AMP TURUN JALAN, TUNTUT PENGAKUAN KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT
Yogyakarta-Komnews,
Puluhan mahasiswa dan rakyat Papua yang tergabung dalam Aliansi
Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta kembali turun jalan
menuntut kepada bangsa Indonesia, Amerika, Belanda dan PBB untuk
mengakui kedaulatan negara Papua
Barat yang pernah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 di Holandia (Kini
Jayapura), Kamis (13/03/2014) waktu Yogyakarta. Pantauan media ini,
massa kumpul di bundaran UGM pukul 09.30 untuk melakukan aksi menuju KM 0
di Malioboro kota Yogyakarta.
Juru bicara aksi, Tenius Jikwa kepada media ini mengatakan ”bangsa Papua Barat dianeksasikan
oleh bangsa Indonesia dengan cara yang penuh kecurangan, manifulatif,
cacat hukum dan tak bermoral. Oleh karena itu, Aliansi Mahasiswa Papua
menuntut kepada PBB, Amerika dan Indonesia untuk segera berikan kebebasan dan hak menentukan nasip sendiri bagi rakyat papua sebagai sosolusi demokratis” katanya.
Selain
itu, ia mengatakan " pemerintah Indonesia segera tarik militer
(TNI/POLRI) organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. Kemudian
hentikan seluruh perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi
serta menutup seluruh perusahaan milik Imperalis (Freeport, BP, LNG
Tanggu, Corindo, Medco, Antam dll)," kata Jikwa.
Koordinator
aksi, Paskalina Dabi dalam orasinnya mengatakan kami Aliansi Mahasiswa
Papua (AMP) kembali turun jalan untuk menunt kepada Indonesia untuk
segera mengakui kemerdekaan bangsa Papua Barat yang pernah kami merdeka,
tepatnya pada tanggal 1 Desember 1961. "Kami tetap menuntut kepada
Negara kolonial Indonesia dan boneka bonekanya (Amerika, Belanda dan
PBB) untuk mengakui kedaulatan Negara kami yaitu Negara Papua Barat,”
kata Paskalina.
Di
alun-alun selatan kota Yogyakarta, tepatnya titik nol (km 0) masa aksi
mulai orasi politiknya. Masa aksi menuntut pengakuan dari Bangsa
Indonesia, Amerika dan PBB. Mereka menilai bahwa PBB sebagai lembaga
dunia yang harusnya menjamin masyarakat dunia ini pun terlibat melanggar HAM terhadap rakyat Papua.
Selain
itu, Massa aksi menilai 1 mei 1963 UNTEA menyerahkan administrasi
wilayah Papua kepada pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan pelaksaan
PEPERA sesuai dengan perjanjian New York (New York Agreement) namun dimanipulasi dan dimenangkan oleh bangsa Indonesia.
Selain
itu, kehadiran Indonesia tidak serta merta diterima oleh
prokemerdekaan Papua Barat. Kenyataan ini dibalas oleh Indonesia dengan
berbagai operasi militer baik di daerah pesisir maupun daerah pegunungan
Papua. Ratusan ribu rakyat Papua
tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Diperparah dengan
pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) sejak 1977-1998, bahkan hingga
saat ini telah menewaskan ratusan ribu nyawa manusia Papua. Atas dasar
itu AMP dan rakyat bangsa Papua lainnya menuntut pengakuan atas
kedaulatan bangsa Papua. (Frans)
Sumber : www.komapo.org
.jpg)
