Perjanjian New York 15 Agustus 1961 Kesepakatan Internasional Yang Ilegal

Perjanjian New York 15 Agustus 1961 Kesepakatan Internasional Yang Ilegal, Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat 

Press Release

Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreemnent) antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua.

Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote). Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA kepada Indonesia.

Setelah tranfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi tanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New york, Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia.

Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Keadaan yang demikian ; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.

Maka, dalam rangka peringatan 52 Tahun Perjanjian New York/New York Agreement yang Ilegal, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap politik kami kepada Rezim SBY-Boediono, atau pemerintahan baru Jokowi JK, Belanda dan PBB untuk segera :

1.  Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua. 

3.   Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

Demikian press release ini dibuat, kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap Bangsa dan Rakyat Papua Barat. Terima kasih atas dukungan Kawan-kawan jurnalis dalam memberitakan persoalan rakyat Papua demi terciptanya demokratisasi di Tanah Papua

Salam Demokrasi!

Malang 01/05/2015

Humas Aksi

Yusni Y

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

AMP : Perusahan Kelapa Sawit di Nabire Papua Segera Tutup

Perusahan Kelapa Sawit di Nabire Papua Segera"Angkat Kaki"

Perkebunan Kelapa Sawit milik PT Nabire Baru di Nabire, Papua/Foto: SP

Malang, AMP -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya  mengutuk tindakan perusahan kelapa sawit yang menggunakan jasa aparat keamanan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat pemilik hak ulayat di Kampung Sima, Nabire, Papua.

Seperti dikutip dari suarapapuacom, AMP mengatakan, perusahan kelapa sawit PT. Nabire Baru beroperasi di Nabire tanpa mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat suku besar Yerisiam sebagai pemilik hak ulayat.

�Tanpa dasar hukum yang jelas PT. Nabire Baru masuk dan beroperasi, kepala suku setempat telah tolak kehadiran perusahan, apalagi menggunakan jasa aparat keamanan," ujar AMP, dalam pernyataan tertulis kepada suarapapua.com, Selasa, (27/1/2015).

Menurut AMP, Kepala suku besar suku Yerisiam juga telah meminta pertanggungjawaban perusahan atas pengambilan kayu putih/mix dalam proses land clearing dan penggunaan material pasir tanpa membayar hak ulayat kepada suku Yerisiam sebagai pemilik hak ulayat di kampung Sima, Distrik Yaur, Nabire.

AMP juga menilai, berbagai persoalan yang dibuat militer Indonesia telah sangat meresahkan warga, dan kehadirannya tidak memberikan kontribusi positif, malahan sering terjadi pembantaian dan penangkapan terhadap masyarakat adat.

�Dengan tegas tarik Brimob PAM atau militer Indonesia di lokasi perkebunan, dan secara umum dari di Tanah Papua. Kami prihatin melihat kondisi masyarakat di sana yang selalu diintimidasi oleh aparat keamanan,� tulis AMP.

AMP juga menilai, insiden penyiksaan dan kekerasan terhadap masyarakat adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), apalagi dilakukan dengan cara-cara yang sistematis untuk memusnahkan etnis Melanesia di Papua.

�Tindakan militer seperti pembantaian, penembakan, dan pemenjarahan masih dilakukan hingga saat ini, secara khusus di areal perkebunan PT. Nabire Baru, mereka harus ditarik dari Nabire," tulis AMP.

�Pembantaian-pembantaian tersebut dilakukan dengan permainan politik Indonesia untuk memusnahkan etnis Papua secara perlahan-lahan,� lanjut AMP.

AMP juga mengatakan, operasi-operasi militer Indonesia sejak 1963 hingga saat ini masih terus dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, dan diduga bertujuan memusnahkan orang Papua.

AMP menuntut, pertama, tarik militer (TNI/POLRI) organik maupun non-organik dari seluruh tanah Papua; kedua, hentikan seluruh aktivitas eksploitasi di seluruh tanah Papua; dan ketiga, berikan kebebasan dan Hak Menentukan Nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi seluruh Rakyat Papua.

AMP Komite Kota Malang-Surabaya

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

AMP KOMITE KOTA MALANG TEGAS TOLAK PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB BARU DI WAMENA

AMP KOMITE KOTA MALANG TEGAS TOLAK PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB BARU DI WAMENA !!!

Anggota Brimob saat menghadiri apel nasional di Jakarta (Dok suarapapua.com)

Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua [KK-AMP] kota Malang dengan tegas TOLAK Rencana pembangunan Markas Komando Brigadir Mobil (Mako Brimob), di Kabupaten Jayawijaya, Papua, dengan mengunakan tanah Adat.

 Kehadiran Brigadir Mobil ( brimob) di seluruh tanah Papua merupakan ancaman serius bagi masyarakat Papua, lebih khusus di kab Jayawijaya yang rencananya akan dibangun itu.

