 |
| Pasukan ISIS berparade di kota Raqqa, Suriah. |
MALANG, AMPNews — Pendeta
asal Papua, Rev Karel Phil Erari, dari Persekutuan Gereja-gereja
Indonesia (PGI), menyesalkan ketidaktegasan Pemerintah Indonesia dalam
menindak warga negara yang mendukung dan bergabung dengan Negara Islam
Irak dan Suriah (ISIS). Ia meminta pemerintah tidak menerapkan standar
ganda dalam menanggapi ancaman perpecahan di Indonesia.
"Orang Papua
melihat negara ini salah jalan. Saya prihatin dan bertanya kepada
pemerintah, mengapa kelompok yang diimpor dari luar masih punya hak?
Orang Papua bisa ditembak karena kibarkan bendera Bintang Kejora,
kenapa bendera ISIS bebas?" kata Karel di Jakarta, Senin (4/8/2014).
Karel menolak masuknya ISIS ke Indonesia karena bisa memecah persatuan negara dengan mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
Di sisi lain,
ia mengapresiasi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang
meminta warga negara untuk tidak mendukung dan bergabung dengan ISIS.
Namun, ia
berharap pemerintah memberi tindakan yang sama kepada mereka yang
bergabung dan mengajak warga negara lain untuk mendukung ISIS.
"Jangan ada
standar ganda karena kita sama Indonesia. Pemerintah harus bisa
menjamin hak hidup warganya. Selama ini, Papua selalu menyebut ingin
lepas (dari NKRI). Kalau pemerintah tidak bisa menjamin hak hidup kami,
tentu saja kami ingin lepas," pungkasnya.
.jpg)
