Tentara Revolusi West Papua

Chief Gen. WPRA Mathias Wenda, the Supreme Commander of West Papua Revolutionary Army delivers speeches. It is stated that Indonesia is a colonial power, that come to the land of Melanesian people to steal, to take and to kill. They came with full of lies, they stay with full of lies and therefore, they must go out from Melanesian land.



It is also mentioned that we are fighting against the Indonesian colonial state, not against the human beings. We love and we fight for human beings to be free from colonialism. Those Indonesians and Melanesians are all human beings. We are created in the image of God, but Indonesians do not respect human beings other than Malays-Asians. They regard us Melanesians non-humans, half-humans and call us "monkeys", "dogs" and "pigs". Therefore this fight is the fight in defence of human identity and dignity.



All over the world, in Asia, Europe, America, Nelson Mandela, we are civilised humans. We do not regard and call other human as half-animal. But this racist mentality and treatment exists within Indonesian official system and expressed by people with Indonesian military and police uniforms. All human beings against this very perception and treatment.



West Papuan ordinary people should not take law into their own hands, the revolutionary army are ready to wage war against colonialism, therefore, all should answer the Supreme Commander and fight this war against colonialism with rules and disciplines as the world is watching what we are doing in West Papua.



Chief Gen. Wenda is accompanied by his Secretariat-General Officers as welk as Gen. WPRA Amunggut Tabi and Lt. Gen. WPRA Yalpi Yikwa.

#New_Era - upcoming #Melanesian Leaders : PNG Standpoint to Free Melane...

#New_Era - upcoming #Melanesian Leaders : PNG Standpoint to Free Melane...

Free West Papua: Parkop Calls for Cooperation

Dapat penghargaan dari Timor Leste, Mantan PM Vanuatu tetap dukung Papua Merdeka

Mantan Perdana Menteri Vanuatu, Barak Sope (kiri) dan Benny Wenda (kanan) – Vanuatu Daily Post

Jubi , Mantan perdana menteri Vanuatu, Barak Sope, mengaku sangat yakin West Papua akan merdeka dari Indonesia. Sope yang sejak lama menjadi pendukung kemerdekaan Timor Leste, seperti dilansir postcourier.com meyampaikan hal tersebut setelah dianugerahkan penghargaan "Order of Timor Leste" belum lama ini di Ibukota Dili, atas kontribusinya terhadap kesuksesan perjuangan pembebasan negeri itu.

Penghargaan tersebut adalah yang tertinggi diberikan oleh Timor Leste. Sope pun sejak lama menjadi pengadvokasi West Papua serta hak penentuan nasib sendiri West Papua. Di awal Desember tahun lalu, dirinya mendorong Vanuatu menjadi anggota Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi guna menghadapi kepentingan Indonesia.

Sope menuding pemerintah Indonesia ada di Komite Dekolonisasi hanya untuk memastikan agar perihal penentuan nasib sendiri West Papua tidak didiskusikan. Barak Sope saat itu mengatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya anggota komite yang menginginkan agar agenda hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua itu tidak dibahas di PBB. Sementara, Vanuatu adalah salah satu negara yang cukup getol menyuarakan hak menentukan nasib sendiri bagi Papua. Dan Sope adalah salah satu advokat pembelanya.

Menurut dia, Vanuatu memiliki hak untuk menduduki kursi anggota Komite PBB dan seharusnya bisa mendesakkan agenda tersebut. “Alasan Indonesia ada di komite itu adalah untuk menghalau pembahasan isu Papua. Itu saja yang mereka mau – memastikan agenda Papua tidak dibahas,” ujarnya. Oleh karena itu, Sope menilai negara-negara pendukung ide penentuan nasib sendiri bagi Papua sebaiknya ada di dalam Komite 24, komite yang membahas agenda dekolonisasi negara-negara di dunia.(*)

Reporter :Zely Ariane

zely.ariane@tabloidjubi.com

Editor :

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Papua Merdeka Bukan Tidak Berdasar- Petinggi Negara dan Uud Negara Ini Turut Mendukung Kemerdekaan Papua

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Dengan demikian jelas bahwa Papua memiliki hak prerogatif untuk merdeka di atas tanahnya sendiri.

Persoalan ini bukan hal baru di Indonesia. Banyak petinggi  di negara ini beranggapan. Kedaulatan lebih tingggi dari pada hak asasi manusia dan konstitusi negaranya sendiri. Sehingga jangan heran korban pelanggaran Ham berat selalu saja  berjatuhan di negeri ini. Terlebih khusus di Papua.

"Jika Pemerintah Indonesia tidak menghormati kontrak karya yang dibuat pada era Presiden Soeharto, maka tak akan ada investor yang mau datang ke Indonesia," kata Henry Kissinger waktu itu

Tapi ancaman mantan Menlu AS ini tidak digubris oleh Gus Dur. Ia tetap meminta instansi terkait untuk mengevaluasi kembali kontrak kerja PT Freeport, dengan satu pesan: "Jangan Gadaikan Masa Depan Papua ! (muslimoderat.com)

Saat itu Wiranto masih menjabat Menko Polkam dan melapor ke Pak Presiden Gus Dur terkait pengibaran bendera OPM, Bintang Kejora.

"Bapak Presiden, kami laporkan di Papua ada pengibaran bendera Bintang Kejora," ujar Mubarok menirukan Wiranto saat melapor.

Mendengar laporan tersebut, kemudian GusDur bertanya, "Apa masih ada bendera Merah Putihnya?" tanya Gus Dur .

"Ada hanya satu, tinggi," ujar Wiranto sigap.

Mendengar jawaban itu, Gus Dur kemudian menjawab, "Ya sudah, anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul," ujar Gus Dur santai.

"Tapi Bapak Presiden, ini sangat berbahaya," sergah Wiranto .

Gus Dur pun marah dan segera mendamprat Wiranto , "Pikiran Bapak yang harus berubah, apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul! Sepak bola saja banyak benderanya!" ucap Gus Dur. (Mereka.com)

"Bintang kejora bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri," kata Gus Dur kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (6/7). (Merdeka.com)

Jika dicermati  perkataan beliau dari  dua kutipan di atas. Terkandung makna filosofis yang sangat mendalam. Satu hal yang seharusnya negara ini belajar  dari Gusdur. "Bukan tidak mungkin, beberapa tahun lagi sikab dan cara pandang negara ini terhadap orang Papua yang akan melepaskan Papua dari negara ini"

“Apakah kita masih harus mempertahankan Papua? Bagaimana kalau dilepaskan saja? Rumit!”

