Janji O’Neill Bawa Suara Papua Barat, PNG Berbalik Arah?
Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter O’Neill membuat pernyataan yang membalikan pandangan tentang dukungan PNG terhadap perjuangan pembebasan Papua Barat. Ia berjanji untuk berbuat lebih banyak berbicara atas nama Melanesia untuk Papua Barat.
Jika sebelumnya PNG selalu menghindar untuk menegaskan dukungan
mereka terhadap perjuangan Bangsa Papua, termasuk mengakui Papua Barat
sebagai bagian integral Indonesia, dalam pertemuan dengan para pemimpin
PNG, Perdana Menteri PNG, Peter OÕNeill membuat pernyataan dukungan pada
Bangsa Papua Barat.
“Kadang-kadang kita lupa keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, terutama di Papua Barat,” kata O’Neill saat menyampaikan pidatonya pada pertemuan tingkat pemimpin PNG di Port Moresby, Kamis (5/2/2015), di mana ia menjelaskan kebijakan inti pemerintahnya untuk tahun 2015, termasuk pendidikan gratis, peningkatan kesehatan dan memperkuat hukum dan ketertiban.
“Kadang-kadang kita lupa keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, terutama di Papua Barat,” kata O’Neill saat menyampaikan pidatonya pada pertemuan tingkat pemimpin PNG di Port Moresby, Kamis (5/2/2015), di mana ia menjelaskan kebijakan inti pemerintahnya untuk tahun 2015, termasuk pendidikan gratis, peningkatan kesehatan dan memperkuat hukum dan ketertiban.
“Saya pikir, sebagai negara, sudah saatnya bagi kita untuk berbicara
tentang penindasan rakyat kita di sana (Papua Barat),” kata O’Neill,
seperti dikutip harian PNG, The National edisi Jumat (6/2/2015).
Hingga tahun 2014 lalu, dukungan negara-negara di Pasifik, terutama di
kawasan Melanesia (Melanesia Spearhead Group/MSG) terhadap perjuangan
bangsa Papua Barat untuk mendapatkan kebebasannya baru didapat dari
Vanuatu Front Pembebasan Rakyat Kanak (FLNKS). Pemerintah negara-negara
MSG lainnya dinilai lambat berbicara tentang pelanggaran HAK Asasi
Manusia di Papua Barat. Terutama Fiji, yang berusaha kuat memberikan
status pengamat dalam MSG pada Indonesia.
O’Neill mengakui penetrasi media sosial telah membuat masyarakata di
pasifik menjadi lebih vokal menyuarakan kegagalan pemerintah mereka
untuk bertindak membantu saudara mereka di Papua Barat.
“Gambar kebrutalan orang-orang kita (Papua Barat) muncul setiap hari
di media sosial, namun kita tidak memperhatikan. Kita memiliki kewajiban
moral untuk berbicara bagi mereka yang tidak diizinkan berbicara. Kita
harus menjadi mata bagi mereka yang ditutup matanya. Sekali lagi, Papua
Nugini adalah pemimpin regional. Kita harus memimpin diskusi dengan cara
yang lebih padat dan menarik,” kata O’Neill lagi.
Ketua Komisi HAM Republik Indonesia, Hafid Abbas, menanggapi
pernyataan O’Neill ini, berharap Pemerintah Indonesia meminta
klarifikasi dari pemerintah PNG, atas pernyataan O’Neill ini.
“PNG tetangga kita. Kita harus bekerjasama dalam berbagai aspek pembangunan bersama. Saya berharap Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri, berkunjung ke Papua Nugini untuk meminta klarifikasi,” kata Hafid Abbas. (Victor Mambor)
“PNG tetangga kita. Kita harus bekerjasama dalam berbagai aspek pembangunan bersama. Saya berharap Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri, berkunjung ke Papua Nugini untuk meminta klarifikasi,” kata Hafid Abbas. (Victor Mambor)
Sumber : Jubi
.jpg)
