Mahasiswa NTB Desak Pemerintah Cabut Izin Newmont dan Freeport

Mataram, Jubi/Antara – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi wilayah Nusa Tenggara Barat mendesak pemerintah mencabut izin usaha pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport karena melanggar hukum Indonesia.

Desakan itu disampaikan ketika berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Senin (2/2/2015).

“PT Newmont dan PT Freeport harus tunduk terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia. Jika tidak, pemerintah harus tegas mencabut izin usaha pertambangan kedua perusahaan itu,” kata koordinator aksi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) NTB, Adi Faisal.

Dalam orasinya, ia mengatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah melakukan pertemuan dengan PT Freeport Indonesia untuk membicarakan ulang terkait nota kesepahaman (MoU) tentang pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 4/2009 tentang Minerba, bahwa operasi produksi perusahaan tambang wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

“Tidak segera membangun smelter di Papua menegaskan bahwa Freeport sengaja tidak mematuhi sistem perundang-undangan di Indonesia,”

PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang beroperasi di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, pada posisi sama dengan Freeport. Pertengahan 2014, Newmont menghina Indonesia dengan menggugat ke Pengadilan Arbitrase Internasional atas ketidakmauan PT NNT menerima UU Republik Indonesia tentang ekspor bahan mentah hasil pertambangan.

Kepala Distamben NTB, Muhammad Husni, mengatakan pihaknya tidak bisa bertindak terlalu jauh terkait persoalan UU Minerba yang mengharuskan perusahaan tambang, termasuk PT Newmont, membangun smelter karena merupakan kewenangan pemerintah pusat. (*)

AMP In Action : Kami Dihadang Polisi Tanpa Alasan Yang Jelas

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

Kami Dihadang Polisi Tanpa Alasan Yang Jelas

 

Massa Aksi AMP yang Dikurung oleh Polisi ( Telius Yikwa/Doc.AMP)

Jakarta,  -Aksi damai kami dalam rangka memperingati 53 tahun West Papua dihadang polisi tanpa alasan yang jelas.

Aksi kami yang dipusatkan satu titik dan itu di Jakarta sehingga kami dari semua komite kota kumpul di Jakarta untuk mengelar aksi damai memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua Barat yang ke-53 tahun.

Kami mengelar aksi sekitar pukul 9.00 waktu Jakarta, sebelum mamulai, sesampainya di titik kumpul ternyata ratusan gabungan polisi dengan brimob sedang bersiaga di tempat yang hendak kami mulai aksi.

Setelah kami atur barisan dan hendak berjalan ke istana negara kami di hadang. alasan yang mereka(polisi red) sampaikan adalah massa aksi mengenakan kaos berlambang bendera Bintang Kerjora jadi tidak bisa jalan. LBH kami, kaka Ego bernegosiasi dengan pihak polisi tetapi polisi tetap bersikeras dan akhirnya menyepakati bahwa massa harus melepaskan kaos berlambang Bintang Kejora lalu diijinkan untuk melanjutkan aksi long march ke istana negara.

Usai kesepakatan, seluruh massa aksi entah itu pria mau pun wanita melapas baju. setelah kami melepaskan  baju dan hendak melanjutkan aksi kami, pihak polisi tetap memblockade dan hadang aksi damai kami. kami pun binggung apa alasan aparat penegak hukum ini memblockade aksi damai kami? semetara aski lain seperti Ormas Jakarta dan dua lainnya diberi kebebasan untuk berdemonstrasi sedang kami yang sudah turuti kemauan pihak polisi, tetap saja dihadang.

Sebenarnya apa alasan polisi untuk memblockade aksi damai kami? semua kemauan polisi kami sudah turuti semua. apa lagi yang diinginkan polisi dari kami?

UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah menjamin kami, UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjamin kami; Peraturan Kapolri No 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraab Tugas Kepolisian telah menjamin kami untuk menggelar aksi demonstrasi.