“Saya dulu jg berpikir, Papua harus dipertahankan dg harga apapun. Tp saya merasa pikiran saya itu kok naif,” sambung Ulil.
Mengapa Papua sebaiknya dimerdekakan, Ulil beralasan: “Biaya mempertahankan Papua mahal sekali. Sudah begitu, apapun yg diperbuat pemerintah pusat, akan dianggap salah terus. Capek!” (Forum Kompas)

Jakarta sama sekali tidak tertarik dengan orang Papua tetapi Jakarta hanya tertarik dengan Wilayah Irian Barat. Jika inginkan Kemerdekaan, maka sebaiknya minta kepada Allah agar diberikan tempat di salah sebuah Pulau di Samudera Pasifik, atau menyurati orang-orang Amerika untuk mencarikan tempat di bulan’’ (Ali Murtopo, Komandan OPSUS)

 

Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi

Poin utama dari isi artikel ini adalah anda harus mengetahui  tuntutan  rakyat Papua untuk  merdeka bukan hanya keinginan Orang Papua. UUD di negera ini dan para petingginya pun turut mendukung tuntutan tersebut. 

Negara ini harus tahu. Saat ini rakyat Papua sedang berada diposisi Indonesia yang juga pernah berjuang untuk merdeka dari penjahaan Belanda.  Dengan demikian pelabelan yang lahir dari negara ini untuk orang Papua, juga  merupakan regenerasi dari pelabelan Belanda terhadap orang Indonesia. Bagaimana tidak. Jika, hukum di negara ini pun diadopsi dari negara kincir angin ?

Setelah Anda membaca Artikel Ini. Apa tanggapan Anda?

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Kedatangan Tamu Negara Tetangga Intelkam Polda Bali Di Asrama Papua Bali

Photo Revolusi Mental Papua
"Kedatangan Tamu Negara Tetangga Intelkam Polda Bali
Di Asrama Papua Bali"

Denpasar Bali - Anggota Kepolisian Intelkam daerah Bali mendatanggi Asrama Papua Bali pada tanggal 16 November 2017 yang lalu, dengan agenda khusus dari perintah atasan KAPOLDA BALI, mengecek Mengenai situasi di Tembagapura Timika Papua, terutama bagimana respon dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali terkait kasus di Tembagapura, dan tindakan rakyat Papua yang berdomisili di Bali mengenai situasi Tembagapura  serta pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Jakarta (Tentang Temu Pers).

Kedatangan para militer di kediamaan asrama Papua sangat jelas bahwa hanya ingin menutup ruang demokrasi pada 1 Desember 2017, yang merupakan hari kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat serta pergerakan yang sangat bergejolak secara konprensip di tingkat Nasional maupun Nasional. sehingga, Taktik atau cara dari militer telah melebar luas untuk memantau berbagai aktivitas yang di lakukan di setiap kota Study maupun di tingakat tanah air Papua Barat, seperti yang terjadi di Kota Study Semarang, Malang, Dan Kota Studi lainnya serta di tanah air Papua Barat. di mana militer melakukan aksi diskriminasi, intimidasi dan melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan bagi mahasiswa Papua dan rakyat Papua yang berdiami dan berdomisili di lingkungan setempat.

Kronologi selengkapnya Mengenai Kedatangan Intelkan kepolisian di Asrama Papua:

Pada 15 November 2017 sekitar pukul 16:30 WITA, dari salah satu kepolisian menghubungi aktivis Aliansi Mahasiswa Papua  melalui WhatsApp (WA)Nya dan serta melalui Handphone Seluler di telepon,untuk bertemu bersama pada hari besoknya. Tepat  pada tanggal 16 November 2017 pukul 13:00 WITA di tempat Asrama Papua Bali. 

Dengan adanya laporan demikian dari Intelkam kepolisian KAPOLDA BALI. Maka, saat itu membuat kesepakatan  secara Internal antara Mahasiswa Papua untuk bertemu dalam menanggapai apa yang akan Intelkam kepolisian mengungkapkan dan sampaikan dengan agenda yang di infromasikan langsung dari POLDA BALI.

Kemudian Pada tanggal 16 November 2017, datangnya  dua orang anggota Intelkam kepolisian Polda Bali di  Asrama Papua tepat pada pukul 13:58 WITA sesuai perjanjian waktu dan ketentuan tempatnya (Tetapi kedua Intel tersebut telah datang terlebih dahulu sebelum waktu yang di tentukan). kedua polisi (Intel) sudah berada di area parkir Grasi motor dan memasuki ruang tamu asrama Papua salah satu darinya. Sedangkan yang satunya masih tinggal di luar untuk memantau situasi dari luar ruangan asrama Papua (Mengambil photo asrama dan sebagainya). Pada saat itu, Mahasiswa penghuni Asrama Papua dalam keadaan di luar asrama (masih dalam aktivitas Kampus) tetapi yang menerima tamu adalah salah satu  Mahasiswa (Aktivisit) yang tinggal di  Asrama Papua  menerima kedua polisi tersebut, sambil berbincang-bincang dan tanda cawa bersama kedua polisi itu, hingga beberapa mahasiswa Papua terkumpul bersama.

Setelah, beberapa menit kemudian pada pukul 14:07 beberapa Mahasiswa Papua terkumpul di Asrama Papua dan membuka diskusi terbuka tentang apa yang akan di sampaikan oleh kepolisian yang datang. Kemudian dalam waktu yang terbuka, dari salah satu aktivis Aliansi Mahasiswa Papua mempertanyakan apa tujuan bapak datang ke Asrama Papua? dan mengapa Bapak datang dalam jumlah sebanyak dua orang? dan siapa yang mengutus bapak datang ke sini? serta apakah bapak membawa surat izin dari kepolisian? secara umum bahwa kedatangan mereka untuk mempertanyakan persoalan yang di sampaikan di atas itu.

Anggota Intelkam Kepolisian yang bernama Mastra asal dari Bali dan salah satunya asal dari Jawa, pertanyaan di jawab oleh Mastra "Kami datang kemari atas dasar utusan dari atasan KAPAOLDA BALI untuk menanyakan dan meminta tanggapan tentang situasi Tembagapura Timika Papua dan Pergerakan Aliansi mahasiswa Papua di Jakarta kemarin (Temu Perss) serta apakah pergerakan Aliansi Mahasiwa Papua di Bali sama dengan pergerakan yang di Timika." itu tujuan kedatanagan kami untuk menjawab kasus di Tembagapura Timika Papua, Ugkapnya.

