Hentikan Transportasi anak-anak Papua Barat ke Jawa-Jakarta

Hentikan transportasi anak-anak Papua Barat 

Mengapa ini penting.........?

SILAHKAN BERBAGI PETISI INI DENGAN JARINGAN ANDA ...

KITA PERLU 1000 TANDA TANGAN !

Di Papua Barat hari ini , organisasi keagamaan Indonesia secara aktif merekrut anak-anak muda melalui janji-janji palsu kepada orang tua mereka . Setelah orang tua mereka , terutama orang-orang yang rentan di daerah miskin dan terpencil , telah dijanjikan pendidikan gratis dan perawatan yang baik untuk anak mereka , anak-anak ini diterbangkan ke Jakarta , Jawa , di mana mereka dianggap sebagai 'hitam primitif ' yang membutuhkan ' pendidikan ulang ' .

Setelah kedatangan mereka di Jawa , anak-anak dibawa ke pesantren di Jakarta dan sekitarnya Jakarta ( Tangerang , Cibinong , Bogor ) . Alih-alih matematika dan pelajaran lain yang berguna pembelajaran untuk membantu membangun tanah air mereka , anak-anak ini mendarat di lembaga mana mereka diindoktrinasi dan berubah menjadi orang Indonesia Islam . Untuk orang tua , tidak mungkin pernah menemukan atau bahkan menghubungi anak-anak mereka lagi, seperti nama-nama anak-anak yang sedang berubah dan jejak mereka terhapus . Anak-anak yang lari dari pesantren , tidak memiliki sarana keuangan untuk kembali ke keluarga mereka di Papua Barat.

Ini bukan kasus tunggal . Transportasi anak-anak memiliki sejarah panjang di Indonesia . Setidaknya 4500 anak-anak diambil dari Timor Leste selama pendudukan Indonesia , untuk ' pendidikan ' di Jawa .

Sementara penduduk asli Papua menjadi minoritas etnis dan agama di tanah air mereka sendiri , ribuan anak-anak mereka menjadi terasing dengan akar budaya mereka di bawah kepura-puraan palsu pendidikan , terpisah dari keluarga mereka ..

Praktek-praktek ini bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak , di mana Indonesia merupakan salah satu pihak . Konvensi ini mencakup bahwa anak-anak tidak harus dipisahkan dari keluarga mereka karena alasan apapun, bahkan kemiskinan .

Selain itu , memiliki UU Perlindungan Anak Indonesia meliputi hukuman penjara lima tahun bagi mereka yang mengkonversi anak untuk agama yang berbeda dari keluarga mereka .

Kita tidak bisa menutup mata kita untuk transportasi anak ini !

Parlemen Eropa Komite Hak Asasi Manusia dapat membawa masalah ini di bawah perhatian PBB dan meminta penjelasan dari pemerintah Indonesia , dalam rangka untuk menghentikan transportasi anak-anak Papua Barat dan kembali bersatu anak-anak dengan keluarga mereka .

Untuk lebih jelasnya , baca artikel oleh Michael Bachelard :

http://www.smh.com.au/lifestyle/theyre-taking-our-children-20130429-2inhf.html

" Mereka mengambil anak-anak kita "

Proklamasi Negaara Republik Papua Barat (NRPB)

Proklamasi Negaara Republik Papua Barat (NRPB)

Pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua New Guinea, yang dijuluki (Markas) Victoria, yang kemudian dijuluki dalam kosakata rakyat Papua Barat sebagai “Mavik" “dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. 

Proklamasi ini dicetuskan oleh Seth Jafet Rumkorem  sebagai Presiden Papua Barat, dan didampingi oleh Jakob Prai  sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat), Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL ), dan Louis Wajoi sebagai Komandan (Panglima) TEPENAL Republik Papua Barat.

Isi teks Proklamasi 1 Juli 1971 adalah:

PROKLAMASI

Kepada seluruh rakyat Papua, dari Numbai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.

Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pada anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi bebas dan merdeka (de facto dan de jure).

Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bahwa merupakan kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri dengan ini telah dipenuhi.

Victoria, 1 Juli 1971

Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat,

Seth Jafet Rumkorem

(Brigadir-Jenderal)