Penghadangan dan blockade polisi terhadap aksi damai kami  tidak punyak alasan Hukum.

Berikut beberapa foto camera Nokia yang diambil di tempat aksi.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Peringati Deklarasi Negara Papua Barat Ke-53 di Jakarta

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

Ratusan Mahasiswa yang Tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi di Bunderan HI dalam memperingati 1 Desember 2015 Hari Deklarasi Negara Papua Barat, Senin (1/12/2014). Dalam aksinya mahasiswa Papua meminta menutup tambang Freeport, BP LNG Tangguh dan MNC yang merupakan dalam kejahatan diatas Tanah Papua. DOC.AMP/PHOTOS

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Peringati Deklarasi Negara Papua Barat

Ratusan Mahasiswa yang Tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi di Bunderan HI dalam memperingati 1 Desember 2015 Hari Deklarasi Negara Papua Barat, Senin (1/12/2014). Dalam aksinya mahasiswa Papua meminta menutup tambang Freeport, BP LNG Tangguh dan MNC yang merupakan dalam kejahatan diatas Tanah Papua. DOC.AMP/PHOTOS

Aksi Aliansi Mahasiswa Papua, Peringati Deklarasi Negara Papua Barat

Ratusan Mahasiswa yang Tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi di Bunderan HI dalam memperingati 1 Desember 2015 Hari Deklarasi Negara Papua Barat, Senin (1/12/2014). Dalam aksinya mahasiswa Papua meminta menutup tambang Freeport, BP LNG Tangguh dan MNC yang merupakan dalam kejahatan diatas Tanah Papua. DOC.AMP/PHOTOS

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Peringati Deklarasi Negara Papua Barat di Ibu Kota

Ratusan Mahasiswa yang Tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi di Bunderan HI dalam memperingati 1 Desember 2015 Hari Deklarasi Negara Papua Barat, Senin (1/12/2014). Dalam aksinya mahasiswa Papua meminta menutup tambang Freeport, BP LNG Tangguh dan MNC yang merupakan dalam kejahatan diatas Tanah Papua. DOC.AMP/PHOTOS

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Peringati Deklarasi Negara Papua Barat Ke-53

Ratusan Mahasiswa yang Tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi di Bunderan HI dalam memperingati 1 Desember 2015 Hari Deklarasi Negara Papua Barat, Senin (1/12/2014). Dalam aksinya mahasiswa Papua meminta menutup tambang Freeport, BP LNG Tangguh dan MNC yang merupakan dalam kejahatan diatas Tanah Papua. DOC.AMP/PHOTOS

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Peringati Deklarasi Negara Papua Barat 2015

Ratusan Mahasiswa yang Tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi di Bunderan HI dalam memperingati 1 Desember 2015 Hari Deklarasi Negara Papua Barat, Senin (1/12/2014). Dalam aksinya mahasiswa Papua meminta menutup tambang Freeport, BP LNG Tangguh dan MNC yang merupakan dalam kejahatan diatas Tanah Papua. DOC.AMP/PHOTOS

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Peringati Deklarasi Negara Papua Barat di Jakarta

Ratusan Mahasiswa yang Tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi di Bunderan HI dalam memperingati 1 Desember 2015 Hari Deklarasi Negara Papua Barat, Senin (1/12/2014). Dalam aksinya mahasiswa Papua meminta menutup tambang Freeport, BP LNG Tangguh dan MNC yang merupakan dalam kejahatan diatas Tanah Papua. DOC.AMP/PHOTOS

PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN PAPUA BARAT KE-53 DI JAKARTA

Rekam Peristiwa Aksi Nasional (Doc.AMP)

Hari ini dikenal sebagai hari peringatan Kemerdekaan Papua yang ke-53. Hampir di seluruh belahan dunia, orang Papua dan bahkan para simpatisan kemerdekaan Papua Melakukan Aksi serentak, peringatan HUT PAPUA yang ke-53 tahun.