Setelah tanggapan demikian, tanggapan Balik dari aktivist Aliansi Mahasiswa Papua bahwa "kami Aliansi Mahasiswa Papua Bali yang mengorganisir seluruh Mahasiswa Papua di Bali menyikapi apa yang terjadi di Tembagapura Timika Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua di jakarta (Temu perss) merupakan presepsi arah  perjuangan yang berbeda, namun tujuannya sama yaitu Penentuan Nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat dan serta kami turut tetap menjaga keamanan di Bali, karena organisasi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali ini dapat terorganisir dan terstruktur dari pusat. maka kami tetap menunggu jawaban dari pusat tentang keputusan apa pun juga. Dan Untuk mengenai  informasi yang sangat nyata  sudah ada di berbagai media Massa terutama pergerakan di Jakarta dan di Tembagapura Timika Papua dalam hal perjuangan pembebasan rakyat papua Barat; dengan itu kami memohon kepada bapak dan jajarannya dapat telusuri secara rincin di media massa yang sedang beredar, serta secara umum juga, kami dari Aliansi mahasiswa Papua Komite Kota Bali mempunyai data yang telah di print out tentang situasi itu". Saat itu, dari salah satu aktivist berikan print out itu kepada pihak kedua anggota intelkam tersebut.

Dan Kemudian tanggapan lagi dari pihak Intelkam" kami berharap bahwa apa yang terjadi di balakang ini terutama di timika Papua dan AMP di Jakarta dapat berjalan secara aman-aman sesuai kehendak yang dimintah dan terutama dari Rakyat Papua serta Aliansi Mahasiswa Papua di jakarta maupun di Bali. Lanjutnya, apa bila memang Papua mau Merdeka itu tanggung jawab negara, Ya...Pasti kalo Papua Merdeka..Merdeka  yang  terpenting adalah Mahasiswa Papua di Bali aman-aman saja dan menjaga keamanan Bali". tegas dari salah satu anggota Intelkam Polda Bali (Mastra).
 
Dan adapun juga tanggapan dari kedua Intelkam bahwa apakah ada masukan dan saran tentang situasi di Bali terutama terhadap mahasiswa Papua? ketika itu, ada beberapa aktivist menjawab "kami merasa ada tekanan dari polisi di Bali di mana, ketika kami mahasiswa Papua melakukan aktivitas ada pun polisi masih tekan kami, terutama tentang lintas perjuangan pembebasan Papua Barat (di tanya-tanya sambil paksas)  atau masih saja polisi menutup ruang aktivitas dan ruang demokrasi, serta masih sangat respresif menjaga-jaga kami dalam aktivitas apa pun dan yang sangat buruknya sekarang militer sudah masuk di kampus. maka mohon perlu pertimbangan penuh sebelum terjadi pengancaman antara kedua pihak,  Pihak kepolisian perlu mengambil tindakan yang tegas dalam menyikapi kode etik kemanusiaan  dan perlu catatan ini di muat di berbagai media, agar tidak ada ancaman apapun di Bali".

Kedatangan mereka sangat mencurigakan, karena kedua pihak memilik krakter yang sangat berbeda untuk di nilai secara terbuka. Apa lagi Intel yang Asal dari luar Bali sangat mencurigakan pada saat dalam proses disksusi bebas, sebab tidak memasuki ruangan tetapi berada di luar ruangan di skusi sambil mengambil gambar terhadap mahasiswa Papua. Tetapi pada saat akhir itu, kami mengambil gambar secara bersama-sama untuk sebagai pembuktian bahwa adanya utusan POLDA BALI melalui dua Anggota Intelkam. dan saat itu, keduanya membawa suarat izin dari POLDA BALI untuk datang ke Asrama Papua untuk bertemu bersama Para Aktivist Aliansi Mahasiswa Papua.

Dengan rapat yang terbuka serta berjalan dengan lancar dan tindak ada simpatisan antara pihak kepolisian.  Namun, pembacaan situasi yang kami mendapatkan tentang kedatangan kedua pihak, belum tentu baik. karena sikap di lapangan dari Pihak kepolisian bisanya sangat berbeda.
ada pun kami memberikan  data tentang kejadian di Tembagapura Timika Papua (8 pernyataan TPN-PB) dan pernyataan sikap Aliansi mahasiswa Papua yang di jakarta (Jumpa Pers bersama FRI-West Papua) serta saran dan masukan yang saling sama mengkritik.

Saran untuk rakyat Papua dan Mahasiswa Papua bahwa kewaspadaan selalu di utamakan dalam hal jaga diri baik, kenali tempat baik, hentikan kerja tambahan yang membuat diri mengancam, selalu membaca situasi dengan baik di mana kamu berada. Sebab musuh rakyat Papua adalah musuh dunia secara lokal, nasional maupun Internasional terutama para militer Indonesia.

Salam Revolusi.

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali.

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Dukung Referendum

Aliansi Mahasiswa dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Papua di Jawa dukung referendum

Mahasiswa Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan rakyat Indonesia dari beberapa organisasi yang bergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) menggelar demonstrasi di Salatiga - (Jubi/ Ist ). 

 

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi -  Mahasiswa Papua di Kota Salatiga, Jawa Tengah, yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)  dan rakyat Indonesia yang bergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) menggelar demonstrasi. Mereka menuntut referendum sebagai solusi demokratis bagi persoalan ekonomi-politik di Papua.

"Hak politik bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri dihancurkan melalui Trikora 19 Desember 1961,” kata Janua Adi, anggota AMP komite kota Semarang, saat menggelar aksi di depan Universitas Kristen Satya Wiyata (UKSW) di Kota Salatiga, Rabu (15/11/2017).

Ia menjelaskan pemerintah menggunakan militer memaksa rakyat Papua dengan intimidasi dan kekerasan yang menimbulkan kematian.  “Bahwa 1.026 orang Papua dalam dewan musyawarah Pepera 1969 harus memilih bergabung dengan Indonesia dengan ancaman kematian,"  kata Janua, menambahkan.
Dalam orasi  politiknya mahasiswa Papua mengutuk penggadaian hak menentukan sendiri bangsa Papua demi kepentingan mengeruk kekayaan alam Papua.

Bernardo Boma, anggota AMP lainnya menyatakan motif ekonomi  dan kepentingan asing melalui kolonialisme dan perampokan kekayaan alam Papua. Kondisi itu juga menimbulkan rentetan pelanggaran HAM dan persoalan sosial lain.

