“PEMEKARAN DAERAH IBARAT MENJUAL KEMISKINAN RAKYAT UNTUK DAPATKAN JABATAN DAN KEDUDUKAN.”
MANOKWARI - Aspirasi pemekaran pasca disetujuinya pemekaran
Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan saat ini, terus
bermunculan di beberapa daerah. Sebut saja, wilayah Kuri Wamesa, Kokas,
Muskona, Maybrat Sauw dan Imeko, terus menghiasi media masa saat ini.
Para kelompok elit pemekaran pun terus berteriak dengan alasan klasik,
memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan.
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy dalam
keterangannya menegaskan, sebaiknya aspirasi pemekaran itu dihentikan,
karena pemekaran hanya untuk kepentingan kaum elit, tanpa memberikan
dampak manfaat bagi kepentingan rakyat.
“Rakyat hingga saat ini belum sejahtera. Sebenarnya harus ada
moratorium bersama, melakukan kajian bersama terhadap pemekaran itu.
Selama ini, tidak ada evaluasi yang dilakukan baik oleh pemerintah
pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten induk, terhadap keberhasilan
pemekaran itu. Jadi ibarat menjual kemiskinan rakyat untuk mendapatkan
kedudukan,” tegasnya.
Dia menegaskan, takaran keberhasilan dari pemekaran itu sampai sekarang belum diperoleh, karena masyarakat Papua
masih belum sejahtera. “Ukuran kesejahteraan itu sederhana saja, jika
masih banyaknya masyarakat yang mengantri di Kantor Bupati dengan
membawa proposal, tindakan anarkis masyarakat yang masih terus
berlansung karena belum adanya transparansi, dan penegakan supremasi
hukum yang belum maksimal, merupakan barometer ketidakberhasilan
pembangunan khususnya di wilayah-wilayah pemekaran tersebut,” katanya.
Dia juga mengatakan, hal itu disebabkan karena pemekaran yang
dilakukan selama ini, tidak didahului dengan kajian dan pembuktian
ilmiah yang juga melibatkan rakyat sipil. “Kita punya Undang-Undang
Otsus, tetapi itu diabaikan saja oleh kaum elit politik kita di daerah,”
ujarnya.
Disinggung soal elit politik asal Papua
Barat yang ada di Jakarta juga telah banyak memberikan janji-janji
politik. Janji-janji politik itu hanya sebuah retorika politik saja,
tanpa melihat kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat Papua
Barat saat ini. “Saya pikir sederhana saja, elit politik harus sadar,
mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan rakyat.
Sebuah keinginan, tidak mungkin menjadi sebuah kebutuhan, tetapi
kebutuhan merupakan keinginan setiap manusia yang mendiami bumi ini,”
akunya...(jpnn.com)
.jpg)