Di Papua, diinformasikan, banyak orang ditangkap hanya karena berkumpul untuk melakukan peringatan Kemerdekaan. Sebelum dilakukan penangkapan pada 1 Desember 2014, pada malam hari, Aparat Gabungan melakukan swiping ketata di beberapa kota di Papua. Di Jayapura, diinformasikan, swiping dilakukan di Sentani, Skyland, Jayapura-Kota, Kampung Harapan dan Expo serta Tanah Hitam.

 

Isu yang dikembangkan, warga membawa Bintang Kejora. Alasan BK, aparat melakukan swiping hingga sampai pada tas-tas warga yang kebetulan melintasi tempat swiping tersebut. Isu BK kemudian dihebohkan kalau akan dikibarkan di Makam Theys H Eluay. Aparat yang melakukan swiping di sentani, fokus mereka. Entah berapa jumlah “DANA” yang dikeluarkan untuk alasan pengamanan, apalagi lebih dari 5.000 pasukan yang dikirim ke Papua, belum lagi Pasukan BIN, BAIS, KOPASUS, dan Intel diluar dari Militer?

 

Bintang Kejora Pun Berkibar di beberapa tampat pagi tadi, di hampir seluruh Papua. Di Enarotali, Bintan Kejora Berkibar sekitar 30 Menit. Siapa yang menaikan BK, sampai saat ini belum diketahui.

Aksi di Jakarta

Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi peringatan HUT Kemerdekaan Papua di Jakarta. Aksi tersebut direncanakan akan dilakukan di depan Istanah. Massa aksi mulau melakukan aksi awal di depan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Aksi tersebut dilakukan pada pukul 08.00. Jumah massa yang lebih dari 500 orang.

 

Saat Massa aksi melakukan aksi damai, Massa aksi memberikan ruang pada kendaraan yang melintasi Bundaran HI. Aksi berjalan dengan damai. Saat massa aksi diarahkan untuk menuju Istanah, Polisi mulai memblokade jalan, dan tidak mengijinkan massa aksi untuk melakukan longmars ke arah Istanah. Polisi memblok jalan massa.

Melihat Polisi melarang massa aksi untuk longmars ke Istana, massa aksi kemudian berusaha untuk menerobos pertahanan Polisi. Saling dorong mendorong pun terjadi. Sementara itu, Intel lainnya menarik satu massa aksi untuk menculik-nya, namun karena dilihat oleh massa aksi yang lain, seorang massa aksi yang ditarik untuk diculik berhasil ditarik kembali oleh massa aksi lainnya. Kondisi seorang massa aksi yang mau diculik itu dalam bercakan darah karena sempat diinjak dan diseret, kemudian pakaiannya sobek.

Polisi melakukan tindakan kriminal dengan menyiksa seorang massa aksi, kemudian mencuri bensi milik mobil komando dan memutuskan semua kabel-kabel pada Mobil komando tersebut. Ban dari kendaraan itu juga dibuat kempes.

Sementara, Komandan Polisi yang memimpin Polisi di lapangan, mengeluarkan bahasa propokasi yang memicuh amarah baik massa aksi dan memaksa Polisi untuk tetap memblokade. Proses dorong mendorong kemudian berhenti saat massa aksi diperintahkan oleh Pemimpin aksi untuk duduk di tempat.

Polisi berusaha untuk membubarkan massa aksi, namun mereka agak kesulitan karena massa aksi memilih untuk duduk.

Massa kemudian berdiri dan melakukan aksi untuk berusaha menerobos pertahanan kepolisian, namun Polisi tetap memblokade jalan-nya massa aksi. Proses dorong mendorong pun terjadi lagi, namun tetap sama, Polisi tetap melarang aksi mahasiswa Papua terjadi. Setelah massa aksi duduk kembali, massa aksi diarahkan untuk tetap semangat dan kemudian membubarkan diri, setelah pembacaan pernyataan Sikap bersama. Aksi kemudian berakhir pada pukul 12.05.