"Freeport Indonesia adalah akar persoalan. Dia hadir sebelum bangsa Papua menentukan pilihannya, dua  tahun sebelum Pepera 1969,” kata Bernanrdo.
Sejak itu pelanggaran HAM dan pembunuhan masif dibuat untuk menutup aspirasi bangsa Papua yang ingin merdeka. Ia menuding sejarah pplitik Papua telah dimanipulasi dan menimbulkan sejarah.
"Solusi demokratik bagi bangsa Papua hanyalah menentukan nasib sendiri. Dengan begitu, maka bangsa Papua akan punya kesempatan untuk mementukan pilihan pplitik secara bebas,” katanya. (*)

Reporter :Hengky Yeimo

yeimohengky@gmail.com

Editor : Edi Faisol

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

1 Desember 2017: Hari HUT West Papua di Bali Indonesia

Photo Revolusi Mental Papua
Saat Ibadah HUT bangsa Papua Barat yang ke 56 Tahun
"1 Desember 2017: Hari HUT West Papua di Bali"

DENPASAR - Perjuangan terus berjalan di tengah kota-kota, yang di organisir oleh Aliansi Mahasiswa Papua menjadikan pondasi dalam perjuangan sejati. Di berbagai kota yang ada di seluruh Indonesia juga memperingati hari lahirnya Kemerdekaan bangsa Papua Barat dalam merebut kembali kedaulatan pada kemerdekaan.

Pada Tahun ini, keterlibatan dukungan atas perjuangan bangsa Papua Barat mulai dari kanca Internasional, Nasional hingga pada tahap Lokal Daerah West Papua. yang mana, di selenggarakan secara serentak oleh para pendukung ( solidaritas-solidaritas),  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Front Rakyat Indonesia For West Papua (FRI-West Papua), United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Free West Papua Campaign (FWPC) around the world, Tentara Pembebsan Nasional Papua Barat (TPN-PB) dan serta seluruh masyarakat Papua Barat dari setiap lingkungan masing-masing dengan berkategori Ruang Diskusi, Pengibaran Bintang Fajar, Ibadah Syukuran Hari HUT, Demontrasi dan lainya.  Maupun terlihat jelas pada setiap individu di media seosial (Facebook, Line, What's Up (WA), Instagram, ect) menganimasikan berbagai bintang fajar sebagai telah lahirnya embrio kebangsaan Papua Barat untuk memperjuangkan terus dalam mengembalikan "Hak Penentuan Nasib Sendiri" dan Nasib Rakyat Bangsa Papua barat.

Dengan peringati hari besar Bangsa Papua Barat, yang telah merdeka sejak 1 Desember 1961 hingga kini masih memperingati 1 Desember 2017 telah 56 Tahun perjuangan tetap pada posisi. Kemerdekaan bangsa Papua Barat sejak 1 Desember 1961 telah merdeka secara keutuhan wilayah Papua Barat Sorang sampai Samarai secara de facto dan de jure. Namun, Bangsa Papua Barat yang baru lahir memiliki waktu 19 Hari, yang mana Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB saling merebut kekuasaan wilayah Papua Barat dalam targetan untuk tempat Eksploitasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Yang kini pun, masih dalam perebutan kekuasaan bangsa Papua Barat.

Terpampang sejarah bangsa Papua Barat, evolusi dan revolusi semakin Nyata mewujudkan garis perjuangan yang kian perlawanan merebut hak dasar dari bangsa Papua Barat sesuai Ideologi dan sejarah bangsa Papua Barat yang selalu hidup dalam perjuangan rakyat bangsa Papua Barat. Pada 1 Desember 2017,  Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali dan  IMMAPA BALI telah merayakan ibadah Syukur hari kebangsaan Papua Barat yang ke-56 Tahun dalam garis perjuangan yang nyata.

Beberapa waktu yang lalu, AMP dan IMMAPA di BALI merayakan ibadah Syukuran di  Asrama Mimika, Ibadah dimulai dari pukul 10:00 WITA, dengan  massa mahasiswa dan masyarakat sekitar 60-an orang.  Dalam tata cara perayaan Ibadah, untuk lagu pembukaan dimulai dengan  Lagu Kebangsaan Bangsa Papua barat "Hai TanahKu Papua". Setelah Lagu Kebangsaan, di mulai dengan SabdaTuhan yang dibawakan oleh Bapak Rumpaidus. Menyampaikan bawah "dengan memperingati HUT Papua yang ke 56th ini Papua  bisa terlepas dari segala belenggu penidasan dan pengisapan dari kolonial Indonesai dan kaptalis global. dan kami juga meminta pertologan Tuhan Dalam perjugan Papua". Ungkapnya.

Adapula yang minggisi  dengan puisi Perlawan yang di bawakan oleh Monda Judul "Angin Pembebasan" Karya Alex Giayai, dan focal grup atau nyayian dari asrama putri dalam membawa suasana ibadah.  serta ada pun juga materi singkat kemerdekaan Papua Barat yang di bawakan oleh Saudari Mia, dalam penyampaian materi mengenai awal kemerdekaan Papua dari 1 Desember 1961 sampai 2000an yang dimana "pejuang Papua yang bergerak untuk mengembalikan kemerdekaan Papua 1 Desember 1961, untuk mengembalikan Papua Barat tidak selalu mulus ada korban dan intimikasi yang dilakukan oleh aparatur NKRI di papua, indonesia bahkan dunia internasional terhadap para pejuang. Tetapi ideologi, sejarah itu menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga, kemarin, hari ini dan besok akan  menuntut  kemerdekaan yang di manipulasi oleh NKRI.dengan cara kami orang Papua yang di lakukan oleh toko-toko papua di internasional yang bakan didalam negeri". ungkapnya.

Dan juga di tambahkan "melalui HUT Kemerdekaan Papua Ke 56th ini seluruh masyarakat Papua dari Sorong sampai Samarai menjadi satu untuk merebut kembali kemerdekaan Papua yang sudah perna di manipulasi oleh NKRI dan Belanda, Amerika dan PBB. Tegasnya.

Dan akhir dari ibadah bersama AMP Dan IMMAPA pemotogan kue HUT kemerdekaan Papua yang ke 56th  yang di wakili oleh AMP,IMMAPA, MASYARAKAT PAPUA yang berada  di Bali. Dan foto bersama seluru Mahasiswa dan Masyarakat yang hadir dalam ibada bersama

Ada pun beberapa Tuntutan :

1. Tutup PT Freeport 
2. Tarik militer organik dan non organi yang ada diseluruh tanah papua
3. Berikan Hak Penentuan Nasip Sendiri sololusi Demokatis Bagi rakyat  Papua Barat 

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

Perjanjian New York 15 Agustus 1961 Kesepakatan Internasional Yang Ilegal

Perjanjian New York 15 Agustus 1961 Kesepakatan Internasional Yang Ilegal, Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat 

Press Release

Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreemnent) antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua.

Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote). Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA kepada Indonesia.

Setelah tranfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi tanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New york, Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia.

Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Keadaan yang demikian ; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.

Maka, dalam rangka peringatan 52 Tahun Perjanjian New York/New York Agreement yang Ilegal, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap politik kami kepada Rezim SBY-Boediono, atau pemerintahan baru Jokowi JK, Belanda dan PBB untuk segera :

1.  Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua. 