Masyarakat Papua sejak tahun 1961 hingga saat ini hidup dibawa tekana, ketakutan, tondongan senjata api dan berbagai persoalan lain  aparat negara indonesia.

Jangan lagi bangun Markas Komando Brigadir Mobil baru di seluruh tanah Papua dan Papua Barat  yang nantinya akan membunuh rakyat sipil yang tak bersalah.

Saat konflik antara warga Kurima dengan masyarakat Wouma di Wamena, aparat negara terutama pihak keamanan tidak buat apa-apa, tetapi justru nonton warga bertikai.

Jika begitu guna apa Markas Brimob baru dibangun di Jayawijaya? Apakah agar terus membunuh rakyat?

Kami lahir dan besar di tengah konflik dan berbagai permasalahan yang diciptakan oleh aparat (TNI,Polisi dan Brimob) negara indonesia, jadi kami tahu persis kelakuan aparat indonesia di Papua.


Dengan Tegas, Kami AMP kota Malang Raya Tolak pembanguna Markas Brimob baru di Jayawijya. 


Tebusan :
1. Polda Papua
2. Pemerintah Kab Jayawijaya
3. DPRD kab Jayawijaya
4. Gubernur Propinsi Papua
5. Polda Papua Barat.
6. Gubernur Papua Barat dan semua pihak.

Malang, 01 Mei 2015

Hormat kami

Yusni Y

Pernyataan Sikap AMP Atas Penculikan dan Penangkapan Sewenang-wenang Terhadap Tiga Aktivis AMP

Pernyataan Sikap AMP Atas Penculikan dan Penangkapan Sewenang-wenang Terhadap Tiga Aktivis AMP

Foto: AMP.

Bandung - - Kamis, 23 April 2015 pada pukul 17.00 WIB, Pasukan Penjaga Presiden (PASPANPRES) berseragam TNI dan intelejen berpakaian sipil telah melakukan penculikan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap tiga orang aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), tepatnya di Jl. Otista Bandung Kota.

Piyan Pagawak, Roy Kogoya, dan Aminus Tinal adalah ketiga aktivis AMP tersebut. Pagawak adalah seorang Ketua AMP Komite Kota (KK)Bandung, Kogoya adalah seorang Bendahara KK Bandung, dan Tinal adalah salah satu anggota AMP KK Bandung. Ketiganya adalah mahasiswa asal Papua yang sedang kuliah di Bandung dan di kampus yang berbeda-beda.

Tanpa menunjukan surat penangkapan, tanpa pemberitahuan, dan tanpa bertanya terlebih dahulu PASPANPRES langsung menyereret dengan kasar serta membawa ketiga aktivis AMP ke luar dari badan jalan. PASPANPRES juga melakukan perampasan hak milik ketiga aktivis AMP, yakni:

1) Handphone (3 buah)

2) Dompet (3 buah)

3) Noken Papua (1 buah)

4) Baju kaos bergambar bendera organisasi AMP (1 buah)

5) Buku bacaan umum (2 buah)

6) Buku tulis (3 buah)

7) Ballpoint (3 buah)

Setelah melakukan perampasan hak milik, PASPANPRES membawa ketiga aktivis AMP ke Polsek Kebon Kawung untuk diserahkan ke Polrestabes Kota Bandung. Polrestabes Kota Bandung melakukan penahanan sewenang-wenang selama sembilan jam dengan alasan untuk kepentingan interogasi. Polrestabes Kota Bandung juga tidak memenuhi hak ketiga Aktivis AMP untuk memilih pengacara hukum. Selain itu, Polrestabes Kota Bandung juga melakukan Interogasi terhadap ketiga aktivis AMP tanpa memperoleh haknya untuk mendapat pendampingan hukum selama proses interogasi.

Satu minggu sebelum, PASPANPRES dan intelegen melakukan penculikan, penangkapan, dan perampasan hak milik terhadap tiga aktivis AMP. Selain itu, beberapa polisi dan intelegen terus mendatangi mahasiswa-mahasiswa asal Papua yang tinggal di rumah-rumah, kontrak, dan asrama-asrama Mahasiswa Papua.

 “Apakah mahasiswa-mahasiswa Papua akan melakukan demo saat Konfrensi Asia Afrika (KAA) berlangsung?”

“Apakah Aliansi Mahasiswa Papua akan memobilisasi massa?”

“Apakah ALiansi Mahasiswa Papua  akan mengibarkan bendera Bintang Kejora?”      

“Bagaimana sikap AMP terhadap Konfrensi Asia Afrika yang akan segera dilaksanakan?”

Para polisi dan intelegen melakukan teror dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua dengan cara mendatangi rumah-rumah ,kontrak, dan asrama-asrama mahasiswa Papua untuk terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama secara berulang kali. 

