hancur saat terjadi pendudukan dan penumpasan yang dilakukan oleh Negara melalui aparat Negara.

    Bastian Rumaseb, Asisten Dokter Bedah di ruang operasi mulai dekade 1940-an 1950-an menjadi pekerja profesional di jaman Papua menuju Kemerdekaan. Dia kemudian dikejar oleh Aparat Indonesia dan harus mengungsi. Dan kemudian bekerja membantu pekerjaan misionaris dari Gereja Reformasi di salah satu pos Zending yang baru dibuka di pedalaman Merauke (Mappi Atas) saat itu. Ini salah satu contoh kasus, seorang Asisten Dokter Bedah di tahun itu, kemudian harus kehilangan Profesinya. Dan kasus yang sama menimpa semua dokter-dokter Papua, Mantri-mantri Papua, Teknisi-teknisi dan yang lainnya.

    Dari sejarah Papua, sesungguhnya menunjukan bahwa yang membawa kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan untuk orang Papua adalah Negara Indonesia. Tidak ada dalam Sejarah Dunia bahwa, masyarakat yang punya kelimpahan kekayaan menjadi Miskin, Bodoh dan Tertinggal, kalau bukan karena Sistem Negara yang membuat masyarakat setempat itu Bodoh, Miskin dan Tertinggal. Apalagi, Papua punya sejarah sebelum Indonesia masuk, bahwa, Papua lebih maju jauh dari Indonesia dan Papua di bawah tahun 1960 pernah bersaing dengan Eropa, dan jauh lebih maju dari Asia dan Pasifik.

    Keganjalan Hari Ini

    Hari ini, 1 Mei 1963, hari dimana semua orang di dunia bisa menanyakan proses Penyerahan Papua oleh UNTEA ke Indonesia, yang mengakibatkan banyak terjadi kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Proses tanya menanya adalah proses demokrasi yang semestinya dihormati siapapun, sekalipun itu Negara. Sayangnya, justru hari ini, orang Papua dilarang aksi di tanah leluhur mereka, Tanah Papua.

    Bahkan, tadi subuh, 01.30, ada penangkapan di Merauke kepada anggota PRD dan KNPB. Dari situasi penangkapan dan pelarangan aksi pada 1 Mei 1963 di Tanah Papua, sesungguhnya menegaskan bahwa "1 Mei 1963 ada masalah". Apa masalahnya? Tentu masalahnya adalah konspiratif yang dimainkan oleh Amerika dan Indonesia. Dan proses itu adalah Proses Ilegal.

    Situasi saat ini menunjukan bahwa, semakin represif di Papua, semakin menimpulkan jutaan pertannyaan tentang Papua. Dunia saat ini bukan dunia kumpulan orang-orang tidak mengerti yang bisa tertipu oleh semua skenario pelarangan ataupun penutupan semua akses sekalipun itu akses informasi. Dunia sekarang adalah dunia teknologi yang bisa membuat manusia di dunia memahami semua masalah di dunia. 1 Mei 1963 pun, tentu sudah menjadi pengetahuan publik sekalipun Negara melalui Aparat Negaranya memutar balik jutaan kata dengan kampanyenya, namun semua itu hanya akan menunjukan kebodohannya pada publik.

    Sejarah mengajarkan pada kita untuk mengetahui kebenaran peristiwa di masa silam. Sejarah juga mengantarkan kita pada pemahaman yang objektif dan akurat kebenarannya. Kiranya kebenaran sejarah Papua menjadi kekuatan proteksi bagi orang Papua yang dalam populasi penduduknya mulai mengalami penurunan yang signifikan.

    Kiranya tulisan ini bisa membantu kita sekalian untuk lebih peka melihat kebenaran di Tanah Papua dengan akal budi dan marifat yang tinggi. Tuhan memberkati.

    Marthen Goo adalah Aktivis Kemanusiaan Papua
    Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

    Hak Menentukan Nasib Sendiri adalah Solusi DemokratisBagi Banagsa Papua

    Hak Menentukan Nasib Sendiri adalah Solusi DemokratisBagi Banagsa Papua

    Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi di bundaran Tugu Kota Malang (Foto: Igonesia/MT)
    Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi di bundaran Tugu Kota Malang (Foto: Igonesia/MT)
    MALANGTIMES – Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi, menuntut kebebasan hak dan menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. mereka berjalan kaki dari Stadion Gajayana menuju bundaran Tugu Kota Malang.

