photo fgr_zpsa263fa65.gif

Headlines News :
Home » , , » President Sukarno sworn upon the State is not the State Homeland RIS or Republic Indonesia

President Sukarno sworn upon the State is not the State Homeland RIS or Republic Indonesia

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta WPNews - SPMNews Group Online

Yg di maksud telah diterima kedaulatan Indonesia, berarti semua delegasi dari RIS dan NIT dan sebagainya yg terlampir telah setuju atas pengalihan Kedaulatan dan Undang undangnya,..sementara ketika Soekarno membubarkan UUD RIS dan mengganti dengan UUDSementara dimana ada persetujuan terlampir seperti ini, kemudian dimana pula terlampir persetujuan bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut terlampir persetujuan dari delegasi delegasi bekas negara tersebut, jelasnya Soekarno melakukan Dekrit atas Nama Presiden adalah Ilegal! Sebab status Presiden Sukarno disumpah atas Negara RIS bukan Negara NKRI atau pun Republic Indonesia. Soeharto disumpah dengan Negara Republic Indonesia bukan NKRI tetapi Soeharto meneruskan "Kremos" Sukarno yg Ilegal atas seharusnya di sumpah sebagai Presiden RIS, dengan demikian fakta NKRI tidak ada dalam PBB itu jelas! Dengan tak adanya kemenangan yg diraih ketika berperang dengan pihak Permesta maka semakin menegaskan Bahwa secara De Jure dan De Facto bekas Indonesia Timur berhak sepenuhnya diatur tanpa intervensi Pemerintah sekalipun berupa otonomi Daerah! Sebab batalnya secara De Jure dan De Facto atas Piagam Permesta adalah ketika Pemerintah Sukarno membom kota Manado dan Melakukan Penyerbuan ke Indonesia Timur. Jadi fakta Piagam Permesta beserta isi substansi nya tidak diperlukan lagi bagi Indonesia Timur sebab Peranglah yg menetukan yg telah diambil resikonya oleh Sukarno, dan Jelas Penyelesaian Perang 4 April 1961 menggariskan bawahi tidak ada pemenang dan yg kalah dan semua posisi dikembalikan pada wal sebelum perang, berarti pada awal sebelum Perang secara De Facto bekas Negara Indonesia Timur lah penguasa Indonesia Timur dan bukan mengikuti Piagam Permesta! 

Ditulis kembali kepangkuan Ibu Pertiwi jelas adalah kembali ke Indonesia Timur, bukan dijadikan Tawanan dan dikirim ke pulau Jawa dan menewaskan 2500 Tentara Permesta dari 12:000 yg dikirim untuk dijadikan TNI
Minahasaland Nation Flores Freedom

The intent has been accepted that the sovereignty of Indonesia, means that all the delegates from the RIS and the NIT and attached so that it had agreed on the transfer of Sovereignty and the Law its laws, .. while when Sukarno dissolved the Constitution RIS and replace with the attached UUDSementara where no such agreement, then that too the attached agreement that the Presidential Decree of July 5, 1959 the approval of delegate delegation accompanying the former country, he explained Sukarno did decree in the name of President is Illegal! Because the status of President Sukarno sworn upon the State is not the State Homeland RIS or Republic of Indonesia. Suharto was sworn in to the State Homeland Republic but Suharto Indonesia not continue "Kremos" Illegal above Sukarno who should be sworn in as President of the RIS, thereby Homeland fact that the UN is not in the clear! With no shoo achieved when at war with the Permesta it further confirms that in De Jure and De Facto former Eastern Indonesia is entitled to fully set up without government intervention even in the form of regional autonomy! For cancellation in De Jure and De Facto on Charter Permesta is when Sukarno government bombed Manado and Doing invasions into eastern Indonesia. So the fact Charter Permesta its substance and its contents are no longer needed for Eastern Indonesia because Peranglah that determine who has taken risks by Sukarno, and Clear Completion War 4 April 1961 outlined underscore that there are no winners and losers and all positions are returned at the start of the pre-war, meaning at the beginning before the war in the former De Facto State of East Indonesia was the ruler of East Indonesia and not follow the Charter Permesta!

Written back in the fold of Mother Earth clearly is a return to Eastern Indonesia, not be a Prisoner and sent to the island of Java, killing 2500 troops Permesta of 12: 000 who were sent to serve as military
Share this post :