3.   Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

Demikian press release ini dibuat, kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap Bangsa dan Rakyat Papua Barat. Terima kasih atas dukungan Kawan-kawan jurnalis dalam memberitakan persoalan rakyat Papua demi terciptanya demokratisasi di Tanah Papua

Salam Demokrasi!

Malang 01/05/2015

Humas Aksi

Yusni Y

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

PACOR dan BRM di Nigeria Akan Demo di KBRI, Dukung West Papua Merdeka

Poster ajakan demonstrasi dari PACOR dan BRM. Foto: Ist.

Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Gerakan Pan African Consciousness Renaissance (PACOR) dan Black Revolutionaries Movement (BRM) akan menggerakan rakyat sipil di Nigeria, Afrika, untuk demonstrasi damai pada tanggal 21 April 2015 di depan kantor kedutaan negara Indonesia (KBRI) untuk bersolidaritas mendukung bangsa Papua Barat merdeka atas penjajahan negara Indonesia.

Pada demo di hari Selasa, 21 April, 2015 di kantor KBRI, pulau Victoria, Lagos, Nigeria, pukul 10.00 pagi waktu Nigeria itu, massa aksi juga akan menuntut negara Indonesia menghentikan aksi genosida dan penjajahan atas saudara-saudari kulit hitam di Pasifik, yakni Bangsa Papua Barat.

Untuk diketahui, sebelumnya, Tapol, organisasi berbasis masyarakat sipil yang mengkampanyekan penegakan hak asasi manusia (HAM), perdamaian dan demokrasi di Indonesia, yang bermarkas di Inggris, telah menyerukan kepada masyarakat dunia untuk menggelar demo damai di kantor kedutaan negara Indonesia di masing-masing negara terkait isolasi akses dunia luar atas tanah Papua, termasuk isolasi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri alias merdeka (Baca: Klik!). (SAL/MS)

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Ini Aksi Pertama Dukungan Papua Merdeka di Nigeria

Ini aksi pertama dukungan Papua Merdeka di Afrika. Foto: Youtube

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Senin, 13 April 2015 lalu, majalahselangkah.com memberitakan, Gerakan Pan African Consciousness Renaissance (PACOR) dan Black Revolutionaries Movement (BRM) akan menggelar demonstrasi damai pada tanggal 21 April 2015 di depan Kedutaan Indonesia (KBRI) Pulau Victoria, Lagos, Nigeria.

Rencana aksi "Pembebasan Papua Barat" itu benar-benar dilakukan untuk pertama kalinya di Nigeria (baca: PACOR dan BRM di Nigeria Akan Demo di KBRI, Dukung West Papua Merdeka).

Demonstrasi ini mengikuti gelombang dukungan untuk Papua Barat dari Afrika Selatan. PACOR adalah organisasi yang terhubung dengan Gerakan Black Revolusioner yang mengajak semua orang untuk bergabung dalam solidaritas melawan penindasan yang tidak manusiawi eksploitasi, kolonisasi terhadap orang kulit hitam di seluruh dunia.

"Desakan untuk melakukan aksi solidaritas tertanam dengan kuat. Kami yakin bahwa penindasan dan eksploitasi terhadap bangsa kulit hitam di seluruh dunia bukan saja absurd tapi berbahaya untuk netralitas. Hanya ada dua pilihan, berjuang untuk mendapatkan kebebasan itu atau menjadi bagian dari penindasan di muka bumi ini," tulis Pan-African Consciousness Renaissance (PACOR).

Dikutip RADIO NEW ZEALAND, seorang pengunjuk rasa pada mengatakan, "Seperti orang-orang di Papua Barat. Bagi kami sebagai pan-Afrika, ini adalah perjuangan global, seperti yang kita dilancarkan terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan, seperti yang kita dilancarkan perjuangan melawan rasisme di Amerika melawan Afrika Amerika..."

Sementara itu, pemerintah Indonesia mengatakan Papua Barat mengalami lebih banyak pembangunan selama ini. (Putri Papua/MS)

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Masyarakat Salomon Kembali Dukung Papua Barat Masuk MSG

Solidaritas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat. Foto: Ist

Salomon Island, MAJALAH  SELANGKAH -- Anggota organisasi masyarakat sipil di bawah payung  Solidaritas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat berkumpul pada  Kamis, (14/5/15) lalu untuk memperbarui seruan mereka pada Pemerintah Kepulauan Solomon untuk mendukung tawaran  Papua Barat untuk mendapatkan keanggotaan penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).

Seruan itu dibuat menjelang perjalananan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri  ke Papua Nugini (PNG) awal pekan depan untuk memutuskan tawaran Papua Barat untuk MSG.

Pertemuan terdiri atas anggota Solomon Islands Christian Association (SICA), Masyarakat Sipil, masyarakat umum dan mahasiswa dari Universitas Pasifik Selatan untuk menunjukkan solidaritas mereka mendukung tawaran untuk orang-orang  Melanesia di Papua Barat untuk anggota penuh di MSG.

Mengomentari pertemuan itu, Lily Chekana, of Development Services Exchange (DSE) menyoroti bahwa Papua Barat adalah Rumpun Melanesia dan hak mereka untuk menjadi bagian dari MSG tidak boleh terhalang oleh pengaruh luar.

"Keputusan yang dibuat oleh para pemimpin MSG pada 21 Mei di Papua Nugini sangat penting untuk tawaran Papua Barat dan para pemimpin MSG harus berdiri tegak dalam menegakkan semangat sejati yakni cara Melanesia daripada  menyerah pada pengaruh luar dan  diplomasi uang," jelasnya dirilis Salomon Star News,  Jumat 15 Mei 2015.

Kata Chekana, "Keputusan yang dibuat pada tanggal 21 sangat penting dan saya memangil Perdana Menteri  Hon tulus dan percaya diri ketika memutuskan isu Papua Barat, yang terbaik dari  orang-orang Kepulauan Solomon bisa harapkan dari Anda  untuk mendukung upaya Papua Barat untuk MSG. Dengarkan orang- orang Anda, Melanesia."

Dia mengatakan, masuknya Papua Barat ke dalam MSG akan memberikan ruang untuk dialog tentang isu HAM yang diderita oleh orang Papua Barat di tangan Militer dan Polisi Indonesia selama 50 tahun terakhir, serta menyalurkan diplomatik di mana masalah tersebut dapat diselesaikan.

Lanjutnya,  "Papua Barat adalah bagian dari keluarga Melanesia dan pemimpin kita harus membuat keputusan yang tepat untuk memasukkan Papua Barat ke dalam MSG. Jika para pemimpin MSG dapat mencakup Kanaki dari Kaledonia Baru ke MSG mengapa tidak melakukan hal yang sama untuk Papua Barat, sudah saatnya para Pemimpin kami menempatkan politik  dan menunjukkan keaslian dalam berurusan dengan tawaran Papua Barat menjadi bagian dari MSG."