    Aksi yang di ikuti puluhan mahasiswa itu mendapat pengawalan ketat pihak TNI dan Polri, karena sempat membentangkan spanduk referendum untuk Papua Barat.

    “Kami tetap yakin bahwa kami bisa menentukan nasib sendiri, setelah perjalanan panjang sejarah bahwa rakyat Papua kurang mendapatkan keadilan di segala bidang, dan ini merupakan solusi demokratis bagi rakyat Papua,” oleh koordinator aksi.

    Dalam aksi ini mereka juga menuntut ditariknya kekuatan militer (TNI-Polri), baik organik dan maupun non organik dari seluruh tanah Papua, sebagai persyaratan damai.

    Dari segi ekonomi , Aliansi Mahasiswa Papua menuntut pemerintah untuk segera menutup Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC lainya yang dinilai sebagai biang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua. Dalam aksi kali ini AMP menolak Inperialisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme dari tanah papua.

    AMP Serukan Aksi Peringati Aneksasi Papua Ke Indonesia
    Bertepatan dengan hari Aneksasi Papua ke Indonesia, puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), sampaikan aspirasi di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jalan Tugu, Kota Malang, Jum’at (01/05/2015).

    Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara AMP, Salmon Pekei. Pihaknya mengatakan, hari ini merupakan hari pertama kali militer turun ke tanah Papua, dan pada hari tersebut memunculkan kekerasan seperti pemerkosaan, pembunuhan.

    selain itu, mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah Indoesia untuk memberikan kebebasan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. “kami sebagai bangsa Papua, kami meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan kebebasan kami untuk menentukan nasib kami sendiri sebagai Rakyat Papua,” Ujar Salmon usai melakukan Orasi.

    AMP juga menyampaikan, agar perusahaan-perusahaan yang ada di tanah Papua ditutup, karena menurutnya itu yang paling banyak memicu terjadinya kekerasan.

    sementara itu, Salmon juga berharap agar pemerintah membuka hati melihat kenyataan yang terjadi di Papua. “Kami berharap pemerintah membuka mata hati mereka untuk melihat kenyataan yang terjadi di Papua”

    Berikut Foto-AFoto Aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malanag, Jum’at (01/05/2015).

    Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

    Demo Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang Raya di depan Kantor Freeport Indonesia

    Tolak rencana Jokowi rayakan Natal, mahasiswa Papua demo
    Demo mahasiswa Papua di depan Kantor Freeport Indonesia. ©2015 Doc.AMP/ampmalangraya.tk

    AMP Malang Raya - Massa aksi anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang menggelar aksi long march dari Stadion Gajayana menuju Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (19/12).

    AMP Komite Kota Malang Raya menyebut aksinya memperingati hari perampasan hak bangsa Papua oleh Indonesia. Dalam orasinya mereka menuntut Presiden Jokowi agar memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Selain itu juga meminta Presiden agar menarik anggota TNI dan Polri dari Papua.

    "Kami menolak kedatangan Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 27 Desember 2014 ke Papua,"dalam aksi hari ini, Jumat (19/12).

    Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang  mempertanyakan rencana kunjungan Jokowi ke Papua. Aksi penembakan yang terjadi di Papua belakangan sangat menyakitkan mereka. Aparat militer harus bertanggung jawab.

    "Jokowi sudah memberi kami bingkisan Natal 8 orang tewas dan 13 orang kritis, mereka semua anak-anak SMA. Jokowi mau merayakan Natal di sana? Kami tegas menolak,"

    Kekerasan di tanah papua, tidak hanya kali ini terjadi, tapi sekian kali bahkan tidak terhitung. Seperti Operasi Mandala pada 1962 dan lain sebagainya, tanpa ada penyelesaian hukum.

    "Dekade 1980-1990 sekian pembunuhan terjadi. Ada tokoh nasionalis Papua, Arnold Clemens yang dibunuh 26 April 1984, kemudian Thomas Wanggai pada Maret 1996," tandasnya.

    Selama 53 tahun sejumlah aksi pembunuhan masih terus terjadi. Semua tidak pernah dilakukan pengusutan sampai tuntas. Kendati demo berbau separatis, polisi hanya mengamankan aksi. Beberapa kalimat tuntutan referendum pun dibiarkan. Hingga demo diakhiri sekitar pukul 12.00 WIB.
     
     photo bendera-bintang-kejora-dan-cewek-bule-jpg1_zps4a30c64f.jpg
     photo SALAMPEMBEBASANDANREVOLUSI_zpsbdffla8q.gif