Prediksi Tahun 2014 : Isu Papua Merdeka Bakal Menguat

Marinus: Jika Pemerintah Tidak Respon Dialog

Marinus Yaung, Pengamat Politik Universitas Cenderawasih, Jayapura

Marinus YaungJAYAPURA - Tahun 2014 akan segera menggeser tahun 2013. Lalu bagaimana gambaran situasi politik di Papua, termasuk isu Papua Merdeka di tahun 2014? Wartawan Bintang Papua mencoba meminta pendapat seorang akademi yang juga seorang pengamat Politik Papua, Marinus Yaung. Inilah prediksinya.

Pengamat Politik Papua, Marinus Yaung, memprediksi di tahun 2014 simpati publik internasional terhadap isu Papua merdeka akan semakin meningkat/menguat apabila pemerintah tidak merespon untuk dilaksanakan dialog. Menurut dia, isu Papua merdeka akan semakin mendapat ruang publik, apabila pemerintah tidak mampu menjembatani kepentingan orang Papua dengan kepentingan pemerintah pusat. “Orang Papua sudah minta dialog damai Papua-Jakarta, tetapi kalau pemerintah tetap bersikeras, dan kemungkinan besar pemerintah pusat akan tetap melakukan pendekatan kesejahteraan melalui UU Otsus Plus, serta mengabaikan usulan dialog damai maka yang terjadi adalah isu Papua merdeka akan semakin menguat dan akan mendapat simpati yang luas dari negara-negara lain,”ujar Pengamat dari Universitas Cenderawasih ini kepada Bintang Papua Senin (30/12).

Dikatakan, secara umum situasi politik Papua tahun 2014 nanti akan mengikuti situasi perpolitikan nasional, di mana tahun depan akan diramaikan dengan pertarungan politik Pileg dan Pilpres. Lanjutnya, pertarungan politik di tingkat lokal dalam perebutan kursi di dewan akan sangat mempengaruhi situasi politik Papua. Di samping masalah pemilu dan ketidaksiapan KPU yang maksimal dalam menjalankan tahapan Pemilu, sehingga berpotensi menimbul konflik politik, hukum dan bahkan bisa berujung kepada kekerasan fisik di Papua.

Menurutnya, situasi poltik Papua juga masih diperhadapkan pada kontroversi jalan penyelesaian masalah Papua. Jalan penyelesainnya apakah melalui pintu Otsus Plus atau pintu dialog masih tetap akan menjadi isu politik yang paling panas di tahun depan.

“Jadi menurut hemat saya eskalasi politik Papua menuntut Papua merdeka akan semakin luas perkembangannya di negara-negara sahabat, apabila pemerintah tetap memaksakan penerapan UU Otsus Plus yang sedang dalam tahapan proses legislasi, maka pemerintah akan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam memelihara konflik di Papua,”

terangnya.
Meski demikian, menurut analisisnya UU Otsus Plus ini tidak akan diimplementasikan dalam tahun 2014 karena akan mendapat perlawanan dari parlemen pusat. Ia memprediksikan penerapan UU Otsus Plus baru akan diimplementasikan pada tahun 2015.

“Walaupun UU Otsus Plus ini sengaja dikejar time limitnya sebelum Presiden SBY turun takhta, namun masalah lain yang juga cukup mempengaruhi situasi politik Papua tahun depan adalah masalah 14 kursi orang asli Papua di DPR. Bagi saya, selama UU Pemilu di Indonesia tidak dirubah maka selama itu pula 14 kursi tidak akan pernah terealisasikan. Karena tidak mungkin Perdasus atau Perdasi dibuat tapi bertentangan dengan UU Pemilu,”

tuturnya.

Disamping itu, ia juga mengungkapkan kebiasaan paling buruk dari elite politik dan pejabat Papua adalah seringkali membuat perda-perda yang bertentangan dengan perundangan di atasnya. “Jadi bagi saya buang waktu kalau terus diperjuangkan 14 kursi tapi pada akhirnya tidak bisa dilaksakan karena bertentangan dengan UU Pemilu,”ungkapnya.

Ia menyebutkan, isu Papua merdeka akan mendapat simpati dunia internasional apabila pemerintah pusat memaksakan implementasi UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua. Dia menilai , segala usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempromosikan Otsus Plus dikalangan internasional akan sia-sia.

“Karena masyarakat internasional hanya melihat dialog damai Papua-Jakarta adalah sebagai solusi terbaik penyelesaian konflik politik di Papua. Kalau pada akhirnya UU Otsus jadi diterapkan bulan maret 2014 sebelum pileg 9 April 2014, maka situasi politik Papua akan kembali memanas paska penetapan itu,”

ucapnya.
Untuk itu, ia menyarankan pemerintah pusat agar jangan terburu-buru dan memaksakan kehendak agar implemtasi UU Otsus Plus segera direalisasikan. Namun harus dikalkulasi dengan baik kompensasi politiknya.

“Masukan saya, pemerintah SBY harus serius memperhatikan perkembangan isu Papua merdeka di luar negeri dan bertindak tegas kepada negara-negara yang mendukung isu Papua merdeka. Dan untuk meredam tuntutan politik Papua merdeka dalam negeri, pemerintah SBY harus dukung dialog damai Papua - Jakarta sebagai solusi masalah Papua,”

katanya.
Ia menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras mendorong UU Otsus Plus, dan mengabaikan dialog damai, dan tidak mau menerima tawaran kompromi politik dengan rakyat Papua, dalam arti pemerintah menempatkan isu Otsus Plus sebagai agenda dialog yang utama, dan tetap memaksakan pengimplementasiannya maka referendum di Papua tinggal menunggu waktu saja.

“Orang Papua hari ini sudah sadar bahwa selama ini selalu dijadikan kelinci percobaan kebijakan pemerintah, tahun depan hal ini tidak akan terjadi lagi,” tandasnya.(art/don/l03)