Selain itu, seorang aktivis AMP di Komite Pusat (KP) AMP yang namanya tidak mau disebutkan juga merasa tidak nyaman karena terus mendapatkan panggilan masuk lewat handphone dari seorang intelkam untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama secara berulang kali.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung yang melakukan pendampingan hukum terhadap aktivis AMP juga mendapatkan ancaman agar tidak melakukan pendampingan hukum bagi aktivis AMP.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara anggota dan tuan rumah Konfrensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan pada 23 -24 April 2015 di Jalan Asia Afrika – Bandung  membuat Pemerintah Indonesia membiarkan aparat negaranya melakukan represifitas terhadap mahasiswa Papua secara umum, AMP, dan LBH Bandung yang melakukan pendampingan hukum terhadap aktifis AMP.

Tindakan-tindakan represif dan militeristik tersebut merupakan upaya-upya sitematis negara Indonesia dalam melakukan teror dan intimidasi sebagai upaya pembungkaman ruang demokrasi dan pembungkaman terhadap kekritisan mahasiswa Papua dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Aksi Lompat Pagar tiga aktivis AMP ke dalam Kedutaan Besar Australia di Denpasar-Bali pada tanggal 8 Oktober 2013 ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC sedang berlangsung, tentu merupakan sebuah pengalaman“buruk” dan tak terlupakan  bagi negara Indonesia.  Aksi Lompat Pagar saat itu bertujuan untuk meminta suaka politik kepada pemerintah dan masyarakat Australia akibat penindasan militer Indonesia yang semakin masif dan terorganisir di tanah Papua.

Melihat dan mengalami penindasan militer yang tak pernah jedah terjadi di seluruh tanah Papua dan di seluruh Indonesia, maka dengan tegas kami Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan sikap politik kepada seluruh kaum tertindas di dunia, kepada rezim Jokowi-JK, dan negara-negara anggota KAA bahwa:

1. Aliansi Mahasiswa Papua menolak dan melawan segala bentuk penindasan dan penghisapan terhadap manusia di dunia.

 

2. Aliansi Mahasiswa Papua mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina.

 

3. Aliansi Mahasiswa Papua mendukung penuh semua perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.

 

4. Aliansi Mahasiswa Papua mendukung tanpa syarat penghapusan kolonialisme di dunia.

Sehingga, Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia agar:

1. STOP melakukan penculikan, penangkapan sewenang-wenang terhadap seluruh aktivis Papua dan aktivis pro demokrasi di seluruh wilayah Indonesia!

 

2. STOP melakukan teror dan intimidasi terhadap semua aktivs Aliansi Mahasiswa papua dan aktivis pro demokrasi lainya, seperti LBH Bandung!

 

3. SEKARANG JUGA, hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua dan demokrasi yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia!

 

4. SEGERA, negara-negara anggota Konferensi Asia Afrika (KAA) menghapuskan segala bentuk kolonialisme di wilayah jajahannya masing-masing!

Demikian situasi penindasan militer yang kami alami serta pernyataan sikap politik dan tuntutan Aliansi Mahasiswa Papua.

Salam Pembebasan!

KETUA UMUM

ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP)

JEFRI WENDA

Sumber : Komite Pusat AMP/BEKO

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Selamat dan Sukses atas Reorganisasi AMP Komite Kota Jakarta

Pengurus dan anggota AMP KK Jakarta usai kegiatan reorganisasi. Foto: Ist.

Bogor, AMP -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jakarta telah melakukan musyawarah dan melahirkan pengurus baru pada Minggu (19/04/15) di Bogor. 

Selamat dan Sukses Kepada :

Frans Kogoya terpilih menjadi ketua, dibantu Frans Nawita dan Sinta Asso sebagai bendahara. Mereka dibantu biro-biro.

 “Menari dalam kegelapan malam menghalangi tajamnya mata yang bersinar, namun dalam gelapnya itu masih kurasakan adanya seorang sahabat yang berdiri menjagaku dalam kegelapan, terimak kasih atas semua kenangan yang selalu terpendam dalam ingatan. Congratulation for your Graduation, semoga ilmunya lebih bermanfaat lagi”

“Setelahnya kita berjalan bersama, berlari bersama dan terkadang berhenti bersama dalam pahitnya kehidupan, kini kita telah berdiri menghadapi awalnya dari perjuangan. Selamat atas terpilihnya pengurus baru Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jakarta, meskipun kita akan berpisah namun tetap harus dalam satu tujuan”

“Semangat dalam berjuang adalah faktor utama dalam mencapai sebuah tujuan. Selamat untuk terpilihnya kader - kader baru Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam organisasi  dan selamat menempuh perjuangan baru kawan-kawan sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing”

“Setelah beberapa lama kita menjalani hari-hari bersama, kini waktunya kita Berjuang Dengan Sunguh-Sunguh Dan Serius, Setia, Jujur, Bijaksana, Aktif Serta Kontinuitas bersama kebenaran sejarah sang bintang kejora dalam sebuah perjuangan yang tak boleh pernah kita hentikan. Happy Graduation my best friend”

dilajuntkan;

