Roma Pernyataan Bersama (The Rome Joint Statement)
Teks Pernyataan Bersama Setelah Diskusi Diadakan Antara Menteri Luar Negeri Belanda Mr. Luns dan Menteri Belanda untuk Kerjasama Pembangunan Mr. Udink dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Bapak Malik di Roma pada tanggal 20 dan 21 Mei 1969
1. Belanda Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Bantuan Mr JMAH Luns dan Bapak BJ Udink dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Adam Malik bertemu pada 20 Mei dan 21, 1969, di Roma, Italia. Para Menteri mengadakan diskusi yang menyeluruh mengenai hal-hal yang menarik bilateral dengan penekanan khusus pada pelaksanaan ketentuan Perjanjian New York tahun 1962 berkaitan dengan Pepera di Irian Barat. Diskusi yang luas terjadi tentang pembangunan ekonomi dan sosial di Irian Barat.
2. Berkenaan dengan Pepera Menteri Indonesia menegaskan kembali niat pemerintah nya sepenuhnya untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian New York dari tahun 1962. Ia memberitahu Belanda Menteri secara rinci pengaturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Undang-Undang Bebas di Irian Barat setelah konsultasi yang luas dan dalam perjanjian penuh dengan badan perwakilan lokal di Irian Barat, dengan saran, bantuan dan partisipasi Perwakilan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Duta Besar Ortiz Sanz dan stafnya.
3. Menteri Indonesia menegaskan posisi pemerintah nya bahwa untuk alasan praktis dan teknis untuk Act of Choice Panduan sistem Indonesia musyawarah (Musyawarah) menawarkan prosedur terbaik, ini berarti bahwa para anggota badan-badan regional yang berpartisipasi dalam konsultasi akan perwakilan dari berbagai kelompok politik, tradisional dan fungsional dari masing-masing kabupaten dalam jumlah sehingga untuk setiap 750 penduduk wilayah satu wakil yang akan duduk.
4. Menteri Indonesia dijelaskan dalam batas situasi sekarang di Irian Barat. Dia menunjukkan bahwa wilayah tetap terbuka untuk pengamat dan wartawan asing hingga batas fasilitas yang tersedia.
5. Menteri Belanda mencatat hati-hati posisi Indonesia pada titik-titik ini dan argumen yang Pemerintah Indonesia berdasarkan pilihannya dari "Musyawarah" sistem. Selanjutnya Pak Luns dan Mr. Udink mencatat dengan penuh minat pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia mengenai perhatian khusus Pemerintah nya dengan persyaratan khusus Irian Barat.
6. Terlepas dari pertanyaan tentang Act of Free Choice Menteri membahas kerjasama ekonomi. Berkenaan dengan Irian Barat mereka memutuskan:
Pemerintah Indonesia pada bagian akan terus melakukan segala daya untuk mempercepat pelaksanaan perjanjian administrasi dengan PBB untuk proyek FUNDWI. Pemerintah Belanda pada bagian menegaskan kesediaannya untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek-proyek ini sehingga untuk memastikan bahwa mereka dapat dilakukan sesegera mungkin. Proyek-proyek yang menyangkut udara, transportasi pesisir dan sungai di Irian Barat harus menurut pendapat kedua Pemerintah akan diberikan prioritas khusus.
Kedua Pemerintah akan menyerahkan secepatnya permohonan kepada Bank Pembangunan Asia untuk proyek bantuan teknis untuk Irian Barat, tentang pembentukan inventarisasi potensi theeconomic wilayah.
Kedua Pemerintah akan bersama-sama mempelajari kemungkinan mengambil inisiatif dalam rangka Asian Development Bank untuk menciptakan dana khusus untuk pengembangan ekonomi dan sosial dari Irian Barat.
7. Menyadari bahwa Perjanjian 15 Agustus 1962, ditandatangani dalam semangat yang menjadi perhatian bersama untuk masa depan Irian Barat, dua menteri Luar Negeri memutuskan untuk tetap berhubungan dekat.
8. Menteri keuntungan dari kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai masalah-masalah internasional yang penting kepentingan umum untuk kedua negara mereka.
9. Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka dan ramah mencerminkan kerja sama yang erat dan hubungan yang hangat dan ramah antara Indonesia dan Belanda.
(Sumber: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia) [/ lang_en]
Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.
.jpg)
