photo fgr_zpsa263fa65.gif

Headlines News :
Home » , » Mahasiswa Papua Tuntut Aksi Biadap TNI/Polisi Diusut Tuntas

Mahasiswa Papua Tuntut Aksi Biadap TNI/Polisi Diusut Tuntas

Mahasiswa Papua Tuntut Aksi Biadap TNI/Polisi Diusut Tuntas

Mahasiswa Papua Tuntut Aksi Biadap TNI/Polisi Diusut Tuntas - Solidaritas Peduli Pembunuhan dan Kekerasan di Tanah Papua - Ratusan Mahasiwa Solidaritas Peduli Pembunuhan dan Kekerasan di Tanah Papua berunjuk rasa di Gedung Negera Grahadi, SurabayaRatusan Mahasiwa Solidaritas Peduli Pembunuhan dan Kekerasan di Tanah Papua berunjuk rasa di Gedung Negera Grahadi, Surabaya


A'aLAPAME News : Ratusan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pembunuhan dan Kekerasan di Tanah Papua menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Negara Grahadi,  Surabaya, Kamis (21/6/2012).

Mereka menuntut agar konflik yang menimbulkan banyak korban kekerasan diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Dalam aksinya, mereka melakukan orasi yang membawa poster diantaranya bertuliskan ‘hentikan semua bentuk stigmatisasi dan pengkambinghitaman orang Papua’ serta berbagai tulisan bernada protes lainya.

“Ini adalah cerminan kekerasan yang selalu terjadi di tanah Papua semenjak integrasi hingga sekarang. Tentunya ini selalu menewaskan rakyat sipil tak berdosa,” katanya Juru Bicara Aksi Ones Madai kepada wartawan.

Beberapa peristiwa yang sampai sekarang masih tanda tanya dan belum ada kepastian hukum adalah kasus penembakan terhadap mahasiswa Papua Trojoli Weya, 1 Mei 2012 oleh orang tak dikenal, penempakan terhadap 5 warga sipil di Degeuwo oleh Brimob dan penemnakan terhadap 3 warga sipil di Jayapura oleh polisi pada 4 Juni 2012.

Kasus lain yang dijadikan sorotan oleh mereka adalah aksi bakar rumah rakyat sipil di Wamena oleh TNI serta penikaman 13 warga dengan sangkur TNI yang mengakibatkan 1 meninggal di tempat atas nama Elinus Yoman pada 6 Juni 2012.

“Lebih buruk lagi, ketika tokoh muda rakyat Papua Barat, Mako Musa Tabuni dibunuh oleh polisi sebagai upaya mematikan suara rakyat untuk menyuarakan hak hidup mereka dan untuk menyuarakan kebenaran.
Untuk itu, kata dia, aksi kali ini menyatakan sikap mengutuk dengan tegas pernyataan Presiden RI, Kapolri, Komisi I DPR RI dan semua instansi yang justru membuka ruang dalam pemeliharaan konflik di Papua berupa mempercepat proses penahanan orang papua berdasarkan pernyataan yang tidak berdasarkan kemanusiaan.
“Negara harus bertanggung jawab atas semua bentuk kekerasan yang terjadi di tanah Papua,” ujarnya.*(*Kilungga*)
Share this post :