AMP pusat menegaskan, pembentukan struktur baru ini mempertegas sikap AMP dalam hal perjuangan Nasional Papua Barat, untuk melawan imperialisme, kolonialisme dan militerisme di tanah air West Papua. (admin)

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Lebih Baik Sekolah di Hutan New Guinea daripada Sekolah di Jawa atau di bangku Penjajah

 Lebih Baik Sekolah di Hutan New Guinea daripada Sekolah di Jawa atau di bangku Penjajah

Menanggapi tanggapan dari Wakil Ketua Baleg DPRP, Ruben Magay, sebagaimana disinyalir berbagai media nasional di Tanah Papua seperti TabloidJubi.com, SuluhPapua.com dan BintangPapua.com, KLIK DISINI

Ruben Magay yang selama ini berbicara seolah-olah demi kepentingan rakyat, tetapi ternyata berpikiran picik dan kotor. Pikiran sempit seperti ini siapa yan ajar dia? Dia sekolah di Indonesia, jadi pikiran dia sama sudah, apalagi dia menjabat di Indonesia lagi, tambah bagus, tambah punya logika politik yang sama persis dengan majikannya orang Indonesia. Dia punya akal busuk yang tidak saja merugikan OPM tetapi keseluruhan nasib bangsa Papua di West Papua dan East Papua.

 Mempermainkan OPM atau tokoh OPM sebagai Kartu Joker untuk meloloskan Angenda yang Bukan Tuntutan OPM, tetapi racikan para politisi pagi buta Papua saat ini yang menjabat sebagai kaki-tangan penjajah di Papua merupakan perbuatan tidak terpuji dan menyedihkan.

 OPM Bukan Kartu Joker bagi anak-anak Papindo seperti Magay, Enembe, Wonda, siapa lagi anak Murib itu, pokoknya semua anak-anak saya semua, untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi. Kalau mau cari makan, ya, cari makan dengan cara yang layak dan terhormat, bukan dengan cara nyamuk atau lintah yang kerjanya menghisap darah makhluk lain untuk akhirnya setelah kenyang dia mati sendiri. Itu yang saya bilang ulang-ulang, lebih baik sekolah di hutan New Guinea daripada sekolah di Jawa atau di bangku penjajah.

Apapun jabatanmu, berapa lama-pun Anda menjabat, apapun yang Anda mainkan dalam kursi NKRI ini, Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai orang Papua, meletakkan kami bersama di Tanah Papua, dengan maksud dan tujuan yang kita harus gali dan telusuri bersama, sampai rahasia itu terungkap. Oleh karena itu, kalian bertiga sebagai putra terbaik dari Suku Lani, bersama Wakil Gubernur dan pejabat lain yang mayoritas berasal dari Pegunungan Tengah saat ini, kalian harus sadar, bahwa posisi Anda Orang Papua di dalam NKRI ialah Anak Tiri. Sekali lagi, Anak Tiri, bukan Anak Kandung.

Oleh karena itu, apapun yang kalian pikirkan untuk minta kepada Ibutiri Pertiwi, pikirkanlah untuk meminta apa saja yang DAPAT ANDA MINTA dan AKAN ANDA DAPATKAN dalam status dan hak Anda sebagai Anak Tiri. Jangan berpikir dan meminta hak dan kewenangan Anak Kandung Jawa, Sumatera, Sulawesi. Karena meminta bukan hak Anda sendiri sama saja dengan usaha menjaring angin. Lebih parah lagi, lupa diri dan tidak sadar kedudukan sebagai Anak Tiri ialah kesalahan terbesar kalian yang menjabat di dalam pemerintah kolonial NKRI.

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

AMP: “Kami Tolak Dialog Jakarta Papua, dengan tawaran apapun, kami tetap tolak”

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Tolak Dialog

“Kami Tolak Dialog Jakarta Papua, dengan tawaran apapun, kami tetap tolak”

“Dialog untuk apa, kami bukan butuh kesejahtraan, kami berjuang untuk Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua, Dialog untuk pribadi silakan, tapi jangan atas nama organisasi Perjuangan Papua Merdeka”,

“jangan ada yang paksakan dialog Jakarta Papua, kalau Papua krisis Kemanusiaan, Pemerintahan dan Ekonomi nanti dialog dan intervensi akan terjadi, kami tidak butuh dialog yang dipaksakan pemerintah,”

Kebersamaan Dalam Perjuangan Dalam Menghasislkan Karya-Karya Nyata Yang Berprofesional, Good Cooprate Creatif, Inofatif, dan Interaktif Yang Tiada Henti

“Mereka harus direndahkan dan dibuat merasa bodoh dan bersikap tunduk, karena kalau tidak, mereka akan bergerak untuk memberontak. (hal. 37). …Penghancuran kebanggaan pribumi dipandang sebagai suatu kebutuhan; karenanya 

dilakukan pencemaran watak pribumi” (hal. 44), ( S.H. Alatas).