Solidaritas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat akan menggelar pawai damai dan video dan pameran foto dalam mendukung upaya Papua Barat untuk masuk MSG pada Selasa 19 Mei 2015. (JoniYohanes Pekei/ MS)

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Novelis Muda Papua, Aprilia RA Wayar, Diundang di UWRF

Novelis Muda Papua, Aprilia RA Wayar, Diundang di UWRF

Aprilia RA Wayar @Ist

Jayapura, MAJALAH  SELANGKAH – Novelis muda Papua,  Aprilia RA Wayar diundang mengikuti Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) pada 3-7 Oktober 2012  mendatang di Ubud, Bali. Ia akan ikut UWRF bersama 15 penulis muda Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia.

Alumna Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta ini mengatakan, dewan kurator memberi komposisi penulis terpilih terdiri dari lima penyair, lima cerpenis, empat novelis, dan satu esais. “Kami terdiri dari empat perempuan dan sebelas pria,”kata  Aprilia kepada media ini, Rabu, (26/9).

Wartawan Tabloid Jubi ini mengatakan, novelnya yang berjudul “Mawar Hitam Tanpa Akar” yang lolos seleksi itu menceritakan tentang sebuah kisah keluarga muda kelas menengah Jayapura dengan segala dinamika kehidupan, mulai dari percintaan sampai kaitan-kaitan dengan persoalan-persoalan politik yang dialami masyarakat Papua.

Ia mengatakan, pada Vestifal itu, ia dan teman-temannya akan mempresentasikan karyanya. “Kami akan berbicara pada panel diskusi bersama sastrawan-sastrawan asing dari sekitar 20 negara. Saya dapat jadwal presentasi pada, Sabtu 6 Oktober 2012 dan Minggu, 7 Oktober 2012,” kata mantan Aktivis FNPP itu.

Novelis perempuan Papua pertama di era tahun 2000-an  menjelaskan, karyanya bersama teman-temannya akan dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dalam antologi dwi-bahasa UWRF. Keseluruhan program Indonesia UWRF didanai bersama oleh Hivos, sebuah lembaga nirlaba Belanda, dan UWRF sendiri. (Ge/MS)

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

AMP : Perusahan Kelapa Sawit di Nabire Papua Segera Tutup

Perusahan Kelapa Sawit di Nabire Papua Segera"Angkat Kaki"

Perkebunan Kelapa Sawit milik PT Nabire Baru di Nabire, Papua/Foto: SP

Malang, AMP -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya  mengutuk tindakan perusahan kelapa sawit yang menggunakan jasa aparat keamanan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat pemilik hak ulayat di Kampung Sima, Nabire, Papua.

Seperti dikutip dari suarapapuacom, AMP mengatakan, perusahan kelapa sawit PT. Nabire Baru beroperasi di Nabire tanpa mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat suku besar Yerisiam sebagai pemilik hak ulayat.

�Tanpa dasar hukum yang jelas PT. Nabire Baru masuk dan beroperasi, kepala suku setempat telah tolak kehadiran perusahan, apalagi menggunakan jasa aparat keamanan," ujar AMP, dalam pernyataan tertulis kepada suarapapua.com, Selasa, (27/1/2015).

Menurut AMP, Kepala suku besar suku Yerisiam juga telah meminta pertanggungjawaban perusahan atas pengambilan kayu putih/mix dalam proses land clearing dan penggunaan material pasir tanpa membayar hak ulayat kepada suku Yerisiam sebagai pemilik hak ulayat di kampung Sima, Distrik Yaur, Nabire.

AMP juga menilai, berbagai persoalan yang dibuat militer Indonesia telah sangat meresahkan warga, dan kehadirannya tidak memberikan kontribusi positif, malahan sering terjadi pembantaian dan penangkapan terhadap masyarakat adat.

�Dengan tegas tarik Brimob PAM atau militer Indonesia di lokasi perkebunan, dan secara umum dari di Tanah Papua. Kami prihatin melihat kondisi masyarakat di sana yang selalu diintimidasi oleh aparat keamanan,� tulis AMP.

AMP juga menilai, insiden penyiksaan dan kekerasan terhadap masyarakat adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), apalagi dilakukan dengan cara-cara yang sistematis untuk memusnahkan etnis Melanesia di Papua.

�Tindakan militer seperti pembantaian, penembakan, dan pemenjarahan masih dilakukan hingga saat ini, secara khusus di areal perkebunan PT. Nabire Baru, mereka harus ditarik dari Nabire," tulis AMP.

�Pembantaian-pembantaian tersebut dilakukan dengan permainan politik Indonesia untuk memusnahkan etnis Papua secara perlahan-lahan,� lanjut AMP.

AMP juga mengatakan, operasi-operasi militer Indonesia sejak 1963 hingga saat ini masih terus dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, dan diduga bertujuan memusnahkan orang Papua.

AMP menuntut, pertama, tarik militer (TNI/POLRI) organik maupun non-organik dari seluruh tanah Papua; kedua, hentikan seluruh aktivitas eksploitasi di seluruh tanah Papua; dan ketiga, berikan kebebasan dan Hak Menentukan Nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi seluruh Rakyat Papua.

AMP Komite Kota Malang-Surabaya

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

AMP KOMITE KOTA MALANG TEGAS TOLAK PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB BARU DI WAMENA

AMP KOMITE KOTA MALANG TEGAS TOLAK PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB BARU DI WAMENA !!!

Anggota Brimob saat menghadiri apel nasional di Jakarta (Dok suarapapua.com)

Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua [KK-AMP] kota Malang dengan tegas TOLAK Rencana pembangunan Markas Komando Brigadir Mobil (Mako Brimob), di Kabupaten Jayawijaya, Papua, dengan mengunakan tanah Adat.

 Kehadiran Brigadir Mobil ( brimob) di seluruh tanah Papua merupakan ancaman serius bagi masyarakat Papua, lebih khusus di kab Jayawijaya yang rencananya akan dibangun itu.

Masyarakat Papua sejak tahun 1961 hingga saat ini hidup dibawa tekana, ketakutan, tondongan senjata api dan berbagai persoalan lain  aparat negara indonesia.

Jangan lagi bangun Markas Komando Brigadir Mobil baru di seluruh tanah Papua dan Papua Barat  yang nantinya akan membunuh rakyat sipil yang tak bersalah.

Saat konflik antara warga Kurima dengan masyarakat Wouma di Wamena, aparat negara terutama pihak keamanan tidak buat apa-apa, tetapi justru nonton warga bertikai.

Jika begitu guna apa Markas Brimob baru dibangun di Jayawijaya? Apakah agar terus membunuh rakyat?

