Pemekaran dan Eksistensi Orang Asli Papua (OAP)

Pemekaran dan Eksistensi Orang Asli Papua (OAP)

Oleh Topilus B. Tebai*)

Sejak Otonomi Khusus diberikan oleh Negara Indonesia kepada Papua, melalui UU No.21 tahun 2001, pemekaran wilayah semakin banyak terjadi di Papua. Ibarat koin yang memunyai dua sisi, pemekaran wilayah banyak dikumandangkan pada era Otsus. Oleh para aktivis pemekaran, masalah kesejahteran, keterbelakangan dan terisolirnya daerah yang dimekarkan, disebut sebut sebagai beberapa dari segudang alasan mereka memperjuangkan pemekaran wilayah. Kini, kita dikagetkan lagi dengan adanya isu pemekaran, seperti yang dibahas pada Kamis 12 Juli oleh DPRP di Gedung DPRP Jalan Samratulangi Jayapura. Lantas kita mestinya bertanya, sejauh mana keberhasilan pemekaran wilayah-wilayah terdahulu, sehingga kita menjadi sedemikian bernafsu untuk kembali memekarkan wilayah?

Fenomena Sosial terhadap OAP di daerah Pemekaran

Bila kita melihat perkembangan manusia Papua di daerah pemekaran dalam berbagai bidang, mestinya membuat para aktivis pemekaran dan para pengambil kebijakan serta seluruh masyarakat Papua mengevaluasi diri. Karena bila kita ingin Jujur, secara psikologis, Orang Asli Papua (OAP) seperti dikagetkan dengan datangnya pemekaran. Mereka tidak tahu, harus berbuat apa menyongsong pemekaran. Sementara, Pemekaran menjadi pintu bagi ribuan imigran dari luar Papua yang datang dengan tujuannya masing-masing yang hendak diperjuangkan dan dicapai.

Di wilayah pemekaran baru pada umumnya, inilah yang terjadi; Banyak pemuda Papua jadi malas bekerja, ke kebun, dan hanya tinggal seharian di depan kios kios milik pendatang. Banyak orang Papua menjadi pemabuk, pemalang jalan, peminta-minta di jalanan dengan memalang jalan, karena mereka tidak tahu harus berbuat apa di tengah desakan arus globalisasi lewat pemekaran yang datang itu. Etos kerja menurun, Karena uang Otsus memanjakan orang Papua, dan membuat orang Papua tidak berpikir lagi tentang kebun dan ladang mereka, tetapi pikirannya lambat laun beralih ke masalah uang Otsus dan pilkada.

Prostitusi, mabuk dan miras semakin berkembang di daerah pemekaran. Judi Togel dan sejenisnya pun mulai membuka pos-posnya di daerah pemekaran. Bahkan ironisnya, para penegak hukum seperti Polisilah yang membuka Bandar togel, seperti di Dogiyai, yang menyebabkan tragedi Dogiyai berdarah. Semuanya itu membuat manusia Papua mengalami degradasi nilai-nilai hidup dan moral.
Ijasah palsu banyak beredar, membuat banyak orang Papua, juga pendatang yang berlomba-lomba untuk menjadi PNS dengan ijazah palsu.

Dan banyak yang diangkat menjadi PNS. Tetapi bagaimana mereka bekerja nanti, bila tidak memunyai latar belakang pendidikan yang memadai? Lebih parah lagi, banyak orang yang mengikuti tes PNS lulus dan ditugaskan menjadi guru. Bila mereka menjadi guru, maka bayangkan saja, disana akan terjadi pembunuhan structural masa depan anak didik dan bangsa Papua. Inilah bukti ketidaksiapan potensi SDM. Sungguh, penggunaan ijazah palsu ini hanya akan menghambat pembangunan, dan membuyarkan harapan akan masa depan Papua yang lebih baik.

Banyak juga guru yang berusaha untuk menduduki jabatan dalam eksekutif atau legislative dalam pemerintahan daerah, meninggalkan tugas mereka. Mereka ingin mencari penghidupan yang lebih baik, karena selama itu nasib mereka tidak pernah secara serius diperhatikan, apalagi di daerah pegunungan tengah Papua. Sementara itu, dengan dalih pemekaran baru, maka tidak sedikit pihak juga yang berusaha untuk meluluskan para anak didik dari SD sampai SMA, dengan memberi kunci jawaban (KJ). Padahal, pemberian KJ adalah pembunuhan masa depan anak dan pembunuhan masa depan bangsa. Sementara pemerintah dan masyarakat disibukkan oleh Pilkada ayang berlarut-larut, karena berjalan tidak semestinya, sehingga pembangunan terbengkalai. Kehidupan pemerintahan dan ekonomi tidak terkontrol dan terkendali.

Sementara di tengah semua kecarut marutan kehidupan social, ekonomi, dan pilitik di daerah pemekaran, para pendatang datang dan mengendalikan kehidupan ekonomi, karena hampir semua para pendatang yang datang ke wilayah pemekaran berprofesi sebagai pedagang. Harga pasar dikendalikan oleh mereka. Dan akibatnya, harga melambung tinggi. Pemerintah daerah pemekaran tidak dapat mengontrol semua itu, karena sering disibukkan oleh masalah kepentingan dan kedudukan yang membuat suasana menjadi makin kabur. Dan yang lebih parah, Orang Asli Papua hanya menjadi perantara abadi, dan dikondisikan oleh system yang dibina itu untuk terus menjadi perantara daripada uang otsus dan konsumen abadi dari produk luar. Karena ketika mereka menerima uang, hanya dalam sekejab uang itu akan berpindah tangan kepada abang-abang kita dari luar Papua. Bukan sebuah kalimat basa basi, bila seorang kaka pernah berkata; “Uang otsus itu membesarkan Pendatang dorang di Papua, dan tong orang Papua jadi dong pu perantara uang Otsus abadi. Tong terima uang, lalu tong kasi mereka lagi”.