Marilah Berjuang Dengan Sunguh-Sunguh Dan Serius, Setia, Jujur, Bijaksana, Aktif Serta Kontinuitas.

FREEDOM WEST PAPUA

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Jangan Pernah Jual Bangsamu, Apalagi Pejuang untuk Jabatanmu yang Hanya Sesaat

- Pesan Pemangku Alam & Adat Papua kepada Para Calon Pejabat NKRI di West Papua

Disampaikan kepada seluruh calon legislatif dan eksekutif di tanah Papua pada khususnya, dan pada umumnya para penghambat perjuangan, pembenci dan pencelaka para pejuang yang siang malam mempersembahkan segalanya untuk Tanah dan Bangsa Papua bahwa:

1. Jangan Anda berani menjual saudara sebangsa dan setanah air, sedarah, sesuku, semarga hanya untuk kepentingan sesaat, yang masa waktunya terbatas, yang akibatnya mendatangkan kutuk atas dirimu dan keturunanmu;
2. Jangan belajar remehkan atau menghina para pejuang kemerdekaan dengan alasan apapun, alasan pribadi atau umum,  karena hidup dan nasib tidak normal dan sewajarnya sebagai manusia, karena para pejuang bekerja dengan keputusan pribadi dan nurami mereka tanpa pamrih dan tanpa gaji, walaupun mereka tahu resikonya adalah ancaman nyawa(maut);
3. Jangan pernah merencanakan kejahatan terhadap para pejuang Papua Merdeka, baik yang ada di pengasingan sebagai pencari suaka ataupun sebagai pengungsi dengan membayar tentara/ polisi negara yang bersangkutan dengan tujuan memulangkan atau menangkap para pejuang karena mereka harus meninggalkan tanah air bukan karena kepentingan perut pribadi, seperti yang anda upayakan dengan jabatan atau pekerjaan di dalam NKRI;

Ingatlah bahwa:

1. Manisnya kedudukan atau pekerjaan di dalam NKRI  atau enaknya menghina atau menceritakan para pejuang hanya lahsesaat, karena seumur hidupmua engkau akan menelan racun, dan mati dalam kutukanmu sendiri;
2. Alam dan Adat Papua telah mengeluarkan KUTUK dan BERKAT bersamaan waktu bagi Tanah dan Bangsa Papua, dengan demikian bagi yang menghina dan mencelakakan perjuangan menerima kutuknya dan bagi yang menghargai den mendukung menerima berkat.
3. Kutukan atas penghinaan atau kecelakaan yang didatangkan ialah penderitaan seumur hidup sampai mati dan kutukan bagi keturunan Anda, sampai tujuh turunan.

KECUALI,

• kalau Anda begitu menghina dan mencelakakan pejuang bangsa Papua, Anda langsung angkat kaki dari Tanah Papua dan tinggal bersama di tanah air Indonesia, maka Anda terlepas dari ancaman maut.

Demikian Pesan Khusus Pemangku Alam dan Adat Papua ini disampaikan secara singkat, untuk diketahui oleh:

1. Para calon legislativ, calon bupati dan calon wakil Bupati di seluruh Tanah Papua, agar tidak berpikir mencelakakan diri sendiri;
2. Para penghina, pencela dan pembawa celaka bagi pejuang Tanah Papua agar sadar sebelum celaka;
3. Semua pihak yang tidak menghargai dan tidak mempercayai perjuangan ini, karena akibatnya akan menimpa dirinya sendiri.

Dikeluarkan di Malang Memalui Sekretaris Jendral dan Dipublikasikan oleh Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang Jawa Timur.

Pemangku Adat dan Alam Papua,                                                Ketua AMP Komite Kota Malang

Sandi Operasi "AWAS! Papua"                                                                   Jeckson Huby, M.Kom

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

	Loop
	Start playing when buffered ( Only Notify ) -
	% Smart Buffer
	Estimated Time: Will start buffering when initialized.
Donate to SmartVideo! Global Preferences

Sekolah-Sekolah di Papua Stop Paksakan Siswa Tempel Stiker Merah Putih di Seragam Sekolah

Sekolah-Sekolah di Papua Stop Paksakan Siswa Tempel Stiker Merah Putih di Seragam Sekolah

Malang, seperti yang diberitakan oleh Jubi – Di Kaimana, provinsi Papua Barat, dikabarkan di beberapa sekolah Menengah Atas (SMA) memaksakan siswanya memakai stiker lambang bendera negara Indonesia, Merah Putih.  Lihat Informasi Selengkapnya Klik DISINI 

Menanggapi dari hal tersebut, kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang memperingatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat untuk gegera stop memakasakan siswanya memakai stiker lambang bendera negara Indonesia, Merah Putih tanpa ada penjelasa yang jelas.

