"Kami Tolak Otonomi Khusus Plus, Kami Mau Referendum Itu Harga Mati"

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang menyatakan menolak perubahan atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001 menjadi Otonomi Khusus Plus. Perubahan yang direalisasikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menandatangani Surat Presiden (Surpres) Otonomi Khusus Plus, Kamis, 18 September 2014, itu dianggap sia-sia dan membuang waktu.

"Yang kami minta adalah duduk bersama dalam satu meja dan berbicara mengenai persoalan Papua,"

Problem Papua tak bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana seperti memberi otonomi atau kucuran dana tiap tahun. Itu pun (dana) dinilai tak jelas penyerapannya dan hilang entah kemana. "Pejabat Papua hanya menginginkan uang untuk kepentingan mereka, sementara rakyat kecil terus menderita,"

Orang Papua menuntut merdeka bukan karena mereka terpinggirkan atau jauh dari sejahtera, tapi karena hak politik mereka dirampas.

"Kami tolak otonomi khusus plus. Kami mau referendum, itu harga mati,"