Setelah Papua, Riau Pun Ingin ‘Merdeka’

Pembangunan seharusnya dijalankan berbasis pada potensi daerah.

JAKARTA, Jaringnews.com – Ketidakpuasan terhadap Jakarta tak hanya disuarakan oleh masyarakat Papua. Kalangan usahawan dari Riau dan Nusa Tenggara Timur pun mengungkapkan kekecewaannya.

“Perkenalkan saya Viator Butar-butar, sekretaris KADIN Provinsi Riau yang sebentar lagi akan berubah jadi KADIN negara Riau,” kata Viator Butar-butar ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapat pada Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun 2012 Efektivitas Fiskal, Percepatan Infrastruktur dan Intermediasi Perbankan yang diselenggarakan KADIN dan INDEF di Jakarta hari ini (19/6). Cara memperkenalkan dirinya yang unik itu digunakannya sebagai pelampiasan kekecewaan atas cara pembicara pada seminar itu yang menurutnya melihat Indonesia secara Jakarta sentris saja, tanpa melihat berbagai kekhasan daerah.

Tampil sebagai pembicara pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Mulya Nasution, Ahmad Erani Yustisa dan Enny Sri Hartati, keduanya peneliti di INDEF. Seharusnya, menurut Viator, pembangunan dijalankan berbasis pada potensi daerah. “Kami di Riau sering sekali heran. Di Jakarta ini banyak sekali jembatan tetapi tidak ada sungainya. Tetapi di Riau, banyak sungai tapi sangat sedikit jembatannya,” kata Viator memberikan analogi.

Contoh lain yang dikemukakannya untuk menunjukkan kekhasan daerah adalah dalam pembangunan jalan. “Kenapa truk kelapa sawit kami diharuskan mengurangi muatan karena dianggap melewati beban yang bisa ditopang oleh jalan itu. Seharusnya, justru daya jalan tersebut yang ditingkatkan sehingga dapat menyangga truk-truk yang membawa kelapa sawit,” kata dia. Viator mewanti-wanti bahwa kekecewaan di daerah sudah sedemikian besar, apalagi bila melihat betapa timpangnya perkembangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Menurut dia jangan salahkan bila suatu saat bukan hanya Papua yang meminta merdeka.

“Saya sendiri bingung, darimana sebenarnya uang yang ada di Jakarta ini. Sebab tidak ada aktivitas produksi di sini tapi 80 persen uang repubik berada di sini,” kata Viator lagi. Ketua KADIN Nusa Tenggara Timur, Abraham Paul Liyanto menyuarakan hal senada. Menurut dia, perlu ada upaya ekstra Pemerintah untuk membangun infrastruktur di daerah untuk mengejar ketertinggalan. “Sudah bisa dipikirkan bila kantor pusat kementerian disebar ke berbagai provinsi sehingga pembangunan lebih merata,” kata Abraham.

Ia memberi contoh, Kementerian Perikanan dan Kelautan sepantasnya berkantor pusat di wilayah yang kaya akan laut dan perikanan. Demikian juga kementerian lain, disesuaikan dengan potensi pendukungnya.

“Di Afrika Selatan hal itu terjadi. Antara satu kementerian dengan kementerian lain bisa berjarak 3 jam penerbangan. Memang jauh tetapi dengan demikian penyebaran infrastruktur juga terjadi,” kata Abraham.

Menanggapi hal itu, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Mulya Siregar mengatakan, pihak BI sekarang ini sedang menggodok aturan mengenai multiple license.

Dengan aturan ini, BI akan dapat mengarahkan bank dalam pembukaan cabang. “Sehingga BI nanti bisa meminta bank membuka cabang di daerah-daerah yang masih terpencil,” kata Mulya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan, selama ini memang ada kecenderungan Jakarta harus ‘digertak’ dulu baru mau memperhatikan daerah. Itu sebabnya ia menyarankan agar daerah lebih keras lagi menyuarakan aspirasinya. “Saya sendiri setuju bila setiap provinsi di Indonesia digilir lima tahun sekali sebagai ibukota negara,” kata Harry Azhar, bercanda.

(Ben / Deb)

Eben Ezer Siadari, Selasa, 19 Juni 2012 16:28 WIB, JaringNews.com