“Tugas dan tanggungjawab guru-guru di sekolah adalah memerikan ilmu pengetahuan kepada muridnya bukan berikan stiker bendera tanpa ada penjelasan.Murid / siswa dan siswi sekolah membutuhkan ilmu pengetahuan bukan stiker dan sebagainya. Kami memberitahukan kepada seluruh guru-guru sekolah yang ada di papua mulai dari TK/PAUD, SD, SMP, SMK/SMA, Madrasah dan sederajadnya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawb pokok sebagai guru yang sebenarya.

Melihat hal ini, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyerukan bahwa identitas bangsa Papua mengenai bendera negara, Bendera Bintang Fajar telah diketahui oleh segenap bangsa Papua, mulai dari orang tua hingga anak-anak usia dini, bukan barang rahasia. Maka, dinas pendidikan kabupaten Kaimana perlu memperhatikan setiap program yang diterapkan di sekolah.

“Sebagai pihak yang bertanggungjawab, dinas pendidikan Kaimana perlu mengontrol setiap program yang diterapkan oleh pihak sekolah. Apalagi sampai diwajibkan untuk mengenakan stiker bendera merah putih  di baju seragam,” Apabila siswa-siswi Papua tidak menggunakan atau tidak mematuhi perintah sekolah untuk memasang simbol-simbol bendera merah putih pada seragam sekolah, pihak sekolah tidak perlu mempersalahkan mereka. (Admin)

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Demianus Tari Wanimo, Mantan Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Mati Dibunuh dalam Kerusuhan di Kabupaten Puncak, Ilaga

[Berita Duka] Informasi lepas kami terima menyatakan Sdr. Demianus Tari Wanimbo, mantan Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional telah tewas dibunuh pada saat terjadi kerusuhan di Kabupaten Puncak, Ilaga baru-baru ini.

Demianus Tari Wanimbo diangkat secara aklamasi sejak pendirian AMP tahun 1998, dalam rangka menanggapi peristiwa Biak Berdarah pertengahan tahun itu. Kemudian sejalan dengan perkembangan politik dalam negara kolonial Indonesia dan di Tanah Air, maka kiprah AMP terus berlanjut bahkan sampai ke bidang politik di bawah kepemimpinannya.

Menurut sumber kami, Demianus Wanimbo dibunuh saat mengawal salah satu calon Bupati Puncak, di mana menurut sepengetahuan kami beliau telah lama dekat dengan salah satu calon karena hubungan keluarga.

Beliau meninggalkan seorang isteri dan seorang anak.

Dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang mengucapkan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas kepergian salah satu dari Tokoh Papua Merdeka dari unsur Pemuda dan Mahasiswa yang telah lama membuktikan dirinya sebagai pejuang bagi rakyat dan bangsanya.

Ringkasan Riwayat

Demianus Wanimbo

Alm. Demianus Wanimbo telah banyak kali dicoba dibunuh oleh anggota BIN, preman di Jakarta (karena beliau menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama sampai masuk ke Perguruan Tinggi di Jakarta). Maka selama hidupnya selalu merujuk dirinya sebagai orang "OPM Betawi", memang pantas karena ia memang orang Jakarta, ia mengenal dunia di Jakarta, bukan di tanah airnya sendiri.

Bukan itu saja, Almarhum banyak kali hampir mati karena lapar, mati kelaparan karena memperjuangkan aspirasi bangsa Papua. Makanan pokoknya ialah rokok, bahkan pontongpun telah banyak kali dipungutnya untuk mempertahankan hidup di negeri orang, bukan hanya karena hidup di negeri orang, tetapi karena dedikasinya untuk Tanah Airnya sehingga banyak orang meninggalkan dia. (Kami berdoa nasib ini tidak dialami oleh pejuang saat ini) Almarhum pernah menjual baju jasnya yang dibelikan bapak angkatnya gara-gara tidak ada duit untuk pergi demo di Jakarta. Bahkan sepatunyapun pernah dijualnya, tetapi bukan untuk makan, untuk pergi demo. 

Demianus Wanimbo berasal dari Distrik Mbogondini, tetapi sejak kecil hingga wafatnya ia tinggal di Kabupaten Puncak Jaya karena ayahnya mengajar di Sekolah Alkitab Mulia (SEKALIA) sejak 1970-an hingga ayahnya pensiunpun, beliau tetap berada di sana bersama sanak-keluarganya.

Para pemuda dan mahasiswa kami memohon menedalani pekerjaan yang telah dilakukannya sampai Aliansi Mahasiswa Papua telah aktiv berperan di pentas politik dunia, jauh sebelum PDP ataupun organisasi lainnya berkarya bagi Tanah Papua. Bahkan Kantor perjuangan Papua Merdeka di Kerajaan Inggris-pun dirintis dan dibangun pada awalnya oleh Aliansi Mahasiswa Papua di bawah kepemimpinan Alm. Demianus Tari Wanimbo.

