Pilot Nalio Jangkup saat berada di ruang cockpit siap terbang menuju Intan Jaya. Foto: Sudadi
Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Presiden Republik
Indonesia (SBY) diberitakan telah perintahkan kepada Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) melalui Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk mencari 40
orang anak asli Papua untuk disekolahkan sebagai polot.
Recana itu
disampaikan sekretaris BPSDM Kemenhub, Wahyu Utomo pada lokakarya Forwahub di
Novotel, Solo seperti dikuti bisnis.liputan 6.com, Jumat (14/6/13) lalu. Kepala
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara, Yudhi Sari Sitompul juga mengatakan
hal serupa.
Kata Yudhi, 40 putra-putri Papua dan Papua Barat itu akan dididik menjadi pilot profesioanal. Perekrutan akan dimulai Oktober 2013 melalui kabupaten masing-masing. Dikabarkan, tahap I akan dididik di ATKP Surabaya sebanyak 24 dan 16 lainnya di STPI Curug, Tangerang. Mereka akan dibina selama 18 bulan.
Rencana itu dinilai sebuah upaya yang harus diberi apresiasi. Tetapi, di sisi lain perekrutan ini baru dilakukan saat situasi politik Papua memanas. Upaya ini tidak dilakukan selama 50 tahun Papua bersama Indoensia. Maka, diharapkan, pemerintah jangan politisasi perekrutan ini terkait isu politik Papua.
Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Yogjakarta, Roy Karoba misalnya mengatakan, "Dari sisi kebutuhan memang di Papua dan Papua Barat butuh pilot. Namun, menjadi pertanyaan buat saya adalah mengapa Indonesia baru memikirkan soal pengembangan SDM. Saya rasa ini sengaja dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencari muka di hadapan dunia internasional. Karena, keberadaan Indonesia di tanah Papua sedang dikrisrisi," katanya.
"Kami tetap akan menganggap upaya-upaya yang dijalankan oleh Indonesia di tanah Papua hanya untuk meredam tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Perjuangan rakyat Papua yang sudah menelan 50-an tahun ini bukan persoalan kesejahteraan dan pembangunan SDM tapi soal harga diri," katanya.
Sementara itu, seorang pemerhati masalah sosial di Jayapura, Naftali Edoway mengatakan, tawaran SBY ini peluang bagus untuk anak Papua.
"Ini peluang bagus. Namun, pemerintah pusat harus serius. Jangan hanya janji di atas janji atau momen ini dimanfaatkan untuk kampanye di luar negeri bahwa Indonesia sudah berhasil membangun SDM di tanah Papua," kata Edoway. (MS)
Situs ini adalah situs online aktivis suara papua merdeka yang dikembangkan oleh Biro Media dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang-Surabaya. Anda diperkenankan untuk BERBAGI (menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun) dan ADAPTASI (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial). Informasi dalam situs ini masih harus dikonfirmasi kepada pengelola situs di melanesiapost@gmail.com (Activis Independence of Papua/Pengembang Situs)
Kata Yudhi, 40 putra-putri Papua dan Papua Barat itu akan dididik menjadi pilot profesioanal. Perekrutan akan dimulai Oktober 2013 melalui kabupaten masing-masing. Dikabarkan, tahap I akan dididik di ATKP Surabaya sebanyak 24 dan 16 lainnya di STPI Curug, Tangerang. Mereka akan dibina selama 18 bulan.
Rencana itu dinilai sebuah upaya yang harus diberi apresiasi. Tetapi, di sisi lain perekrutan ini baru dilakukan saat situasi politik Papua memanas. Upaya ini tidak dilakukan selama 50 tahun Papua bersama Indoensia. Maka, diharapkan, pemerintah jangan politisasi perekrutan ini terkait isu politik Papua.
Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Yogjakarta, Roy Karoba misalnya mengatakan, "Dari sisi kebutuhan memang di Papua dan Papua Barat butuh pilot. Namun, menjadi pertanyaan buat saya adalah mengapa Indonesia baru memikirkan soal pengembangan SDM. Saya rasa ini sengaja dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencari muka di hadapan dunia internasional. Karena, keberadaan Indonesia di tanah Papua sedang dikrisrisi," katanya.
"Kami tetap akan menganggap upaya-upaya yang dijalankan oleh Indonesia di tanah Papua hanya untuk meredam tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Perjuangan rakyat Papua yang sudah menelan 50-an tahun ini bukan persoalan kesejahteraan dan pembangunan SDM tapi soal harga diri," katanya.
Sementara itu, seorang pemerhati masalah sosial di Jayapura, Naftali Edoway mengatakan, tawaran SBY ini peluang bagus untuk anak Papua.
"Ini peluang bagus. Namun, pemerintah pusat harus serius. Jangan hanya janji di atas janji atau momen ini dimanfaatkan untuk kampanye di luar negeri bahwa Indonesia sudah berhasil membangun SDM di tanah Papua," kata Edoway. (MS)
.jpg)
