Ideologi Papua Merdeka Darah Daging Orang Papua

Ideologi Papua Merdeka Darah Daging Orang Papua

Oleh Jekson Ikomou*)

Pemerintah Indonesia berusaha meredamkan Ideology Papua  Merdeka melalui Otonomi Khusus (OTSUS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Namun sayangnya Undang-Undang tersebut Gagal.  Nasionalisme Papua terus tumbuh. Bukan Nasionalisme Indonesia. Orang Papua tidak percaya dengan Pemerintah Indonesia.

Hal subtansi permasalahan Papua adalah sejarah masa lalu, pelanggaran HAM, dan kondisi hidup bersama lebih dari 40-an tahun ini. Pelanggaran misalnya, Negara habiskan  Ribuan Orang Papua yang tak berdosa melalui berbagai Operasi Militer Indonesia di Tanah Papua. Hal ini tidak mematikan gerakan merdeka.

Jika melihat sejarah, Papua merupakan sebuah Negara. Ia  merdeka pada tanggal 1 Desember 1961. Namun, Pemerintah Indonesia secara paksa mengklaim Papua sebagai bagi dari Indonesia dengan kekuatan Militer yang disebut Tri Komando Rakyat (TRIKORA), sehinggah Amerika memanfaatkan peluang demi kepentingan ekonominya  (salah satunya PT. FI).

Dan hinggah kini, Lembaga-Lembaga Peneliti kemukakan, PT. FI merupakan akar permasalahan di Papua. Bahkan, Rakyat pun mengatakan bawah Freeport  merupakan salah satu perusahan yang memakan ribuan korban orang Papua. Ribuan orang Papua  menuntut PT. Freeport  harus ditutup melalui berbagai aksi damai. Namun, sayangnya pihak Pemerintah Indonesia menutup ruang Demokrasi bagi Orang Papua melalui kekuatan Militer Indonesia.

Keadaan ini membuktikakn bahawa Indonesia benar-benar gagal Indonesiakan orang Papua. Indonesia gagal di semua bidang pembangunan untuk orang asli Papua. Karena itu, orang Papua berpikir bawah Indonesia sedang menjajah kita. Jika dibilang orang Papua dijajah memang benar, karena mengingat permasalah yang terjadi selama ini.

Di Atas Luka Otsus Muncul  UP4B

Otsus adalah peluang untuk sejahterakan Orang Papua. Namun Gagal. Lalu, muncul lagi  sebuah yang sebut dengan Unit percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Program kerja yang disusun dalam Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat (UP4B) ini seperti dengan Program kerja OTSUS.

UP4B masih bicara sebatas keadilan pembanguna di Papua. Ia bicara soal pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur. Ia tidak bicara soal pelanggaran HAM, tidak bicara soal dialog, tidak bicara soal sejarah Papua. Orang Papua berpendapat apa bedanya OTSUS dengan UP4B?

Banyak Rakyat Papua mengatakan, “Unit Perepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) bukan solusi untuk perdamaian di Papua, Perdamaian di Papua adalah Referendum”. Rakyat Papua menilai janji-janji pembangunan yang mereka temui di Papua adalah operasi-operasi Militer, pembunuhan sana-sini, perusahaan-perusahaan raksasa yang mengancan keberadaan masyarakat adat, dan lainya. Semuanya merusak dan menguras.

Nah sekarang, jika Pemerintah Indonesia punya hati untuk membangun Papua tarik Militer dari Papua baik organik maupun non-organik. Lalu, adili semua pelaku pelanggaran HAM sejak tahun 1961, gelar dialog damai, Jakarta-Papua.

Tapi, Indonesia harus ingat bahwa Papua Merdeka itu telah menjadi darah daging orang Papua. Dengan cara dan pendekatan apapun tidak akan pernah dipatahkan. Otsus adalah luka. Di atas luka Otsus lahir luka baru, UP4B. Kemudian, selanjutnya apa? Tunggu hari untuk menuai Kemerdekaan bagi Bangsa Papua Barat.

*) Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Bandung

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Perdana Menteri PNG Ingin Berbuat Lebih Banyak untuk Orang Melanesia di Papua Barat

 Perdana Menteri PNG Ingin Berbuat Lebih Banyak untuk Orang Melanesia di Papua Barat

Perdana Menteri PNG berbicara di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Foto: Ist).

 

PAPUA NUGINI, SUARAPAPUA.com --- Wartawan ABC Australia, Mark Colvin melaporkan, Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, telah berjanji berbuat lebih banyak untuk berbicara atas nama orang Melanesia di Papua Barat, Indonesia.

Peter O'neil menyadari, di masa lalu, Port Moresby telah terjebak pada pandangan yang mengatakan Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia, karenanya tidak ikut membicarakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam pidatonya, O'neil mengatakan, sudah waktunya pemerintah PNG berbicara tentang penindasan saudara-saudara di Papua Barat. (Baca: Mewakili Bangsa Papua Barat ULMWP Resmi Ajukan Aplikasi Keanggotaan ke Sekretariat MSG).

“Kadang-kadang kita lupa keluarga kita sendiri, terutama di Papua Barat. Saya pikir, sebagai negara, sudah saatnya bagi kita untuk berbicara tentang penindasan rakyat kita disana,” kata O’neil.

Menurut O’neil, gambar kebrutalan orang-orang Melanesia di Papua Barat muncul setiap hari di media sosial, namun PNG selama ini mengabaikan hal itu. (Baca: Rakyat Papua Barat di Jayapura Gelar Doa Dukung Pengajuan Aplikasi ke Sekretariat MSG)

“Kami memiliki kewajiban moral untuk berbicara bagi mereka yang tidak diizinkan untuk berbicara. Kita harus menjadi mata bagi mereka yang ditutup matanya. Sekali lagi, Papua Nugini adalah pemimpin regional.”

“Kita harus memimpin dalam berdiskusi dengan negara-negara Melanesia, dengan cara yang lebih padat dan menarik,” tegas O’neil. (Baca: Ini Hasil Simposium di Vanuatu; Tiga Faksi Besar Bersatu di Badan Nasional ULMWP).

Editor: B.M.K.Tabuni