Bila dilihat perbandingannya, setelah adanya pemekaran, malah dalam hal ekonomi dan populasi penduduk di Papua, eksistensi manusia Papua yang harusnya terlihat, sebagai pemilik pulau surga ini tidak terlihat, malah pemekaran seperti mendorong secara tidak langsung, proses mati dan tidak terlihatnya eksistensi manusia Papua, khususnya dalam hal polulasi, dan ekonomi.
Ketidaksiapan OAP Menerima Pemekaran

Selain karena ketidak siapan secara psikologis, dan mental, paradigma berpikir masyarakat belum dibentuk sedemikian rupa, melalui sosialisasi dan pelatihan sebelum pemekaran, agar mampu menerima pemekaran, dan menjadikan pemekaran menjadi batu loncatan untuk maju berkembang. Selain itu, belum memadainya potensi sumber daya Manusia yang akan menopang pembangunan di daerah pemekaran juga menjadi salah satu problem yang diabaikan para pengambil kebijakan. Dan dampak dari semua itu, pembangunan dan eksistensi manusia Papua tidak terlihat di wilayah pemekaran.

Semua ketidaksiapan ini, pada akhirnya hanya akan membuat Orang Asli Papua lambat laun akan semakin tersingkir dari percaturan ekonomi pasar karena kalah bersaing, tidak memunyai modal yang cukup, juga kurang adanya perhatian dari pemerintah, membuat mereka cepat menggulung tikar dan mundur. Apa dampaknya? Pasar dimonopoli dan dikendalikan oleh pedagang dari luar Papua. Aspek kehidupan lain pun demikian.

Orang Asli Papua akan semakin termarginalkan, dan akibatnya muncullah kecemburuan social. Dan kita harus tahu, bahwa hal ini pada waktunya nanti akan menjadi potensi konflik harisontal. Mengapa semuanya jadi begini? Jawabannya jelas; Otsus bukan harapan OAP, Pemekaran dipaksakan untuk kepentingan segelintir orang dan OAP dijadikan obyek kepentingan, bukan subyek pembangunan dan pemekaran, OAP belum siap terima pemekaran, dan ketidakberpihakan kebijakan dari para pengambil kebijakan kepada OAP.

Upaya Penegakan Eksistensi OAP di Papua

Jelaslah bagi kita, bahwa pemekaran wilayah yang tidak disipkan dengan betul dan baik, dan yang hanya sarat dengan kepentingan dan ambisi semata, akan melahirkan pembangunan yang jauh dari adanya eksistensi manusia Papua, yang harusnya terlihat dalam pembangunan di tanah Papua. Hal itu terjadi di hampir semua wilayah di Papua.

Maka, selayaknyalah para pengambil kebijakan segera melakukan upaya-upaya perbaikan atas fenomena di atas. Yang saya tawarkan disini, mengakhiri tulisan ini adalah; Pertama, segera menata kembali roda pemerintahan dan roda ekonomi di daerah masing-masing agar berjalan baik, dan berpihak kepada Orang Asli Papua, karena untuk itulah Otsus dan pemekaran hadir. Sekali lagi, pembangunan harus berpihak kepada Orang Papua, dan disanalah eksistensi manusia Papua harus terlihat. Dan harus ada peraturan daerah yang mengatur dan melindunginya.

Kedua, Segera menghentikan upaya-upaya pemekaran wilayah, baik provinsi maupun kabupaten untuk sementara waktu. Mari kita sebagai orang Papua, sesuai dengan profesi kita, kita siapkan dulu kualitas sumber daya manusia yang memadai di tanah Papua. Mari kita siapkan dulu masyarakat kita, dalam segala bidang, agar betul siap menerima pemekaran. Agar masyarakat Papua siap, dan menjadikan pemekaran sebagai batu loncatan untuk maju melangkah, dari segala keterbelakangan, bukannya pemekaran membuat masyarakat menjadi tersingkir dan malah termarginalkan, menjadi konsumen sejati seperti yang terjadi sementara ini.

Kepada para aktivis pemekaran, mari kita melihat dan meninjau kembali keinginan kita untuk mekarkan wilayah di Papua. Sudah cukup kita dikotak-kotakkan. Sudah cukup Papua dikacaubalaukan dan dikaburkan oleh banyaknya pemekaran dan permainan kepentingan disana, yang membuat orang Papua menjadi semakin tidak jelas nasibnya. Mari Kita benahi dulu masalah– masalah yang sementara ini terjadi dan menjadi keprihatinan kita bersama di atas, barulah nanti, setelah OAP sebagai subjek pemekaran dirasa cukup siap, baru kita berpikir tentang pemekaran. Semoga Papua menjadi tanah Damai.

*) Penulis adalah Calon Mahasiswa Baru di Yogyakarta,  Tamat  SMA Tahun 2012

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.