Kami lahir dan besar di tengah konflik dan berbagai permasalahan yang diciptakan oleh aparat (TNI,Polisi dan Brimob) negara indonesia, jadi kami tahu persis kelakuan aparat indonesia di Papua.


Dengan Tegas, Kami AMP kota Malang Raya Tolak pembanguna Markas Brimob baru di Jayawijya. 


Tebusan :
1. Polda Papua
2. Pemerintah Kab Jayawijaya
3. DPRD kab Jayawijaya
4. Gubernur Propinsi Papua
5. Polda Papua Barat.
6. Gubernur Papua Barat dan semua pihak.

Malang, 01 Mei 2015

Hormat kami

Yusni Y

Vote West Papua for MSG

Salomon Star - Vote West Papua for MSG

SalomonStar,Published: 14 May 2015

West Papua for MSG

Dear Editor – My good people of Solomon Islands, I write to appeal to you all to render your support for our Melanesian brothers and sisters of West Papua by calling on our Prime Minister and his government to cast their vote in support of their application to be a member of Melanesian Spearhead Group come this June.

West Papua is the western half of the Island of Papua New Guinea, however is under the regime of Indonesia under a UN hosted rigged referendum.

Ever since our Melanesia brothers and sisters continue to live under repression and suffer under the oppressive hands of Indonesian militaries.

For years the people of West Papua have tried to fight for their independence, only to be met by torture, murder, rape and genocide.

No foreign media is allowed to enter West Papua to share with the world these horrific happening inflicted on the populace of West Papua.

United States of America and Australiaare turning blind eyes and deaf ears to the plight of our Melanesian people, because they have a vested interest by operating mining on the rich resourced West Papua.

Some of us are privileged to meet some of the leaders of West Papua liberation movements who were here to seek our government’s support behind their application to be a member of MSG.

Their immediate hope of becoming a member of MSG depends very much on our Prime Minister and his Foreign affairs minister’s vote this June.

 Joining MSG will greatly give advantage to our brothers and sisters on their fight to be recognised and heard by the outside community.

As we all know, Indonesia will not allow this to happen, as a result they too iare seeking our government’s vote at MSG to recognize them instead of West Papua.

As a Melanesian, and not Indonesian, I wish to rally your support to call on our Melanesia government to vote for the Melanesian nation of West Papua, and not Indonesia.

Stop human rights abuse. Stop Genocide. Vote West Papua.

If you have access to facebook, please join our Solidarity for West Papua group page. Merdeka to West Papua.

Izzy Nori
West Papua Advocator

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Widodo menghindari masalah Papua Barat dan MSG

Widodo menghindari masalah Papua Barat dan MSG
Widodo menghindari masalah Papua Barat dan MSG

Presiden Indonesia Joko Widodo dihindari mengomentari pernyataan oleh Perdana Menteri Peter O'Neill pada isu aplikasi Papua dan Indonesia Barat menjadi anggota asosiasi dari Melanesian Spearhead Group (MSG).

Selama konferensi pers di Port Moresby setelah pembicaraan bilateral, Widodo hanya berbicara dari perjanjian kerjasama dicapai oleh kedua negara di bidang ekonomi kesempatan, infrastruktur, pengembangan dan konektivitas melalui penerbangan masing-masing di kedua negara.

Berbicara melalui seorang penerjemah Widodo mengatakan kedua negara telah sepakat untuk mendorong perdagangan luar pasar perbatasan.

Dia juga mengatakan kedua negara akan mencari untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam bidang Energi, Telekomunikasi, Kehutanan dan perikanan.

Widodo mengatakan dia juga senang bahwa National Airline Garuda Indonesia dan Air Nuigini akan kode saham penerbangan antara Port Moresby dan Jakarta dan Port Moresby Singapura Jakarta.

- Lihat lebih lanjut di: http://www.pngloop.com/2015/05/12/widodo-avoids-west-papua-msg-issues/#sthash.O9l4JFxD.dpuf

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)

Papua Barat Kembali ke Melanesia

Siaran Pers - Asosiasi Papua Barat Australia
Papua Barat - Kembali ke Melanesia Pada 15 Agustus 1962 kesepakatan ditandatangani antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Irian Barat. Sebuah suara pada resolusi Belanda / Indonesia diadopsi oleh Majelis Umum PBB ... Papua Barat - Kembali ke Melanesia
Pada 15 Agustus 1962 kesepakatan ditandatangani antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Irian Barat. Sebuah suara pada resolusi Belanda / Indonesia diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada bulan September 1962 dan termasuk pernyataan ini:"Perjanjian tersebut berisi jaminan tertentu bagi penduduk wilayah tersebut, termasuk ketentuan rinci mengenai pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri Pada tahun 1969, Indonesia memilih 1025 pemilih (satu wakil untuk kira-kira setiap 700 orang Papua) untuk memilih dalam pemilihan PBB sanksi. Di bawah paksaan para pemilih memilih untuk berintegrasi dengan Indonesia. Orang-orang Papua Barat menyebutnya tindakan ini, "Tindakan tidak ada pilihan"

(Catatan. AWPA menggunakan nama "Papua Barat" untuk merujuk pada seluruh bagian barat dari Pulau New Guinea. Namun, "Papua Barat" pada saat ini dibagi menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat).
Pemimpin Papua Barat 'Summit pada Rekonsiliasi dan Unifikasi di Vanuatu Pada pertemuan bersejarah pemimpin Papua Barat di Port Vila pada bulan Desember 2014, sebuah organisasi baru yang disebut Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dibentuk. Kelompok yang telah bersatu termasuk Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP). Sebuah sekretariat eksternal yang terdiri dari lima anggota yang dipilih dari berbagai kelompok akan mengkoordinasikan kegiatan ULMWP. Octovianus Mote telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal, sementara Benny Wenda, Jacob Rumbiak, Leone Tangahma dan Rex Rumakiek adalah anggota terpilih lainnya dan juru bicara. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Vanuatu, pemimpin gereja, kepala dan dimoderatori oleh Dewan Pasifik Gereja. The "Pemimpin Papua Barat 'Summit pada Rekonsiliasi dan Unifikasi" sebagai tanggapan terhadap para pemimpin MSG mengundang semua kelompok Papua Barat untuk membentuk sebuah kelompok payung inklusif dan bersatu untuk bekerja pada mengirimkan aplikasi baru untuk keanggotaan setelah mereka (MSG) KTT khusus di Port Moresby pada Juni 2014.