 

Massa Aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut:

• 1.     Pemerintah Indonesia mengakui Kemerdekaan Indonesia dan melakukan Penentuan Pendapat Rakyat Ulang;

• 2.     Tarik Militer dari tanah Papua;

• 3.  Pemerintah menutup perusahaan-perusahaan asing di Papua seperti Freeport.

• 4.     Pemerintah Hapus otonomi khusus, UP4B dan pemekaran wilayah di Papua.

Setelah aksi berakhir, massa aksi melakukan tarian adat sambil menunggu kendaraan jemputan. Massa aksi meninggalkan Bundaran HI pada pukul 13.02.

 

Tindakan Aparat Dalam Aksi:

11)      Melarang Massa Aksi untuk aksi ke Istanah dan memblokade massa di Bundaran HI;

22)      Dorong mendorong dilakukan oleh aparat sebagai upaya mengkriminalkan aksi damai;

33) Melakukan penyiksaan terhadap seorang massa aksi dengan menyeret dan menginjaknya kemudian pakaiannya disobek dan berkeinginan untuk menculiknya;

44)      Bahasa Komandan Polisi mengandung Unsur Provokasi meliputi:

a)      Kami minta massa aksi tidak membuat macet jalan, sementara Polisi memalang jalan agar masa aksi tidak aksi ke Istanah, walau aksi damai dan massa aksi memberikan jalan bagi kendaraan;

b)      Kami perna bertugas di Papua. Pernyataan ini tentu menunjukan bahwa pelarangan aksi terhadap orang Papua yang selalu diterapkan di Papua sedamg di terapkan juga di Ibu Kota Negara Indonesia Khusu untuk orang asli Papua. Tentu ini tindakan rasis

55)      Membuat Kempes Ban Mobil Komando;

66)      Polisi mencuri bensi milik Mobil Komando;

77)      Polisi memutuskan semua kabel di Mobil komando;

88)      Polisi berharap massa aksi untuk segera membubarkan diri-nya dan tidak melakukan aksi;

99)   Polisi memakai 4 mobil bus, 2 mobil gas air mata.

DOC.AMP

Aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jawa Timur di Kota Pahlawan Surabaya

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

SURABAYA (WIN): Kurang lebih 300 demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), memadati halaman depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (2/12/13). Dalam aksi yang digelar itu, para demonstran ini menuntut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agar memberikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat.

Mesak Pekei, Juru Bicara AMP komite Kota Surabaya mengatakan, bahwa deklarasi Papua yang ke 52 sudah disahkan pada 1 desember 2013 kemarin, di kota Port Numbay, Jayapura. Dalam kesempatan itu masyarakat papua ini memohon untuk di akuinya kembali rakyat Papua, dengan menentukan nasib sendiri.

"Berdasarkan deklarasi Negara Papua Barat sejak 1 Desember 1961, kami sudah merdeka, lalu kemerdekaan itu kemudian diambil kembali oleh NKRI, oleh karena itu kami ingin menuntut kembali kemerdekaan kami kepada NKRI," kata  Mesak Pekei di tengah-tengah aksi AMP di jalan Gubernur Suryo Surabaya,  Senin (2/12/13).

Mesak Pekei menegaskan Negara Indonesia telah berhasil menggagalkan berdirinya Negara Papua dan memaksakan rakyat Papua untuk bergabung dengan NKRI. Dikatakan, perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah negara Papua tidak akan pernah surut. 

Berbagai pergantian rezim penguasa di Indonesia, mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga rezim SBY-Boediono tidak mampu meredam gejolak perlawanan rakyat Papua. "Kami tetap akan berjuang dari generasi ke generasi hingga akhir, karena kami ingin menentukan nasib kami sendiri," tegas Juru Bicara AMP Komite Surabaya.

Dijelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi rakyat Papua saat ini bukanlah persoalan kesejahterahan dan kesenjangan sosial maupun persoalan ketidak-setaraan ekonomi, melainkan soal identitas rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang tidak dapat diselesaikan dengan berbagai kebijakan NKRI di Tanah Papua.

"Inilah yang menjadi persoalan terbesar kami, sehingga kami menuntut Rezim SBY-Boediono untuk segera memberikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib kami sendiri sebagai solusi demokratis bagi kami selaku rakyat Papua Barat," tukasnya.(win8/12)

 ______________________________________________________

  Aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jawa Timur

Pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar peringatan Deklarasi Negara Papua Barat 1 Desember 1961 di depan Grahadi Surabaya, Jatim, Senin (2/12). Mereka menuntut diberikannya kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Telah Terjadi Pelanggaran HAM Kepada Massa AMP Yang Dilakukan Oleh FKPM dan Polisi Indonesia

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta WPNews - SPMNews Group Online

Yogyakarta: Telah Terjadi Pelanggaran HAM Kepada Massa AMP Yang Dilakukan Oleh FKPM dan Polisi Indonesia

Foto: Pembacaan pernyataan sikap AMP di titik nol kilometer/Dok. AMP

"Demo Damai, Satu Negosiator Aksi dan Tiga Massa AMP Luka – Luka Dilakukan oleh FKPM dan Polisi Indonesia."

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi demontrasi damai mendukung pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) mengenai “peringatan, stop! Pemekaran “ dan menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), 02 Agustus 1969, penutupan hari Pepera, sabtu (02/08/2014) waktu siang.

Demo Damai dimulai Pukul 09:00 Waktu Yogyakarta (WY), Long March dari Rumah Adat, Asrama Papua menuju titik nol kilometer Yogyakarta. Kamis, 6 Agustus 2014.

Pada Pukul 09:30 WY, AMP dihadang oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di depan Taman Makam Pahlawan Kolonial Indonesia, tepatnya di pertigaan lampu merah, butuh sekitar belasan menit untuk tiba dari Rumah Adat.

Sebelumnya, Negosiator aksi demo melakukan negosiasi kepada kepolisian. Dan kepolisian bernegosiasi kepada FKPM. Hasilnya, FKPM tidak bisa membubarkan barisan yang sedang memblokade jalan.

“Sebagaimana sesuai aturan main negara yang berlandaskan Hukum dan berdemokrasi, AMP telah memberikan surat izin dan Polisi pun membalas, meresponi baik. Jadi, kami minta! Apakah ada dasar hukum dari FKPM? Tunjukkan ke kami,” kata Negosiator aksi demo, Roy Karoba dan disusul Aldy Uaga.

Pihak kepolisian menanggapi dan menyuruh AMP untuk tidak melanjutkan aksi Long Marchmenuju titik nol kilometer. Namun, menyuruh AMP agar gelar aksi damai di tempat pem-blokade-an oleh FKPM dan Polisi sendiri.

“Kami telah melakukan negosiasi dengan Pimpinan FKPM dan mereka tidak bisa bubarkan diri,” kata Pihak Kepolisian.

Lanjut Polisi, mereka juga sedang melakukan sebuah kegiatan dan bertepatan dengan Mahasiswa Papua.

Tim negosiator dari AMP memberikan waktu lima menit untuk pihak kepolisian segera bubarkan penghadangan FKPM. FKPM pun menolak dan tetap memblokade.

Pukul 10:00 WY, AMP menabrak pemblokadean FKPM dan Polisi.

Sesaat setelah menabrak pemblokadean, FKPM melepaskan beberapa pukulan, memicu perkelahian. Sekitar 30 menit lamanya perkelahian antar gabungan FKPM dan Polisi dengan massa AMP.

Gabungan FKPM dan Polisi berhasil memukul, menusuk, menembak, dan hampir menabrak massa AMP dengan menggunakan Motor Sabara. AMP pun melakukan perlindungan demi menuju titik nol kilometer.

