Adat Tidak Punya Protab tentang Penanganan Kepolisian NKRI di Tanah Papua

- Tanggapan Pemangku Adat dan Alam Papua untuk Lenis Kogoya, Ketua LMA Papua

A Papua New Guinean wearing traditional garb. Taken in Bago-Bago, Papua New Guinea in 2005, by Jon Radoff; photographic gear was a Pentax istDS with a 400mm zoom lens. (Photo credit: Wikipedia)

Secara khusus menanggapi pernyataan Ketua LMA Papua Lenis Kogoya berikut:

“Kepolisian hanya melaksanakan tugasnya yaitu melindungi rakyat jadi mereka sudah bertindak sesuai dengan adat, kasih dan budaya,”

maka dengan ini saya selangku Pemangku Adat dan Alam Papua, dari Komando Barisan Operasi Khusus menyampaikan pesan singkat dan telapon kepada redaksi PMNews dengan pesan-pesan sebagai berikut:

Pertama bahwa dalam adat Papua tidak pernah mengenal yang namanya “Prosedur Tetap Penanggulangan demonstrasi orang Papua di Tanah Papua oleh NKRI“, dan juga tidak pernah ada produk hukum adat Papua menyangkutnya.

Yang kedua, selain itu, secara tegas dinyatakan bahwa "adat" di manapun dia berada, di Jawa, di Selandia Baru, di Afrika, di New Guinea, tidak mengatur prosedur tetap penanganan keamanan oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian ialah bagian dari masyarakat modern, tidak ada kaitannya dengan masyarakat adat dan hukum adat. Oleh karena itu, media SuluhPapua.com supaya berhenti menyebarkan berita-berita yang menyesatkan tentang LMA dengan pernyataan-pernyataan yang merusak pemahaman orang Papua tentang adat dan peraturan-peraturan dalam adat.

Berita SuluhPapua.com seharusnya menyampaikan catatan-catatannya tentang apakah pernyataan oknum yang menamakan diri sebagai Ketua LMA itu benar-benar dia Ketua LMA Papua atau tidak, dan apakah ada Protab Hukum Adat Papua yang disusun oleh LMA Papua berjudul "Penanganan Kondisi Keamanan Papua oleh Kepolisian NKRI". Kalau seandainya yang dimaksud ialah hukum NKRI yang diterapkan ke atas tanah dan bangsa Papua, maka harus dikatakan sesuai Protab Kepolisidan NKRI, bukan protab adat, rujukannya bukan kepada hukum adat, apalagi Hukum Adat Papua.

Hukum Adat Papua jelas-jelas dan pasti memihak kepada aspirasi dan perjuangan bangsa Papua, adat tidak pernah menentang rakyat dan bangsa yang punya adat itu sendiri, apalagi membenarkan teror, intimidasi dan penangkapan serta pembunuhan oleh kaum lain.

Yang ketiga, LMA Papua sejak pendiriannya oleh Alm. Dortheys Hiyo Eluay bertujuan untuk membela dan mempertahankan kehadiran dan kejayaan NKRI di Tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai. Oleh karena itu, kami mohon semua orang Papua agar tidak tertipu oleh orang-orang Papua yang mengatas-namakan Adat atau masyarakat Adat atau hukum adat, karena adat bukanlah prosedur tetap, bukan politik dan tidak adat hubungannya dengan negara. Adat mengurus makan dan minum, hidup dan mati, sopan-santun, tatakeramah berperilaku di dalam interkasi antar umat manusia, bukan diantara kaum terjajah dan pihak penjajah, bukan antara kepolisian dan rakyat sipil, dan seterusnya.

Adat bukan milik NKRI, adat bukan milik Lenis Kogoya, adat bukan untuk dipolitisir, Adat Papua tidak mengatur prosedur tetap penangangan demonstrasi dan kegiatan-kegiatan publik masyarakat Papua oleh Polisi Penjajah Indonesia. Adat berakar di dalam tanah-air, berkarya untuk tanah air, bersahabat dan bercengkrama dengan alam-sekitar di tanah airnya sendiri, mulai sejak sebuah makhluk terlahir ke muka Bumi, sampai kembali lagi ke perut Bumi.

Yang dilakukan Lenis Kogoya bersama NKRI ialah politik adu-domba atau devide et impera, politik sangat murahan dan tidak berbobot, sebuah bentuk premanisme politik yang memalukan bagi Masyarakat Adat maupun bagi sebuah negara-bangsa modern.

Salam untuk Semua,

Media Dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Malang Jawa Timur

Atas nama Alam dan Adat Papua, New Guinea, negeri yang tidak rakus, ramah, damai dan kaya akan budaya karena adatnya yang kental dengan alamnya.

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.