Pemangku Adat dan Alam Papua,                                                Ketua AMP Komite Kota Malang
Sandi Operasi "AWAS! Papua"                                                              Jeckson Huby, M.Kom

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

AMP : Kiki Kurnia Stop Mencaplokan Tanah Papua Menjadi Kekuasaan Kolonial NKRI

Kiki Kurnia: Jangan Berani-Berani Demo Kemerdekaan Papua di Atas Kekuasaan NKRI

Pembubaran paksa yang dilakukan polisi terhadap aksi Mahasiswa dan KABESMA Uncen di Jayapura.

Jayapura, Pernyataan "Kiki Kurnia" seperti yang di rilis oleh MAJALAH SELANGKAH "Jangan berani-berani demo kemerdekaan Papua di atas tanah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," Senin (16/03/2015) KLIK SISINI

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)  menilai pernyataan Wakapolres adalah basi dan konyol. "Pernyataan ini konyol, kalaupun perjuangan Papua Merdeka sedang terjadi itu pun dengan kehendak dan rencana Tuhan,"
Kami rakyat papua bangsa melanesia berhak merdeka tanpa indonesia.

Penyataan Wakapolres Kiki Kurnia sudah tidak masuk akan dan tidak ada dasar hukum yang jelas, Kiki Kurnia dan kaum pemerintah kolonial indonesia yang ada di papua sangat amat tidak mengerti dengan  dasar hukumnya sendiri yakni UUD 1945 bait pertama "Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajaan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan".

Bapak Wakapolres Kiki Kurnia harus belajar kembali sejarah perjuangan bangsa indonesia (Melayu), Pernakah orang papua (melanesia) berjuang untuk indonesia merdeka ? Kalau memang ada tolong bapak jawab siapa, dimana, dan  kapan ?

Indonesia dalam hal ini pernyataan Wakapolres Kiki Kurnia stop mencaplokkan wilayah west papua kedalam wilayah NKRI. West Papua dan Indonesia tidak punya keterkaitan sejarah perjuangan di masa lalu dan memiliki sejarah berbeda pula.(admin/MP.AMP)

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Bupati kabupaten Dogiyai Stop Mengajak Masyarakat untuk Hidup Ketergantungan Kepada Kolonial Indonesi

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah ditandu masyarakat Dogiyai, Papua. Foto: Pilemon Keiya/MS

Dogiyai, Seperti yang dirilis di MajalahSelangkah -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah ditandu masyarakat Dogiyai, Papua, pada Kamis (12/03/2015) sore. Fahri Hamzah mengatakan, kunjungan ini dalam rangka Gerakan Program Nasional.

Selain itu, pihaknya juga berjanji akan meminta Jokowi untuk menelepon Tjahjo Kumolo agar segera perhatikan pemekaran Provinsi Papua Tengah. 

 

Menanggapi pernyataan tersebut, kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) memberitahukan kepada pemerintahan kolonial indonesia khususnya di kabupaten dogiyai dan seluruh wilayah Mee Pago pada umumnya untuk tidak memaksakan masyarakat untuk mengikuti Gerakan Program Nasional dan Program Pemekaran di Pegunungan Tengah Papua. 

 

Kolonial Indonesia sudah membunuh rakyat papua melalui program  pemekaran, pembangunan, kesejahtraan, UP4P dan lain sebagainya di wilayah Mee Pago dan Papua pada umumnya. Bahkan sampai saat ini terus sedang dijajah. 

 

Kami menghimbaukan kepada Bupati kabupaten Dogiyai dan stop menggantungkan  nasib rakyat Dogiyai kepada program kolonial indonesia untuk kepentingn orang-orang yang tidak bertanggungjawab di Tanah Papua. Jangan Jadikan tanah leluhur bangsa papua sebagai lahan bisnis oleh kolonial NKRI dan para investor asing. (Admin/MP.AMP)

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

AMP : Kami Menolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena, Bukan Keinginan Rakyat West Papua

Ilustrasi Mako Brimob. Foto: Ist.

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Rencana pembangunan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, adalah bukan keinginan murni rakyat. Untuk itu, DPRP Papua diminta segera memediasi semua elemen, rakyat, pemerintah daerah, pihak keamanan dan mahasiswa untuk mendiskusikan bersama. 

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dengan tegas menolak Rencana pembangunan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Kami menyarankan kepada Bupati Wempi Wetipo agar harus mendengar aspirasi masyarakat di wilayah La Pago dan berbagai pihak terkait rencana pembangunan Mako Brimob.

"Sikap mahasiswa sudah jelas, bahwa dengan sangat tegas menolak kehadiran Mako Brimob yang saat ini sedang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Rencana kehadiran Mako Brimob bukan keinginan murni rakyat. Ia lebih kepada kepentingan-kepentingan elit politik yang ingin mengorbankan rakyat," 

Ditegaskan, alasan pemerintah daerah untuk membangun Mako Brimob adalah untuk meminimalisir kasus kriminal yang diakibatkan oleh minuman keras (Miras) dan aksi penjambretan, sangat tidak tepat.

"Itu bukan alasan yang logis dan sangat tidak masuk akal. Pertanyaannya, apa peran dan fungsi polisi yang ada di Wamena?" kata dia.