Pemimpin Papua Barat 'Summit pada Rekonsiliasi dan Unifikasi di Port VilaLatar belakang
MSGThe Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah salah satu dari dua organisasi regional utama di Pasifik dan terdiri dari empat negara Melanesia dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu serta Front Pembebasan de Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS ) dari Kanaky (Kaledonia Baru). Organisasi merayakan ulang tahun ke 25 pada tahun 2013.
Rakyat Papua Barat dan pendukung mereka telah menyerukan pada MSG untuk memberikan keanggotaan wakil rakyat Papua Barat selama bertahun-tahun. Pada 2013 Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) diterapkan untuk keanggotaan penuh dari MSG. Perwakilan dari kelompok tur daerah melobi pemimpin MSG. Namun, isu keanggotaan untuk Papua Barat di KTT MSG di Noumea Juni 2013 ditangguhkan, tetapi sejumlah keputusan oleh para pemimpin MSG dalam kaitannya dengan Papua Barat harus disambut.
Dari MSG Komunike(Sehubungan dengan WPNCL aplikasi untuk Keanggotaan) Keputusan21. Pemimpin:

(I) mendukung bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana diatur dalam mukadimah konstitusi MSG;

(Ii) mendukung bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain dari kekejaman yang berkaitan dengan rakyat Papua Barat akan dibangkitkan dengan Pemerintah Indonesia secara bilateral dan sebagai Group.Penuh Komunike dihttp://www.msgsec.info/images/PDF/leaders%20communique%20-%20retreat%20final.pdf
Fakta bahwa masalah penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat diakui oleh badan regional wakil dari Masyarakat Melanesia sangat signifikan adalah kenyataan bahwa para pemimpin MSG mengakui bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua Barat.

Para pemimpin MSG juga menerima undangan dari Indonesia untuk mengunjungi Papua Barat pada misi pencari fakta. (Indonesia memiliki status pengamat di MSG). MSG misi pencarian fakta berlangsung pada bulan Januari 2014. Tujuannya perjalanan adalah untuk menilai apa yang mendukung ada untuk aplikasi WPNCL untuk menjadi anggota MSG meskipun dalam kenyataannya menjadi lebih dari misi dagang.

Vanuatu memboikot Pencarian Fakta misi percaya agenda untuk kunjungan telah "dibajak" oleh Indonesia dengan sedikit kesempatan untuk delegasi untuk bertemu dengan kelompok masyarakat sipil, kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, para pemimpin gereja atau kelompok lain yang bersangkutan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat .

Keputusan MSG secara resmi diumumkan pada pertemuan MSG khusus di Port Moresby pada tahun 2014. Aplikasi oleh WPNCL ditolak dan MSG mengundang semua kelompok Papua Barat untuk membentuk sebuah kelompok payung inklusif dan bersatu dalam konsultasi dengan Indonesia untuk bekerja pada mengirimkan segar aplikasi. (MSG telah menerima aplikasi lain untuk keanggotaan serta satu dari WPNCL).
Kelompok menyatukan baru, Gerakan Pembebasan Inggris untuk Papua Barat mengajukan aplikasi mereka untuk keanggotaan ke Sekretariat MSG di Port Vila, pada awal Februari 2015. Orang-orang Papua Barat percaya bahwa keanggotaan MSG akan meningkatkan suara dan kredibilitas mereka dengan masyarakat internasional dan dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri.
MSG pemimpin hubungan dengan Papua Barat telah ambivalen. Pengecualian adalah Vanuatu. Vanuatu telah konsisten dalam mendukung Papua Barat. Ini adalah salah satu negara di dunia di mana semua orang tahu isu Papua Barat. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang Papua Barat di forum internasional. Mantan Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil mengangkat isu tersebut di Majelis Umum PBB dan lagi di Commonwealth Kepala Pemerintah bertemu di Sri Lanka.
Ada satu alasan pemimpin MSG dapat mendukung Papua Barat di puncak mereka datang pada bulan Juli. Ini adalah meningkatnya dukungan dari orang-orang mereka untuk Penyebab Papua Barat.

Dukungan untuk Papua Barat oleh kelompok masyarakat sipil terus tumbuh di kawasan Pasifik. Pada 20 Februari di Suva, gereja, kelompok masyarakat sipil dan individu berbaris untuk menandai Hari Keadilan Sosial Dunia. Di Fiji pawai didedikasikan untuk penderitaan rakyat Papua Barat. Presiden Gereja Methodist di Fiji dan Rotuma, Pendeta Tevita Banivanua mengatakan, "terlalu lama, kita telah gagal untuk berbicara menentang penindasan brutal di Indonesia dari orang-orang Papua Barat,"
Sekitar 50 kepala Gereja Methodist divisi menandatangani gerakan solidaritas untuk petisi Papua Barat di Gereja Centenary Suva dalam mendukung panggilan untuk kebebasan Papua Barat. The petisi dipimpin oleh Ekumenis Pusat Penelitian, Pendidikan dan Advokasi dan akan diserahkan kepada Perdana Menteri Voreqe Bainimarama pada akhir April.
Di Kepulauan Solomon konsultasi satu hari untuk membahas dan menyoroti isu-isu tentang perjuangan Papua Barat untuk kebebasan dan kemerdekaan dari Indonesia menyebabkan pembentukan "Kepulauan Solomon Solidaritas untuk Kebebasan Papua Barat". Konsultasi ini diselenggarakan dan diselenggarakan oleh Dewan Pasifik Gereja (PCC) dan Gereja Anglikan Melanesia (ACOM).
Di PNG The Hon Gary Juffa, Gubernur Provinsi Oro meluncurkan PNG Uni Gratis Papua Barat (PNGUFWP) pada 3 April di Port Moresby.
Ini bukan hanya di Kepulauan Pasifik yang ada dukungan yang berkembang untuk Papua Barat, tetapi juga di Australia. Dua baris terakhir dari sebuah artikel "Tony Abbott memiliki masalah Indonesia dia tidak ingin berbicara tentang" (News.com.au tanggal 31 Maret) mengatakan itu semua.
"Mr. Sikap Abbott (atau ketiadaan) di Papua Barat masuk akal politik bagi pemerintahnya. Tapi apakah dia suka atau tidak, dia mungkin harus terlibat masalah lebih awal daripada kemudian ".http://www.news.com.au/national/politics/tony-abbott-has-an-indonesian-problem-he-doesnt-want-to-talk-about/story-fns0jze1-1227286229621

Perlu diingat bahwa Papua Barat selalu dianggap bagian dari Komunitas Pasifik. Belanda Nugini, Papua Barat yang kemudian dikenal, adalah anggota Komisi Pasifik Selatan (SPC), cikal bakal organisasi regional lainnya, Forum Kepulauan Pasifik. Seorang wakil Papua Barat hadir pertama SPC Konferensi dan Papua Barat terus berpartisipasi dalam pertemuan SPC sampai Belanda menyerahkan kekuasaan mereka kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada tahun 1962.

 Content Sourced from scoop.co.nz
Original url

Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)