MENLU INDONESIA AKUI VANUATU DUKUNG PAPUA MERDEKA

Menteri Luar Negeri Vanuatu Eduard Natapea Sempat Ditawari ke Bali, Delegasi MSG Pilih Kunjungi Papua Simpang siur informasi kunjungan delegasi Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Papua menemui titik terang, setelah Menteri Luar Negeri Vanuatu Eduard Natapea secara resmi mengumumkan kunjungannya ke Indonesia khususnya Papua.

Pdt. Benny Yantewo, Ketua Panitia penjemputan delegasi MSG ke Papua kepada wartawan di Gedung P3W GKI Papua di Padang Bulan Jayapura Jumat (10/1/2014) kemarin membenarkan rencana kunjungan anggota MSG tersebut. Sebelumnya dalam lansiran tabloidjubi.com, di sebutkan kunjungan delegasi MSG ke Papua dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Vanuatu, Edward Natapei memprotes Pemerintah Indonesia atas agenda yang diberikan kepada delegasi yang hanya mengunjungi Jakarta dan Bali saja.

Menurut Edward Natapei, kunjungan Delegasi MSG ke Indonesia sesuai undangan Pemerintah Indonesia, yang disampaikan Menteri Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mekopolhukam) Djoko Suyanto, saat pertemuan dengan Perdana Menteri Fiji Voreqe Bainimaramal 3 Juni 2013 lalu.

“Kunjungan delegasi ini merupakan resolusi MSG, setelah West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) mengajukan aplikasi keanggotaan di MSG,” kata Edward Natapei.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Indonesia menawarkan anggota MSG untuk berkunjung ke Jakarta dan Papua, untuk melihat lebih dekat isu-isu tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Papua.

Atas undangan ini, delegasi MSG menjadwalkan kunjungan ke Papua sekitar 11 – 15 Januari 2014. Kata Edward Natapei, undangan ini disimpaikan Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri, Wisnu Wardhana, dihadapan pleno MSG Summit tanggal 21 Juni 2013 lalu. Tujuannya agar hubungan Indonesia dengan MSG harus dipererat dan terus ditingkatkan.

Sementara itu Pdt. Benny Yantewo selaku Ketua Panitia penjempuntan kunjungan delegasi MSG ke Papua kepada wartawan di gedung P3W GKI Papua di Padangbulan Jayapura Jumat (10/1/2014) kemarin membenarkan rencana kunjungan anggota MSG tersebut. Menurut Benny Yantewo, kunjungan MSG ke Papua berdasarkan point ke 20 dan 21 hasil keputusan Komunike Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG di Noumea yang menyebutkan delegasi Foreign Ministers Melanesia (FMM) yang dipimpin Perdana Menteri Luar Negeri Fiji akan mengunjungi Papua. Hasil putusan ini di sambut baik oleh pemerintah Indonesai dengan memberikan waktu enam bulan sejak tanggal 23 Juni – 23 Desember 2013 lalu kepada MSG untuk berkunjung ke Papua, namun hingga waktu yang di sepakati tak kunjung di realisasi.

“Niat baik pemerintah Indonesia untuk membuka diri bagi delegasi MSG ke Papua patut di apresiasi,” kata Yantewo. Lebih jauh Yantewo menuturkan, dengan adanya pengumuman resmi dari Eduard Natapea, maka panitia lokal secara resmi siap melakukan penjemputan rombongan delegasi MSG dengan tari-tarian dari tujuh suku yang ada di Papua saat tiba di Bandara Sentani. “Tarian-tarian ini sebagai tanda terima atas kebesaran hati datang dari jauh untuk melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya,” kata Yantewo.

Untuk mensukseskan jalannya penjemputan, panitia akan berkordinasi dengan Gubernur Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII/ Cendrawasih menyukseskan kunjungan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara untuk jadwal di Papua, panita sedang menunggu keputasan dari delegasi MSG, namun panitia telah menyiapkan sejumlah agenda penting yakni, bertemu dan dialog dengan para korban pelanggaran HAM, tapol/napol dan tokoh pejuang kemerdekaan Papua.

Marty Natalegawa Akui Dukungan Vanuatu Untuk Papua Kunjungan Delegasi MSG ke Papua, diakui Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa sebagai keseriusan dan dukungan resmi kepada Papua. Seperti di lansir tempo.co (22/12/2013) lalu Marty Natalegawa mengatakan pemerintah RI sudah tidak bisa menutup mata, karena kenyataan dan perkembangan beberapa tahun terakhir ini, dimensi luar negeri jauh lebih terkelola dibandingkan di masa lalu. “Persoalan Papua kerap menjadi duri dalam daging, diplomasi Indonesia lebih banyak memerlukan perhatian di dalam negeri ketimbang aspek luar negerinya,” kata Marty Natalegawa Menurut Marty Natalegawa, tahun lalu masalah Papua mencuat lantaran pemberitaan kantor gerakan pro-kemerdekaannya dibuka di sejumlah negara sahabat, karena pembukaan kantor-kantor pro-kemerdekaan Papua itu hanya sebatas konferensi pers, sementara kondisi fisik kantor sebenarnya tidak ada.

Lebih jauh dikatakan, pihaknya meragukan adanya dukungan negara, kecuali satu, yaitu Vanuatu. Meskipun kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di negara-negara Eropa, Inggris, Belanda, dan Australia, yang masih menyuarakan upaya kemerdekaan Papua, namun ada beberapa dimensi yang bisa memberi celah bagi komunitas internasional untuk mengecam Indonesia. Dimensi-dimensi tersebut antara lain soal Hak Asasi Manusia (HAM), akses media asing ke Papua, serta masalah lingkungan.

“Kalau kita membiarkan pelanggaran HAM di Papua, ini celahnya. Bukan saja masyarakat internasional, rakyat Indonesia pun peduli,” kata Marty.

sumber : Suluh Papua