Terlihat tiga truk Polisi, dua mobil Polisi jenis kijang dan belasan Motor Sabara Polisi berlalu-lalang mengiringi perjalanan AMP. Polisi di Motor Sabara membawa; Karet Mati, Pistol peluru karet, dan Tembakan Gas Air Mata. Sedangkan, FKPM membawa; Batu, Besi dan piso.

Kendaraan yang digunakan Polisi awalnya diparkir di depan Rumah Adat hingga sepanjang jalan menuju titik nol.

Tiga massa aksi dan satu negosiator aksi AMP mengalamai luka – luka yang dilakukan oleh FKPM dan Polisi.

Nama-nama Korban

1  1. Agustina Batangga, Perempuan (21 Tahun), mahasiswa papua.

FKPM memukulnya dengan besi berukuran: Diameter, sekitar 10 cm. Dan panjang, sekitar 1,5 m. Di bahu kiri dan korban mengalami luka bengkak, memerah.

    2. Roy Karoba, Laki-laki (24 Tahun), negosiator aksi.

FKPM membacok dengan piso di Leher. Luka tusukan mendekati urat nadi.

    3. Yanto Tebai, Laki-laki (19 Tahun), mahasiswa papua.

Polisi menginjak tangannya ketika hendak jatuh dengan laras. Luka injak di Jari tengah bagian kiri.

    4. Tenus Waker, Laki-laki (22 Tahun), mahasiswa papua.

Polisi hendak melepaskan dua tembakan dari pistol dengan menggunakan peluru karet. Tembakan ke-2  mengarah ke Tenus dan mengikis di Testa, Kepala.

Penghadangan FKPM yang didukung Polisi pun berhasil ditabrak massa AMP. AMP melanjutkan aksi Long March menuju titik nol setelah melakukan perlindungan atas bentrok yang dipicu oleh FKPM. Sekitar satu jam, AMP berjalan dan tiba di titik nol.

Pukul 11:30 WY, AMP tiba di titik nol kilometer dan melakukan Orasi-orasi Politik yang diangkat berdasarkan fakta. Orasi-orasi tersebut, tidak terlepas dari Sejarah Bangsa Papua Barat, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembunuhan terhadap TPN-PB, Tokoh Papua Merdeka, dan Aktivis Papua Merdeka. Perampasan Hak Orang Papua, Pemerkosaan, Pemecahan, Pembungkaman demokrasi, dan lainnya.

Tentunya, AMP menolak hasil PEPERA 1969, bertepatan dengan hari terakhir, 02 Agustus 2014. AMP juga menolak Militer Organik dan non-Organik Indonesia di Tanah papua, Menutup Perusahaan Asing di Tanah Papua, dan AMP juga mendukung pernyataan TPN-PB di web-nya Komnas TPN-PB.

Tuntutan AMP adalah Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat di Tanah Papua Sebagai Solusi Demokratis Melalui Mekanisme Referendum. Karena, sebenarnya momen PEPERA itu adalah REFERENDUM bagi rakyat Papua Barat. Namun karena, Amerika Serikat dengan kepentingan Ekonomi-Politik dan Indonesia dengan kepentingan perluasan wilayah jajahannya.

Pukul 13:30 WY, AMP selesai aksi demo damai. Pukul 14:00 WY, Massa yang tergabung di AMP tiba di Rumah Adat.

 Foto - Foto Korban, Sesuai Susunan Dalam Nama-nama Korban Di Atas.

 

Foto: Agustina Batangga (P/21), Korban Pelanggaran HAM.
Baju putih, posisi di tengah

 

Foto: Roy Karoba (L/24), Negosiator Aksi, Korban Pelanggaran HAM

Foto: Yanto Tebai (L/19), Korban Pelanggaran HAM

Foto: Tenus Waker (L/22), Korban Pelanggaran HAM

*) Oleh Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta, 6 Agustus 2014.