Menurutnya, alasan murahan tersebut hanya dipakai untuk memuluskan kepentingan Bupati dan kelompoknya dengan mengabaikan aspirasi masyarakat Jayawijaya yang terus menyampaikan sikap penolakan.

"Sikap mahasiswa sama dengan masyarakat, tetap menolak. Jadi, Bupati jangan paksakan kemauan pribadi," tegas Alus.

Dipaparkan, sejak Papua diintegrasikan ke dalam Indonesia 1 Mei 1963, kehadiran aparat keamanan di tanah Papua tidak pernah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Papua pada umumnya dan Jayawijaya khususnya.

"Kenyataannya, justru ciptakan berbagai kasus pelanggaran HAM seperti kasus gejolak tahun 1977, 6 Oktober di Wamena, Abe Berdarah, Biak Berdarah, Kasus Wasior, Paniai berdarah dan lainnya," beber Alus.

Dari berbagai tersebut, pihaknya tak mau rakyat Papua khususnya di Jayawijaya mengalami hal sama di waktu mendatang. "Kami sangat tidak ingin korban terus berjatuhan di atas tanahnya yang kaya susu dan madu ini," ujarnya.

Ia meminta, jika Bupati Wempi Wetipo ingin melindungi diri dari kasus-kasus korupsi, maka cari cara lain.

"Caranya bukan seperti ini yang mengorbankan rakyat. Rakyatlah yang memilihmu untuk pimpin Jayawijaya dua periode (2008-2018). Untuk itu, tolong pikirkan, apa yang kamu beri untuk rakyat kecil di sana," pinta Himan.

Kalau bupati tetap pada prinsip, mama-mama yang hari-harinnya bekerja mencari nafkah dan biaya hidup di tempat dimana Mako Brimob dibangun itu, nasib mereka akan dikemanakan?

Frans Huby, juru bicara Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Alam semesta Papua (SMPASP) menegaskan, secara objektif kehadiran TNI/POLRI di Papua tidak pernah menjamin rasa aman. 

Karena itu, untuk pembangunan Mako Brimob di Wamena benar-benar bukan keinginan murni masyarakat Jayawijaya.

"Kami menilai ini ada kepentingan politik di mana upaya pembangunan Mako Brimob ini diurus orang-orang tertentu sebagai salah satu syarat hadirnya Provinsi Papua Tengah," tegas Frans.

"Kalau pemerintah ingin tau, kebutuhan masyarakat Papua pada umumnya dan Jayawijaya khususnya adalah penanganan masalah HIV/AIDS, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kenapa pemerintah mengesampingkan persoalan HIV/AIDS, dan terus ngotot? Ada kepentingan apa di balik pembangunan Mako Brimob?"

Lebih lanjut ditegaskan, kehadiran Mako Brimob justru akan mempersempit ruang gerak masyarakat mengingat stigma-stigma yang diberikan pemerintah (aparat keamanan) seperti separatis, OPM, GPK, KSB dan lain-lain yang sudah ada dan melekat pada diri masyarakat.

"Masyarakat Papua di Jayawijaya akan termarjinalisasi, ditindas, dibungkam, dan bahkan dibunuh atas nama pembangunan dan stabilatas nasional," ujar Frans Huby.

DPRP Diminta Turun Dengarkan dari Rakyat

Rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya, ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Dalam situasi demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) diminta ada sikap tegas.

Saat aksi di halaman kantor Gubernur Papua pada  pekan kemarin, massa yang tergabung dalam SMPASP menyampaikan beberapa pernyataan terkait rencana pembangunan Mako Brimob itu.

SMPASP mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP segera melakukan investigasi bersama dan bangun diskusi dengan melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, DPRD, mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat karena kabupaten Jayawijaya bukan daerah zona darurat perang.

 Selain itu, sebelum ada diskusi bersama semu pihak, diminta agar segera hentikan upaya pendekatan kepada tiga distrik, yakni distrik Wouma, distrik Asso-Lokobal, dan distrik Welesi untuk mencari legitimasi dari masyarakat setempat demi memuluskan rencana pembangunan Mako Brimob.

"Untuk itu, kami mendesak kepada pemerintah provinsi Papua dan DPRP untuk segera investigasi bersama dan bangun diskusi dengan melibatkan semua elemen." Semua kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dibuang jauh-jauh dan jangan menyelesaikan/menambah masalah dalam masalah. Karena rakyat west papua ingin PAPUA MERDEKA! Bukan mengurus kepentingan, kesejahtraan, pembangunan, pemekaran, UP4B dan lain-lain. Bupati dan Para elit politik di kabupaten jayawijaya stop memperalat masyarat untuk kepentingan pribadi.

"Tanah Papua Milik Orang Papua, Kami Berhak Merdeka Tanpa Indonesia, Indonesia Stop memaksa mengindonesiakan orang papua masuk dalam NKRI". (Admin)

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.